Kebijakan UN tahun ini akan diubah tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara kompre...
Home / All posts
23 January 2015
Kebijakan UN tahun ini akan diubah tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara komprehensif seluruh komponen pada siswa untuk menyatakan tamat atau tidaknya peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu.Demikian salah satu isi dalam jumpa pers yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (23/1/2015) seperti yang diberitakan pada laman kemdikbud.
Mengapa kebijakan tentang Ujian Nasiona diubah ? Ada beberapa alasan yang dikemukakan diantaranya, yaitu :
UN seharusnya memberi dampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan yang lebih luas lagi, seperti :
- Mendorong siswa belajar
- Mendorong guru tuntaskan kompetensi
- Menjadi standar kompetensi minimum nasional
- Dapat dipakai sebagai acuan antar propinsi
- Pemersatu bangsa
- Adanya ukuran capaian kompetensi pendidikan yang dapat dipakai antar negara
Namun, kenyataan di lapangan justru menimbulkan perilaku negatif, Karena sifat ujiannya itu high-stake testing seperti
- Timbulnya berbagai mmacam kecurangan
- Perilaku negatif teaching-tothe-test
- Siswa menjadi “korban”
- Siswa alami distress
- Pembelajaran tidak tuntas
- Kekurangan standardized tests
Mendikbud memaparkan rencana perubahan yang akan terjadi pada UN tahun ini, yaitu
Pertama, UN tidak untuk kelulusan.
Sekolah sepenuhnya diberikan kewenangan mempertimbangkan seluruh aspek dari proses pembelajaran, termasuk komponen perilaku siswa untuk menentukan lulus tidaknya mereka dari jenjang pendidikan tertentu.
Kedua, UN dapat ditempuh lebih dari sekali.
Bagi mereka yang hasilnya kurang, punya kesempatan memperbaiki dan mengambil ujian ulang. Karena tujuan UN kan bukan menjadi hakim, tapi alat pembelajaran. Kita ingin mengubah UN dari sekadar alat menilai hasil belajar, tetapi alat untuk belajar,
Ketiga, UN wajib diambil minimal satu kali oleh setiap peserta didik.
Tahun ini kita tidak menyelenggarakan ujian ulang, karena 2015 ini transisi. Konsep ini akan diterapkan tahun depan. Bagaimana caranya? Awal semester akhir peserta didik sudah dapat mengambil UN. Dan bila diperlukan ada perbaikan, maka mereka bisa melakukan perbaikan di akhir semester akhir. Tapi ini baru bisa diterapkan di 2016
Selengkapnya dapat dibaca pada Paparan Mendikbud Pada Konferensi Pers Ujian Nasional, 23 Januari 2015
Kahar Muzakkir Friday, January 23, 2015 CB Blogger Indonesia22 January 2015
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 423.5/154/Sj Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap, semakin mempertegas tentang sekolah mana yang harus tetap menerapkan Kurikulum 2013 dan yang mesti balik lagi pada Kurikulum 2006.
Seperti yang bisa kita ambil dari point 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah beberapa pemahaman diantaranya :
- sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkan Kurikulum 2013
- Daftar nama sekolah per kabupaten/kota akan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 semester ditetapkan untuk kembali menggunakan kurikulum tahun 2006.
- Pengaturan implementasi kurikulum tersebut di atas akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Bagaimana pengaturan implementasi kurikulum tersebut pada aplikasi dapodik ? Bapak Nazarudin dari P2TK Dikdas menjelaskan dalam statusnya di medsos FB sebagai berikut : “Validasi k13 akan dilihat dari daftar sekolah k13 yang sudah disahkan oleh Bp. Menteri. Kalau data sekolah tidak terdaftar pada peserta K13. Maka akan dianggap memakai KTSP (Kurikulum 2006-red) Kalau didapodiknya pakai k13 maka jadi tidak normal.”
Dengan demikian nantinya pada aplikasi dapodik akan terjadi penguncian kurikulum berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementrian melalui Balitbangdikbud, sehingga sekolah tidak bisa sembarangan menggunakan kurikulum di aplikasi. Nantinya akan ada peringatan seperti gambar berikut.
Apabila sekolah nekat mempergunakan kurikulum 2013 padahal tidak termasuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kementrian maka akan terjadi ketidaknormalan rombel. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila rombel tidak normal maka semuanya menjadi tidak normal. Pengaturan JJM menjadi tidak valid dan akan mengakibatkan SK Tunjangan tidak bisa diterbitkan. Jika SK Tunjangan tidak terbit artinya tunjangan (sertifikasi dan aneka tunjangan) tidak cair.
Permasalahan mungkin akan timbul pada sekolah-sekolah meskipun baru melaksanakan 1 semester akan tetapi karena kebijakan lokal harus menerapkan Kurikulum 2013. Dalam hal ini mungkin perlu pembahasan serta peninjauan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan konsekwensi yang akan ditimbulkan.
Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila……..
Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan...
20 January 2015
Menurut PP Nomor 46 tahun 2011 Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Oleh karena itu setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. PNS yang tidak menyusun SKP seperti dijelaskan pada pasal 6 PP ini akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
SKP yang telah disetujui dan ditetapkan akan menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai.Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya.
A. ASPEK KUANTITAS
Penilaian capaian SKP diukur dari ASPEK KUANTITAS dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Output (RO) dengan Target Output (TO) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.
Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kuantitas, dg rumus :
Capaian Aspek Kuantitas = (RO/TO) x 100
|
B. ASPEK KUALITAS
Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kualitas (RK) dengan Target Kualitas (TK) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik, atau sebaliknya semakin rendah realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.
Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kualitas, dg rumus :
Capaian Aspek Kualitas = (RK/TK) x 100
|
Untuk mengukur apakah output berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman sbb :
| 1 | Kriteria Nilai : 91-100Keterangan :Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain |
| 2 | Kriteria Nilai : 76 – 90Keterangan : Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain. |
| 3 | Kriteria Nilai : 61 – 75Keterangan : Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. |
| 4 | Kriteria Nilai : 51-60Keterangan : Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. |
| 5 | Kriteria Nilai : 50 ke bawahKeterangan : Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain. |
C. PENILAIAN SKP ASPEK WAKTU
Penilaian capaian SKP diukur dari ASPEK WAKTU dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Waktu (TW) dikurangi Realisasi Waktu (RW) dibagi Target Waktu (TW) dikalikan 100.
Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin lama realisasi waktu yang dipergunakan dari target waktu yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin cepat realisasi waktu dari target waktu yang direncanakan (maksimal efisiensi waktu sampai dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik .
Penghitungannya aspek waktu :| 1 | Dalam penilaian aspek waktu, untuk mengetahui PERSENTASE EFISIENSI WAKTU dari target waktu yang ditentukan penghitungannya menggunakan rumus : |
| PERSENTASE EFISIENSI WAKTU = 100% - (RW/TW) x 100% | |
| 2 | Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) penghitungannya menggunakan rumus |
| [{1,76 x (TW - RW)} / TW ] x 0 x 100 | |
| 3 | Dalam hal tingkat efisiensi waktu ≤ 24% (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus : |
| [{1,76 x (TW - RW)} / TW ] x 100 | |
| 4 | Dalam hal tingkat efisiensi waktu > 24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus : |
| 76 - [{(1,76 x TW) - RW}/TW] x 100 - 100 |
D. PENILAIAN SKP ASPEK BIAYA
Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Biaya (TB) dikurangi Realisasi Biaya (RB) dibagi Target Biaya (TB) dikalikan 100.
Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin besar realisasi biaya yang dipergunakan dari target Biaya yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin kecil realisasi biaya dari target biaya yang direncanakan (maksimal efisiensi biaya sampai dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik .
Penghitungannya Aspek Biaya :
| 1 | Dalam penilaian aspek biaya, untuk mengetahui persentase efisiensi biaya dari target biaya yang ditentukan penghitungannya menggunakan rumus : |
| Persentase Efisiensi Biaya = 100% - (RB/TB) x 100% | |
| 2 | Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) penghitungannya menggunakan rumus : |
| Nilai capaian SKP aspek biaya kegiatan yang tidak dilakukan = [{1,76 x (TB - RB)}/TB] x 0 x 100 | |
| 3 | Dalam hal tingkat efisiensi biaya ≤ 24% (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus : |
| Nilai Capain SKP Aspek Biaya (tingkat efisiensi ≤ 24%) = [{1,76 x (TB - RB)}/TB] x 100 | |
| 4 | Dalam hal tingkat efisiensi biaya > 24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus : |
| Nilai Capaian SKP Aspek Biaya Tingkat efisiensi biaya > 24% = 76 - [{(1,76 x (TB - RB)}/TB] x 100 - 100 |
ASPEK PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PNS (SKP)
Menurut PP Nomor 46 tahun 2011 Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai ole...
14 January 2015
Masih ingat ketika beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan oleh teriakan Operator Sekolah ketika melakukan pengecekan pada laman Info PTK ternyata banyak PTK yang merah alias invalid, padahal sebelumnya valid ? Selidik punya selidik ternyata penyebabnya adalah jumlah siswa di dalam rombelnya kurang dari 20. Atau dengan kata lain jumlah siswanya belum memenuhi standar rasio minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Untung saja pada saat itu koordinasi intensif berhasil dilakukan sehingga pemberlakuan peraturan tersebut akhirnya diundurkan.
Sebenarnya sih bukan diundurkan, tetapi diberlakukan tepat sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Coba kita buka kembali peraturan pemerintah yang membahas hal tersebut.
Pada ayat 1 pasal 17 Undang Undang Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a
| untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1; |
b
| untuk SD atau yang sederajat 20:1; |
c
| untuk MI atau yang sederajat 15:1; |
d
| untuk SMP atau yang sederajat 20:1; |
e
| untuk MTs atau yang sederajat 15:1; |
f
| untuk SMA atau yang sederajat 20:1; |
g
| untuk MA atau yang sederajat 15:1; |
h
| untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan |
i
| untuk MAK atau yang sederajat 12:1. |
ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sekolah-sekolah khusus yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, diantaranya
a
| Satuan pendidikan khusus |
b
| satuan pendidikan layanan khusus |
c
| satuan pendidikan yang mempekerjakan guru berkeahlian khusus atau |
d
| satuan pendidikan selain huruf a, b dan c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional |
Dengan demikian jika seorang guru mengajar pada satuan pendidikan yang tidak memenuhi rasio minimal seperti yang ditetapkan di atas, otomatis tidak akan terbayar tunjangan sertifikasinya. Keadaan ini tentu saja bisa merugikan guru yang bersangkutan.
Akan tetapi masih ada berita baiknya, yaitu pada BAB VIII PP No. 74 tahun 2008 yaitu pada Ketentuan Peralihan ini secara implisit menjelaskan bahwa ketentuan ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun sejak Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan. Sedangkan kita ketahui bahwa UU no 14 tahun 2005 tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005. Jadi kalau dihitung 10 tahun dari 30 Deseber 2005 itu adalah 30 Desember 2015. Itu artinya ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.
Pada tanggal 5 November 2014 3 dirjen yaitu Dirjen Paudni, Dirjen DIkdas dan Dirjen DIkmen mengeluarkan Surat Edaran bersama yang mempertegas hal ini. Pada point b surat edaran ini menyebutkan bahwa “Untuk mendapatkan tunjangan profesi,satuan pendidikan harus memenuhi rasio peserta didik sesuai pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru paling lambat 31 Desember 2015. Peraturan ini akan efektif diberlakukan pada tahun ajaran 1016/2017.”
Bapak Yusuf Rokhmat dari dapodik juga mengatakan hal yang sama ketika menjawab pertanyaan seorang OPS pada komentar statusnya (14/01/2015) bahwa saat ini penerapan rasio minimal guru dan siswa belum diberlakuan.
SEMESTER INI RASIO MINIMAL JUMLAH SISWA TERHADAP GURU BELUM DIBERLAKUKAN
Masih ingat ketika beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan oleh teriakan Operator Sekolah ketika melakukan pengecekan pada...
13 January 2015
Obrolan kita pagi ini berkisar pada keluhan Operator Sekolah yang akhir-akhir ini banyak disibukkan oleh berbagai macam aplikasi pendataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang berhubungan langsung dengan sekolah-sekolah.
Banyaknya aplikasi yang dikeluarkan, disamping menyibukkan para Operator Sekolah ternyata tidak jarang bahkan membingungkan mereka. Bagaimana tidak… seringkali mereka harus mengentri, memproses dan mengirimkan data yang itu-itu juga tetapi untuk aplikasi yang berbeda-beda.
Masing-masing pihak yang mengeluarkan aplikasi itu mengklaim bahwa aplikasi yang mereka keluarkan resmi dan sesuai tupoksi. Tidak jarang disertai dengan ‘ancaman’ tertentu apabila tidak dikerjakan. Misalnya saja aplikasi Padamu Negeri yang dikeluarkan oleh BPDSMPK mengeluarkan pengumuman pada akhir Desember 2014 yang diantaranya berbunyi :
- Bagi PTK yang belum menyelesaikan status keaktifan PegID/NUPTKnya periode semester 1 tahun ajaran 2014/2015 akan dicatat oleh sistem dengan status tidak aktif di periode tersebut.
- PegID/NUPTK dari setiap PTK akan tetap aktif untuk dapat mengikuti agenda kegiatan-kegiatan di periode semester 2 tahun ajaran 2014/2015 nanti. Bilamana dalam 2 periode semester berturut-turut PegID/NUPTK tidak aktif maka akan dinonaktifkan permanen secara otomatis oleh sistem Padamu Negeri pada tahun ajaran 2015/2016 nanti.
Sementara itu pihak PDSP mengatakan bahwa “sim.siap-online.com tidak terintegrasi dan tidak ada dalam struktur database kemdikbud.” Sehingga seringkali ditemukan bahwa pada waktu mengecek Info PTK menggunakan NUPTK terbitan Padamu Negeri maka ditemukan Invalid user Id.
Di sisi lainbeberapa hari yang lalu dari pihak admin dapodikdas mengeluarkan himbauan yang berbunyi, “Segera update data semester 2 tahun ajaran 2014-2015. BOS akan menarik data di bulan Februari (sesuai juknis bos) dan tunjangan profesi akan segera up lagi (aplikasi sim tun p2tkdikdas). Cukup 1 data agar tidak bertubi-tubi data.” Bahkan disertai hastag #hobbibenerentridata.
Seorang OPS senior menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa bukan masalah hobby, tetapi kita punya atasan yaitu Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah punya atasan yaitu Dinas Pendidikan Kab/Kota yang memerintahkan untuk mengentri data ini dan itu. Kita hanya berpegang pada garis komando, jangan sampai melangkahi apalagi menggurui.
Belum lagi dengan dirilisnya dapodikdas versi 3.02 yang salah satu fiturnya adalah terbukanya penguncian nama dan tanggal lahir peserta didik maupun PTK. Dari pihak dapodik memang bermaksud meringankan beban OPS untuk edit data, akan tetapi hal ini ternyata tidak sinkron dengan prosedur PDSP. Sehingga admin PDSP menghimbau kepada OPS untuk tidak melakukan edit nama dan tanggal lahir siswa melalui dapodik tetapi tetap melalui jalur verval pd sambil menunggu hasil koordinasi antara pihak PDSP dengan pihak Dapodik.
Mungkinkah himbauan ini diindahkan oleh OPS ? bisa iya dan bisa juga tidak.Lha… orang dikunci saja, banyak OPS yang melakukan tindakan ilegal misalnya mempergunakan Inspect Element, apalagi kalau tidak dikunci.
Kalau sudah begini, bagaiamana OPS sebagai ujung tombak tidak akan bingung. Sementara itu harapan akan perbaikan nasib dan pengakuan eksistensi mereka semakin pudar dengan terbitnya Permendikbud No. 161 tahun 2015 tentang Juknis BOS tahun 2015.
Para OPS hanya berharap agar para pemegang kebijakan segera duduk satu meja, menyatukan persepsi, menjalin koordinasi yang intensif, membangun sinergisitas satu sama lainnya sehingga terwujud harapan “DATA SATU PINTU” yang berkualitas seperti dicita-citakan sejak lama.
Tetapi Entahllah..
Sebab I’m nothing,
Saya cuma OPS
Kahar Muzakkir Tuesday, January 13, 2015 CB Blogger IndonesiaENTAHLAH… SAYA CUMA OPS
Obrolan kita pagi ini berkisar pada keluhan Operator Sekolah yang akhir-akhir ini banyak disibukkan oleh berbagai macam aplikasi pendataan y...
12 January 2015
Untuk kebutuhan updating data DAPODIKDAS pada semester 2 tahiun ajaran 2014/2015, yang meliputi data (satuan pendidikan, peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan) telah released aplikasi dapodikdas versi 3.02, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya.
Sekedar mengingat kembali Perubahan versi 3.01 ke 3.02 adalah sebagai berikut :
- Pada data Satuan Pendidikan telah dilengkapi fitur peta koordinat yang telah di link dg google map untuk memudahkan pemilihan titik kordinat lokasi sekolah
- Terdapat pernyataan kepala sekolah berkaitan dengan kebenaran, kelengkapan dan kemutakhiran data yang dikirimkan oleh sekolah
- Dapat dilakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Peserta Didik dan PTK melalui aplikasi Dapodik
- Terdapat peringatan (Alert) pada table peserta didik agar mengisikan Nomor KPS/KKS bagi peserta didik yang keluarganya memiliki kartu tersebut
- Penyaluran tunjangan guru, alokasi dana BOS,dan program lainnya berdasarkan data pada periode semester 2 tahun ajaran 2014/2015
Untuk mengoperasikan aplikasi dapodik 3.02 yang fresh installer, dapat dilakukan sesuai prosedur berikut ini :
- Uninstall app versi 3.00/ 3.01
- Install app 3.02
- Generate ulang prefill di :
- Registrasi dan login di semeseter 2
- Input dan update data semester 2
- Informasi lebih lengkap baca manual 3.02 dan FAQ 3.02
Setelah melakukan instalasi dapodikdas versi 3.02, beberapa masalah mungkin timbul. Dua masalah berikut ini paling banyak ditemukan, karena sering dikeluhkan oleh OPS melalui media sosial, yaitu :
1. Beberapa Data Tidak Masuk
Jika setelah melakukan generate prefill dan registrasi pada Aplikasi Dapodik kemudian muncul pemberitahuan: "Maaf beberapa data tidak masuk" seperti gambar berikut ini :
Pada FAQ_3.02 jika mengalami hal seperti ini disarankan untuk melakukan generate ulang prefill kemudian registrasi. Akan tetapi jika langkah tersebut belum mampu mengatasi, maka admin pusat dapodikdas memberikan alternatif solusi sebagai berikut :
- Buka folder C:\Program Files\Dapodikdas\dataweb\synch\prefill. Pastikan ada folder "log" di dalam folder prefill. Jika tidak ada, silahkan buat sendiri folder "log" nya.
- Sambungkan komputer anda dengan internet.
- Lakukan registrasi kembali (online)
- Ketika muncul kembali pemberitahuan: "Maaf beberapa data tidak masuk", silahkan buka folder "log" yang tadi, maka ada sebuah file txt di dalam folder "log".
- File tersebut kirim ke alamat sekretariatdikdas@gmail.com dengan subject: "beberapa data tidak masuk"
- Langkah selanjutnya setelah ada jawaban email (ASAP) adalah melakukan generate prefill. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3. Jika masih gagal, ulangi langkah 4 (ambil file txt yang terbaru), kemudian lanjut ke langkah 5.
2. Prefill tidak di temukan
Jika anda mengalami masalah seperti gambar di atas ketika melakukan registrasi, maka langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah:
- Pastikan file prefill sudah diletakkan di folder C:\prefill_dapodik
- Cek apakah nama folder sdh benar prefill_dapodik, cek apakah huruf “l” sudah dobel
- Cek nama prefill, apakah ada angka 1,2,3 dst... jika iya, hapus tanda strip bawah dan angka (_1)
- Cek lagi kode registrasi, apakah sudah valid? Bedakan huruf dan angka antara I dan 1, O dan 0
SOLUSI UNTUK MASALAH BEBERAPA DATA TIDAK MASUK DAN PREFILL TIDAK DITEMUKAN PADA INSTALASI DAPODIKDAS VERSI 3.02
Untuk kebutuhan updating data DAPODIKDAS pada semester 2 tahiun ajaran 2014/2015, yang meliputi data (satuan pendidikan, peserta didik dan...
Kangen rasanya sudah hampir satu minggu tidak update informasi di sini. Maklumlah seperti yang dialami oleh rekan-rekan guru yang lain, bahwa di awal semester kita disibukkan oleh berbagai kesibukan penyusunan program kegiatan yang akan kita laksanakan satu semester ke depan.
Apalagi yang ikut bergelut sebagai koki di dapur kurikulum sekolah. Penyusunan SK Pembagian tugas mengajar dan penyusunan jadwal pelajaran merupakan kesibukan yang paling membutuhkan konsentrasi penuh. Makanya terkadang para koki kurikulum hampir tidak pernah merasakan nikmatnya liburan semester seperti guru-guru lainnya.
By the way.. saat ini saya mencoba berbagi khususnya untuk rekan-rekan guru IPA yang di sekolahnya termasuk katagori “back to 2006” contoh administrasi pembelajaran untuk kelas 8 semester 2 ini. Namanya saja contoh, oleh karena itu disarankan contoh ini jadikan sebagai referensi atau pembanding saja, sebab sebenarnya yang paling bisa menyusun program adalah bapak/ibu guru sendiri yang paham dengan kondisi sekolahnya masing-masing.
Langsung saja disedot pada link-link berikut, semoga bisa bermanfaat.
- Cover IPA Kelas 8 Semester 2
- Jadwal Tatap Muka IPA Kelas 8 Semester 2
- Kalender Pendidikan Semester 2
- Kalender Kegiatan IPA Kelas 8 Semester 2
- Analisis KKM IPA Kelas 8 Semester 2
- Pemetaan SK –KD IPA Kelas 8 Semester 2
- Analisis Program Semester IPA Kelas 8 Semester 2
- Program Semester IPA Kelas 8 Semester 2
- Silabus IPA Kelas 8 Semester 2
- RPP Berkarakter IPA Kelas 8 Semester 2
DOWNLOAD ADMINISTRASI PEMBELAJARAN IPA KELAS 8 SEMESTER 2 KURIKULUM 2006
Rekan-rekan guru terutama guru IPA SMP serta semua pengunjung al-maududy… bagaimana kabarnya ? Saya yakin saat ini sudah mulai action di de...
07 January 2015
Setelah menunggu sejak expirednya aplikasi dapodikdas versi 3.00 dan 3.01 pada tanggal 31 Desember 2014, akhirnya Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudyaann merilis aplikasi dapodikdas versi 3.02 pada dini hari Rabu (07/01/2015).
Versi baru yang diperuntukkan bagi data semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 ini hanya disediakan dalam bentuk full installer, tidak ada dalam bentuk patch, untuk mengupdate versi aplikasi menggunakan fresh installer. Oleh karena itu mau tidak mau harus dilakukan Install Ulang aplikasi.
Ada fitur baru yang bisa meringankan beban OPS di versi 3.02 ini yaitu dibukanya kembali penguncian nama dan tanggal lahir bagi PTK dan Peserta Didik sehingga jika ada kesalahan bisa langsung diedit diaplikasi. Seyogyanya fitur baru ini harus dipergunakan secara bijak sehingga tidak melakukan penggantian nama dengan PTK/PD lain. Begitu juga untuk penambahan siswa baru/pindahan bisa langsung dipindah ke tabel utama tanpa harus melakukan sinkronisasi.
Fitur lanjutkan periodik dapat digunakan dengan catatan data periodik di semester 1 = data periodik di semester 2 (tidak ada perubahan, seperti tinggi dan berat badan siswa, anggota rombel, kerusakan prasarana, dll).
Dalam melakukan proses instalasi, mungkin kita akan menemui beberapa kendala seperti :
- Peringatan kode regisstrasi tidak di temukan.
- Kasus 1
Silahkan cek kembali KODEREGISTRASI yang dientrykan lalu Cek pada folder prefill yang ada di C:/prefill_dapodik apakah prefill nya sudah diunduh dan disimpan pada folder tersebut/belum. Kalau belum maka segera unduh prefill nya pada alamat
http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/prefill_final/generate_prefill.php
pada bagian unduh Download Data Prefill, kemudian masukan kode registrasi setelah itu klik unduh ditulisan sini. Langkah selanjutnya simpan di folder C:/prefill_dapodik.- Kasus 2
Biasa terjadi penamaan dalam prefill mengandung angka (angka) akibat unduhan yang berulang kali, Maka solusinya adalah dengan cara mengedit penamaan file prefill dan hilangkan tanda (angka) - Peringatan sebagian data tidak masuk (lihat gambar berikut). Jika mengalami masalah ini, silahkan lakukan generate ulang prefill dan lakukan registrasi ulang. Jika langkah ini belum berhasil, disarankan untuk menghubungi Dinas Pendidikan Kab/Kota.
Alangkah bijaksananya apabila sebelum melakukan pemasangan (instalasi) aplikasi ini terlebih dahulu membaca petunjuk (manualnya).- Download Petunjuk manualnya DI SINI
Aplikasi Dapodikdas Versi 3.02 dirilis, Nama dan Tanggal Lahir PTK/PD dibuka
Setelah menunggu sejak expirednya aplikasi dapodikdas versi 3.00 dan 3.01 pada tanggal 31 Desember 2014, akhirnya Direktorat Jendral Pendi...
06 January 2015
Selamat malam rekan-rekan guru guru se nusantara.. jam seginian masih ada yang masih terjaga ndak. Siapa tahu ada yang seperti saya, seorang guru yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendataan (dapodik) alias OPS.
Bagi seorang OPS, jam seginian masih terjaga memang bukan sesuatu yang luar biasa. Apalagi kabarnya hari ini akan dirilis aplikasi dapodikdas versi 3.02. Tentunya saat ini semua sedang menunggu saat-saat pertama lahirnya aplikasi tersebut.
Padahal bisa saja sebenarnya besok atau lusa kita download aplikasi tersebut, akan tetapi menjadi orang pertama yang tahu informasi, mendownload dan mencoba pasang, memang mempunyai rasa kepuasan tersendiri. Oleh karena itu tidak heran jika dibela-belain nunggu dengan sabar bahkan bisa sampai begadang semalaman.
Sambilan nunggu, agar tidak membosankan kali ini saya mencoba berbagi untuk rekan-rekan guru yang mengajar mata pelajaran IPS di kelas VII. Masih untuk rekan-rekan guru yang sekolahnya kembali menerapkan kurikulum 2006.
Kalau dirasakan bermanfaat, silahkan disedot lansung pada link-link berikut ini, tetapi jangan lupa disesuaikan dengan kondisi di sekolah bapak/ibu guru ya …
- Cover IPS Kelas 7 Semester 2
- Jadwal Tatap Muka IPS Kelas 7 Semester 2
- Kalender Pendidikan Semester 2
- Kalender Kegiatan IPS Kelas 7 Semester 2
- Analisis KKM IPS Kelas 7 Semester 2
- Pemetaan SK –KD IPS Kelas 7 Semester 2
- Analisis Program Semester IPS Kelas 7 Semester 2
- Program Semester IPS Kelas 7 Semester 2
- Silabus IPS Kelas 7 Semester 2
- RPP Berkarakter IPS Kelas 7 Semester 2
DOWNLOAD ADMINISTRASI PEMBELAJARAN IPS KELAS VII SEMESTER 2 KURIKULUM 2006
Selamat malam rekan-rekan guru guru se nusantara.. jam seginian masih ada yang masih terjaga ndak. Siapa tahu ada yang seperti saya, seora...
01 January 2015
 |
| Rita Apriani, S.Pd. |
Kamis sore (01/01/2015) – Bunyi terompet tahun baru masih terdengar menggema di sana-sini, Masih terbayang gemerlap pesta kembang api menghiasi langit malam tahun baru,hampir di seluruh belahan muka bumi ini yang bisa kita saksikan melalui berbagai media.
Tahun baru, semangat baru, harapan baru dan tentunya juga kerjaan baru menanti. Bagi rekan-rekan guru yang baru saja disibukkan oleh penyusunan PAK Tahunan, tentunya harus mulai mempersiapkan diri untuk segera tampil di depan kelas, menyampaikan materi kepada para siswanya beberapa hari lagi.
Salah satu tugas yang harus diselesaikan sebelum tampil adalah membuat perencanaan, agar proses pembelajaran teratur, sistematis dan bisa dipertanggung jawabkan. Merencanakan pembelajaran yang diimplementasikan dengan membuat administrasi pengajaran memang merupakan tugas rutin kita, yang kadangkala membuat jenuh. Tetapi harus kita lakukan.
Berbicara tahun baru, ternyata tidak semuanya mesti baru. Ketika sebagian sekolah mempergunakan kurikulum baru (K-13), sebagian besar lainnya harus baik lagi ke kurikulum lama (K-2006). Tetapi sebagai guru, tidak usah kita terlalu pusing memikirkan itu, yang penting mari kita laksanakan tugas kia dengan sebaik-baiknya.
Untuk rekan-rekan yang sekolahnya termasuk katagori “Balik Ke K-2006”, kali ini ada rekan kita dari SMP Negeri 3 Masbagik Kab. Lombok Timur – NTB, berbaik hati berbagi contoh perangkat administrasi pembelajaran Kurikulum 2006 mata pelajaran Matematika kelas VII SMP semester 2.
Terima kasih untuk ibu Rita Apriani, S.Pd. atas kado tahun barunya, dan kami yakin pasti sangat bermanfaat bagi rekan-rekan guru MAtematika kelas VII di seluruh Indonesia.
By the way… kalau dirasakan bermanfaat silahkan saja disedot pada link-link berikut ini.
- Cover Matematika Kelas 7 Semester 2
- Jadwal Tatap Muka Matematika Kelas 7 Semester 2
- Kalender Pendidikan Semester 2
- Kalender Kegiatan Matematika Kelas 7 Semester 2
- Analisis KKM Matematika Kelas 7 Semester 2
- Pemetaan SK –KD Matematika Kelas 7 Semester 2
- Analisis Program Semester Matematika Kelas 7 Semester 2
- Program Semester Matematika Kelas 7 Semester 2
- Silabus Matematika Kelas 7 Semester 2
- RPP Berkarakter Matematika Kelas 7 Semester 2
Sebagian besar file-file tersebut diseting dengan ukuran kertas A4, ada beberapa yang disetting berukuran Legal. Untuk file yang berukuran Legal, waktu dicetak, bisa menggunakan fasilitas Print Scale.
Tentunya ini hanya sekedar contoh untuk bahan referensi saja, sebab pada hakekatnya administrasi pembelajaran yang terbaik adalah yang disusun oleh guru itu sendiri, karena guru itu sendiri yang paling paham akan kondisi di kelasnya.
DOWNLOAD ADMINISTRASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS VII SEMESTER 2 KURIKULUM 2006
Rita Apriani, S.Pd. Kamis sore (01/01/2015) – Bunyi terompet tahun baru masih terdengar menggema di sana-sini, Masih terbayang gemerla...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
