Apakah di sekolah anda yang menerapkan kurikulum 2006 terdapat mapel TIK dan Keterampilan ? Kedua mata pelajaran ini memiliki kekhususan s...
Home / Posts filed under Tunjangan Profesi
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
10 March 2015
Apakah di sekolah anda yang menerapkan kurikulum 2006 terdapat mapel TIK dan Keterampilan ? Kedua mata pelajaran ini memiliki kekhususan sendiri sehingga kalau salah cara pengaturannya pada tab rombel pada aplikasi dapodikdas, akan mengakibatkan rombel tersebut menjadi tidak normal.
Salah satu contoh kasus yang terjadi ketika mata pelajaran TIK dan Keterampilan dimasukkan pada mapel wajib (tabel 1), pada lembar Info PTK terdapat validasi Rombel tidak normal dengan keterangan JJM utama Matapelajaran Keterampilan melebihi kurikulum, seperti gambar berikut ini.
Mengapa hal itu bisa terjadi ?
Perlu diketahui bahwa Mata pelajaran Keterampilan dan TIK dalam struktur Kurikulum SMP (K-2006) adalah satu mata pelajaran sehingga jika keduanya diselenggarakan maka salah satu masuk ke dalam Jam Wajib Tambahan.
Pada pengaturan pembelajaran aplikasi dapodikdas dikenal 3 tabel yaitu tabel 1 untuk jam wajib , tabel 2 untuk Jam Wajib tambahan dan tabel 3 untuk jam tambahan. Jam Wajib adalah Jam yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KTSP SMP (32 Jam). Jam Wajib Tambahan (4 jam) adalah jam pelajaran tambahan untuk mapel yang ada dalam struktur kurikulum. Jam Tidak Wajib adalah JJM tambahan untuk mapel apa saja baik dalam struktur kurikulum atau tidak di luar 36 jam.
Oleh karena itu jika di sekolah menerapkan mapel TIK dan Keterampilan, maka ada beberapa alternatif pengaturan yang bisa kita gunakan agar data di Info PTK menjadi valid, yaitu :
- Jika kedua guru mapel tersebut sudah sertifikasi, maka pengaturannya adalah salah satu dimasukkan ke dalam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan ke dalam jam wajib tambahan (tabel 2) dengan memanfaatkan bonus (free) 4 jam yang ada.
- Jika salah satu yang sudah sertifikasi, maka mapel yang gurunya sudah sertifikasi dimasukkan ke dalam jam wajib dan mapel yang gurunya belum sertifikasi dimasukkan ke dalam jam tidak wajib (JJM Tambahan) karena mapel tambahan tidak akan diperhitungkan untuk tunjangan apapun dan tidak akan mempengaruhi kenormalan rombel. Dengan pengaturan ini juga maka bonus 4 jam free bisa dimanfaatkan oleh mapel lain yang membutuhkan.
- Jika dua mapel tersebut gurunya belum sertifikasi maka salah satu dimasukkan ke jam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan pada jam tambahan (tabel 3).
Contoh berikut pengaturan jika guru keterampilan sudah sertifikasi, sementara guru TIK belum sertifikasi
 |
| Guru-Keterampilan-sertifikasi-TIK-belum |
06 March 2015
Tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah No 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 adalah diintegrasikannya kurikulum yang berhak dipakai di sekolah pada aplikasi dapodik. Sehingga pada patch 3.03 aplikasi dapodikdas Kurikulum 2013 pada tabel pembelajaran hanya dapat dipilih oleh sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama 3 semester sedangkan bagi sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 2013 selama 1 semester secara otomatis pada tabel pembelajaran hanya ada satu pilihan yaitu Kurikulum 2006.
Apabila terjadi Kasus dimana Sekolah yang ditetapkan boleh menerapkan K13, namun melaksanakan KTSP pada jenjang SMP maka akan terjadi jam wajib tambahan tidak diakui, seperti gambar berikut ini.
Solusi untuk masalah ini disarankan untuk melapor ke Kementrian untuk menarik diri menggunakan kurikulum 2013 melalui pengelola dapodik.
Ada juga kasus di lapangan ternyata pelaksanaan kurikulum 2013 tidak sepenuhnya dilakukan, misalnya untuk jenjang SMP kelas 7 dan 8 melaksanakan kurikulum 2013 sedangkan kelas 9 melaksanakan kurikulum 2006 (KTSP). Kondisi ini juga mengakibatkan permasalahan seperti gambar di atas untuk kelas 9.
Akhirnya dari hasil diskusi dari pihak P2TK dan dapodik diberikan solusi bahwa bagi sekolah sekolah yang ditetapkan melaksanakan K13 namun masih menyelenggarakan KTSP di kelas kelas tertentu akan divalidkan tanpa harus melaporkan secara resmi kepada kementerian. Namun untuk sekolah sekolah yang mengundurkan diri secara penuh dari daftar penyelenggara K13 harus melapor ke kementerian melalui Pusat Kurikulum. Mengundurkan diri secara penuh artinya seluruh rombelnya menerapkan Kurikulum 2006, tidak ada yang mempergunakan kurikulum 2013.
Adapun mekanisme pelaporan itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota, secara kolektif untuk mengirim surat pernyataan menarik diri menggunakan kurikulum 2013.
Kahar Muzakkir Friday, March 06, 2015 CB Blogger IndonesiaSolusi untuk sekolah yang ditetapkan menggunakan Kurikulum 2013 tetapi di dapodik menggunakan KTSP
Tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah No 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana ...
05 March 2015
Mulai tahun 2015 selain dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) serta sebagai dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru/Kepala sekolah, hasil PK GURU / PK Kepala Sekolah juga dipergunakan sebagai salah satu syarat penerbitan SK Tunjangan Profesi.
Untuk keperluan penerbitan SK Tunjangan Profesi ini, mekanismenya adalah sekolah melakukan kegiatan PKG kemudian hasil PKG tersebut diserahkan kepada Pengawas selanjutnya Pengentrian nilai PKG menjadi tanggung jawab pengawas, melalui aplikasi tersendiri yang datanya bersumber dari dapodik.
Hanya saja ketentuan baru ini belum tersosialisasikan secara luas, sehingga banyak juga yang belum mengetahui informasi maupun mekanismenya. Ketika kami konfirmasikan kepada pengawas, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena belum ada juknis maupun bimtek mengenai hal tersebut dari pemerintah.
Akhirnya titik terang mengenai kejelasan masalah ini dapat kita lihat dari hasil Rakornas Database Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-PLK) tahun anggaran 2015 yang berlangsung di Hotel Grand Pasundan Bandung (2-5 Maret 2015).
Rakornas yang diikuti oleh Tim Pendataan PK-PLK Dinas Pendidikan Provinsi se Indonesia diantarnya membahas tentang PKG/PKKS. Disebutkan bahwa PKG dan PKKS merupakan salah satu syarat untuk penerbitan SKTP, sebagai bukti membedakan antara GURU PRESTASI dengan GURU PRUSTASI.
PKG untuk semester pertama tidak memandang Nilai yang di capai, yang terpenting melakukan PKG/PKKS dahulu, namun untuk berikutnya HARUS mendapatkan nilai minimal BAIK , jika dibawah itu akan berpengaruh pada penerbitan SKTP.
Untuk lebih detilnya permasalahan PKG dan PKKS akan menyelenggarakan BIMTEK/RAKORNAS yang rencananya akan diadakan akhir bulan Maret ini bagi OPK. SIMTUN, Kadis/Kabid, serta Perwakilan Pengawas. Oleh karena itu mari kita tunggu kejelasannya setelah Rakor/Bimtek dilaksanakan.
Kahar Muzakkir Thursday, March 05, 2015 CB Blogger IndonesiaAkhir Maret 2015 – akan ada Rakornas/Bimtek membahas mekanisme PKG/PKKS
Mulai tahun 2015 selain dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Ber...
01 March 2015
Kamis malam 26 Februari 2015, Bp. Nazarudin mengumumkan lewat akun facebooknya :” Malam ini info PTK akan di tampilkan..Uji coba stored procedure.” Pengumuman itu sontak membuat para Operator Sekolah yang kebetulan sedang online menjadi ramai.
Beragam komentar bermunculan. Umumnya ramai dengan keluhan mulai dari tidak bisa diakses sampai data yang masih merah-merah, padahal mereka merasa sudah mengentri data pada aplikasi dengan benar. Semua komentar bernada keluhan itu ditanggapi secara umum “masih versi beta”.
Apa sih versi beta itu ?
Versi beta adalah suatu hasil ekpsrimen untuk produk baru yang diluncurkan kepada konsumen sebelum disahkan versi sebenarnya. Jadi definisi versi beta bisa dikatakan suatu pengenalan produk baru kepada pengguna, yang biasanya istilah versi beta atau beta version lebih mengacu pada perangkat lunak atau suatu website. Dalam masa versi beta, segala masukan dan kritik dari konsumen sangat diperlukan untuk menyempurnakan produk baru tersebut, hingga akhirnya akan dirilis versi sebenarnya atau full version.
Pada sebuah software dikenal beberapa tahapan (versi) yaitu :
- Alpha: merupakan bentuk program yang pertama kali jadi
- Beta: versi perbaikan dari alpha, tetapi masih banyak bug. kesalahan dalam pemprograman. biasanya didistribusikan untuk mendapatkan feedback agar dapat diketahui kesalahan (bug)nya dan dapat diperbaiki lagi
- RC (Realese Candidate) ; merupakan program yang hampir jadi dan biasanya merupakan cerminan dari program jadinya, di dini terdapat perbaikan tetapi hanya bersifat minor
- Versi final: merupakan versi yang sudah bisa dipakai oleh orang banyak, kalaupun ada bug, biasanya hanya bersifat minor
Kenapa developer (pengembang) menyebarkan versi beta ini ? jawabannya sangat sederhana. yaitu hanyalah mengharapkan feedback atau masukan dari para pemakai, baik itu saran kritik bugs atau yang lainnya. Jadi tidak heran jika tim pengembang Info PTK dalam hal ini P2TK Dikdas selalu berusaha mendapatkan informasi adanya bugs dan masukan-masukan terkait dengan laman Info PTK.
Bug itu sendiri diartikan sebagai kesalahan desain pada suatu perangkat keras komputer atau perangkat lunak komputer yang menyebabkan peralatan atau program itu tidak berfungsi semestinya.
Beberapa status Bp. Nazarudin yang berusaha mendapatkan feedback antara lain :
- Yang bisa login info ptk pakai nik.. Koment disini (27/02/2015: 12.50)
- Kalau ada bugs...pada info ptk.. Mohon masukannya disini..
Atas bantuan dan kerjasamanya saya haturkan Terimakasih...Bugs ya.. Bukan lambat...
Soalnya dari kemaren sampai malam tadi.. Server info PTK ngesot ditimpukin akses yg bertubi-tubi..(28/02/2015) - Status verifikasi GTY... Sabar dulu ya... Biarkan saja apa adanya dalam. 1-2 minggu ini... (28/02/2015)
So.. para OPS dan PTK yang ingin mengecek datanya pada Info PTK, kemudian menemukan data yang masih merah karena belum valid, jangan cepat-cepat galau dulu. Biarkan dulu server Info PTK berproses. Tunggu beberapa waktu ke depan sampai ada pemberitahuan bahwa Info PTK benar-benar dalam versi final. Yang penting jangan dilupakan mengecek datanya pada aplikasi lokal maupun server dapodikdas, dan pastikan data tersebut sudah benar.
Kahar Muzakkir Sunday, March 01, 2015 CB Blogger IndonesiaApa yang dimaksud “Versi Beta” pada Info PTK 2015 ?
Kamis malam 26 Februari 2015, Bp. Nazarudin mengumumkan lewat akun facebooknya :” Malam ini info PTK akan di tampilkan..Uji coba stored pr...
27 February 2015
Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S-1) atau Diploma empat (D-IV). Pemberian dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi, hanya berbentuk stimulan sebesar Rp 3.500.000 pertahun dan penerimanya ditentukan berdasarkan kuota.
Tahun ini Pemerintah sudah menentukan kuota nasional bagi guru penerima bantuan kualifikasi akademik jenjang pendidikan dasar sebanyak 84.750 orang. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota kab/kota secara proporsional berdasarkan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
Penentuan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tanggal 18 Maret 2015 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis dengan skala prioritas berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), semester yang telah ditempuh, jumlah jam mengajar, masa kerja dan usia, dengan mempertimbangkan kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi hak untuk membatalkan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV apabila guru bersangkutan tidak memenuhi syarat, secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ditentukan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
Adapun kriteria Penerima Bantuan biaya ini adalah :
- Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- Guru PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.
- Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.
- Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB negeri, yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.
- Guru bantu yang masih aktif mengajar, pada SD/SDLB/SMP/SMPLB dan Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Belum memiliki ijazah S-1/D-IV
Selain itu, guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
- Guru PNS harus melampirkan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang di kabupaten/kota.
- Guru bukan PNS harus melampirkan surat izin dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
- Guru tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari instansi/unit lain.
- Guru yang telah mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah, masih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan peningkatan kualifikasi S-1/D-IV dari Pemerintah.
- Program Studi yang diambil sesuai dengan tugas mengajar yang sedang diampu;
- Usia maksimum 55 tahun pada saat pendaftaran;
- Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif atau sudah lulus seleksi dari perguruan tinggi .
- Satu lembar copy Ijazah terakhir.
- Mengisi Biodata (lampiran 2) termasuk nomor NPWP.
- Foto copy buku (Nomor Rekening) Bank atas nama pribadi dan masih aktif.
- Melampirkan foto copy NPWP.
Pemerintah tentukan 87.500 kuota penerima bantuan kualifikasi akademik tahun 2015
Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yan...
Adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan Kurikulum Tahun 2006. Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Untuk mengatasi kondisi pemenuhan beban mengajar - agar mereka memperoleh tunjangan profesi, dibuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan ekivalensi kegiatan pembelajaran pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu. Khusus untuk jenjang SMP, hanya rombel yang terdaftar pada data dapodik semester pertama tahun ajaran 2014/2015 sebagai rombel yang melaksanakan kurikulum 2013.
Ekuivalensi sendiri dapat diartikan sebagai ‘senilai’, yang dalam konteks ini diartikan beberapa kegiatan di luar jam tatap muka diakui senilai dengan jam tatap muka di kelas, diantaranya :
| No | Kegiatan | Jumlah Kegiatan/Kelas/ Kelompok/Orang | Ekuivalensi Beban Kerja Per Minggu |
| 1 | Walikelas | Satu kelas per tahun | 2 Jampel |
| 2 | Membina OSIS | Pengurus OSIS | 1 jam pelajaran |
| 3 | Menjadi guru piket | 1 kali dalam seminggu | 1 jam pelajaran |
| 4 | Membina kegiatan ekstrakurikuler, seperti OSN, Keagamaan, Pramuka, Olah raga, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, dan KIR | Satu paket per tahun | 2 jam pelajaran |
| 5 | Menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan | Jam pelajaran per minggu | Sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu, maksimal 6 jam pelajaran |
Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan ini diakui paling banyak 25% beban mengajar guru atau 6 jam tatap muka per minggu yang dibuktikan dengan bukti fisik.dan hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Sehingga pada 1 Januari 2017 guru yang memenuhi 24 jam tatap muka per minggu dengan melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran harus dapat menyesuaikan kembali jumlah jam tatap muka per minggu sebanyak minimal 24 jam sesuai dengan peraturan yang berlaku
Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka yang dapat diekuivalensikan sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu, diperuntukkan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.
Perlu diingat bahwa bukan mata pelajarannya yang diekuivalensi, akan tetapi guru yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 yang dapat melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/ pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu.
Mereka yang terkena dampak adalah yang mengajar :
- Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, dan TIK pada SMP,
- Mata pelajaran Geografi, Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Sejarah, dan TIK pada SMA dan
- Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Sejarah, dan TIK/KKPI pada SMK.
Dengan demikian ekuivalensi ini tidak berlaku bagi guru-guru pada Sekolah Dasar karena guru di sekolah dasar merupakan guru kelas, yang beban kerjanya sudah bisa mencukupi 24 jam tatap muka per minggu dan bahkan bisa lebih dari itu berdasarkan struktur program kurikulum.
Adapun guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di Sekolah Dasar. alokasi waktu mata pelajaran tersebut dalam struktur kurikulum SD berdasarkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 tidak mengalami perubahan, sehingga tidak ada masalah dalam pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu jika rombongan belajarnya mencukupi.
Apabila rombongan belajarnya tidak mencukupi, guru-guru mata pelajaran tersebut, terutama yang telah bersertifikat pendidik tidak hanya dapat mengajar di sekolahnya, namun juga bisa mengajar di SD lain, SMP, SMA, atau SMK untuk mata pelajaran yang sama dengan sertifikat pendidiknya. Dengan demikian tidak diperlukan kegiatan ekuivalensi dalam pemenuhan beban mengajarnya.
Referensi :
Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan berlaku terbatas, tidak berlaku untuk Sekolah Dasar
Adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24 jam tatap...
26 February 2015
Ketika memposting masalah Mekanisme PKG untuk syarat penerbitan SKTP, banyak pertanyaan, yang muncul ke permukaan diantaranya tentang nilai PKG yang mana yang akan dipakai. Pertanyaan itu tidak bisa terjawab karena masalah yang saya posting itu masih bersifat informasi awal,. belum ada juknis yang bisa dijadikan pedoman.
Akhirnya pertanyaan itu kemudian bisa terjawab setelah Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi dipublikasikan melalui web P2TK Dikdas (25/02/2015).
Pada buku 2 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Guru, dijelaskan bahwa PK GURU dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada awal tahun ajaran (penilaian formatif) dan akhir tahun ajaran (penilaian sumatif).
| a. |
PK Guru Formatif
PK GURU formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) minggu di awal tahun ajaran. Berdasarkan profil kinerja guru ini dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh guru secara mandiri, sekolah/madrasah menyusun rencana PKB. Bagi guru‐guru dengan PK GURU di bawah standar, program PKB diarahkan untuk pencapaian standar kompetensi tersebut. Sementara itu, bagi guru‐guru dengan PK GURU yang telah mencapai atau di atas standar, program PKB diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku keprofesiannya |
| b. |
PK Guru Sumatif
PK GURU sumatif digunakan untuk menetapkan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut. PK GURU sumatif juga digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB, baik bagi guru yang nilainya masih di bawah standar, telah mencapai standar, atau melebihi standar kompetensi yang ditetapkan. PK Guru sumatif harus sudah dilaksanakan 6 (enam) minggu sebelum penetapan angka kredit seorang guru.. |
Pertanyaannya, PKG yang manakah yang dipakai sebagai syarat penerbitan SKTP ? Apakah PK Guru Formatif ataukah PK Guru Sumatif ?
Pada juknis penyaluran tunjanga profesi, baik yang melalui mekanisme transfer pusat maupun transfer daerah disebutkan bahwa : Guru memiliki hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Format yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Dalam masa transisi, sampai dengan akhir tahun 2015, tunjangan profesi diberikan bagi guru tanpa memperhitungkan nilai dari hasil penilaian kinerja guru dan instrumen sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya..
- Bagi guru yang telah melaksanakan penilaian kinerja guru sumatif tahun 2014, hasil penilaian kinerja gurunya dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada awal tahun 2015.
- Bagi guru yang belum pernah melaksanakan penilaian kinerja guru, wajib melaksanakannya pada awal tahun 2015 (penilaian formatif) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Buku Pedoman Penilaian Kinerja Guru dari Departemen Pendidikan Nasional.
Hasil penilaian kinerja guru sumatif tahun 2014 atau penilaian kinerja guru formatif tahun 2015 inilah yang menjadi bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk pembayaran tunjangan profesi tahun 2015. Hasil Penilaian kinerja guru yang diakui adalah hasil penilaian yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
Untuk tahun-tahun berikutnya, guru wajib meningkatkan hasil penilaian kinerja sumatif tahun 2015 karena mulai tahun 2016 tunjangan profesi akan diberikan bagi guru dengan hasil penilaian kinerja guru minimal baik.
PKG yang manakah dipakai menjadi syarat penerbitan SKTP ?
Ketika memposting masalah Mekanisme PKG untuk syarat penerbitan SKTP , banyak pertanyaan, yang muncul ke permukaan diantaranya tentang ni...
23 February 2015
“Diam bisa jadi sedang galau…” demikian status yang ditulis oleh Bp Nazarudin pada akun facebooknya (23/03/2015;22:00 wita). Apa gerangan yang membuatnya galau..? Ternyata penyebabnya adalah laman Info PTK yang sampai saat ini belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015.
Ada banyak hal yang menyebabkan sampai saat ini laman Info PTK belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015, terutama karena banyaknya aturan-aturan baru yang harus diakomodir. Disamping untuk penerbitan SKTP diperlukan juga nilai PKG, ada juga tambahan keterangan validasi sertifikasi.
“Jika data sudah valid, tujuh hari setelah itu akan terbit SKTPnya. Kalau sudah terbit SKTP maka data dikunci. Bukan saja JJM yang dikunci, akan tetapi keaktifan dan siswa juga dikunci. Jadi dalam satu semester siswa tidak bisa pindah-pindah kelas.” ungkap Bp. Nazarudin, yang kami kutip dalam komentar pada statusnya itu.
Adanya penguncian siswa di dalam rombel ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan mutasi siswa. Sebab bukannya tidak mungkin terjadi mutasi siswa di pertengahan semester, ketika datanya sudah terkunci.
Menanggapi permasalahan ini Bp. Nazarudin menjelaskan bahwa, jika terjadi mutasi siswa di tengah semester, maka akan diakui pada pergantian semester berikutnya.
Jika data PTK sudah valid, maka PTK tersebut berstatus siap SK. Selama 7 hari diberikan kewenangan bagi Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk memverifikasi kevalidan data tersebut. Jika pada waktu verifikasi tersebut ternyata data yang tampil pada Info PTK tidak sesuai dengan kondisi yang real di lapangan, maka Dinas Pendidikan Kab/Kota berhak membatalkan status siap SK tersebut.
Untuk proses verifikasi terkadang Dinas Pendidikan Kab/Kota membutuhkan dokumen-dokumen pendukung. Oleh karena itu tidak salah jika ada kebijakan di daerah yang mengharuskan adanya "Pemberkasan" bagi guru-guru penerima Tunjangan Sertifikasi. Tetapi ada juga daerah-daerah yang tidak perlu melakukan pemberkasan. Boleh-boleh saja karena semua itu merupakan kewenangan daerah masing-masing.
Setelah 7 hari data valid, terbitlah SKTP.. siswa juga dikunci
“Diam bisa jadi sedang galau…” demikian status yang ditulis oleh Bp Nazarudin pada akun facebooknya (23/03/2015;22:00 wita). Apa gerangan...
20 February 2015
Kabar gembira bagi guru-guru, terutama bagi yang masih kesulitan dalam pemenuhan beban mengajar 24 jam, karena sebentar lagi akan diterbitkan Permendikbud yang bisa menjadi solusi dari kesulitan tersebut. Kabar gembira tersebut disinyalkan oleh Bp. Asha Roed Andhien dalam statusnya di medsos facebook (17/02/2015).
Dengan nada berseloroh Bp. Asha Roed Andhin menulis :”Siap siap permen baru disahkan....banyak yang mengharap permennya manis.....tapi kalo buat saya tetep aja pahit...(makin susah ngitungnya).”
Permendikbud yang segera akan diterbitkan diantaranya memuat aturan-aturan tentang tugas tambahan yang diakui dan bisa dikonversi menjadi jam pelajaran. Pada sekolah yang memiliki jumlah rombongan belajar besar dengan ratio pemerataan guru yang pas, beban mengajar 24 jam tentunya tidak menjadi satu kendala yang berarti. Bagi sekolah yang jumlah rombelnya sedikit, adanya tugas tambahan yang bisa dikonversi menjadi jam pelajaran tentunya bisa menjadi salah satu solusi.
Selama ini aturan yang dipakai sebagai dasar penentuan tugas tambahan yang diakui adalah PP No. 74 tahun 2008. Menurut PP tersebut tugas tambahan yang bisa dikonversi menjadi jam pelajaran antara lain Kepala Sekolah (18 JP), wakil kepala sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua Jurusan, Kepala bengkel, Pembimbing Praktik dan Kepala Unit Produksi yang masing-masing ekuivalen dengan 12 jam. Itupun masing-masing jenjang tidak sama. Untuk SD hanya Kepala Sekolah, Jenjang SMP selain Kepala sekolah dihitung juga 1 – 3 orang wakil kepala sekolah tergantung jumlah rombelnya, 1 orang Kepala Laboratorium dan 1 orang Kepala Perpustakaan.
Menurut Bp. Asha Roed Andhin (20/02/2015) pada Permendikbud yang akan disahkan, selain tugas tambahan yang disebutkan diatas, walikelas, pembina pramuka pembina OSIS, Pembina Ekstra Kurikuler dan Guru Piket juga dianggap sebagai jam tambahan. Akan tetapi tidak berarti dalam satu sekolah semua tugas tambahan tersebut diakui. Ada syarat-sayarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya lebih baik kita tunggu Permendikbud tersebut disahkan dan dipublikasikan.
Hore ! walikelas dan pembina diakui sebagai “Jam Tambahan”
Kabar gembira bagi guru-guru, terutama bagi yang masih kesulitan dalam pemenuhan beban mengajar 24 jam, karena sebentar lagi akan diterbitk...
14 February 2015
 |
| Nazarudin Kompetan. (Admin Tunjangan P2TK Dikdas) |
Pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 disebutkan bahwa Penilaian kinerja guru yang didasarkan pada Peraturan Menteri ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013. Pelaksanaan PK Guru lebih ditekankan sebagai salah satu komponen kenaikan pangkat bagi PNS dan kenaikan golongan bagi guru bukan PNS yang sudah memiliki SK Inpassing.
Mulai tahun 2015 ini PKG tidak hanya digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat tersebut tetapi juga digunakan sebagai syarat penerbitan SK tunjangan Profesi. (Baca postingan kami sebelumnya PKG Menjadi Syarat Penerbitan SK Tunjangan Profesi Tahun 2015.)
Bagaimanakah mekanismenya ? apakah pihak P2TK yang mengurus Tunjangan Guru tersebut akan mengambil data nilai PKG dari aplikasi Padamu Negeri yang sudah melaksanakan PKG secara online ? Bp. Asha Roed Andhin dari P2TK menjelaskan bahwa P2TK tidak menyelenggarakan PKG karena bukan tupoksinya. P2TK hanya membutuhkan hasil PKG sebagai syarat penerbitan SKTP dan pihaknya sudah menyiapkan alat tersendiri yang lebih diyakini efektifitasnya.
Mengenai alat yang dimaksud Bp. Nazarudin menjelaskan lebih lanjut bahwa PK Guru dilakukan manual..layaknya penilaian yang lama. Hasil penilaian yang ada tanda tangan kepsek dan stempel sekolah.. Diserahkan kepada dinas dan pengawas. Pengawas yang memasukan nilainya kedalam aplikasi sebagai syarat terbitnya SKTP. Kalau pengawas tidak bisa entri maka pengawas tidak terbit SKTP-nya.
Aplikasi yang dimaksud nantinya akan diumumkan melalui aplikasi SIM Tunjangan Kab/Kota. Pengawas akan diberikan user ID untuk mengakses link tersebut..
Jadi secara singkat mekanisme adalah :
- PKG dilakukan di sekolah dengan berpedoman pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 dan secara lebih detail menggunakan buku 2 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
- PKG dilakukan secara manual oleh Kepala Sekolah dibantu oleh tim asesor yang terdiri dari guru senior, yang ditetapkan melalui SK Penugasan dari Kepala Sekolah.
- Hasil penilaiannya ditandatangani oleh Kepala sekolah dan diberi stempel sekolah kemudian diserahkan kepada Dinas dan Pengawas.
- Pengawas melalui link yang nantinya akan diumumkan melalui aplikasi SIM Tunjangan mengentri nilai hasil PKG tersebut sebagai syarat terbitnya SKTP.
MEKANISME PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) UNTUK SYARAT PENERBITAN SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2015
Nazarudin Kompetan. (Admin Tunjangan P2TK Dikdas) Pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 disebutkan bahwa Penilaian kinerja guru yang did...
06 February 2015
Sampai saat ini laman “Info PTK” belum diaktifkan untuk periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Diaktifkannya info PTK ini memiliki banyak fungsi diantaranya untuk mengecek kevalidan data PTK yang telah diinputkan dan di sinkronisasi melalui aplikasi dapodikdas dan yang lebih penting lagi untuk melihat penerbitan SK Tunjangan Propfesi yang diterbitkan oleh P2TK DIkdas. Oleh karena itu diaktifkannya laman tersebut selalu dinantikan baik oleh Guru maupun oleh Operator Sekolah untuk mengecek kevalidan data yang telah diinputkannya.
Pernah diinformasikan oleh Bp. Nazarudin admin P2TK, bahwa info PTK akan dibuka pada akhir Januari atau awal Februari. Akan tetapi jika sampai saat ini belum dibuka, itu dikarenakan masih sedang dilakukan penyesuaian validasi sesuai dengan juknis terbaru. Sedangkan juknis terbaru juga belum keluar.
“Paling cepat seminggu setelah Juknis selesai.” ungkap Nazarudin.
Sebagai informasi awal sebelum terbitnya Juknis pembayaran terbaru, Bp. Asha Roed Andhin juga dari P2TK Dikdas menjelaskan pada statusnya di media sosial Facebook (06/02/2015:08.00 wita) tentang Kebijakan P2TK Dikas untuk Penerbitan SK Tunjangan 2015 semester 1, diantaranya yaitu :
- Data pembelajaran tetap mengacu pada dapodik untuk tahun ajaran 2014/2015 semester 2.
- Kurikulum mengacu pada penetapan Mendikbud tentang sekolah sekolah yang menerapkan K13 dan KTSP untuk semester ini.
- PKG menjadi syarat tunjangan Profesi, tanggung jawab penginputan nilai PKG ke dalam sistem P2TK dibebankan kepada pengawas sekolah (bukan operator sekolah)
- Definisi daerah khusus mengacu pada Penetapan Daerah khusus oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Untuk Guru Tidak Tetap Daerah yang kontraknya tahunan harusnya menyerahkan sk fisik atau kontrak kerja 2015 yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sumber gaji berasal dari APBD.
- Penginputan pembagian jam mengajar harus diusahakan Valid sedari awal karena tidak menerima lagi usulan buka kunci jjm.
Khusus untuk poin nomor 3 tentang PKG, Bp. Nazarudin menjelaskan lebih lanjut bahwa :”Penilaian PKG dilakukan secara manual. Hasil penilaian yang dibubuhi tanda tangan kepala sekolah diupload oleh pengawas kedalam sistem, yang akan disiapkan oleh P2TK Dikdas.”
PKG Menjadi Syarat Penerbitan SK Tunjangan Profesi Tahun 2015
Sampai saat ini laman “Info PTK” belum diaktifkan untuk periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Diaktifkannya info PTK ini memilik...
22 January 2015
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 423.5/154/Sj Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap, semakin mempertegas tentang sekolah mana yang harus tetap menerapkan Kurikulum 2013 dan yang mesti balik lagi pada Kurikulum 2006.
Seperti yang bisa kita ambil dari point 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah beberapa pemahaman diantaranya :
- sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkan Kurikulum 2013
- Daftar nama sekolah per kabupaten/kota akan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 semester ditetapkan untuk kembali menggunakan kurikulum tahun 2006.
- Pengaturan implementasi kurikulum tersebut di atas akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Bagaimana pengaturan implementasi kurikulum tersebut pada aplikasi dapodik ? Bapak Nazarudin dari P2TK Dikdas menjelaskan dalam statusnya di medsos FB sebagai berikut : “Validasi k13 akan dilihat dari daftar sekolah k13 yang sudah disahkan oleh Bp. Menteri. Kalau data sekolah tidak terdaftar pada peserta K13. Maka akan dianggap memakai KTSP (Kurikulum 2006-red) Kalau didapodiknya pakai k13 maka jadi tidak normal.”
Dengan demikian nantinya pada aplikasi dapodik akan terjadi penguncian kurikulum berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementrian melalui Balitbangdikbud, sehingga sekolah tidak bisa sembarangan menggunakan kurikulum di aplikasi. Nantinya akan ada peringatan seperti gambar berikut.
Apabila sekolah nekat mempergunakan kurikulum 2013 padahal tidak termasuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kementrian maka akan terjadi ketidaknormalan rombel. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila rombel tidak normal maka semuanya menjadi tidak normal. Pengaturan JJM menjadi tidak valid dan akan mengakibatkan SK Tunjangan tidak bisa diterbitkan. Jika SK Tunjangan tidak terbit artinya tunjangan (sertifikasi dan aneka tunjangan) tidak cair.
Permasalahan mungkin akan timbul pada sekolah-sekolah meskipun baru melaksanakan 1 semester akan tetapi karena kebijakan lokal harus menerapkan Kurikulum 2013. Dalam hal ini mungkin perlu pembahasan serta peninjauan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan konsekwensi yang akan ditimbulkan.
Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila……..
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan...
07 January 2015
Setelah menunggu sejak expirednya aplikasi dapodikdas versi 3.00 dan 3.01 pada tanggal 31 Desember 2014, akhirnya Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudyaann merilis aplikasi dapodikdas versi 3.02 pada dini hari Rabu (07/01/2015).
Versi baru yang diperuntukkan bagi data semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 ini hanya disediakan dalam bentuk full installer, tidak ada dalam bentuk patch, untuk mengupdate versi aplikasi menggunakan fresh installer. Oleh karena itu mau tidak mau harus dilakukan Install Ulang aplikasi.
Ada fitur baru yang bisa meringankan beban OPS di versi 3.02 ini yaitu dibukanya kembali penguncian nama dan tanggal lahir bagi PTK dan Peserta Didik sehingga jika ada kesalahan bisa langsung diedit diaplikasi. Seyogyanya fitur baru ini harus dipergunakan secara bijak sehingga tidak melakukan penggantian nama dengan PTK/PD lain. Begitu juga untuk penambahan siswa baru/pindahan bisa langsung dipindah ke tabel utama tanpa harus melakukan sinkronisasi.
Fitur lanjutkan periodik dapat digunakan dengan catatan data periodik di semester 1 = data periodik di semester 2 (tidak ada perubahan, seperti tinggi dan berat badan siswa, anggota rombel, kerusakan prasarana, dll).
Dalam melakukan proses instalasi, mungkin kita akan menemui beberapa kendala seperti :
- Peringatan kode regisstrasi tidak di temukan.
- Kasus 1
Silahkan cek kembali KODEREGISTRASI yang dientrykan lalu Cek pada folder prefill yang ada di C:/prefill_dapodik apakah prefill nya sudah diunduh dan disimpan pada folder tersebut/belum. Kalau belum maka segera unduh prefill nya pada alamat
http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/prefill_final/generate_prefill.php
pada bagian unduh Download Data Prefill, kemudian masukan kode registrasi setelah itu klik unduh ditulisan sini. Langkah selanjutnya simpan di folder C:/prefill_dapodik.- Kasus 2
Biasa terjadi penamaan dalam prefill mengandung angka (angka) akibat unduhan yang berulang kali, Maka solusinya adalah dengan cara mengedit penamaan file prefill dan hilangkan tanda (angka) - Peringatan sebagian data tidak masuk (lihat gambar berikut). Jika mengalami masalah ini, silahkan lakukan generate ulang prefill dan lakukan registrasi ulang. Jika langkah ini belum berhasil, disarankan untuk menghubungi Dinas Pendidikan Kab/Kota.
Alangkah bijaksananya apabila sebelum melakukan pemasangan (instalasi) aplikasi ini terlebih dahulu membaca petunjuk (manualnya).- Download Petunjuk manualnya DI SINI
Aplikasi Dapodikdas Versi 3.02 dirilis, Nama dan Tanggal Lahir PTK/PD dibuka
Setelah menunggu sejak expirednya aplikasi dapodikdas versi 3.00 dan 3.01 pada tanggal 31 Desember 2014, akhirnya Direktorat Jendral Pendi...
30 November 2014
Sampai dengan 29 November 2014, kita masih menyisakan hutang sekitar 1.800 individu yang belum SK (rekening), dan sekitar 10M tersangkut pada SPP (Pencairan). Hal ini diluar dari apa yang telah kita rencanakan. Hutang ini harus diselesaikan hari Senin 1 Desember 2014 posisi SPM. Persiapkan juga statistik SK untuk tolak ukur keberhasilan dana transfer. Demikian disampaikan oleh Bapak Adhika Ganendra – Sekretaris Subdit Program Direktorat P2TK Dikdas Kemendikbud RI seperti ditulis pada update status di medsos Facebook (29/11/2014)
Walau tidak sesuai dengan rencana, harus diakui bahwa tim tunjangan P2TK Dikdas telah menunjukkan prestasi terbaiknya di tahun 2014 ini pada program pembangunan jangka menengah tahun 2010 - 2014 ditinjau dari prosentase kualitas data, penyerapan dana, prosentase tepat sasaran dan tepat waktu hingga ke mekanisme dan kualitas kerja. Hal ini harus dijadikan standar minimal pelayanan dalam melakukan pekerjaan selanjutnya menyongsong RPJM 2015 - 2019.
Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada tim tunjangan P2TK Dikdas, “Silahkan menikmati weekend dan jangan lupa bahwa kita masih punya PR tersisa dan juga tugas kedepan. Tidak lupa, ucapan terimakasih juga kepada Bapak Pimpinan kami pada program PJM 2010 - 2014, Bapak Tagor Alamsyah, Bapak Harlan, Bapak Imam Syahroni, Bapak Sumarno dan terutama Direktur P2TK Dikdas Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D. Semoga kehidupan dan pekerjaan kita mendapatkan Ridho-Nya. “
SAMPAI 29 NOVEMBER 2014 P2TK DIKDAS MASIH HUTANG 1.800 INDIVIDU BELUM SK DAN 10 MILIAR RUPIAH TERSANGKUT PENCAIRAN
Sampai dengan 29 November 2014, kita masih menyisakan hutang sekitar 1.800 individu yang belum SK (rekening), dan sekitar 10M tersangk...
28 March 2014
Jakarta, Kemdikbud (Senin, 24/03/2014 - 17:04) --- Hasil audit BPKP menunjukkan,
tunggakan utang tunjangan profesi para guru yang belum dibayarkan dari
tahun 2010-2013 sebesar Rp4,31 triliun. Jumlah tersebut jauh berkurang
dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar Rp8 triliun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh,
mengatakan, total sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang berada di
kabupaten kota sebesar Rp6,068 triliun. Dana tersebut seharusnya untuk
pembayaran tunjangan profesi guru yang masih menjadi utang dari tahun
2010-2013.
“Jadi saldo Silpa itu masih ada Rp1,7 triliun lagi, dan memang benar
uang itu masih ada di kabupaten kota,” tegas Mendikbud usai meluncurkan
SBMPTN 2014, di Kantor Kemdikbud, Jumat (21/03/2014) malam.
Mendikbud mengatakan, meskipun dana tersebut tersebar di
kabupaten/kota, ada juga kabupaten/kota yang benar-benar tidak memiliki
Silpa. Akibatnya, kabupaten/kota tersebut tidak bisa membayarkan
tunjangan profesi para guru di daerahnya. Dari kabupaten/kota yang
kurang itu, Kemdikbud telah mengalokasikan Rp598 miliar di 2014 ini,
untuk membayar hutang 2010-2013.
Untuk daerah yang memiliki Silpa, Mendikbud menegaskan akan segera
menyelesaikan tunggakan utang kepada para guru. Kemdikbud, kata dia,
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan
BPKP. “Segera kita selesaikan, tinggal menunggu peraturan menteri
keuangan (PMK) nya saja untuk memakai silpa-silpa itu supaya bisa
digunakan untuk utang piutang itu,” katanya.
PMK direncanakan rampung bulan ini (Maret). Dengan keluarnya PMK
memiliki dasar hukum untuk menyalurkan dana tersebut kepada para guru
yang berhak. “Selama ini kan mereka (daerah) tidak berani menggunakan
anggaran tersebut karena merupakan anggaran tahun 2010. Dengan PMK, maka
kabupaten/kota harus mencairkan,” katanya. (Aline Rogeleonick)
Sumber : Kemdikbud
Utang Tunjangan Profesi Guru akan Segera Dibayar Setelah Ada Peraturan Menteri Keuangan
Jakarta, Kemdikbud ( Senin, 24/03/2014 - 17:04) --- Hasil audit BPKP menunjukkan, tunggakan utang tunjangan profesi para guru yang...
 |
| Asep Sulle Morrana |
Kepada Yth :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
CC. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Bismillahirohmanirrohim...
Perjalanan
DAPODIK selama 2 tahun ini begitu banyak perkembangan dari kualitas
data sampai dengan kualitas pengiriman sampai dengan 96% Progres
Nasional. Siapa yang berjasa??
Pihak P2TK pun mengakui bahwa pemerintah saat ini “mengemis” meminta data dari sekolah dalam hal ini Operator Sekolah.
Untuk
apa?? Mulai dari Sekolah, pemerintah mengetahui dengan pasti berapa
jumlah sekolah di negeri ini, berapa yang rusak ringan, berapa yang
rusak berat, berapa yang kekurangan ruangan kelas tidak seperti sebelum
dapodik yang dikirim secara manual banyak yang fiktif sehingga
pemerintah merasa di rugikan milyaran bahkan trilyunan rupiah karena
bantuan masuk kepada yang tidak berhak.
Sekolah mana saja yang
berhak mendapatkan bantuan DAK, mana saja yang berhak mendapatkan RKB
dengan rasio jumlah siswa yang akurat, tepat dan akuntable, mana saja
yang berhak mendapatkan bantuan bangunan Perpustakaan dll.
Sekarang?? Berapa milyar dan bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??
Dari
data PTK sebelum dapodik pemerintah tidak yakin akan jumlah PTK yang
ada di negeri ini, bagaimana penyebarannya, berapa jumlah PNS, berapa
Jumlah Non PNS, apakah sekolah kekurangan guru ataupun malah kelebihan
karena yang pemerintah pusat terima adalah laporan secara manual dari
dinas provinsi, dinas kabupaten yang isinya tidak akurat setelah
langsung di validasi kelapangan. Pemerintah merasa kecolongan dan
dibohongi.
Sekarang?? Dengan Dapodik melalui Operator Sekolah
Pemerintah dengan pasti mengetahui bagaimana pemetaan PTK di
sekolah-sekolah, mana saja sekolah yang kekurangan guru, mana saja
sekolah yang kelebihan guru, berapa jumlah PNS, berapa Jumlah Non PNS,
berapa jumlah yang berhak menerima Tunjangan Profesi sesuai dengan 24
jam mengajarnya, berapa jumlah yang berhak menerima Aneka Tunjangan
untuk Non PNS yang sebelum dapodik hanya usulan manual dan ternyata
sampai kepada yang tidak berhak.
Sekarang?? Berapa milyar bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??
Peserta
Didik, sekarang dengan pasti pemerintah bisa mengetahui berapa Dana BOS
harus dikucurkan ke sekolah-sekolah, berapa dana BSM harus dikeluarkan
tidak seperti sebelum dapodik yang pengajuannya dilakukan secara manual
karena banyaknya sekolah-sekolah yang membengkakkan datanya.
Sekarang?? Berapa milyar bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??
Operator
Sekolah ibarat Pejuang Kemerdekaan RI, yang berjuang jiwa dan raga
dengan hati ikhlas dan profesional, mengorbankan materi, meninggalkan
keluarga tanpa melihat resiko dan jasa apa yang akan mereka dapat tetapi
tujuan mereka adalah berjuang untuk kemerdekaan Republik Tercinta ini,
untuk seluruh Rakyat RI. Mereka adalah cikal bakal kemerdekaan tanpa
kenal lelah siang dan malam memperjuangkan Kebebasan dari penjajah.
Walaupun nantinya hanya ucapan terimakasih yang didapat, hanya sebuah
nama yang di kenang dalam buku sejarah dan batu nisan bahkan tanpa di
kenal sama sekali dan dianggap tidak ada.
Apa yang membuat
semangat Operator Sekolah??? Sebuah system dari pemerintah melalui
aplikasi-aplikasi terutama Dapodik memotong jalur birokrasi Administrasi
dari sekolah, UPT kecamatan, Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Pusat.
Kecurangan-kecurangan yang terjadi, manupulasi data, pembengkakan
jumlah Peserta Didik, pelaporan BSM yang fiktif, laporan palsu dari
penerima sertifikasi dan lain sebagainya di kikis oleh Aplikasi yang
namanya dapodik. Pelaporan dari Sekolah langsung ke Dirjen Kemdiknas
membuat gerah para pejabat yang nakal, yang memanfaatkan pelaporan
secara manual, tidak bisa lagi menahan ataupun menyunat
tunjangan-tunjangan yang langsung masuk ke rekening penerima, dan
mungkin yang terjadi sekarang hanya membuat “pengkondisian” dan juga
“belas kasihan” dari sang penerima tunjangan.
Nah..disinilah
Peran seorang Operator Sekolah sangat penting dalam menginput data
dengan benar dan sesuai realita dengan tidak keluar dari Aturan-aturan
pemerintah sesuai tuntutan Aplikasi dan dibayangi dengan UU ITE. Seorang
Operator Sekolah harus menguasai alur dan strukture pemograman, Aturan
pembagian jam Pembelajaran sesuai KTSP ataupun KUR 2013, penguasaan
mereka lebih hebat dari Wakil Kepala sekolah bagian program kurikulum,
mendata seluruh peserta didik dan PTK, lebih hebat dan rinci dari bagian
sensus kependudukan dan kepegawaian daerah, bertanggung jawab mengenai
pencairan dana BOS, tunjangan sertifikasi PTK, bantuan RKB, DAK, dsb
yang berkaitan dengan sekolah lebih hebat dari pejabat-pejabat pembuat
kebijakan, dan para dewan yang terhormat yang membuat persetujuan.
APLIKASI YANG LUAR BIASA HEBAT dan OPERATOR YANG LUAR BIASA HEBAT DAN
HANDAL.
Untuk siapa sebenarnya OPS berjuang..?? Untuk Sekolah,
Untuk Siswa, Untuk PTK lantas….Apa yang Operator Sekolah terima??
Tekanan dari sekolah, dari PTK yang bersertifikasi, dari PTK Non PNS
yang merasa berhak menerima Aneka Tunjangan.
Sementara
Operator Sekolahnya pun tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah,
hanya melempar ke sekolah dengan sedikit mencatumkan di JUKNIS BOS 2014
itu juga kalau dijalankan oleh Sekolah..buktinya banyak keluhan dari
Operator Sekolah yang memakai laptop sendiri, modem dan pulsa sendiri
dengan honor sekolah yang disamakan dengan honor penjaga sekolah bahkan
mungkin di bawahnya dan pantas saja dari sekolah dan PTKnya tidak
menghargai pekerjaan Operator Sekolah karena Pemerintahpun tidak
menghargai kerja kerasnya Operator. Ada yang bilang “kalau tidak sanggup
jangan jadi operator sekolah”, Bukan mengenai mau atau tidaknya menjadi
Operator Sekolah bukan mengenai sanggup tidaknya menjadi operator
sekolah karena itu berkaitan dengan individu masing-masing, tetapi
esensi dari tugas Operator Sekolah sendiri, Penghargaan Untuk Operator
Sekolah sendiri.
Melalui Aneka Tunjangan yang tadinya
diharapkan para Operator Sekolah sekarang sudah tinggal cerita, ini
bukti Operator Sekolah di abaikan oleh Pemerintah, belum lagi Kriteria
penerima tunjangan yang sudah di tetapkan melenceng jauh dan tergantung
dari tangan sakti Operator Aneka SIMTUN Kab..ini kutipan komentar
petinggi P2TK pada satu status.
"Tagor Alamsyah Harahap Ukurannya bukan paling duluan atau belakangan, yg jadi ukuran adalah kebenaran data,
jika kirim dgn sync tetap kami gunakan dan kami umumkan dgn info PTK,
jika ada kesalahan bisa dikoreksi kirim ulang dgn bsd, jadi mau
belakangan atau mau paling duluan tetap yg jadi patokan kebenaran data. Jika dilihat di info PTK ada dalam kurung sync atau BSD jadi dua2nya diakomodir.
Petikan dari http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/dinas-pendidikan-kabupatenkota-tentukan-calon-penerima-tunjangan-guru/
“Nominasi yang muncul dari layar mereka online. Kabupaten/Kota membuka aplikasi, muncul nama-nama guru yang memenuhi syarat (nominasi) yang diambil dari Dapodik beserta jumlah kuotanya, tinggal operator Kabupaten/Kota check list siapa orangnya sejumlah kuota. Dia simpan, saat itu juga langsung terbaca di Jakarta,” urainya.
Lebih
lanjut Tagor menjelaskan, penentuan nama guru penerima tunjangan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lantaran merekalah yang tahu kondisi
guru di lapangan. Jika tahun lalu seorang guru mendapat tunjangan, maka
tahun ini ia bisa tidak dapat tunjangan lagi. Hal ini tergantung kebenaran data yang dikirim karena bisa saja guru tersebut sudah tidak memenuhi syarat.
Bagaimana Pa Tagor menjelaskan gambar yang saya lampirkan.
Sudah
di abaikan kini Operator Sekolah merasa di pojokkan karena Data yang
sudah benar tidak mendapatkan tunjangan sementara data yang belum benar
mendapatkannya.
Kami hanya minta OPERATOR SEKOLAH diperhatikan oleh pemerintah tidak lebih..
Kami hanya minta OPERATOR SEKOLAH dihargai oleh pemerintah tidak lebih…
Salahkah
OPERATOR SEKOLAH minta untuk di prioritaskan mendapatkan tunjangan
tersebut,, karena Operator Sekolah sudah menyelamatkan Uang Negara
milyaran bahkan trilyunan rupiah.
Karena Operator Sekolah
sudah dibodohi oleh Operator Kabupaten dan juga Operator Sekolah tidak
dianggap ada oleh pemerintah pusat, maka saya putuskan untuk menghentikan pengiriman data sampai ada kejelasan dan bukti bahwa pemerintah memperhatikan Operator Sekolah.
Bila
saya mati besok, setidaknya saya sudah tenang karena perjuangan saya,
walaupun lewat tulisan dan jejaring sosial, mudah-mudahan berbuah hasil
agar Operator Sekolah Indonesia kedepan bisa di SK kan paling tidak
mendapat Tunjangan Operator Sekolah.
Mohon Maaf sebesar-besarnya dan Terimakasih kepada:
- Saudara dan Sahabat saya Ahmad Rizal, yang sudah mengajak saya bergabung dengan TIM DAPODIK lantai 5.
- Bapak Yusuf Rokhmat yang sudah menerima saya menjadi bagian dari TIM DAPODIK lt.5
- Ndan Obeng Bunhauw yang sudah membimbing saya dari awal terbentuknya Forkops Jabar sampai di lt.5.
- Para rekan-rekan Gerilyawan Dapodik yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang sudah berjuang tanpa henti dan tanpa diminta sudah membantu pemerintah dalam sosialisasi dan menjaga DAPODIK ini.
- Para rekan-rekan Operator Sekolah seluruh Indonesia yang sudah mempercayai saya sebagai nara sumber dan tempat bertanya.
Nobody is Perfect
I am Nobody
SAVE OPERATOR SEKOLAH INDONESIA (Surat Terbuka Untuk Kemendikbud RI)
Asep Sulle Morrana Kepada Yth : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CC. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirohmanirrohim...
24 March 2014
Ada yang baru di rekap pra SK, muncul keterangan lain selain JJM Tidak
linear, yaitu NIP baru harus 18 digit dan NIP tidak sinkron dengan
tanggal lahir yang mengakibatkan data kembali ke posisi edit data dari
yang tadinya diusulkan.
Artinya sekarang data benar-benar mulai diperiksa dan diperhatikan kualitas, kesesuaian dan keajegannya, jadi periksa kembali secara teliti seluruh data yang kita isikan, seperti NIP, NUPTK, SK Tugas Tambahan, SK Pengangkatan dll yang kita isikan pada aplikasi dapodikdas kita.
Artinya sekarang data benar-benar mulai diperiksa dan diperhatikan kualitas, kesesuaian dan keajegannya, jadi periksa kembali secara teliti seluruh data yang kita isikan, seperti NIP, NUPTK, SK Tugas Tambahan, SK Pengangkatan dll yang kita isikan pada aplikasi dapodikdas kita.
Karena masih banyak saya lihat SK Pengangkatan diisi dengan SK CPNS
padahal seharusnya SK PNS, bisa saja untuk sekarang data cek Lapor
Tunjangannya valid, tapi kedepan siapa tahu kesalahan ini bisa jadi batu
sandungan.
Atau masih banyak juga yang saya lihat SK Tugas Tambahan diisi dengan SK Mutasi, iya dulu bisa linear dan SK itu bisa diakui, tapi siapa tahu dengan semakin disempurnakannya aplikasi Tunjangan maka kesalahan-kesalahan ini akan terindikasi shg akan jadi indikator ketidakvalidan SKTP.
Sekarang keabsahan NIP yang jadi indikator ketidakvalidan SKTP, siapa tahu kedepan hal yang saya ungkap diatas pun akan pula jadi kenyataan.
Mari kita perbaiki data yang memang belum benar dan sesuai selagi masih ada waktu, sehingga kita tidak menjadi yang tersalahkan dan terkalahkan justru dimasa akhir pekerjaan yang melelahkan ini
Atau masih banyak juga yang saya lihat SK Tugas Tambahan diisi dengan SK Mutasi, iya dulu bisa linear dan SK itu bisa diakui, tapi siapa tahu dengan semakin disempurnakannya aplikasi Tunjangan maka kesalahan-kesalahan ini akan terindikasi shg akan jadi indikator ketidakvalidan SKTP.
Sekarang keabsahan NIP yang jadi indikator ketidakvalidan SKTP, siapa tahu kedepan hal yang saya ungkap diatas pun akan pula jadi kenyataan.
Mari kita perbaiki data yang memang belum benar dan sesuai selagi masih ada waktu, sehingga kita tidak menjadi yang tersalahkan dan terkalahkan justru dimasa akhir pekerjaan yang melelahkan ini
Sumber : Nunu Nugraha
SOLUSI JIKA DATA PADA INFO PTK KEMBALI KE POSISI "EDIT DATA"
Ada yang baru di rekap pra SK, muncul keterangan lain selain JJM Tidak linear, yaitu NIP baru harus 18 digit dan NIP tidak sinkron de...
23 March 2014
 |
| Ilustration by Google |
Adapun SK yang sudah diterbitkan sampai
saat ini adalah :
- SK Tunjangan Profesi yang melalui transfer dana pusat (Non PNS dan SLB)
- SK Tunjangan Fungsional
- SK Tunjangan Kualifikasi Pendidikan, bagi yang sedang kuliah atau melanjtkkan pendidikannya ke jenjang S1
- SK Tunjangan khusus, bagi guru yang bertugas di wilayah khusus
Sedangkan untuk SK Tunjangan
Profesi untuk PNS sampai saat ini masih proses validasi dan belum diterbitkan.
Untuk mengetahui apakah anda termasuk penerima SK tunjangan, caranya login pada Cek Info PTK kemudian :
Pada bagian akhir Lembar Info PTK klik tulisan "Tunjangan Guru" untuk melihat jenis tunjangan yang didapat.
Perhatikan tulisan tebal (bold), kalau ada tulisan tebal pada jenis tunjangan tersebut berarti tunjangan itulah yang anda dapat. Jika tidak ada tulisan tebal, hampir bisa dipastikan bahwa anda tidak mendapat tunjangan apa-apa. Jika anda termasuk nominator penerima Tunjangan Profesi melalui transfer dana pusat (Non PNS atau SLB) tetapi tidak ada tulisan tebal, segera perbaiki data anda karena besar kemungkinan data anda belum valid.
Apabila anda termasuk nominator penerima aneka tunjangan dan tidak ada tulisan tebalnya, maka saat ini "ANDA BELUM BERUNTUNG" karena UNTUK TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN TUNJANGAN KHUSUS SUDAH PADA POSISI KUOTA FINAL DAN TIDAK ADA PENAMBAHAN KUOTA BARU (Red : Nga keluar nomor SK Aneka Tunjangan yah berarti nga ada SK tahun 2014). Pengusulan untuk penerima aneka tunjangan yang terdiri dari tunjangan fungsional dan tunjangan daerah khusus sudah ditutup pada tanggal 18 Maret 2014 yang lalu, sedangkan pengusulan untuk penerima Bantuan Kualifikasi Pendidikan S1/DIV masih ada kesempatan. Perhatikan isian riwayat pendidikan pada Dapodik khususnya tahun kuliah, semester yang sedang di jalani, nama Kampus, serta IPK untuk diusulkan.
Klik tulisan tebal untuk melihat rincian SK yang diterbitkan. Pada rincian SK tercantum antara lain Nomor SK, Nomor rekening dan Bank tempat dicairkannya dana tunjangan.
Akan tetapi perlu diingat bahwa data
yang ditampilkan pada halaman web ini tidak dapat dijadikan dasar acuan untuk
proses pembayaran tunjangan dan data sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan
data dapodik. Proses pembayaran tunjangan mengacu pada SK cetak yang dikirim ke
pengelola masing-masing tunjangan.
Silahkan diakses melalui link-link info PTK yang ada
CEK... APAKAH ANDA "MENDAPATKAN TUNJANGAN" UNTUK TAHUN 2014 INI...?
Ilustration by Google Sejak Minggu dini hari (23 Maret 2014) Lembar Info PTK sudah bisa di akses. Ada yang baru pada tampilan Lem...
21 March 2014
Untuk diperhatikan bagi guru PNS yang sudah sertifikasi, berkaitan
adanya info bahwa TUNJANGAN PROFESI akan dicairkan bulan maret 2014
seperti yang dilansir di banyak media massa berdasarkan penjelasan dari
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, ada beberapa hal yang perlu
dipahami bersama bahwa :
- Yang ditargetkan cair bulan maret ini adalah Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan YANG DIBAYAR LANGSUNG DARI KEMENDIKBUD, itu berarti Tunjangan Fungsional Non PNS, Tunjangan Khusus, Bantuan Kualifikasi S-1 dan Tunjangan Profesi Guru NON PNS
- Untuk Tunjangan Profesi Guru PNS, yang dibayar melalui Transfer Daerah (Disalurkan oleh Dinas Pendidkan kabupaten), MASIH MENUNGGU transfer dana dari kementerian keuangan ke Kas Daerah.
- UntukTransfer Dana dari Kementerian Keuangan ke Kas Daerah harus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur besaran alokasi anggaran untuk masing-masing kabupaten/kota, dan sampai info ini saya tulis PMK-nya BELUM TERBIT.
- Kalaupun dana sudah masuk kas daerah, untuk bisa dicairkan HARUS ADA Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang diterbitkan Kemendikbud untuk atas nama masing-masing penerima, dan SKTP tersebut saat ini MASIH DALAM PROSES (yg belum tahu akan terbit kapan)
- Kesimpulannya, untuk Guru PNS calon penerima tunjangan profesi, JANGAN TERLALU BERHARAP AKHIR MARET 2014 akan CAIR
Jangan Terlalu Berharap Tunjangan Profesi Cair Akhir Maret 2014
Untuk diperhatikan bagi guru PNS yang sudah sertifikasi, berkaitan adanya info bahwa TUNJANGAN PROFESI akan dicairkan bulan maret 2014 ...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
