Menurut Perka BKN nomor 3 tahun 2013 tentang KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL Rumpun jabatan merupakan sekelompok ja...
Home / All posts
23 November 2014
Menurut Perka BKN nomor 3 tahun 2013 tentang KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL Rumpun jabatan merupakan sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas sejeniis yang ditetapkan AnalisJabatan, misalnya petugas administrasi dan petugas perpustakaan.
Dalam Buku Klasifikasi Jabatan Indonesia, jabatan didefinisikan sebagai sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan lain, dalam pelaksanaannya dituntut kecakap, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang sama pula meskipun tersebar diberbagai tempat.
Rumpun jabatan ada yang bersifat fungsional dan ada yang bersifat manajerial, yang bersifat fungsional dikatagorikan dalam jabatan fungsional umum, keahlian, dan keterampilan. Sedangkan yang bersifat manajerial lebih menunjuk kepada tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
Dalam kegiatan penyusunan kamus jabatan diawali dengan workshop analisis jabatan yang menghasilkan informasi jabatan. Aspek utama yang dianalisis adalah fungsi, peranan, dan tanggung jawab dari suatu jabatan.
Berdasarkan uraian tersebut secara singkat dapat disimpulkan, bahwa uraian jabatan pada dasarnya berisi tentang:
- identitas jabatan;
- deskripsi/ gambaran tugas jabatan;
- spesifikasi/persyaratan suatu jabatan; dan
- informasi lainnya.
Setiap instansi memiliki berbagai jenis jabatan. Setelah dilakukan analisis jabatan, akan terlihat bahwa beberapa jabatan memiliki sifat dan karakteristik yang sama atau hampir sama. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, maka jabatan-jabatan yang memiliki sifat karakteristik yang sama atau hampir sama tersebut perlu dilakukan pengelompokan ke dalam mmpun jabatan.
Berdasarkan perumpunan tersebut, jabatan fungsional umum dapat dirumpunkan menjadi 4 (empat) rumpun, yaitu rumpun jabatan administrasi, rumpun jabatan teknis, rumpun jabatan operasional, dan rumpun jabatan pelayanan.
Adapun pengertian masing-masing rumpun jabatan fungsional umum tersebut adalah sebagai berikut:
- Jenis rumpun jabatan administrasi adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha;
- Jenis rumpun jabatan teknis adalah kelompok jabatan yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu;
- Jenis rumpun jabatan operasional adalah kelompok jabatan yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/ mesin; dan
- Jenis rumpun jabatan pelayanan adalah kelompok jabatan yang membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun ekternal organisasi.
Sumber bacaan : Perka BKN nomor 3 tahun 2013 tentang KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL
22 November 2014
 |
| Kegiatan Ekstrakurikuler |
Setelah sebelumnya sudah kami posting tentang KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN DANA BOS maka pada kesempatan ini kami posting jenis-jenis kegiatan yang diperbolehkan didanai oleh BOS sesuai Permendikbud No. 076 Tahun 2014 tentang Juknis BOS tahun 2014.
Pada Permendikbud No. 076 Tahun 2014 tentang Juknis BOS tahun 2014 dikatakan bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS, yaitu :
NO
| KOMPONEN PEMBIAYAAN | ITEM PEMBIAYAAN | PENJELASAN |
| 1 | Pengembangan Perpustakaan |
|
|
| 2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru |
| Termasuk untuk ATK, konsumsi panitia dan uang lembur. Standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan oleh Pemda |
| 3 | Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik |
| Termasuk untuk :
|
| 4 | Kegiatan Ullangan dan Ujian |
| Termasuk untuk :
|
| 5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai |
| |
| 6 | Langganan daya dan jasa |
| Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp 250.000 / bulan |
| 7 | Perawatan sekolah |
| Kamar mandi dan WC peserta didik harus dijamin berfungsi dengan baik |
| 8 | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer |
| Dalam pengangkatan guru/ tenaga kependidikan honorer sekolah harus memperhatikan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai bidang yang diperlukan |
| 9 | Pengembangan profesi guru |
|
|
| 10 | Membantu peserta didik yang miskin |
| |
| 11 | Pembiayaan pengelolaan BOS |
| |
| 12 | Pembelian dan perawatan perangkat komputer |
|
|
| 13 | Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS |
| Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah |
Perlu diingat bahwa batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun. Oleh karena itu pihak sekolah dalam mengangkat tenaga honorer di sekolah hanya dilakukan untuk memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Khusus untuk SMP Terbuka dana BOS juga dapat digunakan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut : Supervisi oleh Kepala Sekolah, Supervisi oleh wakil kepala SMP Terbuka, kegiatan tatap muka di sekolah induk oleh guru bina, kegiatan pembimbingan di TKB oleh guru pamong, kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas tata usaha, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh pengeola TKB Mandiri.
KEGIATAN-KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI DARI DANA BOS
Kegiatan Ekstrakurikuler Setelah sebelumnya sudah kami posting tentang KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN DANA BOS maka...
20 November 2014
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memastikan kenaikan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kenaikan ini merupakan imbas dari anggaran fungsi pendidikan yang mencapai Rp 409,1 triliun.
Kenaikan dana BOS ini berdampak pada kenaikan alokasi dana BOS yang bakal diterima oleh sekolah. Khusus untuk SMP seperti yang dikatakan oleh Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdas Kemendikbud Didik Suhardi yang kami kutip dari jpnn.com.naik dari Rp 700 ribu / siswa / tahun menjadi Rp 1 juta / siswa / tahun. Sedangkan untuk jenjang SD naik dari Rp 580 ribu / siswa / tahun menjadi Rp 700 ribu/siswa pertahun.
Tentu saja hal ini menjadi berita gembira terutama bagi sekolah. Diharapkan dengan adanya kenaikan alokasi dana BOS ini akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan di sekolah. Apalagi sistem pendistribusiannya di lakukan di awal triwulan berjalan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pendidikan pada triwulan tersebut.
Akan tetapi sekolah perlu juga berhati-hati dalam menggunakan dana BOS tersebut, jangan sampai menggunakan dana tersebut pada kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan, seperti : - Disimpan dengan maksud untuk dibungakan
- Dipinjamkan kepada pihak lain
- Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis
- Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (Karya wisata) dan sejenisnya
- Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi / Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik / guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
- Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
- Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk peserta didik penerima BSM
- Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
- Membangun gedung/ruangan baru
- Membeli Lembar Kerja Peserta Didik (LKS) dan bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- Menanamkan saham
- Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar
- Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan
- Membiayai kegiatan dalam rangka pengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN DANA BOS
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memastikan kenaikan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kenaikan ini merupa...
19 November 2014
Eksistensi aplikasi dapodik sebagai data pendidikan satu pintu semakin kuat. Apalagi setelah resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2014, maka pemanfaatan dapodik sebagai sumber data dari berbagai keperluan di bidang pendidikan semakin luas.
Bagaimana tidak, dapodik merupakan sistem yang menyimpan tiga entitas data pendidikan secara komplet. Sistem menyimpan data satuan pendidikan, peserta didik, dan pendidik dan tenaga kependidikan dengan identifikasi yang jelas. Oleh kakrena itu kedepan akan semakin banyak program kemdikbud yang tergantung pada Dapodikdas: BOS, UN, BSM, bantuan-bantuan blockgrant dan lain-lain.
Pemanfaatan dapodik yang sudah jelas dilaksanakan selama ini antara lain untuk keperluan Tunjangan Guru, Penentuan BOS, NISN, dan Ujian Nasional tahun 2015. Kemudian yang terbaru adalah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar no: 5086/C/MI/2014 tentang Pemanfaatan data Dapodik untuk BSM/KIP. Terbitnya surat edaran ini sekaligus akan mengatasi permasalahan sumber data yang kurang pas seperti yang diungkapkan oleh Mendikbud Anies Baswedan bahwa terdapat perbedaan data yang dimiliki pihak Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait penerima bantuan siswa miskin (BSM).
Pada surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota seluruh Indonesia tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2015 Program BSM akan dilanjutkan dengan program Indonesia Pintar (PIP) yang diberlakukan secara nasional dan mekanisme seleksi siswa penerima PIP akan dilakukan melalui Dapodik.
Untuk itu diinstruksikan kepada pihak sekolah agar mendata dan mengisi data siswa dari orang tuanya pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan formulir yang tersedia di aplikasi dapodikdas versi 3.01, dengan jalan :
- Melakukan identifikasi semua siswa yang orang tuanya pemegang KPS/KKS
- Meminta kepada siswa untuk menyerahkan fotokopi KPS/KKS
- Segera melakukan pemutakhiran data dan pengiriman data siswa melalui mekanisme sinkronisasi data dapodikdas
- Proses pemutakhiran data oleh sekolah agar dilakukan selambat=lambatnya tanggal 21 Desember 2014.
So…. bagi para OPS sebagai ujung tombak pendataan, harus kembali mempererat ikat pinggang bekerja keras memutakhirkan data siswa pemegang KPS/KKS agar nanti di tahun 2015 siswanya dapat terjaring Program Indonesia Pintar (PIP).
TAHUN 2015 PROGRAM BSM DATANYA DARI DAPODIK
Eksistensi aplikasi dapodik sebagai data pendidikan satu pintu semakin kuat. Apalagi setelah resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden Prof. ...
17 November 2014
LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran selama Semester gasal tahun Pelajaran 2014/2015 terutama sebagai review hasil pembelajaran hasil implementasi kurikulum 2013 di Kabupaten Lombok Timur khususnya jenjang SMP, maka MKKS SMP Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan kegiatan Ujian Semester Bersama (USB). USB ini juga dimaksudkan dalam konteks pendidikan berdasarkan standar (standard-based education), kurikulum berdasarkan kompetensi (competency-basedcurriculum), dan pendekatan belajar tuntas (mastery learning) penilaian proses dan hasil belajar merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal.
Seperti yang sudah diketahui bahwa secara kultural SMP di Kabupaten Lombok Timur terorganisir dalam suatu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. MKKS sebagai wadah kolegial dan profesional dipandang patut untuk memfasilitasi terselenggaranya suatu USB dengan kualitas yang diharapkan. Peran tersebut dapat dirancang mulai dari kegiatan awal, seperti merancang instrumen bahan Uji,LJK dan sarana lain yang diperlukan hingga proses penyelenggaraan USB hingga tabulasi nilai atau hasil serta pelaporan.
TUJUAN UMUM :
- Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan.
- Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi
- Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar siswa ditetapkan harian, satu semesteran, satu tahunan, dan masa studi satuan pendidikan.
- Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan dan/atau semester berikutnya.
- Memetakan mutu satuan pendidikan.
TUJUAN KHUSUS
mengetahui capaian pembelajaran (learning outcomes), tingkat penguasaan kompetensi dalam khususnya pengetahuan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. (Permen 104 th 2014)
- Mengetahui rerata penguasaan kompetensi belajar peserta didik kemudian dibandingkan dengan rerata nasional dalam K-13
- Sebagai bentuk ujicoba penilaian dan pembentukan alat uji yang terstandar dalam pelaksanaan Kurikulum 2013
- Terasajinya data yang murni dan akurat tentang tingkat pencapaian hasil belajar secara individual, kelompok kelas dan satuan pendidikan di kabuptaen Lombok Timur sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap Sistem Penilaian dalam K-13.
- Untuk melihat gambaran mutu terutama pada penilai K I 3 terhadap rerata nasional yang telah ditetapkan.
LANDASAN HUKUM
- Permen No. 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar.
- Permen No. 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permen No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP.
MATA PELAJARAN YANG DIUJIKAN
Naskah soal USB disusun oleh Tim yang terdiri dari guru yang dipilih dengan pendampingan oleh pengawas mata pelajaran yang relevan dan ditetapkan dengan Surat keputusan kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur. Adapun matapelajaran yang diujikan yang soalnya disusun oleh tim penyusun soal terdiri dari :
- Pendidikan Agama Islam
- PPKN
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris
- Matematika
- IPA
- IPS
Sedangkan untuk mata pelajaran lain seperti TIK, Seni Budaya dan Mulok disusun sendiri oleh guru mata pelajarannya di sekolah
JADWAL UJIAN
Jadwal Pelaksanaan Ujian Semester Bersama (USB) semester ganjil SMP Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 yang semulai dimulai sejak tanggal 8 – 12 Desember 2014, dimajukan menjadi tanggal 1 – 5 Desember 2014. Adapun jadwal terbarunya adalah sebagai berikut
NO
|
HARI TANGGAL
|
JAM KE
|
WAKTU
|
MATA PELAJARAN
|
1
| Senin, 1 Desember 2014 |
1
|
07.30 - 09.10
| BAHASA INDONESIA |
2
|
2
|
09.30 - 11.10
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |
3
| Selasa, 2 Desember 2014 |
1
|
07.30 - 09.10
| MATEMATIKA |
4
|
2
|
09.30 - 11.10
| PPKn | |
5
| Rabu, 3 Desember 2014 |
1
|
07.30 - 09.10
| BAHASA INGGRIS |
6
|
2
|
09.30 - 11.10
| IPS | |
7
| Kamis, 4 Desember 2014 |
1
|
07.30 - 09.10
| IPA |
8
|
2
|
09.30 - 11.10
| SENI BUDAYA | |
9
| Jum’at 5 Desember 2014 |
1
|
07.30 - 09.10
| PRAKARYA / T I K |
10
|
2
|
09.30 - 11.10
| MUATAN LOKAL |
MEKANISME PENGOREKSIAN HASIL USB
- Pengkoreksian hasil USB dilaksanakan dengan menggunakan scanner yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. (rekanan yang ditunjuk berdasarkan kemampuan).
- Hasil scanning mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama langsung dapat diterima hasilnya oleh sekolag penyelenggara melalui subrayon masing – masing hari berikutnya ( satu hari setelah pelaksanaan ujian ).
- Nilai USB diatur sesuai dengan mengacu pada sistem ujian nasional yakni rentang nilai 0 sampai 10. ( dua digit dibelakang koma )
- Ditingkat Kabupaten nilai tersebut ditabulasi untuk dianalisis sesuai dengan variabel yang diperlukan.
- Setelah dianalisis selanjutnya nilai tersebut dijadikan bahan untuk perangkingan tingkat kabupaten sesuai dengan pencapaian besaran angka mutu yang direpresentasikan melalui rerata.
- USB diselenggarakan dengan prinsip terbuka, jujur, adil, mendidik dan bermartabat.
- Sekolah sekolah atau Sub Rayon yang terbukti melakukan kecurangan dianggap telah mencederai ikhtiar bersama untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan , karena itu terhadap sekolah dimaksud akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Laporan hasil USB selanjutnya diantarkan ke Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk print out dan software (CD) .
PEMBIAYAAN:
Penyelenggaraan USB SMP Tingkat Kabupaten Lombok Timur Semester Gasal Tahun Pelajaran 2014/2015 , diselenggarakan secara gotong royong oleh semua sekolah dengan memperhitungkan unit cost tiap siswa. Adapun pembiayaan itu meliputi :
Besaran unit kos pembiayaan di tingkat sub rayon dan SekolahPembuatan, Penggadaan naskah soal, LJK, distribusi. Monitoring, pelaporan dan kegiatan kepanitiaan lainnya di tingkat kabupaten sebesar Rp. 14.000,- per siswa.
- Pengawasan dilaksanakan didalam sekolah sendiri.
- Pengawasan per orang/hari/ruang (Honor = Rp. 25.000.- dan pajak disesuaikan dengan golongan)
- Snek per orang Rp. 7.500,-
- Sub Rayon membuat RAB yang disepakati oleh seluruh anggota sekolah penyelenggara dengan unit cost penyelenggaraan dihitung berdasarkan jumlah siswa Rp. 2000,- s.d. Rp. 3.000,- atau dengan pertimbangan yang rasional dan kepatutan
- Struktur kepanitiaan Sub Rayon ,terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota sesuai kebutuhan
PELAPORAN
Pelaporan kegiatan USB SMP Tingkat Kabupaten Lombok Timur dilaporkan secara berjenjang oleh Panitia tingkat sekolah, Panitia Tingkat Sub Rayon dan Panitia Tingkat Kabupaten yang dialamatkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur U.p Kabid Dikdas dengan tembusan Korwas SMP, Pengawas Pembina masing-masing sekolah , Panitia USB Tingkat Kabupaten .
Laporan USB dimaksud sekurang kurangnya memuat : - Pengantar
- Masalah-masalah yang dihadapi
- Daftar Nilai Murni
- Nilai rata-rata
- Nilai tertinggi
- Nilai terendah
- Standar deviasi
- Rentang nilai
- Pembiayaan
- Kesimpulan dan saran-saran
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN BERSAMA SMP LOMBOK TIMUR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015
LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran selama Semester gasal tahun Pelajaran 2014/2015 terut...
14 November 2014
Dapodikhelper versi 2.6 telah dirilis (14/11/2014) dengan fitur baru yang menarik yaitu kemampuan untuk membuat kartu NISN lengkap dengan QR Code. Hal ini dapat membantu khususnya operator yang dituntut agar bisa memberikan bukti fisik kepada sekolahnya dari apa yang sudah dikerjakan.
Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana menjalankan aplikasi tersebut karena semuanya sudah dijelaskan pada dapodikhelpher.blogspot.com, akan tetapi saya ingin mengajak pembaca untuk mencoba berkreasi membuat desain sendiri bentuk kartu NISN sesuai selera kita. Karena admin situs dapodikhepher sendiri sudah memberikan rambu-rambu pada postingannya yang mengatakan: “Apabila tampilan desain ini dianggap terlalu sederhana pengguna juga dapat membuat template sendiri menggunakan desain sendiri.”
Template default Kartu NISN pada dapodikhelper versi 2.6 adalah seperti gambar berikut.
sehingga kalau dicetak akan menjadi sepperti ini
Dengan mengubah sedikit pada templatenya maka kita bisa memperoleh kartu NISN hasil desain sendiri seperti contoh gambar berikut
Bagaimana caranya ?
Caranya tidak terlalu rumit, berikut adalah langkah-langkahnya :
- Buka drive C > Program files > Dapodikhelper. Di sana ada file “nisn-crd” dengan ekstensi PNG image yang merupakan template default dapodikhelper versi 2.6.
- Edit file gambar tersebut sesuai selera anda dengan menggunakan aplikasi grafis, bisa pakai adobe photoshop atau microsoft paint atau aplikasi grafis lainnya tergantung mana yang dikuasai dan biasa dipakai . Di sini saya juga tidak akan membahas bagaimana cara mengedit gambar tersebut dan aplikasi apa yang dipakai. Jangan lupa sediakan ruang untuk QR codenya.
- Simpan file hasil editannya dengan jalan save as kemudian pilih lokasi penyimpanan di tempat lain misalnya My Picture. Nama file tetap yaitu “nisn-crd” dan jenis file pilih PNG image. Ingat lokasi penyimpanan tdk bisa langsung di C> Program File>Dapodikhelper
- Copy file “nisn-card” tersebut kemudian paste and raplace pada C> Program File>Dapodikhelper.
- Jalankan dapodikhelper untuk mencetak kartu NISN dengan desain anda sendiri
- Selamat mencoba
CARA MENGUBAH DESAIN TEMPLATE KARTU NISN PADA DAPODIKHELPER VERSI 2.6
Dapodikhelper versi 2.6 telah dirilis (14/11/2014) dengan fitur baru yang menarik yaitu kemampuan untuk membuat kartu NISN lengkap dengan QR...
09 November 2014
Seperti yang sudah diumumkan oleh admin pusat dapodikdas, sampai tanggal 6 November 2014 masih terdapat 6796 data secara nasional yang belum valid. (klik link Validasi per sekolah 6 November 2014 Nasional untuk melihat daftarnya secara lengkap). Pada data tersebut tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 86 jenis permasalahan pada data yang menyebabkannya belum bisa valid.
Selain mengumumkan Validasi per sekolah 6 November 2014 Nasional, pihak P2TK Dikdas juga pada tanggal 6 November 2014 mengumumkan DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK. Pada daftar tersebut pun muncul berbagai permasalahan yang menyebabkannya tidak valid sehingga mengakibatkan SKTP belum keluar. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut Bp. Ibnu Aditya karana dari P2Tk memberikan solusi sebagai berikut :
- Status data "GTT Perlu Verifikasi DInas" : bagi PTK Non PNS yang sudah bersertifikat dan mengajar pada satuan pendidikan Negeri baik SDN, SMPN ataupun SLB N wajib mempunyai SK Guru Honor Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Daerah dan memiliki sumber gaji APBD, Jika tidak ada maka tidak berhak mendapatkan SK TPP Tahun 2014 .. Silahkan di koordinir oleh dinas pendidikan kab/kota masing-masing untuk selanjutnya di teruskan kepada Admin Tunjangan P2TK Dikdas
- Status Data Belum Update DAPODIK : Kasus ini lagi beredar cukup banyak. sebenarnya cara menganalisanya sederhana saja.
- Pastikan bahwa PTK tersebut sudah di entry di App DAPODIK
- Sudah benar belum penulisan NUPTK-nya, coba di cek lagi tidak menutup kemungkinan karena faktor kelelahan mengakibatkan salah ketik angka atau jari nya JEMPOL semua niat nya ketik angka 7 tapi yang kepencet angka 8
- Lihat lagi sekolah induknya udah di centang atau belum
- Sudah mapping rombel belum
- Apakah PTK tersebut masih aktif ?
- yang ini agak sulit analisanya coba perhatikan penulisan nama pada dapodik dengan nama pada kolom bagian NUPTK pada lembar info PTK
- Memiliki Jam tambahan di luar jenjang Dikdas yang tidak ada DAPODIK nya untuk DIKMEN atau Kemenag : Silahkan merapat ke dinas pendidikan kab/kota untuk menyerahkan SK KBM serta pembagian tugas mengajar pada jejang selain DIKDAS agar di entry pada jam tambahan melalui aplikasi Tunjangan Profesi
- Apabila ada kesalahan mapping rombel PTK yang mengakibatkan seorang PTK tidak dapat valid datanya dikarenakan jam telah digunakan oleh PTK lain silahkan membuat pernyataan tertulis oleh kepala sekolah dan ditandatangani di atas materai berikut dengan kronologis dan pembagian tugas KBM, serahkan ke Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota
SOLUSI UNTUK MENGATASI MASALAH STATUS DATA "GTT Perlu Verifikasi Dinas" DAN PERMASALAHAN SKTP LAINNYA
Seperti yang sudah diumumkan oleh admin pusat dapodikdas, sampai tanggal 6 November 2014 masih terdapat 6796 data secara nasional yang bel...
Penentuan Daerah Khusus kaitannya dengan penerimaan tunjangan khusus bagi guru, saat ini rupanya semakin selektif, sebab Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan desa tertinggal di daerah tertinggal dan daerah tertinggal yang telah terentaskan dalam periode tertentu, sehingga ada beberapa daerah yang dulunya termasuk sebagai Desa Tertinggal kini sudah dicabut statusnya karena memang desa atau daerah tersebut sudah berkembang dan tidak lagi menjadi desa tertinggal.
Demikian juga dalam rangka memperlancar pemberian tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus agar tepat sasaran, jumlah, dan waktu maka pemerintah mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang dituangkan dalam Permendikbud No. 140 Tahun 2014. Sebab berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yg dilakukan oleh direktorat P2TK menunjukkan banyak satuan pendidikan yang terdapat dalam SK Bupati tentang penunjukan satuan pendidikan didaerah khusus tidak sesuai dengan kriteria-kriteria di atas (baca kembali KRITERIA DAERAH KHUSUS (Untuk Penerbitan SK TUNJANGAN KHUSUS bagi guru yang bertugas di daerah khusus Tahun 2014).
Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan daerah khusus sesuai Permendikbud Nomor 34 Tahun 2012 adalah:
- daerah yang terpencil atau terbelakang;
- daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil;
- daerah perbatasan dengan negara lain;
- daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain; dan/atau
- pulau kecil terluar
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang diubah adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah
Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
Penetapan daerah penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dasar pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus berdasarkan data mengenai penetapan desa tertinggal di daerah tertinggal dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pembangunan daerah tertinggal.
Pasal 3 Permendikbud No 34 Tahun 2012 menyebutkan bahwa :
Penetapan daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dasar pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
Pasal 4 Permendikbud No. 34 Tahun 2012 yang dihapus berbunyi :
- Pemerintah daerah dapat mengusulkan daerah khusus berdasarkan kriteria daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Usulan daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
- Kepala daerah kabupaten/kota yang daerahnya telah ditetapkan sebagai daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengusulkan guru yang berhak menerima tunjangan khusus sesuai dengan kriteria dan kuota yang telah ditetapkan.
- Usulan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- Jika jumlah guru calon penerima tunjangan khusus yang memenuhi persyaratan melebihi kuota yang telah ditetapkan, Pemerintah dapat menentukan calon penerima sebanyak kuota berdasarkan skala prioritas.
Pasal 5 Permendikbud No 34 Tahun 2012 menyebutkan bahwa :
- Pemerintah daerah yang daerahnya ditetapkan sebagai daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mengusulkan tunjangan khusus bagi guru sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
- Usulan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya.
PERMENDIKBUD NO. 140 TAHUN 2014 : DAERAH PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DITENTUKAN OLEH KEPMENDIKBUD
Penentuan Daerah Khusus kaitannya dengan penerimaan tunjangan khusus bagi guru, saat ini rupanya semakin selektif, sebab Menteri Pembangunan...
04 November 2014
Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lainnya khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penegasan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran (learning outcomes). Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar.
Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, pendidik dan peserta didik memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa yang dilakukannya dalam pembelajaran dan belajar. Selain itu bagi peserta didik memungkinkan melakukan proses transfer cara belajar tadi untuk mengatasi kelemahannya (transfer of learning). Sedangkan bagi guru, hasil penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan alat untuk mewujudkan akuntabilitas profesionalnya, dan dapat juga digunakan sebagai dasar dan arah pengembangan pembelajaran remedial atau program pengayaan bagi peserta didik yang membutuhkan, serta memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan wujud pelaksanaan tugas profesional pendidik sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penilaian hasil belajar oleh pendidik tidak terlepas dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik menunjukkan kemampuan guru sebagai pendidik profesional.
Dalam konteks pendidikan berdasarkan standar (standard-based education), kurikulum berdasarkan kompetensi (competency-based curriculum), dan pendekatan belajar tuntas (mastery learning) penilaian proses dan hasil belajar merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal. Untuk itu, berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran perlu dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik agar mudah dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal.
Dalam konteks pendidikan berdasarkan standar (standard-based education), kurikulum berdasarkan kompetensi (competency-based curriculum), dan pendekatan belajar tuntas (mastery learning) penilaian proses dan hasil belajar merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal. Untuk itu, berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran perlu dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik agar mudah dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal.
Kurikulum 2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian autentik (authentic assesment). Secara paradigmatik penilaian autentik memerlukan perwujudan pembelajaran autentik (authentic instruction) dan belajar autentik (authentic learning). Hal ini diyakini bahwa penilaian autentik lebih mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik secara holistik dan valid.
Selengkapnya dapat didownload pada : Permendikbud No. 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar pada Jenjang Dikdasmen.
DOWNLOAD PERMENDIKBUD NO. 104 TAHUN 2014 TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lainnya khususnya pembelajaran. Penilaian ...
03 November 2014
Seperti bisa setiap tahunnya MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Negeri/Swasta Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan kegiatan Ujian Semester Bersama (USB) yang dimulai sejak semester genap tahun pelajaran 2008 / 2009, dan terus dilanjutkan hingga saat ini.
Diharapkan penyelenggaraan pada Ujian Semester Bersama (USB) ini dapat memberikan gambaran terhadap kualitas pendidikan di wilayah Lombok Timur untuk jenjang SMP sehingga pada waktunya dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Wilayah Lombok TImur.
Untuk tahun ini terdapat 7 mata pelajaran pada masing-masing tingkatan yang soalnya disusun bersama oleh tim penyusun yang berasal dari sekolah-sekolah. Sementara itu penggandaan dan pengkoreksiannya dikoordinir oleh MKKS SMP Lotim dengan dana yang berasal dari urunan masing-masing sekolah peserta. Ketujuh mata pelajaran itu antara lain : Pendidikan Agama Islam, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS. Sedangkan mata pelajaran lain baik penyusunan, penggandaannya dan koreksinya diserahkan kepada sekolah masing-masing.
Adapun jadwal pelaksanaan Ujian Semester Bersama (USB) ganjil tingkat SMP di Kabupaten Lombok Timur tahun pelajaran 2014/2015 adalah sebagai berikut :
Selanjutnya agar guru dan siswa lebih terarah dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian semester bersama tersebut, maka diberikan kisi-kisi soal yang bisa didownload pada link-link berikut ini :
KISI-KISI KELAS 7 :- Pendidikan Agama Islam Kelas 7
- PPKn Kelas 7
- Bahasa Indonesia Kelas 7
- Bahasa Inggris kelas 7
- Matematika Kelas 7
- IPA Kelas 7
- IPS Kelas 7
- Pendidikan Agama Islam Kelas 8
- PPKn Kelas 8
- Bahasa Indonesia Kelas 8
- Bahasa Inggris kelas 8
- Matematika Kelas 8
- IPA Kelas 8
- IPS Kelas 8
Semoga bermanfaat.
DOWNLOAD KISI-KISI SOAL UJIAN BERSAMA SMP LOMBOK TIMUR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Seperti bisa setiap tahunnya MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Negeri/Swasta Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan kegiatan Uj...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
