Al-Maududy

Home / All posts

13 February 2015

Tahun ini PNS, TNI, Polri dan Pensiunan bakalan tersenyum lagi. Pasalnya Direktur Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan pada tanggal 10 Februari 2015 telah menetapkan peraturan baru yang merupakan perubahan kelima atas peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk natura dan uang. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2013 melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2013

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor PER-3/PB2015 ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Menurut Modul Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang dimaksud dengan tunjangan beras adalah tunjangan beras yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut :

Tunjangan beras diberikan kepada pegawai negeri dalam bentuk natura (beras) dan inatura (uang)
Besaran tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10 kg/bulan sedangkan kepada anggota TNI/Polri sebanyak 18 kg/bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Besaran tunjangan beras kepada anggota keluarga pegawai negeri diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji

Tunjangan Beras bagi PNS, TNI dan POLRI sesuai PER-33/PB/2013 :

Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI, dan polri) ditetapkan sebesar Rp7.751,00 per kilogram;
Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp6.976,00 per kilogram;
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013

Tunjangan Beras bagi PNS, TNI dan POLRI sesuai PER-3/PB/2015 :

Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI, dan polri) ditetapkan sebesar Rp8.047,00 per kilogram;
Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242,00 per kilogram;
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014

Kalau kita bandingkan besarnya tunjangan beras sesuai PER-33/PB/2013 dengan tunjangan beras seusai PER-3/PB/2015 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 266,- perkilogramnya.

Kahar Muzakkir Friday, February 13, 2015 CB Blogger Indonesia

Tahun 2015 : Tunjangan Beras PNS, TNI, Polri & Pensiunan Naik Rp 266,- per kilogram

Friday, February 13, 2015

Kepegawaian

Tahun ini PNS, TNI, Polri dan Pensiunan bakalan tersenyum lagi. Pasalnya Direktur Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan pada tanggal...

12 February 2015

Terbitnya Surat Edaran Agenda Padamu Negeri Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015, ternyata banyak menimbulkan pro kontra, terutama pada point yang berkaitan dengan penonaktifan NUPTK dan NRG.

Pada surat edaran tersebut diantaranya berbunyi (1). Registrasi Ulang NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi para Pendidik yang telah sertifikasi guru. Apabila tidak melakukan registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid. (2.) Keaktifan NUPTK/PegID periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Apabila dalam 2 semester berturut-turut NUPTK/PegID tidak diaktikan mandiri oleh setiap PTK maka akan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem.

Hal ini bertentangan dengan penjelasan dari pihak dapodik ketika ditanyakan, “Jika NUPTK/NRG guru-guru sertifikasi dianggap tidak aktif lagi oleh PADAMU karena tidak melakukan validasi di PADAMU, apakah DAPODIK juga akan menganggap NUPTK/NRG tersebut tidak aktif? Apakah ini akan mempengaruhi penerbitan SK tunjangan profesi guru yang bersangkutan?”

“Tidak ada pengaruhnya .. Selama 24 jam terpenuhi terbitlah SKTP-nya”, kata Bp. Ibnu Aditiya Karana dari P2TK Dikdas.

“Sesuai instruksi mentri, tunjangan pure dapodik. Tidak ada intervensi pembekuan NUPTK, pembekuan NRG dari padamu Negeri.” Bp. Yusuf Rokhmat menandaskan.

Terkait masalah tersebut Tim Pusat Padamu memberikan penjelasan bahwa Pembekuan NUPTK hanya bisa dilakukan untuk NUPTK yang terbit setelah tahun 2013.

NUPTK terbitan sebelum 2013 dilakukan verval, bilamana tidak verval di tahun 2013 lalu maka otomatis akan dibekukan/dibatalkan NUPTKnya melalui mekanisme verval di sistem Padamu Negeri. NUPTK yang terlanjur dibekukan/dibatalkan tersebut bisa dipulihkan bila pemiliknya telah memiliki sertifikasi guru dengan mekanisme melaporkannya (manual) ke LPMP

Adapun penerbitan NUPTK mulai 2013, wewenang sepenuhnya diberikan hak aksesnya kepada LPMP melalui proses dan prosedur yang terkendali menggunakan sistem Padamu Negeri. Sistem Padamu Negeri memberi fasilitas "pembatalan NUPTK periode 2013 keatas" kepada LPMP bilamana diperlukan oleh mereka. Karena mulai 2014 sudah tidak ada lagi mekanisme verval nuptk sebagaimana 2013 lalu.

Sistem pengendalian NUPTK di Padamu Negeri untuk saat ini, sementara sebatas digunakan oleh BPSDMPK/Ditjen Guru sebagai referensi/sumber data untuk program Sergur, PKG, PKB, Diklat DIO, ProDEP. dan penerbitan NRG. Dan dibeberapa Dinas Kab/Kota menggunakan sumber data Padamu Negeri untuk dasar penyaluran Aneka Tunjangan dari anggaran Pemda masing-masing.

Mengenai NRG dijelaskan bahwa yang menerbitkan NRG adalah Pusbangprodik BPSDMPK Kemdikbud. P2TK dulunya bagian dari PMPTK, lalu mulai 2011 PMPTK diganti menjadi BPSDMPK dan unit pengelola tunjangan (P2TK) dipindah ke Direktorat2.

Sedangkan mengenai kedudukan BPSDMP setelah terbitnya Perpres no. 14 tahun 2015, dijelaskan bahwa BPSDMPK diganti lagi menjadi Ditjen GTK yang notabene dimana P2TK juga menjadi bagian kembali di Ditjen GTK yang baru tersebut.

Proses integrasi dimaksud masih berlangsung melalui PDSP. Ditargetkan di tahun 2015 ini sudah dapat terintegrasi dengan data-data yang dikelola di PDSP. Namun apakah nanti Padamu Negeri menggunakan sumber data dari DAPODIKDASMENPAUDNI, kami belum bisa menjawab karena tergantung hasil dari proses integrasi dengan PDSP nantinya.

Sumber : medos Facebook

Kahar Muzakkir Thursday, February 12, 2015 CB Blogger Indonesia

Ini dia penjelasan Tim Pusat Padamu Negeri tentang “Pembekuan NUPTK dan NRG”

Thursday, February 12, 2015

Terbitnya Surat Edaran Agenda Padamu Negeri Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015, ternyata banyak menimbulkan pro kontra, terutama pada poi...

09 February 2015

Kriteria “Berhasil Sinkronisasi” Aplikasi Dapodikdas

Monday, February 09, 2015

Dapodikdas

Menjelang deadline pengiriman data dapodik untuk keperluan data BOS triwulan 2 yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2015 sesuai Juknis ...

Solusi untuk data ganda pada tabel referensi vervalPD

Monday, February 09, 2015

NISN

Masalah data ganda pada tab referensi sebenanya bukan hal baru. Solusinyapun sudah banyak diposting baik pada media sosial maupun oleh para ...

06 February 2015

Sampai saat ini laman “Info PTK” belum diaktifkan untuk periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Diaktifkannya info PTK ini memiliki banyak fungsi diantaranya untuk mengecek kevalidan data PTK yang telah diinputkan dan di sinkronisasi melalui aplikasi dapodikdas dan yang lebih penting lagi untuk melihat penerbitan SK Tunjangan Propfesi yang diterbitkan oleh P2TK DIkdas. Oleh karena itu diaktifkannya laman tersebut selalu dinantikan baik oleh Guru maupun oleh Operator Sekolah untuk mengecek kevalidan data yang telah diinputkannya.

Pernah diinformasikan oleh Bp. Nazarudin admin P2TK, bahwa info PTK akan dibuka pada akhir Januari atau awal Februari. Akan tetapi jika sampai saat ini belum dibuka, itu dikarenakan masih sedang dilakukan penyesuaian validasi sesuai dengan juknis terbaru. Sedangkan juknis terbaru juga belum keluar.

“Paling cepat seminggu setelah Juknis selesai.” ungkap Nazarudin.

Sebagai informasi awal sebelum terbitnya Juknis pembayaran terbaru, Bp. Asha Roed Andhin juga dari P2TK Dikdas menjelaskan pada statusnya di media sosial Facebook (06/02/2015:08.00 wita) tentang Kebijakan P2TK Dikas untuk Penerbitan SK Tunjangan 2015 semester 1, diantaranya yaitu :

Data pembelajaran tetap mengacu pada dapodik untuk tahun ajaran 2014/2015 semester 2.
Kurikulum mengacu pada penetapan Mendikbud tentang sekolah sekolah yang menerapkan K13 dan KTSP untuk semester ini.
PKG menjadi syarat tunjangan Profesi, tanggung jawab penginputan nilai PKG ke dalam sistem P2TK dibebankan kepada pengawas sekolah (bukan operator sekolah)
Definisi daerah khusus mengacu pada Penetapan Daerah khusus oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Untuk Guru Tidak Tetap Daerah yang kontraknya tahunan harusnya menyerahkan sk fisik atau kontrak kerja 2015 yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sumber gaji berasal dari APBD.
Penginputan pembagian jam mengajar harus diusahakan Valid sedari awal karena tidak menerima lagi usulan buka kunci jjm.

Khusus untuk poin nomor 3 tentang PKG, Bp. Nazarudin menjelaskan lebih lanjut bahwa :”Penilaian PKG dilakukan secara manual. Hasil penilaian yang dibubuhi tanda tangan kepala sekolah diupload oleh pengawas kedalam sistem, yang akan disiapkan oleh P2TK Dikdas.”

Kahar Muzakkir Friday, February 06, 2015 CB Blogger Indonesia

PKG Menjadi Syarat Penerbitan SK Tunjangan Profesi Tahun 2015

Friday, February 06, 2015

Dapodikdas Tunjangan Profesi

Sampai saat ini laman “Info PTK” belum diaktifkan untuk periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Diaktifkannya info PTK ini memilik...

01 February 2015

Apakah anda mengalami masalah seperti yang dikeluhkan oleh OPS berikut ini ?

“Bagaimana dengan data yang telah berhasil pada progress pengiriman tetapi di cek validasinya masih belum sinkron 20142. Apa sebabnya ? padahal sudah sinkron beberapa kali tetapi tdak ada perubahan, Mohon penjelasannya sehingga tdak berakibat terhadap pengambilan data BOS yang tinggal 2 minggu lagi.”

Jika anda mengalami masalah tersebut ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi.

Pertama kemungkinan memang sinkronnya belum berhasil dengan sempurna. Menjelang deadline pengiriman data untuk keperluan BOS triwulan 2 dan patch 3.03 yang mengharuskan proses sinkronisasi, traffic ke server cukup padat. Dalam kondisi ini peristiwa gagal sinkron maupun sinkronisasi tidak sempurna bisa saja terjadi.

Untuk solusi masalah ini, haruslah dipastikan bahwa sinkronisasi yang kita lakukan betul-betul berhasil dan data lokal 100% sama dengan data di server. Untuk mengetahui apakah sinkronisasi berhasil atau tidak saya kira para OPS tidak asing lagi, karena sudah banyak dibahas pada artikel-artikel sebelumnya.

Jika kita yakin bahwa sinkron yang kita lakukan benar-benar berhasil, tetapi pada “informasi validasi masih tetap belum Sinkron 20142”, bisa jadi karena kemungkinan kedua yaitu data anda belum divalidasi atau validasinya belum diupdate, karena sementara ini proses validasi masih dilakukan secara manual. Jadi ... ditunggu saja.

“Validasi akan dirunning secara cronjobs terjadwal. Sementara ini running manual. Akan kami update..” komentar Bp. Yusuf Rokhmat menjawab pertanyaan serupa di Group FB Info Pendataan Ditjen Dikdas.

Apa itu cron jobs?

Cron merupakan program/job/process yang berfungsi untuk melakukan schedule terhadap suatu program yang nantinya akan dijalankan pada suatu saat tertentu tergantung pengaturannya. Pengaturan schedule agar dapat dieksekusi oleh cron job dilakukan dengan mengedit entri-entri yang terdapat pada file crontab.

Sederhananya cronjobs pada konteks ini merupakan proses validasi yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan software.

Kahar Muzakkir Sunday, February 01, 2015 CB Blogger Indonesia

SOLUSI UNTUK INFORMASI VALIDASI “BELUM SINKRON 20142” PADA PROGRESS PENGIRIMAN DAPODIKDAS

Sunday, February 01, 2015

Dapodikdas

Apakah anda mengalami masalah seperti yang dikeluhkan oleh OPS berikut ini ? “ Bagaimana dengan data yang telah berhasil pada progress p...

29 January 2015

MENDIKBUD JADIKAN DAPODIK SEBAGAI ALAT KONTROL PELAKSANAAN KURIKULUM 2013

Thursday, January 29, 2015

Dapodikdas Kurikulum 2013

Dalam rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (27/01/2015) Mendikbud mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 dimulai dari tahun ini de...

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013, yang salah satu pointnya mengatakan bahwa Pengaturan implementasi kurikulum tersebut akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maka kemdikbud melalui laman dapo.dikdas.kemdikbud.go.id telah mengumumkan daftar sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 (29/01/2015).

Menurut surat edaran tersebut ketentuan penentuan sekolah pengguna kurikulum 2013 hanya dua yaitu pertama sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester tetap bisa melaksanakannya dan kedua sekolah yang baru melaksanakan 1 semester, harus kembali ke Kurikulum 2006. Jadi tidak ada ketentuan lain seperti akreditasi dan lain-lain.

Untuk mengetahui daftar sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, silahkan masuk ke laman dapo.dikdas.kemdikbud.go.id. Pada halaman utama klik tombol merah “Pengguna Kurikulum 2013” seperti gambar berikut :

Atau bisa juga dengan mengklik link langsung http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/cdata/k13. Selanjutnya bisa ditelusuri Daftar sekolah SD SMP yang sudah di verifikasi Pusat untuk melanjutkan Kurikulum 2013.

“Hanya sekolah yang terdaftar dalam list tersebut yang boleh melanjutkan K13 , sekolah diluar itu kembali menggunakan Kurikulum 2006. Tunggu surat resmi nya dari pusat dalam proses.” ungkap Bp. Yusuf Rokhmat dari tim dapodik.

Bagaimana jika sekolah tidak termasuk dalam daftar tersebut, akan tetapi karena alasan tertentu tetap memakai kurikulum 2013 ? Pada aplikasi dapodikdas versi 3.02 secara teknis masih bisa dilakukan, karena belum dilakukan penguncian kurikulum pada pengaturan rombel. Akan tetapi jika sekolah tidak termasuk dalam daftar tersebut, tetapi tetap memaksakan untuk melaksanakan kurikulum 2013 maka resikonya “TIDAK DIAKUI JJMNYA PADA VALIDASI JJM DI P2TK “ (baca kembali artikel kami sebelumnya :Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila…….. ). Bahkan pada patch 3.03 yang baru dirilis muncul warning sebagai berikut :

Warning bagi sekolah yang tidak masuk daftar tetapi mencoba menggunakan K-13 pada dapodik

Kahar Muzakkir Thursday, January 29, 2015 CB Blogger Indonesia

DIRJEN DIKDAS UMUMKAN DAFTAR SD SMP PENGGUNA KURIKULUM 2013

Thursday, January 29, 2015

Dapodikdas Kurikulum 2013

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 t...

27 January 2015

Pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 selain menggunakan LJUN (Lembar Jawaban), akan diselenggarakan ujian dengan menggunakan komputer (Computer Based Test).

Terkait dengan hal tersebut Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik Balitbang Kemdikbud) melalui surat edarannya Nomor : 0059/H4/TU/2015 telah memilih beberapa SMP, SMA dan SMK yang dianggap memenuhi syarat dan siap melaksanakan sistem CBT UN (Tidak menggunakan LJUN). Selain sekolah yang dipilih oleh Puspendik, Dinas Pendidikan Provinsi juga dapat mengusulkan sekolah-sekolah lain yang memenuhi syarat dan siap melaksanakan ujian nasional dengan sistem CBT. Ujian-Nasional-dengan-sistem-CBT

Sekolah-sekolah yang namanya tercantum dalam Daftar Nominasi serta memenuhi persyaratan diharapkan segera melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat. sebelum tanggal 30 Januari 2015. Selanjutnya, petugas pendataan Kota/Kabupaten mengirimkan Lembar Konfirmasi yang telah diisi lengkap dan dipindai (full colour, bukan black and white atau grayscale).

Menurut surat edaran tersebut persyratan minimal yang harus dimiliki oleh sekolah adalah :

Tersedia petugas laboratorium komputer (laboran).
Dapat menyediakan komputer client di sekolah yang jumlahnya sebanding dengan jumlah peserta ujian nasional yaitu dengan perbandingan 1 : 3 (1 komputer tersedia untuk 3 orang peserta ujian). Contoh: Jumlah peserta UN 120 orang, maka jumlah komputer yang harus tersedia minimum 40 unit.
Dapat menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi (minimal) sebagai berikut:

a.	Server : PC/Tower/Desktop (bukan laptop) Processor Xeon atau i5 RAM 4 GB Harddisk 250 GB Operating System: Windows Server/Windows 7 (64 bit) UPS
b.	Client: Processor Pentium 4 RAM 512 MB Operating System: Windows Xp Web Browser: Chrome/Mozilla Firefox/Xambro
c.	Jaringan internet dengan bandwith minimal 1 Mbps
d.	Jaringan area lokal (Local Area Network – LAN): 1 server maksimal untuk 25 client (apabila tidak terpenuhi, maka bisa 1 server maksimal untuk 40 client).

Sedangkan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional dengan menggunakan sistem CBT adalah sebagai berikut :

Dokumen terkait pelaksanaan Ujian Computer Based Test (CBT) tahun 2015. Silakan klik pada nama dokumen di bawah ini.: