Nazarudin Kompetan. (Admin Tunjangan P2TK Dikdas) Pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 disebutkan bahwa Penilaian kinerja guru yang did...
Home / All posts
14 February 2015
 |
| Nazarudin Kompetan. (Admin Tunjangan P2TK Dikdas) |
Pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 disebutkan bahwa Penilaian kinerja guru yang didasarkan pada Peraturan Menteri ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013. Pelaksanaan PK Guru lebih ditekankan sebagai salah satu komponen kenaikan pangkat bagi PNS dan kenaikan golongan bagi guru bukan PNS yang sudah memiliki SK Inpassing.
Mulai tahun 2015 ini PKG tidak hanya digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat tersebut tetapi juga digunakan sebagai syarat penerbitan SK tunjangan Profesi. (Baca postingan kami sebelumnya PKG Menjadi Syarat Penerbitan SK Tunjangan Profesi Tahun 2015.)
Bagaimanakah mekanismenya ? apakah pihak P2TK yang mengurus Tunjangan Guru tersebut akan mengambil data nilai PKG dari aplikasi Padamu Negeri yang sudah melaksanakan PKG secara online ? Bp. Asha Roed Andhin dari P2TK menjelaskan bahwa P2TK tidak menyelenggarakan PKG karena bukan tupoksinya. P2TK hanya membutuhkan hasil PKG sebagai syarat penerbitan SKTP dan pihaknya sudah menyiapkan alat tersendiri yang lebih diyakini efektifitasnya.
Mengenai alat yang dimaksud Bp. Nazarudin menjelaskan lebih lanjut bahwa PK Guru dilakukan manual..layaknya penilaian yang lama. Hasil penilaian yang ada tanda tangan kepsek dan stempel sekolah.. Diserahkan kepada dinas dan pengawas. Pengawas yang memasukan nilainya kedalam aplikasi sebagai syarat terbitnya SKTP. Kalau pengawas tidak bisa entri maka pengawas tidak terbit SKTP-nya.
Aplikasi yang dimaksud nantinya akan diumumkan melalui aplikasi SIM Tunjangan Kab/Kota. Pengawas akan diberikan user ID untuk mengakses link tersebut..
Jadi secara singkat mekanisme adalah :
- PKG dilakukan di sekolah dengan berpedoman pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 dan secara lebih detail menggunakan buku 2 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
- PKG dilakukan secara manual oleh Kepala Sekolah dibantu oleh tim asesor yang terdiri dari guru senior, yang ditetapkan melalui SK Penugasan dari Kepala Sekolah.
- Hasil penilaiannya ditandatangani oleh Kepala sekolah dan diberi stempel sekolah kemudian diserahkan kepada Dinas dan Pengawas.
- Pengawas melalui link yang nantinya akan diumumkan melalui aplikasi SIM Tunjangan mengentri nilai hasil PKG tersebut sebagai syarat terbitnya SKTP.
13 February 2015
 |
| Gambar tampilan sinkronisasi offline |
Biasanya para operator sering memanfaatkan saat-saat menjelang deadline untuk melakukan sinkronisasi dapodikdas ke server, meskipun sering dihimbau agar melakukan awal-awal ketika traffic sync ke server masih tidak terlalu ramai. Akibatnya menjelang deadline biasanya jalur pengiriman menjadi padat dan terkadang sulit. Kemungkinan untuk gagal juga menjadi besar.
Daripada meneriaki server, kenapa kita coba memakai jalur alternatif ? Salah satunya adalah melalui jalur Syncronisasi Offline.
Sebenarnya fitur syncronisasi offline diperuntukkan untuk daerah-daerah terpencil yang akses internetnya kurang bagus. Akan tetapi tidak ada salahnya juga digunakan sebagai jalur alternatif bagi yang susah sinkron.
Bagaimana caranya ?
Yuk kita buka manual aplikasi Dapodikdas 303, bahasan tentang langkah-langkah sinkronisasi offline saya kutip ulang di sini.
Jika komputer pengguna tidak terkoneksi internet, maka otomatis terlihat tampilan [Koneksi Anda dengan Internet: DISCONNECTED], kemudian Klik tombol [SINKRONISASI] maka akan muncul peringatan sebagai berikut :
Pilih Ok dan lanjutkan, maka file/data untuk sinkronisasi offline akan mendownload secara otomatis, dan hasil download file sinkronisasi offline dalam bentuk “123456789_sync_to_server.syc”.
Untuk mengirimkan data “123456789_sync_to_server.syc” ke server, maka data tersebut harus diunggah melalui website resmi http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/ dengan tampilan berikut ini :
Pilih sub-menu “Upload Data” yang terletak di sebelah kiri laman dapodikdas.
Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini.
Gambar
Masukkan kode registrasi sekolah, username aplikasi, password aplikasi dan tombol “Choose File” dan cari file yang berbentuk “123456789_sync_to_server.syc” lalu Klik [UPLOAD] dan tunggu proses hingga selesai, maka akan muncul tabel seperti berikut :
Kolom yang di beri tanda panah berikut adalah “Data Perubahan Dari Pusat” klik tautan tersebut dan unduh file berbentuk “123456789_receive_to_sync.syc”. File ini adalah file yang perlu dimasukkan kembali ke dalam aplikasi dapodikdas di lokal (komputer pengguna). Fungsinya adalah memasukkan data perubahan dari pusat ke dalam aplikasi di lokal.
Kemudian buka kembali aplikasi dapadikdas di lokal (komputer pengguna) dan akan muncul jendela seperti pada gambar berikut.
Klik tombol [Choose File] dan cari file “123456789_receive_to_sync.syc” (file hasil perubahan data dari pusat, lihat Gambar 11.17). Kemudian klik [PUSH DATA SINKRONISASI] dan tunggu hingga muncul data yang mengalami perubahan. Sinkronisasi offline selesai.
Jangan lupa fille hasil syncronisasi offline disimpan baik-baik dan jangan sampai disebar sembarangan, karena karakter pertama pada nama file tersebut merupakan kode registrasi sekolah anda. Siapa tahu nanti anda lupa kode registrasi sekolahnya, maka bisa dilihat pada nama file tersebut.
Susah sinkron ? kenapa tidak coba jalur offline saja…
Gambar tampilan sinkronisasi offline Biasanya para operator sering memanfaatkan saat-saat menjelang deadline untuk melakukan sinkronis...
Tahun ini PNS, TNI, Polri dan Pensiunan bakalan tersenyum lagi. Pasalnya Direktur Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan pada tanggal 10 Februari 2015 telah menetapkan peraturan baru yang merupakan perubahan kelima atas peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk natura dan uang. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2013 melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2013
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor PER-3/PB2015 ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.
Menurut Modul Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang dimaksud dengan tunjangan beras adalah tunjangan beras yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut :
- Tunjangan beras diberikan kepada pegawai negeri dalam bentuk natura (beras) dan inatura (uang)
- Besaran tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10 kg/bulan sedangkan kepada anggota TNI/Polri sebanyak 18 kg/bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- Besaran tunjangan beras kepada anggota keluarga pegawai negeri diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- Banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji
Tunjangan Beras bagi PNS, TNI dan POLRI sesuai PER-33/PB/2013 :
- Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI, dan polri) ditetapkan sebesar Rp7.751,00 per kilogram;
- Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp6.976,00 per kilogram;
- terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013
Tunjangan Beras bagi PNS, TNI dan POLRI sesuai PER-3/PB/2015 :
- Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI, dan polri) ditetapkan sebesar Rp8.047,00 per kilogram;
- Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242,00 per kilogram;
- terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014
Kalau kita bandingkan besarnya tunjangan beras sesuai PER-33/PB/2013 dengan tunjangan beras seusai PER-3/PB/2015 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 266,- perkilogramnya.
Tahun 2015 : Tunjangan Beras PNS, TNI, Polri & Pensiunan Naik Rp 266,- per kilogram
Tahun ini PNS, TNI, Polri dan Pensiunan bakalan tersenyum lagi. Pasalnya Direktur Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan pada tanggal...
12 February 2015
Pada surat edaran tersebut diantaranya berbunyi (1). Registrasi Ulang NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi para Pendidik yang telah sertifikasi guru. Apabila tidak melakukan registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid. (2.) Keaktifan NUPTK/PegID periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Apabila dalam 2 semester berturut-turut NUPTK/PegID tidak diaktikan mandiri oleh setiap PTK maka akan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem.
Hal ini bertentangan dengan penjelasan dari pihak dapodik ketika ditanyakan, “Jika NUPTK/NRG guru-guru sertifikasi dianggap tidak aktif lagi oleh PADAMU karena tidak melakukan validasi di PADAMU, apakah DAPODIK juga akan menganggap NUPTK/NRG tersebut tidak aktif? Apakah ini akan mempengaruhi penerbitan SK tunjangan profesi guru yang bersangkutan?”
“Tidak ada pengaruhnya .. Selama 24 jam terpenuhi terbitlah SKTP-nya”, kata Bp. Ibnu Aditiya Karana dari P2TK Dikdas.
“Sesuai instruksi mentri, tunjangan pure dapodik. Tidak ada intervensi pembekuan NUPTK, pembekuan NRG dari padamu Negeri.” Bp. Yusuf Rokhmat menandaskan.
Terkait masalah tersebut Tim Pusat Padamu memberikan penjelasan bahwa Pembekuan NUPTK hanya bisa dilakukan untuk NUPTK yang terbit setelah tahun 2013.
NUPTK terbitan sebelum 2013 dilakukan verval, bilamana tidak verval di tahun 2013 lalu maka otomatis akan dibekukan/dibatalkan NUPTKnya melalui mekanisme verval di sistem Padamu Negeri. NUPTK yang terlanjur dibekukan/dibatalkan tersebut bisa dipulihkan bila pemiliknya telah memiliki sertifikasi guru dengan mekanisme melaporkannya (manual) ke LPMP
Adapun penerbitan NUPTK mulai 2013, wewenang sepenuhnya diberikan hak aksesnya kepada LPMP melalui proses dan prosedur yang terkendali menggunakan sistem Padamu Negeri. Sistem Padamu Negeri memberi fasilitas "pembatalan NUPTK periode 2013 keatas" kepada LPMP bilamana diperlukan oleh mereka. Karena mulai 2014 sudah tidak ada lagi mekanisme verval nuptk sebagaimana 2013 lalu.
Sistem pengendalian NUPTK di Padamu Negeri untuk saat ini, sementara sebatas digunakan oleh BPSDMPK/Ditjen Guru sebagai referensi/sumber data untuk program Sergur, PKG, PKB, Diklat DIO, ProDEP. dan penerbitan NRG. Dan dibeberapa Dinas Kab/Kota menggunakan sumber data Padamu Negeri untuk dasar penyaluran Aneka Tunjangan dari anggaran Pemda masing-masing.
Mengenai NRG dijelaskan bahwa yang menerbitkan NRG adalah Pusbangprodik BPSDMPK Kemdikbud. P2TK dulunya bagian dari PMPTK, lalu mulai 2011 PMPTK diganti menjadi BPSDMPK dan unit pengelola tunjangan (P2TK) dipindah ke Direktorat2.
Sedangkan mengenai kedudukan BPSDMP setelah terbitnya Perpres no. 14 tahun 2015, dijelaskan bahwa BPSDMPK diganti lagi menjadi Ditjen GTK yang notabene dimana P2TK juga menjadi bagian kembali di Ditjen GTK yang baru tersebut.
Proses integrasi dimaksud masih berlangsung melalui PDSP. Ditargetkan di tahun 2015 ini sudah dapat terintegrasi dengan data-data yang dikelola di PDSP. Namun apakah nanti Padamu Negeri menggunakan sumber data dari DAPODIKDASMENPAUDNI, kami belum bisa menjawab karena tergantung hasil dari proses integrasi dengan PDSP nantinya.
Sumber : medos Facebook
Kahar Muzakkir Thursday, February 12, 2015 CB Blogger IndonesiaIni dia penjelasan Tim Pusat Padamu Negeri tentang “Pembekuan NUPTK dan NRG”
Terbitnya Surat Edaran Agenda Padamu Negeri Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015, ternyata banyak menimbulkan pro kontra, terutama pada poi...
09 February 2015
Lalu seperti apakah ciri-ciri sinkronisasi yang kita lakukan berhasil atau tidak ?
Berikut ini kembali kami posting ulang beberapa kriteria sync berhasil, yang perlu diketahui oleh pengguna. Kami kutip dari buku Manual Dapodikdas 3.03. Kriteria-kriteria tersebut adalah :
Tabel Data yang Mengalami Perubahan Kosong
Tabel Data yang Dikirim ke Server Sukses
Pastikan data yang dikirim ke server tidak ada yang gagal. Perhatikan tabel ini setelah sinkronisasi, jika masih ada jumlah data yang gagal di tabel ini, maka pengiriman beberapa data tersebut belum berhasil.
Ada Waktu Sync dan Selesai Sync di Tabel Update Log Sinkronisasi
Kriteria lain adalah pada tabel [Beranda] di pojok kanan bawah, terdapat tabel [Update Log Sinkronisasi] dimana pada tabel tersebut pengguna dapat melihat waktu sinkronisasi dan waktu selesai sinkronisasi. Sinkronisasi dapat dikatakan berhasil masuk ke server jika kedua kolom terisi (waktu sync dan selesai sync). Jika waktu selesai sync masih kosong, maka sinkronisasi dapat dikatakan gagal.
Disarankan juga, untuk mengecek data di server apakah sama dengan di aplikasi lokal setelah melakukan proses sinkronisasi. Jika belum sama, berarti proses sinkroniasi juga belum dikatakan berhasil.
Kahar Muzakkir Monday, February 09, 2015 CB Blogger IndonesiaKriteria “Berhasil Sinkronisasi” Aplikasi Dapodikdas
Menjelang deadline pengiriman data dapodik untuk keperluan data BOS triwulan 2 yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2015 sesuai Juknis ...
Masalah data ganda pada tab referensi sebenanya bukan hal baru. Solusinyapun sudah banyak diposting baik pada media sosial maupun oleh para blogger yang berbicara masalah aplikasi pendidikan. Akan tetapi ternyata masih juga rekan OPS yang mengalami dan menanyakan hal tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berusaha untuk me-repost hal tersebut. Semoga bisa membantu teman-teman OPS di dalam mensukseskan vervalPD nya.
Masalah data ganda pada tab referensi kemungkinan terjadi ketika pada waktu kita melakukan Match dan UnMatch pada tab residu kurang teliti dan belum melakukan searching maksimal sehingga timbull dua data yang seharusnya kita Match tetapi di UnMatch yang akhirnya keduanya mendapatkan NISN yang berbeda.
Bisa juga timbulnya masalah data ganda karena faktor-faktor teknis pada sistem PDSP. Untuk masalah ini Bp. FIkri atau Taufik Lone memberikan penjelasan bahwa “Apabila terjadi data ganda pada tabel referensi vervalPD, salah satu data di unmatch agar datanya kembali ke residu.”
Secara lebih rinci langkah-langkahnya adalah :
Klik salah data yang ganda tersebut
Klik tombol UnMatch, akan muncul kotak dialog untuk mengkonfirmasi. Pilih OK sehingga data yang kita pilih itu pindah ke tab Residu
Biarkan data itu tetap ada di residu, nanti ketika dilakukan cleaning data di server PDSP maka data itu akan dihapus. (Perhatikan gambar)
Agar proses di atas lancar, disarankan untuk berkonsultasi kepada admin / CS online PDSP yang bisa dihubungi melalui media sosial facebook, diantaranya :
- Bp. Fikri atau Taufik Lone
- Mas Aryadi Nugroho
- Mas Nur Rijal CMkom
Solusi untuk data ganda pada tabel referensi vervalPD
Masalah data ganda pada tab referensi sebenanya bukan hal baru. Solusinyapun sudah banyak diposting baik pada media sosial maupun oleh para ...
06 February 2015
Sampai saat ini laman “Info PTK” belum diaktifkan untuk periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Diaktifkannya info PTK ini memiliki banyak fungsi diantaranya untuk mengecek kevalidan data PTK yang telah diinputkan dan di sinkronisasi melalui aplikasi dapodikdas dan yang lebih penting lagi untuk melihat penerbitan SK Tunjangan Propfesi yang diterbitkan oleh P2TK DIkdas. Oleh karena itu diaktifkannya laman tersebut selalu dinantikan baik oleh Guru maupun oleh Operator Sekolah untuk mengecek kevalidan data yang telah diinputkannya.
Pernah diinformasikan oleh Bp. Nazarudin admin P2TK, bahwa info PTK akan dibuka pada akhir Januari atau awal Februari. Akan tetapi jika sampai saat ini belum dibuka, itu dikarenakan masih sedang dilakukan penyesuaian validasi sesuai dengan juknis terbaru. Sedangkan juknis terbaru juga belum keluar.
“Paling cepat seminggu setelah Juknis selesai.” ungkap Nazarudin.
Sebagai informasi awal sebelum terbitnya Juknis pembayaran terbaru, Bp. Asha Roed Andhin juga dari P2TK Dikdas menjelaskan pada statusnya di media sosial Facebook (06/02/2015:08.00 wita) tentang Kebijakan P2TK Dikas untuk Penerbitan SK Tunjangan 2015 semester 1, diantaranya yaitu :
- Data pembelajaran tetap mengacu pada dapodik untuk tahun ajaran 2014/2015 semester 2.
- Kurikulum mengacu pada penetapan Mendikbud tentang sekolah sekolah yang menerapkan K13 dan KTSP untuk semester ini.
- PKG menjadi syarat tunjangan Profesi, tanggung jawab penginputan nilai PKG ke dalam sistem P2TK dibebankan kepada pengawas sekolah (bukan operator sekolah)
- Definisi daerah khusus mengacu pada Penetapan Daerah khusus oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Untuk Guru Tidak Tetap Daerah yang kontraknya tahunan harusnya menyerahkan sk fisik atau kontrak kerja 2015 yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sumber gaji berasal dari APBD.
- Penginputan pembagian jam mengajar harus diusahakan Valid sedari awal karena tidak menerima lagi usulan buka kunci jjm.
Khusus untuk poin nomor 3 tentang PKG, Bp. Nazarudin menjelaskan lebih lanjut bahwa :”Penilaian PKG dilakukan secara manual. Hasil penilaian yang dibubuhi tanda tangan kepala sekolah diupload oleh pengawas kedalam sistem, yang akan disiapkan oleh P2TK Dikdas.”
PKG Menjadi Syarat Penerbitan SK Tunjangan Profesi Tahun 2015
Sampai saat ini laman “Info PTK” belum diaktifkan untuk periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Diaktifkannya info PTK ini memilik...
01 February 2015
Apakah anda mengalami masalah seperti yang dikeluhkan oleh OPS berikut ini ?
“Bagaimana dengan data yang telah berhasil pada progress pengiriman tetapi di cek validasinya masih belum sinkron 20142. Apa sebabnya ? padahal sudah sinkron beberapa kali tetapi tdak ada perubahan, Mohon penjelasannya sehingga tdak berakibat terhadap pengambilan data BOS yang tinggal 2 minggu lagi.”
Jika anda mengalami masalah tersebut ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi.
Pertama kemungkinan memang sinkronnya belum berhasil dengan sempurna. Menjelang deadline pengiriman data untuk keperluan BOS triwulan 2 dan patch 3.03 yang mengharuskan proses sinkronisasi, traffic ke server cukup padat. Dalam kondisi ini peristiwa gagal sinkron maupun sinkronisasi tidak sempurna bisa saja terjadi.
Pertama kemungkinan memang sinkronnya belum berhasil dengan sempurna. Menjelang deadline pengiriman data untuk keperluan BOS triwulan 2 dan patch 3.03 yang mengharuskan proses sinkronisasi, traffic ke server cukup padat. Dalam kondisi ini peristiwa gagal sinkron maupun sinkronisasi tidak sempurna bisa saja terjadi.
Untuk solusi masalah ini, haruslah dipastikan bahwa sinkronisasi yang kita lakukan betul-betul berhasil dan data lokal 100% sama dengan data di server. Untuk mengetahui apakah sinkronisasi berhasil atau tidak saya kira para OPS tidak asing lagi, karena sudah banyak dibahas pada artikel-artikel sebelumnya.
Jika kita yakin bahwa sinkron yang kita lakukan benar-benar berhasil, tetapi pada “informasi validasi masih tetap belum Sinkron 20142”, bisa jadi karena kemungkinan kedua yaitu data anda belum divalidasi atau validasinya belum diupdate, karena sementara ini proses validasi masih dilakukan secara manual. Jadi ... ditunggu saja.
“Validasi akan dirunning secara cronjobs terjadwal. Sementara ini running manual. Akan kami update..” komentar Bp. Yusuf Rokhmat menjawab pertanyaan serupa di Group FB Info Pendataan Ditjen Dikdas.
Apa itu cron jobs?
Cron merupakan program/job/process yang berfungsi untuk melakukan schedule terhadap suatu program yang nantinya akan dijalankan pada suatu saat tertentu tergantung pengaturannya. Pengaturan schedule agar dapat dieksekusi oleh cron job dilakukan dengan mengedit entri-entri yang terdapat pada file crontab.
Sederhananya cronjobs pada konteks ini merupakan proses validasi yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan software.
SOLUSI UNTUK INFORMASI VALIDASI “BELUM SINKRON 20142” PADA PROGRESS PENGIRIMAN DAPODIKDAS
Apakah anda mengalami masalah seperti yang dikeluhkan oleh OPS berikut ini ? “ Bagaimana dengan data yang telah berhasil pada progress p...
29 January 2015
Dalam rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (27/01/2015) Mendikbud mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 dimulai dari tahun ini dengan jumlah sasaran sebanyak 6.221 sekolah. “Tahun ini tiga persen sekolah yang menerapkan,” katanya.
Setelah mulai diimplementasikan tahun ini, 15 persen sekolah juga akan ikut menerapkannya di 2016, 45 persen di 2017, dan 100 persen di 2018. “InsyaAllah 2018 semua sudah menerapkan,” tuturnya.
Mendikbud mengatakan, selama perjalanan bertahap, Kemendikbud akan terus mendampingi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum 2013 ini. Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), kata dia, memiliki kontrol kepada 6.221 sekolah tersebut lewat dapodik. Dengan dapodik, setiap ada koreksi yang harus disampaikan kepada sekolah, Puskurbuk tahu kemana harus menghubungi sekolah.
Mendikbud menjelaskan, sistem yang terdapat dalam dapodik memungkinkan sekolah untuk tertib. Karena dalam menu yang disediakan di dapodik, hanya 6.221 sekolah yang ditunjuk yang bisa mengisi data dengan menu Kurikulum 2013. Sedangkan sekolah yang lainnya hanya bisa mengisi menu dengan Kurikulum KTSP.
Mendikbud meminta agar sekolah yang belum ditunjuk sebagai sekolah uji coba untuk tetap melaksanakan KTSP. “Ini bukan masalah dilarang menerapkan. Tapi kita mau evaluasi dan ujicoba dulu. Setelah ujicoba selesai, jadi rintisan. Sekolah lain belajar dari sekolah rintisan ini,” katanya.
Sumber : Kemdikbud
MENDIKBUD JADIKAN DAPODIK SEBAGAI ALAT KONTROL PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
Dalam rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (27/01/2015) Mendikbud mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 dimulai dari tahun ini de...
Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013, yang salah satu pointnya mengatakan bahwa Pengaturan implementasi kurikulum tersebut akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maka kemdikbud melalui laman dapo.dikdas.kemdikbud.go.id telah mengumumkan daftar sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 (29/01/2015).
Menurut surat edaran tersebut ketentuan penentuan sekolah pengguna kurikulum 2013 hanya dua yaitu pertama sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester tetap bisa melaksanakannya dan kedua sekolah yang baru melaksanakan 1 semester, harus kembali ke Kurikulum 2006. Jadi tidak ada ketentuan lain seperti akreditasi dan lain-lain.
Untuk mengetahui daftar sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, silahkan masuk ke laman dapo.dikdas.kemdikbud.go.id. Pada halaman utama klik tombol merah “Pengguna Kurikulum 2013” seperti gambar berikut :
Atau bisa juga dengan mengklik link langsung http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/cdata/k13. Selanjutnya bisa ditelusuri Daftar sekolah SD SMP yang sudah di verifikasi Pusat untuk melanjutkan Kurikulum 2013.
“Hanya sekolah yang terdaftar dalam list tersebut yang boleh melanjutkan K13 , sekolah diluar itu kembali menggunakan Kurikulum 2006. Tunggu surat resmi nya dari pusat dalam proses.” ungkap Bp. Yusuf Rokhmat dari tim dapodik.
Bagaimana jika sekolah tidak termasuk dalam daftar tersebut, akan tetapi karena alasan tertentu tetap memakai kurikulum 2013 ? Pada aplikasi dapodikdas versi 3.02 secara teknis masih bisa dilakukan, karena belum dilakukan penguncian kurikulum pada pengaturan rombel. Akan tetapi jika sekolah tidak termasuk dalam daftar tersebut, tetapi tetap memaksakan untuk melaksanakan kurikulum 2013 maka resikonya “TIDAK DIAKUI JJMNYA PADA VALIDASI JJM DI P2TK “ (baca kembali artikel kami sebelumnya :Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila…….. ). Bahkan pada patch 3.03 yang baru dirilis muncul warning sebagai berikut :
 |
| Warning bagi sekolah yang tidak masuk daftar tetapi mencoba menggunakan K-13 pada dapodik |
DIRJEN DIKDAS UMUMKAN DAFTAR SD SMP PENGGUNA KURIKULUM 2013
Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 t...
27 January 2015
Pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 selain menggunakan LJUN (Lembar Jawaban), akan diselenggarakan ujian dengan menggunakan komputer (Computer Based Test).
Terkait dengan hal tersebut Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik Balitbang Kemdikbud) melalui surat edarannya Nomor : 0059/H4/TU/2015 telah memilih beberapa SMP, SMA dan SMK yang dianggap memenuhi syarat dan siap melaksanakan sistem CBT UN (Tidak menggunakan LJUN). Selain sekolah yang dipilih oleh Puspendik, Dinas Pendidikan Provinsi juga dapat mengusulkan sekolah-sekolah lain yang memenuhi syarat dan siap melaksanakan ujian nasional dengan sistem CBT.
Sekolah-sekolah yang namanya tercantum dalam Daftar Nominasi serta memenuhi persyaratan diharapkan segera melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat. sebelum tanggal 30 Januari 2015. Selanjutnya, petugas pendataan Kota/Kabupaten mengirimkan Lembar Konfirmasi yang telah diisi lengkap dan dipindai (full colour, bukan black and white atau grayscale).
Menurut surat edaran tersebut persyratan minimal yang harus dimiliki oleh sekolah adalah :
- Tersedia petugas laboratorium komputer (laboran).
- Dapat menyediakan komputer client di sekolah yang jumlahnya sebanding dengan jumlah peserta ujian nasional yaitu dengan perbandingan 1 : 3 (1 komputer tersedia untuk 3 orang peserta ujian). Contoh: Jumlah peserta UN 120 orang, maka jumlah komputer yang harus tersedia minimum 40 unit.
- Dapat menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi (minimal) sebagai berikut:
| a. | Server : PC/Tower/Desktop (bukan laptop) Processor Xeon atau i5 RAM 4 GB Harddisk 250 GB Operating System: Windows Server/Windows 7 (64 bit) UPS |
| b. | Client: Processor Pentium 4 RAM 512 MB Operating System: Windows Xp Web Browser: Chrome/Mozilla Firefox/Xambro |
| c. | Jaringan internet dengan bandwith minimal 1 Mbps |
| d. | Jaringan area lokal (Local Area Network – LAN): 1 server maksimal untuk 25 client (apabila tidak terpenuhi, maka bisa 1 server maksimal untuk 40 client). |
Sedangkan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional dengan menggunakan sistem CBT adalah sebagai berikut :
Dokumen terkait pelaksanaan Ujian Computer Based Test (CBT) tahun 2015. Silakan klik pada nama dokumen di bawah ini.:
- Surat Edaran Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud Nomor 0059/H4/TU/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Ujian CBT.
- Lampiran SE Kapuspendik (daftar Provinsi).
- Persyaratan Sekolah Penyelenggara CBT.
- Daftar Nominasi Sekolah Penyelenggara UN CBT Tahun 2015 Khusus Provinsi Jawa Tengah
- Jadwal Ujian Nasional CBT Tahun 2015.
- Lembar Konfirmasi Kepala Sekolah.
Puspendik Keluarkan Surat Edaran Tentang Ujian Nasional Berbasis Komputer (CBT)
Pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 selain menggunakan LJUN (Lembar Jawaban), akan diselenggarakan ujian dengan menggunakan...
Rapat yang dipimpin oleh Teuku Riefky Harsya ini diikuti oleh 49 anggota Komisi X dan para pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Berkaitan dengan pelaksanaan ujian nasional, anggot dewan mengritisi tingginya biaya logistik UN. mengusulkan UN tidak perlu dilakukan setiap tahun. "Biayanya mahal, hampir Rp600 miliar per tahun," kata salah seorang anggot dewan
Menanggapi masukan dari anggota Komisi X itu , Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, biaya ujian nasional setiap anak terbilang sangat kecil. Rp80 ribu per anak. Nominal tersebut jika dibagi lagi per mata pelajaran (untuk enam mata pelajaran) menjadi lebih kurang Rp12 ribu. "Kalau dilihat jumlahnya besar, karena jumlah anak yang ikut ujian itu banyak," katanya.
Ia menambahkan, untuk mendapatkan pemetaan dari hasil belajar siswa, maka harga Rp80 ribu per anak tidaklah besar. Apalagi, kata dia, hasil UN tidak hanya digunakan oleh pemerintah untuk pemetaan tapi juga oleh siswa itu sendiri.
Hanya saja tidak dijelaskan lebih lanjut apakah biaya sebesar Rp 80 ribu per siswa tersebut berlaku untuk jenjang SMP dan SMA, ataukah berbeda besarannya antara SMP dengan SMA.
Kahar Muzakkir Tuesday, January 27, 2015 CB Blogger IndonesiaBIAYA UJIAN NASIONAL 80 RIBU RUPIAH PER SISWA
Diberitakan pada laman Kemdikbud , bahwa Rapat kerja (raker) perdana antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Komisi X D...
23 January 2015
Mengapa kebijakan tentang Ujian Nasiona diubah ? Ada beberapa alasan yang dikemukakan diantaranya, yaitu :
UN seharusnya memberi dampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan yang lebih luas lagi, seperti :
- Mendorong siswa belajar
- Mendorong guru tuntaskan kompetensi
- Menjadi standar kompetensi minimum nasional
- Dapat dipakai sebagai acuan antar propinsi
- Pemersatu bangsa
- Adanya ukuran capaian kompetensi pendidikan yang dapat dipakai antar negara
Namun, kenyataan di lapangan justru menimbulkan perilaku negatif, Karena sifat ujiannya itu high-stake testing seperti
- Timbulnya berbagai mmacam kecurangan
- Perilaku negatif teaching-tothe-test
- Siswa menjadi “korban”
- Siswa alami distress
- Pembelajaran tidak tuntas
- Kekurangan standardized tests
Mendikbud memaparkan rencana perubahan yang akan terjadi pada UN tahun ini, yaitu
Pertama, UN tidak untuk kelulusan.
Sekolah sepenuhnya diberikan kewenangan mempertimbangkan seluruh aspek dari proses pembelajaran, termasuk komponen perilaku siswa untuk menentukan lulus tidaknya mereka dari jenjang pendidikan tertentu.
Kedua, UN dapat ditempuh lebih dari sekali.
Bagi mereka yang hasilnya kurang, punya kesempatan memperbaiki dan mengambil ujian ulang. Karena tujuan UN kan bukan menjadi hakim, tapi alat pembelajaran. Kita ingin mengubah UN dari sekadar alat menilai hasil belajar, tetapi alat untuk belajar,
Ketiga, UN wajib diambil minimal satu kali oleh setiap peserta didik.
Tahun ini kita tidak menyelenggarakan ujian ulang, karena 2015 ini transisi. Konsep ini akan diterapkan tahun depan. Bagaimana caranya? Awal semester akhir peserta didik sudah dapat mengambil UN. Dan bila diperlukan ada perbaikan, maka mereka bisa melakukan perbaikan di akhir semester akhir. Tapi ini baru bisa diterapkan di 2016
Selengkapnya dapat dibaca pada Paparan Mendikbud Pada Konferensi Pers Ujian Nasional, 23 Januari 2015
Kahar Muzakkir Friday, January 23, 2015 CB Blogger IndonesiaMengapa kebijakan tentang Ujian Nasional tahun ini diubah ?
Kebijakan UN tahun ini akan diubah tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara kompre...
22 January 2015
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 423.5/154/Sj Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap, semakin mempertegas tentang sekolah mana yang harus tetap menerapkan Kurikulum 2013 dan yang mesti balik lagi pada Kurikulum 2006.
Seperti yang bisa kita ambil dari point 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah beberapa pemahaman diantaranya :
- sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkan Kurikulum 2013
- Daftar nama sekolah per kabupaten/kota akan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 semester ditetapkan untuk kembali menggunakan kurikulum tahun 2006.
- Pengaturan implementasi kurikulum tersebut di atas akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Bagaimana pengaturan implementasi kurikulum tersebut pada aplikasi dapodik ? Bapak Nazarudin dari P2TK Dikdas menjelaskan dalam statusnya di medsos FB sebagai berikut : “Validasi k13 akan dilihat dari daftar sekolah k13 yang sudah disahkan oleh Bp. Menteri. Kalau data sekolah tidak terdaftar pada peserta K13. Maka akan dianggap memakai KTSP (Kurikulum 2006-red) Kalau didapodiknya pakai k13 maka jadi tidak normal.”
Dengan demikian nantinya pada aplikasi dapodik akan terjadi penguncian kurikulum berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementrian melalui Balitbangdikbud, sehingga sekolah tidak bisa sembarangan menggunakan kurikulum di aplikasi. Nantinya akan ada peringatan seperti gambar berikut.
Apabila sekolah nekat mempergunakan kurikulum 2013 padahal tidak termasuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kementrian maka akan terjadi ketidaknormalan rombel. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila rombel tidak normal maka semuanya menjadi tidak normal. Pengaturan JJM menjadi tidak valid dan akan mengakibatkan SK Tunjangan tidak bisa diterbitkan. Jika SK Tunjangan tidak terbit artinya tunjangan (sertifikasi dan aneka tunjangan) tidak cair.
Permasalahan mungkin akan timbul pada sekolah-sekolah meskipun baru melaksanakan 1 semester akan tetapi karena kebijakan lokal harus menerapkan Kurikulum 2013. Dalam hal ini mungkin perlu pembahasan serta peninjauan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan konsekwensi yang akan ditimbulkan.
Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila……..
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan...
20 January 2015
Menurut PP Nomor 46 tahun 2011 Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Oleh karena itu setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. PNS yang tidak menyusun SKP seperti dijelaskan pada pasal 6 PP ini akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
SKP yang telah disetujui dan ditetapkan akan menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai.Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya.
A. ASPEK KUANTITAS
Penilaian capaian SKP diukur dari ASPEK KUANTITAS dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Output (RO) dengan Target Output (TO) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.
Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kuantitas, dg rumus :
Capaian Aspek Kuantitas = (RO/TO) x 100
|
B. ASPEK KUALITAS
Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kualitas (RK) dengan Target Kualitas (TK) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik, atau sebaliknya semakin rendah realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.
Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kualitas, dg rumus :
Capaian Aspek Kualitas = (RK/TK) x 100
|
Untuk mengukur apakah output berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman sbb :
| 1 | Kriteria Nilai : 91-100Keterangan :Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain |
| 2 | Kriteria Nilai : 76 – 90Keterangan : Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain. |
| 3 | Kriteria Nilai : 61 – 75Keterangan : Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. |
| 4 | Kriteria Nilai : 51-60Keterangan : Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. |
| 5 | Kriteria Nilai : 50 ke bawahKeterangan : Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain. |
C. PENILAIAN SKP ASPEK WAKTU
Penilaian capaian SKP diukur dari ASPEK WAKTU dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Waktu (TW) dikurangi Realisasi Waktu (RW) dibagi Target Waktu (TW) dikalikan 100.
Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin lama realisasi waktu yang dipergunakan dari target waktu yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin cepat realisasi waktu dari target waktu yang direncanakan (maksimal efisiensi waktu sampai dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik .
Penghitungannya aspek waktu :| 1 | Dalam penilaian aspek waktu, untuk mengetahui PERSENTASE EFISIENSI WAKTU dari target waktu yang ditentukan penghitungannya menggunakan rumus : |
| PERSENTASE EFISIENSI WAKTU = 100% - (RW/TW) x 100% | |
| 2 | Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) penghitungannya menggunakan rumus |
| [{1,76 x (TW - RW)} / TW ] x 0 x 100 | |
| 3 | Dalam hal tingkat efisiensi waktu ≤ 24% (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus : |
| [{1,76 x (TW - RW)} / TW ] x 100 | |
| 4 | Dalam hal tingkat efisiensi waktu > 24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus : |
| 76 - [{(1,76 x TW) - RW}/TW] x 100 - 100 |
D. PENILAIAN SKP ASPEK BIAYA
Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Biaya (TB) dikurangi Realisasi Biaya (RB) dibagi Target Biaya (TB) dikalikan 100.
Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin besar realisasi biaya yang dipergunakan dari target Biaya yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin kecil realisasi biaya dari target biaya yang direncanakan (maksimal efisiensi biaya sampai dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik .
Penghitungannya Aspek Biaya :
| 1 | Dalam penilaian aspek biaya, untuk mengetahui persentase efisiensi biaya dari target biaya yang ditentukan penghitungannya menggunakan rumus : |
| Persentase Efisiensi Biaya = 100% - (RB/TB) x 100% | |
| 2 | Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) penghitungannya menggunakan rumus : |
| Nilai capaian SKP aspek biaya kegiatan yang tidak dilakukan = [{1,76 x (TB - RB)}/TB] x 0 x 100 | |
| 3 | Dalam hal tingkat efisiensi biaya ≤ 24% (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus : |
| Nilai Capain SKP Aspek Biaya (tingkat efisiensi ≤ 24%) = [{1,76 x (TB - RB)}/TB] x 100 | |
| 4 | Dalam hal tingkat efisiensi biaya > 24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus : |
| Nilai Capaian SKP Aspek Biaya Tingkat efisiensi biaya > 24% = 76 - [{(1,76 x (TB - RB)}/TB] x 100 - 100 |
ASPEK PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PNS (SKP)
Menurut PP Nomor 46 tahun 2011 Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai ole...
14 January 2015
Masih ingat ketika beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan oleh teriakan Operator Sekolah ketika melakukan pengecekan pada laman Info PTK ternyata banyak PTK yang merah alias invalid, padahal sebelumnya valid ? Selidik punya selidik ternyata penyebabnya adalah jumlah siswa di dalam rombelnya kurang dari 20. Atau dengan kata lain jumlah siswanya belum memenuhi standar rasio minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Untung saja pada saat itu koordinasi intensif berhasil dilakukan sehingga pemberlakuan peraturan tersebut akhirnya diundurkan.
Sebenarnya sih bukan diundurkan, tetapi diberlakukan tepat sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Coba kita buka kembali peraturan pemerintah yang membahas hal tersebut.
Pada ayat 1 pasal 17 Undang Undang Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a
| untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1; |
b
| untuk SD atau yang sederajat 20:1; |
c
| untuk MI atau yang sederajat 15:1; |
d
| untuk SMP atau yang sederajat 20:1; |
e
| untuk MTs atau yang sederajat 15:1; |
f
| untuk SMA atau yang sederajat 20:1; |
g
| untuk MA atau yang sederajat 15:1; |
h
| untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan |
i
| untuk MAK atau yang sederajat 12:1. |
ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sekolah-sekolah khusus yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, diantaranya
a
| Satuan pendidikan khusus |
b
| satuan pendidikan layanan khusus |
c
| satuan pendidikan yang mempekerjakan guru berkeahlian khusus atau |
d
| satuan pendidikan selain huruf a, b dan c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional |
Dengan demikian jika seorang guru mengajar pada satuan pendidikan yang tidak memenuhi rasio minimal seperti yang ditetapkan di atas, otomatis tidak akan terbayar tunjangan sertifikasinya. Keadaan ini tentu saja bisa merugikan guru yang bersangkutan.
Akan tetapi masih ada berita baiknya, yaitu pada BAB VIII PP No. 74 tahun 2008 yaitu pada Ketentuan Peralihan ini secara implisit menjelaskan bahwa ketentuan ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun sejak Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan. Sedangkan kita ketahui bahwa UU no 14 tahun 2005 tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005. Jadi kalau dihitung 10 tahun dari 30 Deseber 2005 itu adalah 30 Desember 2015. Itu artinya ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.
Pada tanggal 5 November 2014 3 dirjen yaitu Dirjen Paudni, Dirjen DIkdas dan Dirjen DIkmen mengeluarkan Surat Edaran bersama yang mempertegas hal ini. Pada point b surat edaran ini menyebutkan bahwa “Untuk mendapatkan tunjangan profesi,satuan pendidikan harus memenuhi rasio peserta didik sesuai pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru paling lambat 31 Desember 2015. Peraturan ini akan efektif diberlakukan pada tahun ajaran 1016/2017.”
Bapak Yusuf Rokhmat dari dapodik juga mengatakan hal yang sama ketika menjawab pertanyaan seorang OPS pada komentar statusnya (14/01/2015) bahwa saat ini penerapan rasio minimal guru dan siswa belum diberlakuan.
SEMESTER INI RASIO MINIMAL JUMLAH SISWA TERHADAP GURU BELUM DIBERLAKUKAN
Masih ingat ketika beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan oleh teriakan Operator Sekolah ketika melakukan pengecekan pada...
13 January 2015
Banyaknya aplikasi yang dikeluarkan, disamping menyibukkan para Operator Sekolah ternyata tidak jarang bahkan membingungkan mereka. Bagaimana tidak… seringkali mereka harus mengentri, memproses dan mengirimkan data yang itu-itu juga tetapi untuk aplikasi yang berbeda-beda.
Masing-masing pihak yang mengeluarkan aplikasi itu mengklaim bahwa aplikasi yang mereka keluarkan resmi dan sesuai tupoksi. Tidak jarang disertai dengan ‘ancaman’ tertentu apabila tidak dikerjakan. Misalnya saja aplikasi Padamu Negeri yang dikeluarkan oleh BPDSMPK mengeluarkan pengumuman pada akhir Desember 2014 yang diantaranya berbunyi :
- Bagi PTK yang belum menyelesaikan status keaktifan PegID/NUPTKnya periode semester 1 tahun ajaran 2014/2015 akan dicatat oleh sistem dengan status tidak aktif di periode tersebut.
- PegID/NUPTK dari setiap PTK akan tetap aktif untuk dapat mengikuti agenda kegiatan-kegiatan di periode semester 2 tahun ajaran 2014/2015 nanti. Bilamana dalam 2 periode semester berturut-turut PegID/NUPTK tidak aktif maka akan dinonaktifkan permanen secara otomatis oleh sistem Padamu Negeri pada tahun ajaran 2015/2016 nanti.
Sementara itu pihak PDSP mengatakan bahwa “sim.siap-online.com tidak terintegrasi dan tidak ada dalam struktur database kemdikbud.” Sehingga seringkali ditemukan bahwa pada waktu mengecek Info PTK menggunakan NUPTK terbitan Padamu Negeri maka ditemukan Invalid user Id.
Di sisi lainbeberapa hari yang lalu dari pihak admin dapodikdas mengeluarkan himbauan yang berbunyi, “Segera update data semester 2 tahun ajaran 2014-2015. BOS akan menarik data di bulan Februari (sesuai juknis bos) dan tunjangan profesi akan segera up lagi (aplikasi sim tun p2tkdikdas). Cukup 1 data agar tidak bertubi-tubi data.” Bahkan disertai hastag #hobbibenerentridata.
Seorang OPS senior menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa bukan masalah hobby, tetapi kita punya atasan yaitu Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah punya atasan yaitu Dinas Pendidikan Kab/Kota yang memerintahkan untuk mengentri data ini dan itu. Kita hanya berpegang pada garis komando, jangan sampai melangkahi apalagi menggurui.
Belum lagi dengan dirilisnya dapodikdas versi 3.02 yang salah satu fiturnya adalah terbukanya penguncian nama dan tanggal lahir peserta didik maupun PTK. Dari pihak dapodik memang bermaksud meringankan beban OPS untuk edit data, akan tetapi hal ini ternyata tidak sinkron dengan prosedur PDSP. Sehingga admin PDSP menghimbau kepada OPS untuk tidak melakukan edit nama dan tanggal lahir siswa melalui dapodik tetapi tetap melalui jalur verval pd sambil menunggu hasil koordinasi antara pihak PDSP dengan pihak Dapodik.
Mungkinkah himbauan ini diindahkan oleh OPS ? bisa iya dan bisa juga tidak.Lha… orang dikunci saja, banyak OPS yang melakukan tindakan ilegal misalnya mempergunakan Inspect Element, apalagi kalau tidak dikunci.
Kalau sudah begini, bagaiamana OPS sebagai ujung tombak tidak akan bingung. Sementara itu harapan akan perbaikan nasib dan pengakuan eksistensi mereka semakin pudar dengan terbitnya Permendikbud No. 161 tahun 2015 tentang Juknis BOS tahun 2015.
Para OPS hanya berharap agar para pemegang kebijakan segera duduk satu meja, menyatukan persepsi, menjalin koordinasi yang intensif, membangun sinergisitas satu sama lainnya sehingga terwujud harapan “DATA SATU PINTU” yang berkualitas seperti dicita-citakan sejak lama.
Tetapi Entahllah..
Sebab I’m nothing,
Saya cuma OPS
Kahar Muzakkir Tuesday, January 13, 2015 CB Blogger IndonesiaENTAHLAH… SAYA CUMA OPS
Obrolan kita pagi ini berkisar pada keluhan Operator Sekolah yang akhir-akhir ini banyak disibukkan oleh berbagai macam aplikasi pendataan y...
12 January 2015
Untuk kebutuhan updating data DAPODIKDAS pada semester 2 tahiun ajaran 2014/2015, yang meliputi data (satuan pendidikan, peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan) telah released aplikasi dapodikdas versi 3.02, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya.
Sekedar mengingat kembali Perubahan versi 3.01 ke 3.02 adalah sebagai berikut :
- Pada data Satuan Pendidikan telah dilengkapi fitur peta koordinat yang telah di link dg google map untuk memudahkan pemilihan titik kordinat lokasi sekolah
- Terdapat pernyataan kepala sekolah berkaitan dengan kebenaran, kelengkapan dan kemutakhiran data yang dikirimkan oleh sekolah
- Dapat dilakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Peserta Didik dan PTK melalui aplikasi Dapodik
- Terdapat peringatan (Alert) pada table peserta didik agar mengisikan Nomor KPS/KKS bagi peserta didik yang keluarganya memiliki kartu tersebut
- Penyaluran tunjangan guru, alokasi dana BOS,dan program lainnya berdasarkan data pada periode semester 2 tahun ajaran 2014/2015
Untuk mengoperasikan aplikasi dapodik 3.02 yang fresh installer, dapat dilakukan sesuai prosedur berikut ini :
- Uninstall app versi 3.00/ 3.01
- Install app 3.02
- Generate ulang prefill di :
- Registrasi dan login di semeseter 2
- Input dan update data semester 2
- Informasi lebih lengkap baca manual 3.02 dan FAQ 3.02
Setelah melakukan instalasi dapodikdas versi 3.02, beberapa masalah mungkin timbul. Dua masalah berikut ini paling banyak ditemukan, karena sering dikeluhkan oleh OPS melalui media sosial, yaitu :
1. Beberapa Data Tidak Masuk
Jika setelah melakukan generate prefill dan registrasi pada Aplikasi Dapodik kemudian muncul pemberitahuan: "Maaf beberapa data tidak masuk" seperti gambar berikut ini :
Pada FAQ_3.02 jika mengalami hal seperti ini disarankan untuk melakukan generate ulang prefill kemudian registrasi. Akan tetapi jika langkah tersebut belum mampu mengatasi, maka admin pusat dapodikdas memberikan alternatif solusi sebagai berikut :
- Buka folder C:\Program Files\Dapodikdas\dataweb\synch\prefill. Pastikan ada folder "log" di dalam folder prefill. Jika tidak ada, silahkan buat sendiri folder "log" nya.
- Sambungkan komputer anda dengan internet.
- Lakukan registrasi kembali (online)
- Ketika muncul kembali pemberitahuan: "Maaf beberapa data tidak masuk", silahkan buka folder "log" yang tadi, maka ada sebuah file txt di dalam folder "log".
- File tersebut kirim ke alamat sekretariatdikdas@gmail.com dengan subject: "beberapa data tidak masuk"
- Langkah selanjutnya setelah ada jawaban email (ASAP) adalah melakukan generate prefill. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3. Jika masih gagal, ulangi langkah 4 (ambil file txt yang terbaru), kemudian lanjut ke langkah 5.
2. Prefill tidak di temukan
Jika anda mengalami masalah seperti gambar di atas ketika melakukan registrasi, maka langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah:
- Pastikan file prefill sudah diletakkan di folder C:\prefill_dapodik
- Cek apakah nama folder sdh benar prefill_dapodik, cek apakah huruf “l” sudah dobel
- Cek nama prefill, apakah ada angka 1,2,3 dst... jika iya, hapus tanda strip bawah dan angka (_1)
- Cek lagi kode registrasi, apakah sudah valid? Bedakan huruf dan angka antara I dan 1, O dan 0
SOLUSI UNTUK MASALAH BEBERAPA DATA TIDAK MASUK DAN PREFILL TIDAK DITEMUKAN PADA INSTALASI DAPODIKDAS VERSI 3.02
Untuk kebutuhan updating data DAPODIKDAS pada semester 2 tahiun ajaran 2014/2015, yang meliputi data (satuan pendidikan, peserta didik dan...
Kangen rasanya sudah hampir satu minggu tidak update informasi di sini. Maklumlah seperti yang dialami oleh rekan-rekan guru yang lain, bahwa di awal semester kita disibukkan oleh berbagai kesibukan penyusunan program kegiatan yang akan kita laksanakan satu semester ke depan.
Apalagi yang ikut bergelut sebagai koki di dapur kurikulum sekolah. Penyusunan SK Pembagian tugas mengajar dan penyusunan jadwal pelajaran merupakan kesibukan yang paling membutuhkan konsentrasi penuh. Makanya terkadang para koki kurikulum hampir tidak pernah merasakan nikmatnya liburan semester seperti guru-guru lainnya.
By the way.. saat ini saya mencoba berbagi khususnya untuk rekan-rekan guru IPA yang di sekolahnya termasuk katagori “back to 2006” contoh administrasi pembelajaran untuk kelas 8 semester 2 ini. Namanya saja contoh, oleh karena itu disarankan contoh ini jadikan sebagai referensi atau pembanding saja, sebab sebenarnya yang paling bisa menyusun program adalah bapak/ibu guru sendiri yang paham dengan kondisi sekolahnya masing-masing.
Langsung saja disedot pada link-link berikut, semoga bisa bermanfaat.
- Cover IPA Kelas 8 Semester 2
- Jadwal Tatap Muka IPA Kelas 8 Semester 2
- Kalender Pendidikan Semester 2
- Kalender Kegiatan IPA Kelas 8 Semester 2
- Analisis KKM IPA Kelas 8 Semester 2
- Pemetaan SK –KD IPA Kelas 8 Semester 2
- Analisis Program Semester IPA Kelas 8 Semester 2
- Program Semester IPA Kelas 8 Semester 2
- Silabus IPA Kelas 8 Semester 2
- RPP Berkarakter IPA Kelas 8 Semester 2
DOWNLOAD ADMINISTRASI PEMBELAJARAN IPA KELAS 8 SEMESTER 2 KURIKULUM 2006
Rekan-rekan guru terutama guru IPA SMP serta semua pengunjung al-maududy… bagaimana kabarnya ? Saya yakin saat ini sudah mulai action di de...
07 January 2015
Setelah menunggu sejak expirednya aplikasi dapodikdas versi 3.00 dan 3.01 pada tanggal 31 Desember 2014, akhirnya Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudyaann merilis aplikasi dapodikdas versi 3.02 pada dini hari Rabu (07/01/2015).
Versi baru yang diperuntukkan bagi data semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 ini hanya disediakan dalam bentuk full installer, tidak ada dalam bentuk patch, untuk mengupdate versi aplikasi menggunakan fresh installer. Oleh karena itu mau tidak mau harus dilakukan Install Ulang aplikasi.
Ada fitur baru yang bisa meringankan beban OPS di versi 3.02 ini yaitu dibukanya kembali penguncian nama dan tanggal lahir bagi PTK dan Peserta Didik sehingga jika ada kesalahan bisa langsung diedit diaplikasi. Seyogyanya fitur baru ini harus dipergunakan secara bijak sehingga tidak melakukan penggantian nama dengan PTK/PD lain. Begitu juga untuk penambahan siswa baru/pindahan bisa langsung dipindah ke tabel utama tanpa harus melakukan sinkronisasi.
Fitur lanjutkan periodik dapat digunakan dengan catatan data periodik di semester 1 = data periodik di semester 2 (tidak ada perubahan, seperti tinggi dan berat badan siswa, anggota rombel, kerusakan prasarana, dll).
Dalam melakukan proses instalasi, mungkin kita akan menemui beberapa kendala seperti :
- Peringatan kode regisstrasi tidak di temukan.
- Kasus 1
Silahkan cek kembali KODEREGISTRASI yang dientrykan lalu Cek pada folder prefill yang ada di C:/prefill_dapodik apakah prefill nya sudah diunduh dan disimpan pada folder tersebut/belum. Kalau belum maka segera unduh prefill nya pada alamat
http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/prefill_final/generate_prefill.php
pada bagian unduh Download Data Prefill, kemudian masukan kode registrasi setelah itu klik unduh ditulisan sini. Langkah selanjutnya simpan di folder C:/prefill_dapodik.- Kasus 2
Biasa terjadi penamaan dalam prefill mengandung angka (angka) akibat unduhan yang berulang kali, Maka solusinya adalah dengan cara mengedit penamaan file prefill dan hilangkan tanda (angka) - Peringatan sebagian data tidak masuk (lihat gambar berikut). Jika mengalami masalah ini, silahkan lakukan generate ulang prefill dan lakukan registrasi ulang. Jika langkah ini belum berhasil, disarankan untuk menghubungi Dinas Pendidikan Kab/Kota.
Alangkah bijaksananya apabila sebelum melakukan pemasangan (instalasi) aplikasi ini terlebih dahulu membaca petunjuk (manualnya).- Download Petunjuk manualnya DI SINI
Aplikasi Dapodikdas Versi 3.02 dirilis, Nama dan Tanggal Lahir PTK/PD dibuka
Setelah menunggu sejak expirednya aplikasi dapodikdas versi 3.00 dan 3.01 pada tanggal 31 Desember 2014, akhirnya Direktorat Jendral Pendi...
06 January 2015
Bagi seorang OPS, jam seginian masih terjaga memang bukan sesuatu yang luar biasa. Apalagi kabarnya hari ini akan dirilis aplikasi dapodikdas versi 3.02. Tentunya saat ini semua sedang menunggu saat-saat pertama lahirnya aplikasi tersebut.
Padahal bisa saja sebenarnya besok atau lusa kita download aplikasi tersebut, akan tetapi menjadi orang pertama yang tahu informasi, mendownload dan mencoba pasang, memang mempunyai rasa kepuasan tersendiri. Oleh karena itu tidak heran jika dibela-belain nunggu dengan sabar bahkan bisa sampai begadang semalaman.
Sambilan nunggu, agar tidak membosankan kali ini saya mencoba berbagi untuk rekan-rekan guru yang mengajar mata pelajaran IPS di kelas VII. Masih untuk rekan-rekan guru yang sekolahnya kembali menerapkan kurikulum 2006.
Kalau dirasakan bermanfaat, silahkan disedot lansung pada link-link berikut ini, tetapi jangan lupa disesuaikan dengan kondisi di sekolah bapak/ibu guru ya …
- Cover IPS Kelas 7 Semester 2
- Jadwal Tatap Muka IPS Kelas 7 Semester 2
- Kalender Pendidikan Semester 2
- Kalender Kegiatan IPS Kelas 7 Semester 2
- Analisis KKM IPS Kelas 7 Semester 2
- Pemetaan SK –KD IPS Kelas 7 Semester 2
- Analisis Program Semester IPS Kelas 7 Semester 2
- Program Semester IPS Kelas 7 Semester 2
- Silabus IPS Kelas 7 Semester 2
- RPP Berkarakter IPS Kelas 7 Semester 2
DOWNLOAD ADMINISTRASI PEMBELAJARAN IPS KELAS VII SEMESTER 2 KURIKULUM 2006
Selamat malam rekan-rekan guru guru se nusantara.. jam seginian masih ada yang masih terjaga ndak. Siapa tahu ada yang seperti saya, seora...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Kontingen NTB Siap Berlaga di GSI Nasional 2024: Tiga Siswa SPENEL Wakili Lombok Timur
Pelepasan kontingen GSI Kab. Lombok Timur oleh PJ. Bupati di ruang kerjanya Aikmel, 14 Oktober 2024 - Sebanyak 18 siswa yang tergabung dala...
