Validasi data pada web dapodik Validasi yang ditampilkan dalam web Dapodik adalah system untuk mendeteksi data dalam server dapodik ya...
Home / Posts filed under Dapodikdas
Showing posts with label Dapodikdas. Show all posts
Showing posts with label Dapodikdas. Show all posts
02 April 2015
 |
| Validasi data pada web dapodik |
Validasi yang ditampilkan dalam web Dapodik adalah system untuk mendeteksi data dalam server dapodik yang diduga invalid dari sisi kelengkapan atribut isian, kewajaran data dan kemutakhiran data.Terdapat 29 validasi yang ditampilkan, yaitu Nama PD Kosong atau Tanpa Huruf Vokal , Sinkron Terakhir = 20132 ,. Bukan Pelaksana K13 - Pilihan Kurikulum salah, Rombel tanpa wali kelas Status Honor mengisi Pangkat golonganUsia PTK Tidak Wajar, Sinkron Terakhir < 20132, Kepsek Ganda, Nama PTK dengan tanda baca atau simbol, Nama sekolah sama di satu kecamatan, Kepala Lab Kelebihan, Indikasi sekolah Tutup atau merger, Belum sinkron 20142, Belum pernah sinkron, Kepala perpus kelebihan, Wakasek kelebihan, Bentuk pendidikan salah, PNS NIP Kosong, Nama PTK Kosong atau tanpa huruf Vokal, Nomor Rekening BOS Kosong, Tingkat rombel salah, Slb tdk melayani kebutuhan khusus, Bukan sekolah Dikdas-Kemdikbud, Nama PD dng tanda baca atau simbol, NPSN ganda , Rombel ganda (tingkat dan nama sama), Status sekolah salah, dan Kepsek belum dipilih
1. Nama PD Kosong atau Tanpa huruf Vokal
Validasi ini berguna mencari data peserta didik dengan nama kosong tetapi memiliki data lain selain nama atau peserta didik tanpa huruf vocal (a,i,u,e,o).
Solusi:
Perbaiki data pada aplikasi dapodik Operator Sekolah lakukan sync dan pastikan nama Peserta didik sudah sesuai dengan dokumen yang legal
Jika terjadi kasus misalnya nama PD tanpa huruf vokal atau hanya satu huruf saja, akan tetapi didukung oleh dokumen yang legal, maka peringatan validasi ini bisa diabaikan.
Baca juga Unik : Nama siswa ini cuma satu huruf saja.. Siapa dia ?
Baca juga Unik : Nama siswa ini cuma satu huruf saja.. Siapa dia ?
2. Sinkron Terakhir = 20132
Validasi sekolah yang belum melakukan pengiriman lebih dari semester 2 tahun ajaran 2013/2014 (20132), sekolah yang melakukan pengiriman terakhir di 20132 akan segera di hubungi oleh Operator Pusat dengan mengkonfirmasi ke aktifan sekolah tersebut di Kabupaten/Kota.
Jika sekolah anda mendapat validasi ini maka untuk memperbaikinya Pastikan telah memilih Periode Tahun ajaran yang sesuai dengan yang berjalan saat ini. Kemudian lakukan pengiriman (sync) agar data sekolah terupdate.
3. Bukan Pelaksana Kurikulum 2013 – Pilihan Kurikulum salah
Sekolah yang harus menggunakan kurikulum KTSP akan muncul notifikasi seperti gambar diatas pada aplikasi dapodikdas. Bagi sekolah yang tidak masuk kedalam daftar sekolah yang melanjutkan Kurikulum 2013 dapat kembali melaksanakan Kurikulum –KTSP. Jika masih ada sekolah yang tidak masuk daftar tetapi melakukan pengiriman akan masuk kedalam validasi.
Sekolah yang tidak dapat melanjutkan kurikulum 2013 telah mendapat pemberitahuan saat melakukan Patch aplikasi dapodik versi 3.0.3 setelah melakukan sinkronisasi.
4. Rombel tanpa wali kelas
Pastikan pengisian rombel telah di inputkan dengan benar pastikan Wali kelas di Rombel tersebut telah di pilih.Jangan seperti gambar di bawah. Jika ada sekolah yang terkena validasi ini silahkan lakukan perbaikan data pada aplikasi pastikan pemilihan Wali kelas dengan baik dan benar
5. Status Honor mengisi pangkat golongan
Data PTK dengan status Honorer atau Guru Honor tidak dapat mengisikan Pangkat Golongan yang seharus nya diisikan Guru PNS atau Pun Non- PNS. Jika terdapat guru honor dengan Pangkat golongan maka data sekolah tersebut akan terkena validasi dari pusat.
Guru dengan status Honorer sekolah tidak dapat mengisi pangkat golongan.Jika ada silahkan perbaiki pada aplikasi dapodik
6. Usia PTK Tidak Wajar
Pengisian Tanggal lahir pada data Dapodik sangat berpengaruh walau tidak signifikan tetapi untuk PTK yang berstatus PNS sangat berpengaruh kepada Pesiun PTK tersebut.Kesalahan tanggal lahir akan berpengaruh pada pengecekan Info PTK atau Laporan Tunjangan.
Solusi:
Perbaiki data pada aplikasi dapodik di tabel PTK pastikan pengisian tanggal lahir sudah sesuai dengan Kartu identitas PTK
7. Sinkron terakhir < 20132
Keaktifan sekolah dapat dilihat dari tahun ajaran pengiriman yang dilakukan oleh sekolah.Sekolah yang masih belum mengirim kurang dari semester 2 ditahun ajaran 2013/2014 akan masuk kedalam validasi.
Catatan :
Laporkan keaktifan sekolah kepada Dinas kab/kota agar data progres pengiriman tidak terhambat
8. Kepsek Ganda
Kepala sekolah ganda dapat terjadi pada pengisian aplikasi dapodikdas.Keselahan ini biasa terjadi karena:
- Mutasi PTK
- Double pengisian Tugas tambahan
Catatan :
Jika Kepsek sudah tidak aktif silahkan isikan TST (TST = Tanggal Selesai Tugas). TST hanya diisikan ketika PTK sudah tidak aktif
9. Nama PTK tanda Baca atau Simbol
Penginputan nama ptk sesuaikan dengan Tanda pengenal yang dimiliki PTK (KTP/Akta Lahir/Ijazah).Jika ada kesalahan segera perbaiki pada aplikasi dapodikdas di table PTK. Jika ada nama PTK yang menggunakan simbol contoh (?) maka akan masuk kedalam validasi.
Catatan :
Laporkan keaktifan sekolah kepada Dinas kab/kota agar data progres pengiriman tidak terhambat.
10. Nama Sekolah Sama dalam 1 Kecamatan
Persamaan nama sekolah dalam satu kecamatan dapat terjadi dikarenakan:
- 1 sekolah memiliki 2 kode registrasi
- Sekolah memakai kode registrasi sekolah lain.
11. Kepala Lab Kelebihan
1 sekolah hanya boleh menginputkan tugas tambahan kepala Lab hanya 1 kepala lab dalam 1 sekolah.
Catatan :
Baca kembali validasi tugas tambahan yang di akui untuk masing – masing jenjang dan validasi yang di akui untuk penerimaan tunjangan.
12. Indikasi sekolah tutup atau merger
Keaktifan sekolah dapat membuat progress pengiriman pada web dapo.dikdas menjadi tidak 100 %.Sekolah yang tutup atau melakukan merger agar melaporkan sekolah nya beserta membawa Surat Keterangan resmi dari Dinas Kab/Kota atau Dinas Kab/Kota yang melaporkan kepada Operator Pusat.
Catatan :
Laporkan keaktifan sekolah kepada Dinas kab/kota agar data progres pengiriman tidak terhambat.
13. Belum Sinkron 20142
Lakukan sinkronisasi data dapodikdas sesuai dengan tahun ajaran yang berlaku jika sekolah tidak aktif laporkan kepada Dinas Kab/Kota.Pada website dapodikdas terdapat waktu tunggu periode keaktifan pengiriman.
14. Belum Pernah Sinkronisasi
Validasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
- Sekolah baru yang belum pernah melakukan sinkronisasi sama sekali
- Sekolah yang sudah tutup, merger/lebur, dan sekolah terbuka yang sudah nonaktif namun masih terdaftar di server Dapodikdas
15. Kepala Perpustakaan Kelebihan
Kepala Perpus kelebihan disebabkan oleh pengisian tugas tambahan kepala perpus melebihi ketentuan. Jika ini terjadi, cek kembali pengisian tugas tambahan di aplikasi Dapodikdas.
Ketentuannya adalah:
- SD tidak memiliki Kepala Perpustakaan
- SMP hanya memiliki 1 Kepala Perpustakaan
16. Wakasek Kelebihan
Wakasek kelebihan disebabkan oleh pengisian tugas tambahan wakasek melebihi ketentuan. Jika ini terjadi, cek kembali pengisian tugas tambahan di aplikasi Dapodikdas
Ketentuannya adalah:
- SD tidak memiliki Wakil Kepala Sekolah
- SMP yang memiliki 1-9 rombel = 1 wakasek
- SMP yang memiliki 10-18 rombel = 2 wakasek
- SMP yang memiliki > 18 rombel = 3 wakasek
17. Bentuk Pendidikan Salah
Bentuk pendidikan sekolah yang salah bisa disebabkan oleh pengajuan pembuatan kode registrasi ke dinas kab/kota yang salah, sekolah satu atap, dan kesalahan nama sekolah dan bentuk pendidikan.
Catatan : Identitas Sekolah tidak bisa diubah oleh level sekolah (terkunci). Jika bentuk pendidikan sekolah salah, silakan ajukan perbaikan data di dinas kab/kota setempat yang menangani Dapodikdas, untuk langsung diperbaiki di aplikasi vervalsp.
18. PNS NIP Kosong
Status Kepegawaian PNS yang NIP-nya kosong, akan otomatis masuk ke dalam validasi Dapodikdas. Jika ini terjadi, pastikan untuk semua PTK yang berstatus kepegawaian PNS kolom NIP-nya terisi
19. Nama PTK Kosong atau Tanpa Huruf Vokal
Nama PTK yang kosong atau tanpa huruf vokal akan otomatis masuk kedalam validasi. Jika ini terjadi, segera perbaiki isian nama PTK tersebut di aplikasi Dapodikdas lalu lakukan sinkronisasi kembaliCatatan: Selalu cek progress pengiriman untuk melihat apakah sekolah Anda masih masuk ke dalam daftar validasi atau tidak
20. Nomor Rekening BOS Kosong
qNomor rekening BOS wajib diisi jika sekolah tersebut menerima BOS. Jika tidak diisi, maka sekolah tersebut akan masuk ke dalam validasi ini.
Catatan : Isi nomor rekening BOS, nama bank, cabang KCP/unit, dan rekening BOS. Isian ini ada di bagian data pelengkap tab Sekolah
21. Tingkat Rombel Salah
qTingkat rombel salah kemungkinan karena ada kesalahan pengisian tingkat pendidikan di tab rombongan belajar. Contoh: tidak mengisi tingkat pendidikan, jenjang SMP mengisi tingkat 1-6 atau jenjang SD mengisi tingkat 7-9.
Catatan : Perbaiki tingkat pendidikan yang ada di tab rombongan belajar. Pastikan antara tingkat pendidikan dan jenjang sesuai. Jika jenjang SMP, isi dengan tingkat 7-9 sedangkan jika jenjang SD isi dengan tinkat 1-6. Perbaiki datanya, lalu lakukan sinkronisasi kembali
22. SLB Tidak Melayani Kebutuhan Khusus
Validasi SLB tidak melayani kebutuhan khusus disebabkan oleh isian “kebutuhan khusus dilayani” yang ada di aplikasi Dapodikdas masih kosong (tidak diisi).
Catatan : Khusus SLB atau sekolah yang menyelenggarakan program inklusi wajib mengisi isian “kebutuhan khusus dilayani” yang ada di Dapodikdas. Isian ini bisa dipilih lebih dari satu berdasarkan kebutuhan khusus apa saja yang dilayani di sekolah tersebut
23. Bukan Sekolah Dikdas-Kemdikbud
Abaikan. karena tidak ada datanya pada Dikdas-Kemdikbud
24. Nama PD dengan Tanda Baca atau Simbol
Nama PD dengan Tanda Baca atau Simbol kemungkinan terjadi karena ketidaksengajaan penulisan nama pada aplikasi Dapodikdas. Tanda baca atau simbol yang masuk validasi diluar koma (,), tanda petik atau apostrophe (‘), kutip dua (“), dan titik (.)
Catatan : Cek data peserta didik di aplikasi Dapodikdas, pastikan tidak ada tanda baca atau simbol yang tertera pada nama peserta didik. Perbaiki data, lalu lakukan sinkronisasi kembali.
25. NPSN Ganda
NPSN Ganda kemungkinan terjadi karena ada kesalahan pengajuan NPSN pada saat pembuatan kode registrasi pertama kali. Jika ada NPSN yang sama di kab/kota yang sama namun berbeda kecamatan, laporkan segera ke dinas kab/kota untuk mengetahui kebenaran NPSN.
Catatan : Jika hal ini terjadi, cek dahulu kebenaran NPSN di alamat referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php Setelah mengetahui NPSN yang benar yang mana, laporkan hal ini ke dinas kab/kota setempat yang menangani Dapodikdas
26. Rombel Ganda (Tingkat & Nama Sama)
Validasi Rombel Ganda (Tingkat dan Nama Sama) terjadi karena penamaan rombongan belajar di aplikasi Dapodikdas sama persis. Dengan nama rombel dan tingkat yang sama, sistem validasi di server akan mendeteksi bahwa sekolah tersebut memiliki rombel ganda.
Catatan : Perbaiki data di aplikasi Dapodikdas, pastikan nama rombel tidak ada yang sama. Jika rombelnya paralel, bedakan dengan menggunakan angka atau huruf. Contoh: (8A, 8B,dst atau 8-1,8-2,8-3, dst.) Setelah diperbaiki, lakukan sinkronisasi ulang
27. Status Sekolah Salah
Status sekolah yang salah bisa disebabkan oleh pengajuan pembuatan kode registrasi ke dinas kab/kota yang salah, sekolah satu atap, dan perubahan nomenklatur (dari swasta ke negeri) karena ada penetapan dari daerah.
Catatan : Identitas Sekolah tidak bisa diubah oleh level sekolah (terkunci). Jika status sekolah salah, silakan ajukan perbaikan data di dinas kab/kota setempat yang menangani Dapodikdas, untuk langsung diperbaiki di aplikasi vervalsp.
28. Kepsek Belum Dipilih
Kepala Sekolah yang belum dipilih di aplikasi Dapodikdas akan masuk ke dalam menu validasi. Validasi ini akan otomatis berwarna merah di menu Identitas sekolah
Catatan : Isi tugas tambahan kepala sekolah di kolom tugas tambahan pada data rinci PTK. Jika PTK tsb masih aktif dan mempunyai tugas tambahan, kolom TST (Tanggal Selesai Tugas) dikosongkan (tidak diisi).
28 March 2015
PDSP kembali merilis sebuah system baru (27/03/2015) yang merupakan satu metode terkait dengan verifikasi dan validasi proses pembelajaran, sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi satuan pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPM (Standard Pelayanan Minimal) dan SNP (Standard Nasional Pendidikan). Sistem ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan DAPODIK.
Sistem yang dinamakan "Verifikasi dan Validasi Data Proses Pembelajaran" dapat diakses melalui laman http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp/ dimaksudkan untuk memastikan konsistensi proses belajar mengajar (PBM) dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sumber data Dapodik.
Langkah Awal adalah Debugging Data (Memastikan data mengalir dengan baik dari OPS-Dapodik-ODS dan DW). Oleh karena itu pada tahap ini Operator Sekolah dimohon untuk melakukan verifikasi data yang ada, jika ada ketidaksesuaian data dipersilahkan melakukan koordinasi melalui Forum Jaringan Pengelola Data Pendidikan. Username dan Password untuk login menggunakan akun yang sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan
Langkah berikutnya adalah memperbanyak Parameter/Formula terkait dengan Evaluasi Proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan sebab hingga saat tulisan ini kami publikasikan parameter/formula masih terbatas, yaitu :
- Rasio Peserta Didik SD/MI per Rombongan Belajar
- Rasio Rombongan Belajar per sekolah SD/MI
- Akreditasi Sekolah SD/MI
- Rasio Guru SD/MI Berkualifikasi S1 atau D-IV
- Rasio Guru SD/MI Bersertifikasi
- Rasio Peserta Didik SMP/MTs per Rombongan Belajar
- Rasio Rombongan Belajar per sekolah SMP/MTs dan
- Akreditasi Sekolah SMP/MTs
Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar
Perbandingan antara jumlah peserta didik SD/MI pada masing-masing rombongan belajar.berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- Untuk jenjang SD/MI. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang,
- Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang,
Rasio Rombongan Belajar per sekolah
Rombel atau rombongan belajar adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru dalam suasana belajar di sekolah. Rasio rombongan belajar per sekolah adalah jumlah rombongan belajar, sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana.
Berdasarkan Standar Sarana, Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, sedangkan untuk Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
Rasio Guru berkualifikasi S1 atau D-IV
Rasio guru berkualifikasi S1 atau D-IV merupakan perbandingan guru berkualifikasi S1 atau DIV, pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, dimana disebutkan bahwa setiap SD/MI minimal tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV, di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%.
Rasio Guru Bersertifikasi
Rasio guru bersertifikasi merupakan perbandingan guru bersertifikasi guru profesional pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2. Untuk jenjang SD minimal terdapat 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan untuk jenjang SMP/MTs. minimal separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
Akreditasi Sekolah
Akreditasi sekolah adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang (BAN-SM) setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.
Kahar Muzakkir Saturday, March 28, 2015 CB Blogger IndonesiaMengenal Parameter/Formula pada Sistem VervalPP (Proses Pembelajaran) - PDSP
PDSP kembali merilis sebuah system baru (27/03/2015) yang merupakan satu metode terkait dengan verifikasi dan validasi proses pembelajaran,...
10 March 2015
Apakah di sekolah anda yang menerapkan kurikulum 2006 terdapat mapel TIK dan Keterampilan ? Kedua mata pelajaran ini memiliki kekhususan sendiri sehingga kalau salah cara pengaturannya pada tab rombel pada aplikasi dapodikdas, akan mengakibatkan rombel tersebut menjadi tidak normal.
Salah satu contoh kasus yang terjadi ketika mata pelajaran TIK dan Keterampilan dimasukkan pada mapel wajib (tabel 1), pada lembar Info PTK terdapat validasi Rombel tidak normal dengan keterangan JJM utama Matapelajaran Keterampilan melebihi kurikulum, seperti gambar berikut ini.
Mengapa hal itu bisa terjadi ?
Perlu diketahui bahwa Mata pelajaran Keterampilan dan TIK dalam struktur Kurikulum SMP (K-2006) adalah satu mata pelajaran sehingga jika keduanya diselenggarakan maka salah satu masuk ke dalam Jam Wajib Tambahan.
Pada pengaturan pembelajaran aplikasi dapodikdas dikenal 3 tabel yaitu tabel 1 untuk jam wajib , tabel 2 untuk Jam Wajib tambahan dan tabel 3 untuk jam tambahan. Jam Wajib adalah Jam yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KTSP SMP (32 Jam). Jam Wajib Tambahan (4 jam) adalah jam pelajaran tambahan untuk mapel yang ada dalam struktur kurikulum. Jam Tidak Wajib adalah JJM tambahan untuk mapel apa saja baik dalam struktur kurikulum atau tidak di luar 36 jam.
Oleh karena itu jika di sekolah menerapkan mapel TIK dan Keterampilan, maka ada beberapa alternatif pengaturan yang bisa kita gunakan agar data di Info PTK menjadi valid, yaitu :
- Jika kedua guru mapel tersebut sudah sertifikasi, maka pengaturannya adalah salah satu dimasukkan ke dalam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan ke dalam jam wajib tambahan (tabel 2) dengan memanfaatkan bonus (free) 4 jam yang ada.
- Jika salah satu yang sudah sertifikasi, maka mapel yang gurunya sudah sertifikasi dimasukkan ke dalam jam wajib dan mapel yang gurunya belum sertifikasi dimasukkan ke dalam jam tidak wajib (JJM Tambahan) karena mapel tambahan tidak akan diperhitungkan untuk tunjangan apapun dan tidak akan mempengaruhi kenormalan rombel. Dengan pengaturan ini juga maka bonus 4 jam free bisa dimanfaatkan oleh mapel lain yang membutuhkan.
- Jika dua mapel tersebut gurunya belum sertifikasi maka salah satu dimasukkan ke jam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan pada jam tambahan (tabel 3).
Contoh berikut pengaturan jika guru keterampilan sudah sertifikasi, sementara guru TIK belum sertifikasi
 |
| Guru-Keterampilan-sertifikasi-TIK-belum |
Pengaturan Jam TIK dan Keterampilan pada Aplikasi Dapodikdas
Apakah di sekolah anda yang menerapkan kurikulum 2006 terdapat mapel TIK dan Keterampilan ? Kedua mata pelajaran ini memiliki kekhususan s...
06 March 2015
Adanya dua aplikasi penjaringan data pendidikan di Indonesia yaitu Dapodik dan Padamu Negeri tidak urung menjadi polemik berkepanjangan. Bahkan akhir-akhir ini sempat menghangat terkait dengan agenda kegiatan yang dilakukan oleh aplikasi Padamu Negeri.
Akan tetapi polemik yang berkepanjangan tersebut sepertinya akan segera mencapai titik temunya.. Hal ini tersirat pada status akun facebook Asha Roed Andhin yang dimiliki oleh salah seorang admin tunjangan P2TK Dikdas pada hari Jum’at (02/02/2015).
Pada status tersebut Bp. Andhin menulis :”Ya sudah tidak usah ribut ribut.. Orang tinggal nunggu penghulunya doang, walau 'pernikahan' ini terkesan terpaksa, tapi ga ada salahnya manut 'simbah', mudah mudahan bapak tiri kita nanti bukan mahluk halus, tapi beneran orang yg punya hidung, sehingga bisa diajak komunikasi. Semoga pernikahan itu bisa membawa berkah, dikaruniai anak sholeh atau sholehah. Kita siapin nama yuk, kayanya bagus tuh idenya kasih nama ahmad padamudik atau ada ide lain, hehehe. Kalau kami sih... Dari dulu emang anak tiri, cuma bisa berharap dapat orang tua yg akur, bisa mengayomi anak asuhnya se Indonesia. Tapi kalau nggak seperti yg diharapkan, harus mampu hidup mandiri, atau cari orang tua asuh yg baru... Hidup terus berjalan.....”
Status tersebut ditanggapi beragam oleh para operator. Umumnya menyambut positif karena berharap pekerjaan operator menjadi lebih ringan dan efisien,karena tidak perlu mengentry data yang sama secara berulang-ulang untuk dua aplikasi yang berbeda.
Apakah ‘perkawinan’ kedua aplikasi tersebut hanya antara Dapodikdas saja dengan Padamu Negeri, ataukah Dapodikmen, beserta semua aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik seperti vervalpd, vervalSP dan lain-lain ? Demikian juga mengenai apakah ada nama baru untuk penggabungan kedua aplikasi tersebut. ? Mengenai hal ini rupanya kita harus menunggu kejelasannya setelah keduanya diresmikan.
“Liat saja setelah akad jadinya gimana hehehe…” komentar Bp. Andhin dengan nada berseloroh.
Ada sinyal Padamu Negeri berintegrasi dengan Dapodik
Adanya dua aplikasi penjaringan data pendidikan di Indonesia yaitu Dapodik dan Padamu Negeri tidak urung menjadi polemik berkepanja...
Tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah No 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 adalah diintegrasikannya kurikulum yang berhak dipakai di sekolah pada aplikasi dapodik. Sehingga pada patch 3.03 aplikasi dapodikdas Kurikulum 2013 pada tabel pembelajaran hanya dapat dipilih oleh sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama 3 semester sedangkan bagi sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 2013 selama 1 semester secara otomatis pada tabel pembelajaran hanya ada satu pilihan yaitu Kurikulum 2006.
Apabila terjadi Kasus dimana Sekolah yang ditetapkan boleh menerapkan K13, namun melaksanakan KTSP pada jenjang SMP maka akan terjadi jam wajib tambahan tidak diakui, seperti gambar berikut ini.
Solusi untuk masalah ini disarankan untuk melapor ke Kementrian untuk menarik diri menggunakan kurikulum 2013 melalui pengelola dapodik.
Ada juga kasus di lapangan ternyata pelaksanaan kurikulum 2013 tidak sepenuhnya dilakukan, misalnya untuk jenjang SMP kelas 7 dan 8 melaksanakan kurikulum 2013 sedangkan kelas 9 melaksanakan kurikulum 2006 (KTSP). Kondisi ini juga mengakibatkan permasalahan seperti gambar di atas untuk kelas 9.
Akhirnya dari hasil diskusi dari pihak P2TK dan dapodik diberikan solusi bahwa bagi sekolah sekolah yang ditetapkan melaksanakan K13 namun masih menyelenggarakan KTSP di kelas kelas tertentu akan divalidkan tanpa harus melaporkan secara resmi kepada kementerian. Namun untuk sekolah sekolah yang mengundurkan diri secara penuh dari daftar penyelenggara K13 harus melapor ke kementerian melalui Pusat Kurikulum. Mengundurkan diri secara penuh artinya seluruh rombelnya menerapkan Kurikulum 2006, tidak ada yang mempergunakan kurikulum 2013.
Adapun mekanisme pelaporan itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, secara kolektif untuk mengirim surat pernyataan menarik diri menggunakan kurikulum 2013.
Kahar Muzakkir Friday, March 06, 2015 CB Blogger IndonesiaSolusi untuk sekolah yang ditetapkan menggunakan Kurikulum 2013 tetapi di dapodik menggunakan KTSP
Tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah No 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana ...
01 March 2015
Kamis malam 26 Februari 2015, Bp. Nazarudin mengumumkan lewat akun facebooknya :” Malam ini info PTK akan di tampilkan..Uji coba stored procedure.” Pengumuman itu sontak membuat para Operator Sekolah yang kebetulan sedang online menjadi ramai.
Beragam komentar bermunculan. Umumnya ramai dengan keluhan mulai dari tidak bisa diakses sampai data yang masih merah-merah, padahal mereka merasa sudah mengentri data pada aplikasi dengan benar. Semua komentar bernada keluhan itu ditanggapi secara umum “masih versi beta”.
Apa sih versi beta itu ?
Versi beta adalah suatu hasil ekpsrimen untuk produk baru yang diluncurkan kepada konsumen sebelum disahkan versi sebenarnya. Jadi definisi versi beta bisa dikatakan suatu pengenalan produk baru kepada pengguna, yang biasanya istilah versi beta atau beta version lebih mengacu pada perangkat lunak atau suatu website. Dalam masa versi beta, segala masukan dan kritik dari konsumen sangat diperlukan untuk menyempurnakan produk baru tersebut, hingga akhirnya akan dirilis versi sebenarnya atau full version.
Pada sebuah software dikenal beberapa tahapan (versi) yaitu :
- Alpha: merupakan bentuk program yang pertama kali jadi
- Beta: versi perbaikan dari alpha, tetapi masih banyak bug. kesalahan dalam pemprograman. biasanya didistribusikan untuk mendapatkan feedback agar dapat diketahui kesalahan (bug)nya dan dapat diperbaiki lagi
- RC (Realese Candidate) ; merupakan program yang hampir jadi dan biasanya merupakan cerminan dari program jadinya, di dini terdapat perbaikan tetapi hanya bersifat minor
- Versi final: merupakan versi yang sudah bisa dipakai oleh orang banyak, kalaupun ada bug, biasanya hanya bersifat minor
Kenapa developer (pengembang) menyebarkan versi beta ini ? jawabannya sangat sederhana. yaitu hanyalah mengharapkan feedback atau masukan dari para pemakai, baik itu saran kritik bugs atau yang lainnya. Jadi tidak heran jika tim pengembang Info PTK dalam hal ini P2TK Dikdas selalu berusaha mendapatkan informasi adanya bugs dan masukan-masukan terkait dengan laman Info PTK.
Bug itu sendiri diartikan sebagai kesalahan desain pada suatu perangkat keras komputer atau perangkat lunak komputer yang menyebabkan peralatan atau program itu tidak berfungsi semestinya.
Beberapa status Bp. Nazarudin yang berusaha mendapatkan feedback antara lain :
- Yang bisa login info ptk pakai nik.. Koment disini (27/02/2015: 12.50)
- Kalau ada bugs...pada info ptk.. Mohon masukannya disini..
Atas bantuan dan kerjasamanya saya haturkan Terimakasih...Bugs ya.. Bukan lambat...
Soalnya dari kemaren sampai malam tadi.. Server info PTK ngesot ditimpukin akses yg bertubi-tubi..(28/02/2015) - Status verifikasi GTY... Sabar dulu ya... Biarkan saja apa adanya dalam. 1-2 minggu ini... (28/02/2015)
So.. para OPS dan PTK yang ingin mengecek datanya pada Info PTK, kemudian menemukan data yang masih merah karena belum valid, jangan cepat-cepat galau dulu. Biarkan dulu server Info PTK berproses. Tunggu beberapa waktu ke depan sampai ada pemberitahuan bahwa Info PTK benar-benar dalam versi final. Yang penting jangan dilupakan mengecek datanya pada aplikasi lokal maupun server dapodikdas, dan pastikan data tersebut sudah benar.
Kahar Muzakkir Sunday, March 01, 2015 CB Blogger IndonesiaApa yang dimaksud “Versi Beta” pada Info PTK 2015 ?
Kamis malam 26 Februari 2015, Bp. Nazarudin mengumumkan lewat akun facebooknya :” Malam ini info PTK akan di tampilkan..Uji coba stored pr...
23 February 2015
“Diam bisa jadi sedang galau…” demikian status yang ditulis oleh Bp Nazarudin pada akun facebooknya (23/03/2015;22:00 wita). Apa gerangan yang membuatnya galau..? Ternyata penyebabnya adalah laman Info PTK yang sampai saat ini belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015.
Ada banyak hal yang menyebabkan sampai saat ini laman Info PTK belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015, terutama karena banyaknya aturan-aturan baru yang harus diakomodir. Disamping untuk penerbitan SKTP diperlukan juga nilai PKG, ada juga tambahan keterangan validasi sertifikasi.
“Jika data sudah valid, tujuh hari setelah itu akan terbit SKTPnya. Kalau sudah terbit SKTP maka data dikunci. Bukan saja JJM yang dikunci, akan tetapi keaktifan dan siswa juga dikunci. Jadi dalam satu semester siswa tidak bisa pindah-pindah kelas.” ungkap Bp. Nazarudin, yang kami kutip dalam komentar pada statusnya itu.
Adanya penguncian siswa di dalam rombel ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan mutasi siswa. Sebab bukannya tidak mungkin terjadi mutasi siswa di pertengahan semester, ketika datanya sudah terkunci.
Menanggapi permasalahan ini Bp. Nazarudin menjelaskan bahwa, jika terjadi mutasi siswa di tengah semester, maka akan diakui pada pergantian semester berikutnya.
Jika data PTK sudah valid, maka PTK tersebut berstatus siap SK. Selama 7 hari diberikan kewenangan bagi Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk memverifikasi kevalidan data tersebut. Jika pada waktu verifikasi tersebut ternyata data yang tampil pada Info PTK tidak sesuai dengan kondisi yang real di lapangan, maka Dinas Pendidikan Kab/Kota berhak membatalkan status siap SK tersebut.
Untuk proses verifikasi terkadang Dinas Pendidikan Kab/Kota membutuhkan dokumen-dokumen pendukung. Oleh karena itu tidak salah jika ada kebijakan di daerah yang mengharuskan adanya "Pemberkasan" bagi guru-guru penerima Tunjangan Sertifikasi. Tetapi ada juga daerah-daerah yang tidak perlu melakukan pemberkasan. Boleh-boleh saja karena semua itu merupakan kewenangan daerah masing-masing.
Setelah 7 hari data valid, terbitlah SKTP.. siswa juga dikunci
“Diam bisa jadi sedang galau…” demikian status yang ditulis oleh Bp Nazarudin pada akun facebooknya (23/03/2015;22:00 wita). Apa gerangan...
20 February 2015
Kabar gembira bagi guru-guru, terutama bagi yang masih kesulitan dalam pemenuhan beban mengajar 24 jam, karena sebentar lagi akan diterbitkan Permendikbud yang bisa menjadi solusi dari kesulitan tersebut. Kabar gembira tersebut disinyalkan oleh Bp. Asha Roed Andhien dalam statusnya di medsos facebook (17/02/2015).
Dengan nada berseloroh Bp. Asha Roed Andhin menulis :”Siap siap permen baru disahkan....banyak yang mengharap permennya manis.....tapi kalo buat saya tetep aja pahit...(makin susah ngitungnya).”
Permendikbud yang segera akan diterbitkan diantaranya memuat aturan-aturan tentang tugas tambahan yang diakui dan bisa dikonversi menjadi jam pelajaran. Pada sekolah yang memiliki jumlah rombongan belajar besar dengan ratio pemerataan guru yang pas, beban mengajar 24 jam tentunya tidak menjadi satu kendala yang berarti. Bagi sekolah yang jumlah rombelnya sedikit, adanya tugas tambahan yang bisa dikonversi menjadi jam pelajaran tentunya bisa menjadi salah satu solusi.
Selama ini aturan yang dipakai sebagai dasar penentuan tugas tambahan yang diakui adalah PP No. 74 tahun 2008. Menurut PP tersebut tugas tambahan yang bisa dikonversi menjadi jam pelajaran antara lain Kepala Sekolah (18 JP), wakil kepala sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua Jurusan, Kepala bengkel, Pembimbing Praktik dan Kepala Unit Produksi yang masing-masing ekuivalen dengan 12 jam. Itupun masing-masing jenjang tidak sama. Untuk SD hanya Kepala Sekolah, Jenjang SMP selain Kepala sekolah dihitung juga 1 – 3 orang wakil kepala sekolah tergantung jumlah rombelnya, 1 orang Kepala Laboratorium dan 1 orang Kepala Perpustakaan.
Menurut Bp. Asha Roed Andhin (20/02/2015) pada Permendikbud yang akan disahkan, selain tugas tambahan yang disebutkan diatas, walikelas, pembina pramuka pembina OSIS, Pembina Ekstra Kurikuler dan Guru Piket juga dianggap sebagai jam tambahan. Akan tetapi tidak berarti dalam satu sekolah semua tugas tambahan tersebut diakui. Ada syarat-sayarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya lebih baik kita tunggu Permendikbud tersebut disahkan dan dipublikasikan.
Hore ! walikelas dan pembina diakui sebagai “Jam Tambahan”
Kabar gembira bagi guru-guru, terutama bagi yang masih kesulitan dalam pemenuhan beban mengajar 24 jam, karena sebentar lagi akan diterbitk...
18 February 2015
Entah apa yang menjadi fikiran orang tuanya, sehingga memberikan nama putra mereka dengan satu huruf saja. Tidak ada yang salah memang, tetapi membuat server dengan “detector data suspect” menganggapnya sebagai data yang mencurigakan sehingga mengeluarkan warning Invormasi validasi.
Kejadian ini terungkap ketika Operator SD Negeri Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan SUWANDOYO, S.Pd, merasa kebingungan ketika mengecek datanya pada progress pengiriman terdapat peringatan Informasi validasi “Nama PD kosong atau tanpa huruf vokal. Padahal nama yang dientri sudah sesuai dengan akte kelahiran dan kartu keluarganya.
Kejadian ini tidak urung membuat membuat admin pusat dapodik Bp Yusuf Rokhmat dan admin PDSP Bp. Fikri (Taufik Lone) geleng-geleng kepala terheran-heran.
“Iya sudah. gak apa-apa. Kalau memang datanya seperti itu dan didukung oleh dokumen yang valid.” ujar Bp. Yusuf Rokhmat.
“Besok saya informasikan di kantor, supaya admin vervalPd tidak asal rejectt kalau ada berkas pengajuan yang namanya J " ujar Bp Taufik Lone .
Lalu siapakah “J” si pemilik nama unik ini ?
“J” adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Mataram Baru Lampung Timur yang lahir 30 Desember 2006. Saat ini duduk di Kelas 1 SD Negeri Gandri.
Ternyata “J” bukan satu-satunya siswa yang memiliki nama cuma satu huruf.. Di Pemalang Jawa Tengah juga ada siswa perempuan yang lahir di Pemalang 8 Mei 2000 silam dan saat ini duduk di kelas 9 bernama “D”.
“E juga ada. Saya pernah ditelpon oleh Kepala Sekolahnya.” kata pak Yusuf Rokhmat, menimpali.
Apapun alasannya, yang jelas orang tua anak-anak yang memiliki nama unik hanya satu huruf ini, pastilah memiliki pertimbangan tertentu dalam memberikan nama kepada putra putrinya. Kita do’akan saja semoga mereka menjadi orang-orang yang sukses kelak seperti harapan orang tuanya.
Oleh karena itu apabila ada yang mengalami kasus yang sama sehingga tidak lolos “inspector data suspect” dan terbaca invalid, maka sebaiknya konfirmasi kepada admin pusat. Lebih bagus lagi jika melampirkan data/dokumen yang sah.
Kahar Muzakkir Wednesday, February 18, 2015 CB Blogger IndonesiaUnik : Nama siswa ini cuma satu huruf saja.. Siapa dia ?
Entah apa yang menjadi fikiran orang tuanya, sehingga memberikan nama putra mereka dengan satu huruf saja. Tidak ada yang salah memang, teta...
15 February 2015
 |
| Kegiatan-supervisi-pengawas-SMP-Lombok-Timur-di-SMPN-1-Terara |
Jika mengacu pada Juknis TPG tahun 2014, kriteria guru PNSD penerima tunjangan profesi melalui mekanisme transfer daerah, khusus untuk pengawas kriteria untuk dapat menerima tunjangan sertifikasi adalah harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010.
Pada Permenpan nomor 21 tahun 2010 tersebut dijelaskan bahwa Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.(pasal 5)
Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan bahwa beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
- untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
- untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
- untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan
- untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.
Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.
Apabila tugas mengentri nilai PKG sebagai syarat penerbitan SKTP bagi guru dikatagorikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas kepengawasannya, maka seorang pengawas sekolah nantinya minimal akan mengentri nilai PKG sejumlah guru/sekolah binaannya sesuai uraian di atas.
Akan tetapi ini hanya analisa saja, petunjuk resminya nanti kita tunggu dari pusat.
Pengawas punya tugas mengentry nilai PKG minimal untuk 40 orang guru
Kegiatan-supervisi-pengawas-SMP-Lombok-Timur-di-SMPN-1-Terara Jika mengacu pada Juknis TPG tahun 2014, kriteria guru PNSD penerima tu...
14 February 2015
Jika pada tahun 2014, data yang sudah valid sebelum diterbitkan SK nya harus melalui mekanisme pengusulan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota melalui SIM Tunjangan Profesi maka mulai tahun ini (2015) data yang sudah valid (siap SK) akan langsung terbit SKTP nya, tanpa melalui mekanisme pengusulan dari SIM Tunjangan Kab/Kota.
“Tahun ini tidak ada usul-usulan. Yang valid langsung jadi SK” tegas pak Nazarudin.
Akan tetapi dijelaskan lebih lanjut, tidak adanya mekanisme usulan bukan berarti data sudah valid langsung jadi SK. Statusnya akan tertahan selama beberapa waktu dalam status “SIAP SK”, tetap akan ada kontrol dari Dinas Pendidikan Kab/Kota. Jika di lapangan guru/pengawas ditemukan ‘tidak layak’ maka Dinas bisa saja membatalkan status Siap SK nya.
Untuk mengingatkan kembali sekaligus sebagai perbandingan berikut kami kutip penjelasan Bp. Ibnu Aditya Karana tentang status validasi SK Tunjangan yang diposting bulan Oktober 2014 yang lalu.
| 1 |
Belum Update Dapodik :
|
PTK Belum melakukan sinkronisasi data pada aplikasi DAPODIK atau ada perbedaan pengisian NUPTK, Nama atau Tanggal Lahir antara yang di isi pada DAPODIK dengan Data Kelulusan pada Aplikasi SIM Tunjangan
| |
| 2 | Belum Valid atau Masih Edit |
| PTK sudah melakukan sinkronisasi namun data belum valid atau dalam proses perbaikan di aplikasi tunjangan profesi, atau PTK tersebut tidak valid untuk menerima tunjangan profesi dikarenakan syarat penerima tunjangan profesi tidak terpenuhi (Red. Baca kembali PP 74 Tahun 2008 Pasal 15) | |
| 3 | Siap Usul |
| Data PTK pada Lembar Info PTK sudah valid menurut Pasal 15 PP 74 Tahun 2008 sebagai penerima tunjangan profesi, namun menunggu verifikasi Dinas Pendidikan masing2 kab/kota agar data yang di SK kan tidak ada permasalah administrasi di lain waktu. [Contoh PTK A Sudah valid di Kab A namun real PTK A sudah mutasi ke Kab B oleh sebab itu OP Dinas harus memutasikan dulu data PTK A ke Kab B agar tidak terbit SK Di Kab A] | |
| 4 | Dalam Proses Usulan Perbaikan Data Kelulusan |
Dinas Pendidikan Kab/Kota sedang melakukan usulan perbaikan data kelulusan pada SIM Tunjangan Profesi terkait data NUPTK, No Peserta, Kode Bidang Studi, Wilayah Tugas dan lain-lain.
| |
| 5 | PTK Tidak Aktif |
| PTK Tidak aktif, Pensiun, Meninggal, Cuti atau Mutasi Struktural | |
| 6 | Siap SK |
| Data Sudah Valid secara Peraturang dan Perundang2an dan Sudah di verifikasi oleh dinas pendidikan Kab/kota menunggu di terbitkan nomor SK oleh Admin Tunjangan P2TK DIKDAS | |
| 7 | Sudah SK |
| SK sudah terbit, tinggal menunggu pembayaran oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota masing-masing |
Tahun ini penerbitan SKTP tanpa usulan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
Jika pada tahun 2014, data yang sudah valid sebelum diterbitkan SK nya harus melalui mekanisme pengusulan dari Dinas Pendidikan Kab/Ko...
 |
| Nazarudin Kompetan. (Admin Tunjangan P2TK Dikdas) |
Pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 disebutkan bahwa Penilaian kinerja guru yang didasarkan pada Peraturan Menteri ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013. Pelaksanaan PK Guru lebih ditekankan sebagai salah satu komponen kenaikan pangkat bagi PNS dan kenaikan golongan bagi guru bukan PNS yang sudah memiliki SK Inpassing.
Mulai tahun 2015 ini PKG tidak hanya digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat tersebut tetapi juga digunakan sebagai syarat penerbitan SK tunjangan Profesi. (Baca postingan kami sebelumnya PKG Menjadi Syarat Penerbitan SK Tunjangan Profesi Tahun 2015.)
Bagaimanakah mekanismenya ? apakah pihak P2TK yang mengurus Tunjangan Guru tersebut akan mengambil data nilai PKG dari aplikasi Padamu Negeri yang sudah melaksanakan PKG secara online ? Bp. Asha Roed Andhin dari P2TK menjelaskan bahwa P2TK tidak menyelenggarakan PKG karena bukan tupoksinya. P2TK hanya membutuhkan hasil PKG sebagai syarat penerbitan SKTP dan pihaknya sudah menyiapkan alat tersendiri yang lebih diyakini efektifitasnya.
Mengenai alat yang dimaksud Bp. Nazarudin menjelaskan lebih lanjut bahwa PK Guru dilakukan manual..layaknya penilaian yang lama. Hasil penilaian yang ada tanda tangan kepsek dan stempel sekolah.. Diserahkan kepada dinas dan pengawas. Pengawas yang memasukan nilainya kedalam aplikasi sebagai syarat terbitnya SKTP. Kalau pengawas tidak bisa entri maka pengawas tidak terbit SKTP-nya.
Aplikasi yang dimaksud nantinya akan diumumkan melalui aplikasi SIM Tunjangan Kab/Kota. Pengawas akan diberikan user ID untuk mengakses link tersebut..
Jadi secara singkat mekanisme adalah :
- PKG dilakukan di sekolah dengan berpedoman pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 dan secara lebih detail menggunakan buku 2 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
- PKG dilakukan secara manual oleh Kepala Sekolah dibantu oleh tim asesor yang terdiri dari guru senior, yang ditetapkan melalui SK Penugasan dari Kepala Sekolah.
- Hasil penilaiannya ditandatangani oleh Kepala sekolah dan diberi stempel sekolah kemudian diserahkan kepada Dinas dan Pengawas.
- Pengawas melalui link yang nantinya akan diumumkan melalui aplikasi SIM Tunjangan mengentri nilai hasil PKG tersebut sebagai syarat terbitnya SKTP.
MEKANISME PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) UNTUK SYARAT PENERBITAN SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2015
Nazarudin Kompetan. (Admin Tunjangan P2TK Dikdas) Pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 disebutkan bahwa Penilaian kinerja guru yang did...
13 February 2015
 |
| Gambar tampilan sinkronisasi offline |
Biasanya para operator sering memanfaatkan saat-saat menjelang deadline untuk melakukan sinkronisasi dapodikdas ke server, meskipun sering dihimbau agar melakukan awal-awal ketika traffic sync ke server masih tidak terlalu ramai. Akibatnya menjelang deadline biasanya jalur pengiriman menjadi padat dan terkadang sulit. Kemungkinan untuk gagal juga menjadi besar.
Daripada meneriaki server, kenapa kita coba memakai jalur alternatif ? Salah satunya adalah melalui jalur Syncronisasi Offline.
Sebenarnya fitur syncronisasi offline diperuntukkan untuk daerah-daerah terpencil yang akses internetnya kurang bagus. Akan tetapi tidak ada salahnya juga digunakan sebagai jalur alternatif bagi yang susah sinkron.
Bagaimana caranya ?
Yuk kita buka manual aplikasi Dapodikdas 303, bahasan tentang langkah-langkah sinkronisasi offline saya kutip ulang di sini.
Jika komputer pengguna tidak terkoneksi internet, maka otomatis terlihat tampilan [Koneksi Anda dengan Internet: DISCONNECTED], kemudian Klik tombol [SINKRONISASI] maka akan muncul peringatan sebagai berikut :
Pilih Ok dan lanjutkan, maka file/data untuk sinkronisasi offline akan mendownload secara otomatis, dan hasil download file sinkronisasi offline dalam bentuk “123456789_sync_to_server.syc”.
Untuk mengirimkan data “123456789_sync_to_server.syc” ke server, maka data tersebut harus diunggah melalui website resmi http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/ dengan tampilan berikut ini :
Pilih sub-menu “Upload Data” yang terletak di sebelah kiri laman dapodikdas.
Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini.
Gambar
Masukkan kode registrasi sekolah, username aplikasi, password aplikasi dan tombol “Choose File” dan cari file yang berbentuk “123456789_sync_to_server.syc” lalu Klik [UPLOAD] dan tunggu proses hingga selesai, maka akan muncul tabel seperti berikut :
Kolom yang di beri tanda panah berikut adalah “Data Perubahan Dari Pusat” klik tautan tersebut dan unduh file berbentuk “123456789_receive_to_sync.syc”. File ini adalah file yang perlu dimasukkan kembali ke dalam aplikasi dapodikdas di lokal (komputer pengguna). Fungsinya adalah memasukkan data perubahan dari pusat ke dalam aplikasi di lokal.
Kemudian buka kembali aplikasi dapadikdas di lokal (komputer pengguna) dan akan muncul jendela seperti pada gambar berikut.
Klik tombol [Choose File] dan cari file “123456789_receive_to_sync.syc” (file hasil perubahan data dari pusat, lihat Gambar 11.17). Kemudian klik [PUSH DATA SINKRONISASI] dan tunggu hingga muncul data yang mengalami perubahan. Sinkronisasi offline selesai.
Jangan lupa fille hasil syncronisasi offline disimpan baik-baik dan jangan sampai disebar sembarangan, karena karakter pertama pada nama file tersebut merupakan kode registrasi sekolah anda. Siapa tahu nanti anda lupa kode registrasi sekolahnya, maka bisa dilihat pada nama file tersebut.
Susah sinkron ? kenapa tidak coba jalur offline saja…
Gambar tampilan sinkronisasi offline Biasanya para operator sering memanfaatkan saat-saat menjelang deadline untuk melakukan sinkronis...
12 February 2015
Pada surat edaran tersebut diantaranya berbunyi (1). Registrasi Ulang NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi para Pendidik yang telah sertifikasi guru. Apabila tidak melakukan registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid. (2.) Keaktifan NUPTK/PegID periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Apabila dalam 2 semester berturut-turut NUPTK/PegID tidak diaktikan mandiri oleh setiap PTK maka akan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem.
Hal ini bertentangan dengan penjelasan dari pihak dapodik ketika ditanyakan, “Jika NUPTK/NRG guru-guru sertifikasi dianggap tidak aktif lagi oleh PADAMU karena tidak melakukan validasi di PADAMU, apakah DAPODIK juga akan menganggap NUPTK/NRG tersebut tidak aktif? Apakah ini akan mempengaruhi penerbitan SK tunjangan profesi guru yang bersangkutan?”
“Tidak ada pengaruhnya .. Selama 24 jam terpenuhi terbitlah SKTP-nya”, kata Bp. Ibnu Aditiya Karana dari P2TK Dikdas.
“Sesuai instruksi mentri, tunjangan pure dapodik. Tidak ada intervensi pembekuan NUPTK, pembekuan NRG dari padamu Negeri.” Bp. Yusuf Rokhmat menandaskan.
Terkait masalah tersebut Tim Pusat Padamu memberikan penjelasan bahwa Pembekuan NUPTK hanya bisa dilakukan untuk NUPTK yang terbit setelah tahun 2013.
NUPTK terbitan sebelum 2013 dilakukan verval, bilamana tidak verval di tahun 2013 lalu maka otomatis akan dibekukan/dibatalkan NUPTKnya melalui mekanisme verval di sistem Padamu Negeri. NUPTK yang terlanjur dibekukan/dibatalkan tersebut bisa dipulihkan bila pemiliknya telah memiliki sertifikasi guru dengan mekanisme melaporkannya (manual) ke LPMP
Adapun penerbitan NUPTK mulai 2013, wewenang sepenuhnya diberikan hak aksesnya kepada LPMP melalui proses dan prosedur yang terkendali menggunakan sistem Padamu Negeri. Sistem Padamu Negeri memberi fasilitas "pembatalan NUPTK periode 2013 keatas" kepada LPMP bilamana diperlukan oleh mereka. Karena mulai 2014 sudah tidak ada lagi mekanisme verval nuptk sebagaimana 2013 lalu.
Sistem pengendalian NUPTK di Padamu Negeri untuk saat ini, sementara sebatas digunakan oleh BPSDMPK/Ditjen Guru sebagai referensi/sumber data untuk program Sergur, PKG, PKB, Diklat DIO, ProDEP. dan penerbitan NRG. Dan dibeberapa Dinas Kab/Kota menggunakan sumber data Padamu Negeri untuk dasar penyaluran Aneka Tunjangan dari anggaran Pemda masing-masing.
Mengenai NRG dijelaskan bahwa yang menerbitkan NRG adalah Pusbangprodik BPSDMPK Kemdikbud. P2TK dulunya bagian dari PMPTK, lalu mulai 2011 PMPTK diganti menjadi BPSDMPK dan unit pengelola tunjangan (P2TK) dipindah ke Direktorat2.
Sedangkan mengenai kedudukan BPSDMP setelah terbitnya Perpres no. 14 tahun 2015, dijelaskan bahwa BPSDMPK diganti lagi menjadi Ditjen GTK yang notabene dimana P2TK juga menjadi bagian kembali di Ditjen GTK yang baru tersebut.
Proses integrasi dimaksud masih berlangsung melalui PDSP. Ditargetkan di tahun 2015 ini sudah dapat terintegrasi dengan data-data yang dikelola di PDSP. Namun apakah nanti Padamu Negeri menggunakan sumber data dari DAPODIKDASMENPAUDNI, kami belum bisa menjawab karena tergantung hasil dari proses integrasi dengan PDSP nantinya.
Sumber : medos Facebook
Kahar Muzakkir Thursday, February 12, 2015 CB Blogger IndonesiaIni dia penjelasan Tim Pusat Padamu Negeri tentang “Pembekuan NUPTK dan NRG”
Terbitnya Surat Edaran Agenda Padamu Negeri Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015, ternyata banyak menimbulkan pro kontra, terutama pada poi...
09 February 2015
Menjelang deadline pengiriman data dapodik untuk keperluan data BOS triwulan 2 yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2015 sesuai Juknis BOS, diprediksi jalur ke server akan padat. Kondisi ini tentu saja akan mengakibatkan proses pengiriman data ke server agak rada-rada susah. Kemungkinan gagal juga besar.
Lalu seperti apakah ciri-ciri sinkronisasi yang kita lakukan berhasil atau tidak ?
Berikut ini kembali kami posting ulang beberapa kriteria sync berhasil, yang perlu diketahui oleh pengguna. Kami kutip dari buku Manual Dapodikdas 3.03. Kriteria-kriteria tersebut adalah :
Tabel Data yang Mengalami Perubahan Kosong
Tabel Data yang Dikirim ke Server Sukses
Pastikan data yang dikirim ke server tidak ada yang gagal. Perhatikan tabel ini setelah sinkronisasi, jika masih ada jumlah data yang gagal di tabel ini, maka pengiriman beberapa data tersebut belum berhasil.
Ada Waktu Sync dan Selesai Sync di Tabel Update Log Sinkronisasi
Kriteria lain adalah pada tabel [Beranda] di pojok kanan bawah, terdapat tabel [Update Log Sinkronisasi] dimana pada tabel tersebut pengguna dapat melihat waktu sinkronisasi dan waktu selesai sinkronisasi. Sinkronisasi dapat dikatakan berhasil masuk ke server jika kedua kolom terisi (waktu sync dan selesai sync). Jika waktu selesai sync masih kosong, maka sinkronisasi dapat dikatakan gagal.
Disarankan juga, untuk mengecek data di server apakah sama dengan di aplikasi lokal setelah melakukan proses sinkronisasi. Jika belum sama, berarti proses sinkroniasi juga belum dikatakan berhasil.
Kahar Muzakkir Monday, February 09, 2015 CB Blogger IndonesiaKriteria “Berhasil Sinkronisasi” Aplikasi Dapodikdas
Menjelang deadline pengiriman data dapodik untuk keperluan data BOS triwulan 2 yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2015 sesuai Juknis ...
06 February 2015
Sampai saat ini laman “Info PTK” belum diaktifkan untuk periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Diaktifkannya info PTK ini memiliki banyak fungsi diantaranya untuk mengecek kevalidan data PTK yang telah diinputkan dan di sinkronisasi melalui aplikasi dapodikdas dan yang lebih penting lagi untuk melihat penerbitan SK Tunjangan Propfesi yang diterbitkan oleh P2TK DIkdas. Oleh karena itu diaktifkannya laman tersebut selalu dinantikan baik oleh Guru maupun oleh Operator Sekolah untuk mengecek kevalidan data yang telah diinputkannya.
Pernah diinformasikan oleh Bp. Nazarudin admin P2TK, bahwa info PTK akan dibuka pada akhir Januari atau awal Februari. Akan tetapi jika sampai saat ini belum dibuka, itu dikarenakan masih sedang dilakukan penyesuaian validasi sesuai dengan juknis terbaru. Sedangkan juknis terbaru juga belum keluar.
“Paling cepat seminggu setelah Juknis selesai.” ungkap Nazarudin.
Sebagai informasi awal sebelum terbitnya Juknis pembayaran terbaru, Bp. Asha Roed Andhin juga dari P2TK Dikdas menjelaskan pada statusnya di media sosial Facebook (06/02/2015:08.00 wita) tentang Kebijakan P2TK Dikas untuk Penerbitan SK Tunjangan 2015 semester 1, diantaranya yaitu :
- Data pembelajaran tetap mengacu pada dapodik untuk tahun ajaran 2014/2015 semester 2.
- Kurikulum mengacu pada penetapan Mendikbud tentang sekolah sekolah yang menerapkan K13 dan KTSP untuk semester ini.
- PKG menjadi syarat tunjangan Profesi, tanggung jawab penginputan nilai PKG ke dalam sistem P2TK dibebankan kepada pengawas sekolah (bukan operator sekolah)
- Definisi daerah khusus mengacu pada Penetapan Daerah khusus oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Untuk Guru Tidak Tetap Daerah yang kontraknya tahunan harusnya menyerahkan sk fisik atau kontrak kerja 2015 yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sumber gaji berasal dari APBD.
- Penginputan pembagian jam mengajar harus diusahakan Valid sedari awal karena tidak menerima lagi usulan buka kunci jjm.
Khusus untuk poin nomor 3 tentang PKG, Bp. Nazarudin menjelaskan lebih lanjut bahwa :”Penilaian PKG dilakukan secara manual. Hasil penilaian yang dibubuhi tanda tangan kepala sekolah diupload oleh pengawas kedalam sistem, yang akan disiapkan oleh P2TK Dikdas.”
PKG Menjadi Syarat Penerbitan SK Tunjangan Profesi Tahun 2015
Sampai saat ini laman “Info PTK” belum diaktifkan untuk periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Diaktifkannya info PTK ini memilik...
01 February 2015
Apakah anda mengalami masalah seperti yang dikeluhkan oleh OPS berikut ini ?
“Bagaimana dengan data yang telah berhasil pada progress pengiriman tetapi di cek validasinya masih belum sinkron 20142. Apa sebabnya ? padahal sudah sinkron beberapa kali tetapi tdak ada perubahan, Mohon penjelasannya sehingga tdak berakibat terhadap pengambilan data BOS yang tinggal 2 minggu lagi.”
Jika anda mengalami masalah tersebut ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi.
Pertama kemungkinan memang sinkronnya belum berhasil dengan sempurna. Menjelang deadline pengiriman data untuk keperluan BOS triwulan 2 dan patch 3.03 yang mengharuskan proses sinkronisasi, traffic ke server cukup padat. Dalam kondisi ini peristiwa gagal sinkron maupun sinkronisasi tidak sempurna bisa saja terjadi.
Pertama kemungkinan memang sinkronnya belum berhasil dengan sempurna. Menjelang deadline pengiriman data untuk keperluan BOS triwulan 2 dan patch 3.03 yang mengharuskan proses sinkronisasi, traffic ke server cukup padat. Dalam kondisi ini peristiwa gagal sinkron maupun sinkronisasi tidak sempurna bisa saja terjadi.
Untuk solusi masalah ini, haruslah dipastikan bahwa sinkronisasi yang kita lakukan betul-betul berhasil dan data lokal 100% sama dengan data di server. Untuk mengetahui apakah sinkronisasi berhasil atau tidak saya kira para OPS tidak asing lagi, karena sudah banyak dibahas pada artikel-artikel sebelumnya.
Jika kita yakin bahwa sinkron yang kita lakukan benar-benar berhasil, tetapi pada “informasi validasi masih tetap belum Sinkron 20142”, bisa jadi karena kemungkinan kedua yaitu data anda belum divalidasi atau validasinya belum diupdate, karena sementara ini proses validasi masih dilakukan secara manual. Jadi ... ditunggu saja.
“Validasi akan dirunning secara cronjobs terjadwal. Sementara ini running manual. Akan kami update..” komentar Bp. Yusuf Rokhmat menjawab pertanyaan serupa di Group FB Info Pendataan Ditjen Dikdas.
Apa itu cron jobs?
Cron merupakan program/job/process yang berfungsi untuk melakukan schedule terhadap suatu program yang nantinya akan dijalankan pada suatu saat tertentu tergantung pengaturannya. Pengaturan schedule agar dapat dieksekusi oleh cron job dilakukan dengan mengedit entri-entri yang terdapat pada file crontab.
Sederhananya cronjobs pada konteks ini merupakan proses validasi yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan software.
SOLUSI UNTUK INFORMASI VALIDASI “BELUM SINKRON 20142” PADA PROGRESS PENGIRIMAN DAPODIKDAS
Apakah anda mengalami masalah seperti yang dikeluhkan oleh OPS berikut ini ? “ Bagaimana dengan data yang telah berhasil pada progress p...
29 January 2015
Dalam rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (27/01/2015) Mendikbud mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 dimulai dari tahun ini dengan jumlah sasaran sebanyak 6.221 sekolah. “Tahun ini tiga persen sekolah yang menerapkan,” katanya.
Setelah mulai diimplementasikan tahun ini, 15 persen sekolah juga akan ikut menerapkannya di 2016, 45 persen di 2017, dan 100 persen di 2018. “InsyaAllah 2018 semua sudah menerapkan,” tuturnya.
Mendikbud mengatakan, selama perjalanan bertahap, Kemendikbud akan terus mendampingi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum 2013 ini. Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), kata dia, memiliki kontrol kepada 6.221 sekolah tersebut lewat dapodik. Dengan dapodik, setiap ada koreksi yang harus disampaikan kepada sekolah, Puskurbuk tahu kemana harus menghubungi sekolah.
Mendikbud menjelaskan, sistem yang terdapat dalam dapodik memungkinkan sekolah untuk tertib. Karena dalam menu yang disediakan di dapodik, hanya 6.221 sekolah yang ditunjuk yang bisa mengisi data dengan menu Kurikulum 2013. Sedangkan sekolah yang lainnya hanya bisa mengisi menu dengan Kurikulum KTSP.
Mendikbud meminta agar sekolah yang belum ditunjuk sebagai sekolah uji coba untuk tetap melaksanakan KTSP. “Ini bukan masalah dilarang menerapkan. Tapi kita mau evaluasi dan ujicoba dulu. Setelah ujicoba selesai, jadi rintisan. Sekolah lain belajar dari sekolah rintisan ini,” katanya.
Sumber : Kemdikbud
MENDIKBUD JADIKAN DAPODIK SEBAGAI ALAT KONTROL PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
Dalam rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (27/01/2015) Mendikbud mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 dimulai dari tahun ini de...
Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013, yang salah satu pointnya mengatakan bahwa Pengaturan implementasi kurikulum tersebut akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maka kemdikbud melalui laman dapo.dikdas.kemdikbud.go.id telah mengumumkan daftar sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 (29/01/2015).
Menurut surat edaran tersebut ketentuan penentuan sekolah pengguna kurikulum 2013 hanya dua yaitu pertama sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester tetap bisa melaksanakannya dan kedua sekolah yang baru melaksanakan 1 semester, harus kembali ke Kurikulum 2006. Jadi tidak ada ketentuan lain seperti akreditasi dan lain-lain.
Untuk mengetahui daftar sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, silahkan masuk ke laman dapo.dikdas.kemdikbud.go.id. Pada halaman utama klik tombol merah “Pengguna Kurikulum 2013” seperti gambar berikut :
Atau bisa juga dengan mengklik link langsung http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/cdata/k13. Selanjutnya bisa ditelusuri Daftar sekolah SD SMP yang sudah di verifikasi Pusat untuk melanjutkan Kurikulum 2013.
“Hanya sekolah yang terdaftar dalam list tersebut yang boleh melanjutkan K13 , sekolah diluar itu kembali menggunakan Kurikulum 2006. Tunggu surat resmi nya dari pusat dalam proses.” ungkap Bp. Yusuf Rokhmat dari tim dapodik.
Bagaimana jika sekolah tidak termasuk dalam daftar tersebut, akan tetapi karena alasan tertentu tetap memakai kurikulum 2013 ? Pada aplikasi dapodikdas versi 3.02 secara teknis masih bisa dilakukan, karena belum dilakukan penguncian kurikulum pada pengaturan rombel. Akan tetapi jika sekolah tidak termasuk dalam daftar tersebut, tetapi tetap memaksakan untuk melaksanakan kurikulum 2013 maka resikonya “TIDAK DIAKUI JJMNYA PADA VALIDASI JJM DI P2TK “ (baca kembali artikel kami sebelumnya :Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila…….. ). Bahkan pada patch 3.03 yang baru dirilis muncul warning sebagai berikut :
 |
| Warning bagi sekolah yang tidak masuk daftar tetapi mencoba menggunakan K-13 pada dapodik |
DIRJEN DIKDAS UMUMKAN DAFTAR SD SMP PENGGUNA KURIKULUM 2013
Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 t...
22 January 2015
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 423.5/154/Sj Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap, semakin mempertegas tentang sekolah mana yang harus tetap menerapkan Kurikulum 2013 dan yang mesti balik lagi pada Kurikulum 2006.
Seperti yang bisa kita ambil dari point 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah beberapa pemahaman diantaranya :
- sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkan Kurikulum 2013
- Daftar nama sekolah per kabupaten/kota akan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 semester ditetapkan untuk kembali menggunakan kurikulum tahun 2006.
- Pengaturan implementasi kurikulum tersebut di atas akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Bagaimana pengaturan implementasi kurikulum tersebut pada aplikasi dapodik ? Bapak Nazarudin dari P2TK Dikdas menjelaskan dalam statusnya di medsos FB sebagai berikut : “Validasi k13 akan dilihat dari daftar sekolah k13 yang sudah disahkan oleh Bp. Menteri. Kalau data sekolah tidak terdaftar pada peserta K13. Maka akan dianggap memakai KTSP (Kurikulum 2006-red) Kalau didapodiknya pakai k13 maka jadi tidak normal.”
Dengan demikian nantinya pada aplikasi dapodik akan terjadi penguncian kurikulum berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementrian melalui Balitbangdikbud, sehingga sekolah tidak bisa sembarangan menggunakan kurikulum di aplikasi. Nantinya akan ada peringatan seperti gambar berikut.
Apabila sekolah nekat mempergunakan kurikulum 2013 padahal tidak termasuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kementrian maka akan terjadi ketidaknormalan rombel. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila rombel tidak normal maka semuanya menjadi tidak normal. Pengaturan JJM menjadi tidak valid dan akan mengakibatkan SK Tunjangan tidak bisa diterbitkan. Jika SK Tunjangan tidak terbit artinya tunjangan (sertifikasi dan aneka tunjangan) tidak cair.
Permasalahan mungkin akan timbul pada sekolah-sekolah meskipun baru melaksanakan 1 semester akan tetapi karena kebijakan lokal harus menerapkan Kurikulum 2013. Dalam hal ini mungkin perlu pembahasan serta peninjauan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan konsekwensi yang akan ditimbulkan.
Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila……..
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
