Home / All posts

10 August 2014

Tugas tambahan yang memiliki ekuivalensi jam mengajar di sekolah menurut dapodik adalah Kepala Sekolah (18 jam), Wakil Kepala Sekolah (12 jam), Kepala Laboratorium (12 jam) dan Kepala Perpustakaan (12 Jam). Kalau sebelumnya pernah kami posting tentang Kualifikasi dan Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Laboratorium, maka kali ini kami sampaikan Kualifikasi dan Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Perpustakaan, dengan maksud agar dalam pemberian tugas tambahan tidak hanya sekedar untuk kepentingan penerbiatan SK Tunjangan, tetapi juga harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

A. KUALIFIKASI

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Kepala seorang kepala perpustakaan bisa merupakan seorang pendidik (guru), dapat juga seorang tenaga kependidikan.

Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Pendidik Kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi syarat:

a.	Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana (S1);
b.	Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;
c.	Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun

Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan harus memenuhi salah satu syarat berikut:

a.	Berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau
b.	Berkualifikasi diploma dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah

2. KOMPETENSI

Disamping memiliki kualifikasi seperti disebutkan di atas seorang kepala Perpustakaan juga harus memiliki 6 Dimensi Kompetensi yaitu (1) Kompetensi Manajerial, (2) Kompetensi Pengelolaan Informasi, (3) Kompetensi Kependidikan (4) Kompetensi Kepribadian (5) Kompetensi Sosial dan (6) Kompetensi Pengembangan Profesi, dengan masing-masing kompetensi dan subkompetensi sebagai berikut :

NO	DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	SUB-KOMPETENSI
1	Kompetensi Manajerial	Memimpin tenaga perpustakaan sekolah/madrasah	Mengarahkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara efektif dan efisien
			Menggerakkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara efektif dan efisien
			Membina tenaga perpustakaan untuk pengembangan pribadi dan karir
			Menjadi teladan dalam melaksanakan tugas
		Merencanakan program perpustakaan sekolah/madrasah	Merencanakan program pengembangan
			Merencanakan pengembangan sumber daya perpustakaan
			Merencanakan anggaran
		Melaksanakan program perpustakaan sekolah/madrasah	Melaksanakan program pengembangan
			Melaksanakan pengembangan sumber daya perpustakaan
			Memanfaatkan anggaran sesuai dengan program
			Mengupayakan bantuan finansial dari berbagai sumber
		Memantau pelaksanaan program perpustakaan sekolah/madrasah	Memantau pelaksanaan program pengembangan
			Memantau pengembangan sumberdaya perpustakaan
			Memantau penggunaan anggaran
		Mengevaluasi program perpustakaan sekolah/madrasah	Mengevaluasi program pengembangan
			Mengevaluasi pengembangan sumber daya perpustakaan
			Mengevaluasi pemanfaatan anggaran
2	Kompetensi Pengelolaan Informasi	Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah	Memiliki pengetahuan mengenai penerbitan
			Memiliki pengetahuan tentang karya sastra Indonesia dan dunia
			Memiliki pengetahuan tentang sumber biografi tokoh nasional dan dunia
			Menggunakan berbagai alat bantu seleksi untuk pemilihan materi perpustakaan
			Mengkoordinasi pemilihan materi perpustakaan bekerja sama dengan tenaga pendidik bidang studi
			Membuat kriteria tentang buku hadiah dan lembaga donor
			Mengevaluasi dan menyeleksi sumber daya informasi
			Bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengembangan koleksi
			Melakukan pemesanan, penerimaan, dan pencatatan
			Mendayagunakan teknologi tepat guna untuk keperluan perawatan bahan perpustakaan
		Mengorganisasi informasi	Membuat deskripsi bibliografis (pengatalogan) sesuai dengan standar nasional
			Menentukan deskripsi subjek dan menggunakan Dewey Decimal Classification edisi ringkas
			Menggunakan daftar tajuk subjek dalam bahasa Indonesia
			Menjajarkan kartu katalog
			Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengorganisasian dan penelusuran informasi
		Memberikan jasa dan sumber informasi	Merancang dan memberikan jasa informasi, termasuk referensi
			Menyelenggarakan jasa sirkulasi
			Memiliki pengetahuan mengenai sumber referensi
			Memberikan bimbingan penggunaan perpustakaan bagi komunitas sekolah/madrasah
		Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan
			Membimbing komunitas sekolah/madrasah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
3	Kompetensi Kependidikan	Memiliki wawasan kependidikan	Memahami tujuan dan fungsi sekolah/madrasah dalam konteks pendidikan nasional
			Memahami kebijakan pengembangan kurikulum yang berlaku
			Memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar
			Memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri
		Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi	Menganalisis kebutuhan informasi komunitas sekolah/madrasah
			Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses pembelajaran
			Membantu komunitas sekolah/madrasah menggunakan sumber informasi secara efektif
		Mempromosikan perpustakaan	Mengorganisasi promosi perpustakaan
			Menginformasikan kepada komunitas sekolah/ madrasah tentang materi perpustakaan yang baru
			Membimbing komunitas sekolah/madrasah untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan
		Memberikan bimbingan literasi informasi	Mengidentifikasi kemampuan dasar literasi informasi pengguna
			Menyusun panduan dan materi bimbingan literasi informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna
			Membimbing pengguna mencapai literasi informasi
			Mengevaluasi pencapaian bimbingan literasi informasi
			Memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas sekolah/madrasah
			Menciptakan kiat pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah
4	Kompetensi Kepribadian	Memiliki integritas yang tinggi	Disiplin, bersih, dan rapi
			Jujur dan adil
			Sopan, santun, sabar, dan ramah
		Memiliki etos kerja yang tinggi	Mengikuti prosedur kerja
			Mengupayakan hasil kerja yang bermutu
			Bertindak secara tepat
			Fokus pada tugas yang diberikan
			Meningkatkan kinerja
			Melakukan evaluasi diri
5	Kompetensi Sosial	Membangun Hubungan sosial	Berinteraksi dengan komunitas sekolah/madrasah
			Bekerja sama dengan komunitas sekolah/madrasah
		Membangun Komunikasi	Memberikan jasa untuk komunitas sekolah/madrasah
			Mengintensifkan komunikasi internal dan eksternal
6	Kompetensi Pengembangan Profesi	Mengembangkan ilmu	Membuat karya tulis, di bidang ilmu perpustakaan dan informasi
			Meresensi dan meresume buku
			Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi
			Membuat indeks
			Membuat bibliografi
			Membuat abstrak
		Menghayati etika profesi	Menerapkan kode etik profesi
			Menghormati hak atas kekayaan intelektual
			Menghormati privasi pengguna
		Menunjukkan kebiasaan membaca	Menyediakan waktu untuk membaca setiap hari
			Gemar membaca

Kahar Muzakkir Sunday, August 10, 2014 CB Blogger Indonesia

KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI KEPALA PERPUSTAKAAN

Sunday, August 10, 2014

Tugas tambahan yang memiliki ekuivalensi jam mengajar di sekolah menurut dapodik adalah Kepala Sekolah (18 jam), Wakil Kepala Sekolah (12...

09 August 2014

PROSEDUR MENGHAPUS DATA PESERTA DIDIK PADA APLIKASI DAPODIKDAS 2014

Saturday, August 09, 2014

Dapodikdas

AL-MAUDUDY.COM (09/08/2014) - Terkadang dalam proses pengentryan data Peserta Didik di dapodik kita melakukan kesalahan sehingga kita haru...

31 July 2014

Salah satu poin yang dinilai pada seleksi akademik rekrutmen calon kepala sekolah adalah penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penguasaan awal kompetensi dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) semenjak guru melamar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Hasil AKPK diolah dan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah). AKPK bersifat individual dan merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Pengisian AKPK dengan tepat, rasional dan sesuai sangat menentukan seorang bisa lulus dalam seleksi akademik rekrutmen calon kepala sekolah.

AKPK ini dirancang untuk membantu calon kepala sekolah/madrasah untuk mengidentifikasi sejauh mana ia telah mencapai kompetensi tersebut sesuai dengan peran kepemimpinannya sebagai calon kepala sekolah.

AKPK dibagi ke dalam tiga kolom, yaitu :

Kolom CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN berisi penerapan yang diharapkan dipenuhi oleh seorang calon kepala sekolah/madrasah yang berkompetensi. Seorang calon kepala sekolah/madrasah mungkin sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang digambarkan pada contoh tersebut, yang berkaitan dengan kegiatan kepemimpinan dan manajemen baik sebagai seorang guru, pemimpin dan juga calon kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah dimana ia bertugas.
Kolom TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI merupakan refleksi atas pengetahuan dan praktik-praktik yang telah dikuasai dan dilakukannya. Calon kepala sekolah perlu menilai diri sendiri terhadap penguasaan dan praktik-praktik yang telah dikuasai dan dilakukannya dengan memberi respon berdasarkan 4 pilihan jawaban A B C atau D yang tersedia. Calon kepala sekolah harus memberi nilai yang paling sesuai (JUJUR) dengan gambaran tingkat kompetensi yang telah dimiliki.
Kolom BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH diisi oleh calon kepala sekolah dengan satu atau lebih contoh praktik yang dilakukannya untuk mendukung nilai yang telah diberikan pada kolom Tingkat Penilaian Kompetensi. Bukti praktik yang dilakukan calon kepala sekolah adalah sebuah pernyataan atau ungkapan atau frase dalam satu atau lebih kalimat yang menjelaskan kondisi nyata dari penerapan sebuah kompetensi /sub kompetensi yang dilakukan oleh calon kepala sekolah, sebagai refleksi diri atas apa yang senyatanya terjadi pada diri calon kepala sekolah pada saat ini ketika menerapkan sebuah kompetensi dasar/sub kompetensi. Mengandung beberapa aspek yaitu 1) kata operasional (misal, menerima saran/masukan); 2) pengisi AKPK disilahkan untuk menentukan sendiri konteksnya (penerapan bagian-bagian kompetensi yang akan dituliskan sebagai bukti praktik-praktik kegiatan di sekolah).

Berikut ini adalah instrumen ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN (AKPK) BAGI CALON KEPALA SEKOLAH.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama	:	………………………………………………..
Instansi	:	………………………………………………..
NUPTK	:	………………………………………………..

DIMENSI KEPRIBADIAN

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Perkataan baik saya selaras dengan tindakan yang saya lakukan.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
2.	Cara saya dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku diteladani oleh warga sekolah dan masyarakat.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
3.	Saya melaksanakan tugas-tugas saya dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
4.	Saya mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah-masalah terkait pekerjaan saya dengan baik.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
5.	Saya aktif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah, melalui berbagai kegiatan pengembangan diri.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
6.	Saya berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman-teman sejawat berkaitan dengan tugas saya sehari-hari.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
7.	Saya memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan mengerakkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak

DIMENSI MANAJERIAL

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Saya memahami penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup Paham D. Sangat paham
2.	Saya memahami cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi, dan tupoksi guru.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
3.	Saya memahami cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi, kualifikasi dan tupoksi tenaga kependidikan di sekolah (tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan guru konselor).	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
4.	Saya memahami cara mengidentifikasi masalah yang terkait dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan mengenai sarana dan prasarana sekolah/Madrasah	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
5.	Saya memahami penyusunan rencana pemanfaatan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
6.	Saya memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan perencanaan dan penerimaan peserta didik baru	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
7	Saya memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta didik.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
8.	Saya memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengelolaan peserta didik dengan baik.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
9.	Saya terlibat aktif dalam penyusunan dan analisa dokumen I KTSP.	A. Tidak aktif B. Kurang aktif C. Cukup aktif D. Sangat aktif
10.	Saya mampu menganalisis silabus dan RPP dengan baik.	A. Tidak mampu B. Kurang mampu C. Cukup mampu D. Sangat mampu
11.	Saya memahami cara mengidentifikasi sumber-sumber, alokasi, dan mekanisme pertanggung-jawaban keuangan sekolah/ madrasah.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
12.	Saya memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan ketatausahaan sekolah/madrasah.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
13.	Saya menggunakan media teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik di kelas.	A. Tidak pernah B. Kadang-kadang C. Sering D. Selalu
14.	Saya memahami monitoring, evaluasi dan pelaporan program sekolah/madrasah sesuai dengan standar.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham

DIMENSI KEWIRAUSAHAAN

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Saya memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
2.	Saya memiliki pengalaman dalam meningkatkan keingintahuan warga sekolah dalam pengetahuan dan ketrampilan melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
3.	Saya mampu membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan dan tepat, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.	A. Tidak mampu B. Kurang mampu C. Cukup mampu D. Sangat mampu
4.	Saya memiliki rasa optimis, pantang menyerah, dan berpikir alternatif terbaik untuk mencapai keberhasilan di sekolah.	A. Tidak pernah B. Kadang-kadang C. Sering D. Selalu
5.	Saya memiliki pengalaman dalam menyusun rencana pengelolaan kegiatan produksi dan jasa di sekolah dengan baik.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak

DIMENSI SUPERVISI

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Saya memahami perencanaan program supervisi akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru yang akan disupervisi.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
2.	Saya memahami teknik-teknik dalam melakukan supervisi akademik.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
3.	Saya memiliki pengalaman dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru dengan teknik yang tepat.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
4.	Saya memiliki pengalaman dalam mengkaji masalah yang terkait dengan supervisi akademik.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
5.	Saya memahami cara memberikan umpan balik hasil supervisi kepada para guru secara konstruktif.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
6.	Saya memahami penyusunan program tindak lanjut supervisi di sekolah dengan baik.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham

DIMENSI SOSIAL

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Saya memahami penyusunan program kerja sama dengan pihak lain, baik perseorangan maupun institusi dengan baik, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
2.	Saya memiliki pengalaman dalam melakukan kerja sama dengan perseorangan dan institusi lain, baik institusi pemerintah atau swasta, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah dimana saya bertugas	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
3.	Saya memahami cara melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program dan kegiatan kerjasama dengan perseorangan dan institusi pemerintah atau swasta.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
4.	Saya terlibat aktif menjadi pengurus organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal saya.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Kadang-kadang D. Sering
5.	Saya memiliki pengalaman dalam menggalang bantuan dari semua warga sekolah tempat saya bertugas untuk meringankan penderitaan warga masyarakat yang sedang tertimpa bencana/ musibah atau mengalami kesulitan ekonomi.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak

Kahar Muzakkir Thursday, July 31, 2014 CB Blogger Indonesia

ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN (AKPK) BAGI CALON KEPALA SEKOLAH.

Thursday, July 31, 2014

Manejemen Sekolah Padamu Negeri

Salah satu poin yang dinilai pada seleksi akademik rekrutmen calon kepala sekolah adalah penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/...

Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi :

pengusulan calon oleh kepala sekolah dan/atau pengawas,
seleksi administratif, dan
seleksi akademik. Seleksi administratif dan akademik diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota atau instansi lain terkait yang berwenang.

Pengusulan guru sebagai calon kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: pengumuman, identifikasi guru potensial, penyiapan berkas usulan, dan pengajuan usulan calon kepala sekolah. Guru yang potensial dapat diusulkan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota oleh kepala sekolah/madrasah atau bersama-sama dengan pengawas sekolah/madrasah.

Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Permendiknas No.28 Tahun 2010 Pasal2, Ayat (2).
Sedangkan seleksi akademik dilakukan melalui Penilaian Potensi Kepemimpinan, penyusunan Makalah Kepemimpinan, serta penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penilaian Potensi Kepemimpinan adalah suatu proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, kekuatan atau daya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon kepala sekolah/madrasah yang memungkinkan untuk dikembangkan.

Penyusunan makalah kepemimpinan dimaksudkan untuk menilai pemahaman/wawasan guru tentang kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Selain itu juga untuk memilih dan memilah calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki kerangka berpikir yang konseptual dan akademik untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Seleksi akademik ini dilakukan oleh asesor nasional untuk PPCKS/M.

Penguasaan awal kompetensi dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) semenjak guru melamar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Hasil AKPK diolah dan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah). AKPK bersifat individual dan merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

Kahar Muzakkir Thursday, July 31, 2014 CB Blogger Indonesia

PROSEDUR REKRUTMEN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Thursday, July 31, 2014

Manejemen Sekolah Padamu Negeri

Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madr...

Diklat Calon Kepala Sekolah Lombok Timur 2013

Diklat Calon Kepala Sekolah Lombok Timur - NTB tahun 2013

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginformasikan bahwa BPDSMPK bekerjasama dengan Pemerintah Australia menyelenggarakan program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan/Professional Development for Education Personnel (ProDEP) untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Salah satu kegiatan dalam ProDEP adalah Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS). Program ini bertujuan untuk mempersiapkan guru agar dapat bertugas sebagai kepala sekolah di masa mendatang

Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah adalah proses penyediaan calon kepala sekolah/madrasah yang meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah didasarkanpada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan kemudian dilakukan rekrutmen dengan memberikan kesempatan bagi guru terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah diselenggarakan oleh pemerintah daerah antara lain melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (komisi yang membidangi pendidikan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan.

Pemerintah daerah dengan segala kewenangannya dapat menyelenggarakan program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah mulai tahap rekrutmen, seleksi administratif, seleksi akademik, dan pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah, sepanjang memiliki lembaga diklat calon kepala sekolah yang terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bagi pemerintah daerah yang belum memiliki lembaga diklat calon kepala sekolah terakreditasi maka pemerintah daerah, baik langsung maupun dengan fasilitasi pemerintah dapat bekerjasama dengan LPPKS, LPMP atau lembaga lain yang setara.

Amanah pemerintah melalui Permendiknas No.6 Tahun 2009 menggariskan agar LPPKS melaksanakan penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah. Konsekuensi logis dari amanah ini antara lain mendudukkan LPPKS sebagai LeadingSector penyelenggaraan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (PPCKS/M), artinya setiap pihak yang akan melaksanakan PPCKS/M wajib berkoordinasi dengan LPPKS. Dengan kata lain, sebelum melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah, dinas pendidikan atau melaluilembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan harus menyampaikan kepada LPPKS bahwa dinas pendidikan akan menyelenggarakan program penyiapan calon kepala sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu pelaksanaan PPCKS/M.

Sebagai Leading Sector LPPKS wajibmelakukan supervisi pada saat dinas pendidikan atau melalui lembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan melaksanakan seleksi akademik dan Diklat Calon Kepala Sekolah (In 1, OJL, In 2) dengan biaya dari dinas pendidikan atau Pemerintah. Dinas pendidikan atau melaluilembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan wajib menyampaikan dokumen hasil seleksi administratif, dokumen hasil seleksi akademik, dan dokumen hasil Diklat Calon Kepala Sekolah kepadaLPPKS. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar oleh LPPKS dalam memproses Nomor Unik Kepala Sekolah, NUKS, dan sertifikat kepala sekolah.Calon Kepala Sekolah yang sudah memiliki NUKS merupakan aset pemerintah daerah yang dapat diangkat kapan saja sesuai formasi yang ada setelah lulus penilaian akseptabilitas.

Kahar Muzakkir Thursday, July 31, 2014 CB Blogger Indonesia

MENGENAL PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH (PPCKS)

Thursday, July 31, 2014

Manejemen Sekolah Padamu Negeri

Diklat Calon Kepala Sekolah Lombok Timur - NTB tahun 2013 Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa Badan Pengembangan Sumber ...

23 July 2014

Melalui suratnya Nomor : 14068/J/LL/2014 tanggal 16 Juni 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginformasikan bahwa BPDSMPK bekerjasama dengan Pemerintah Australia menyelenggarakan program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan/Professional Development for Education Personnel (ProDEP) untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

Salah satu kegiatan dalam ProDEP adalah Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS). Program ini bertujuan untuk mempersiapkan guru agar dapat bertugas sebagai kepala sekolah di masa mendatang

Oleh karena itu bagi guru-guru yang memenuhi syarat dan berminat mengikuti program PPCKS dapat melakukan pematukhiran data individu dengan jalan login individu pada alamat situs http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu sebelum tanggal 31 Juli 2014

Adapun persyaratan administratif calon kepala sekolah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, terdiri dari:

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah; atau setinggi tingginya 54 tahun pada saat mengajukan lamaran.
sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
memiliki sertifikat pendidik;
pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanakkanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat menghubungi helpdesk Padamu Negeri melalui surel nuptk@kemdikbud.go.id atau menghubungi no telpon 021-57974168

Unduh surat resminya : http://cari.padamu.siap.web.id/statik/pdf/surat_edaran_prodep_ppcks.pdf

Kahar Muzakkir Wednesday, July 23, 2014 CB Blogger Indonesia

BPSDMPK KEMDIKBUD bekerja sama dengan PRODEP AUSAID menyelenggarakan Program Pendidikan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)

Wednesday, July 23, 2014

Padamu Negeri

Melalui suratnya Nomor : 14068/J/LL/2014 tanggal 16 Juni 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjami...

22 July 2014

APLIKASI DAPODIKDAS G3 EXPIRED 6 BULAN SEKALI

Tuesday, July 22, 2014

Dapodikdas

Aplikasi dapodikdas generasi ketiga sebentar lagi akan dirilis beberapa saat lagi. Aplikasi yang akan bernama dapodikdas 2014 ini tidak terl...

19 July 2014

Pengajuan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Siswa pada menu Edit Data

AL-MAUDUDY.COM (19/07/2014) - Prooses verval pd tidak selamanya berjalan mulus, dikarenakan ketidakvalidan dalam pproses awal pengentrian data pada aplikasi dapodikdas, sehingga muncul berbagai permasalahan di mana data siswa tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada seperti Ijazah, akte kelahiran dan sebaiknya. Akan tetapi dalam aplikasi verval pd terbaru kini dilengkapai dengan fasilitas/menu Edit Data.

Menu Edit Data dapat dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap NISN atau perubahan Nama dan Tanggal Lahir peserta didik. Adpun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

Untuk permohonan Perubahan NISN :

Pilih menu Edit Data (Permohonan Perubahan) kemudian tekan tombol Perubahan NISN
Pilih siswa yang akan diubah NISN nya

Sedangkan untuk permohonan perubahan nama dan tanggal lahir :

Pilih menu permohonan perubahan tekan tombol Perubahan Nama dan Tanggal lahir
Pilih siswa yang akan diubah Nama dan Tanggal lahir nya
Masukkan nama dan Tanggal lahir siswa yang diinginkan
Tekan tombol lampirkan dokumen pendukung (Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah terakhir)
Tunggu konfirmasi persetujuan permohonan perubahan maksimal 2 x 24 jam
Tekan status Permohonan Perubahan untuk mengetahui informasi persetujuan dari PDSP
PermohonanPerubahan Nama dan Tanggal Lahir siswa tersebut tetap menggunakan Nama dan Tanggal Lahir yang ada

Untuk mengajukan permohonan Perubahan NISN maupun perubahan Nama atau Tanggal Lahir siswa dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung. Menurut Bp. Taufik Lone, salah seorang admin PDSP sebelum upload lampiran edit data yang harus diperhatikan adalah :

Field tidak boleh kosong
Format File lampiran, JPG, PNG
File tidak melebihi 800Kb

Sedangkan File yang disyaratkan sebagai lampiran diantaranya :

Akta kelahiran
Surat Kenal Lahir
Kartu Keluarga
Ijazah (untuk PD SMP/SMA/SMK)
SKHUN
Atau berkas lain yang Syah menurut Hukum yang berlaku

Catatan :

Apabila File berupa copy dari berkas tersebut diatas, berkas harus di legalisir oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi stempel basah,
File lampiran yang di upload, akan segera di Approve/permohonan pengajuan disahkan oleh Admin VervalPD PDSP, apabila file tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,
Pengajuan akan di reject/permohonan pengajuan ditolak dan pada menu status akan ada komentar/alasan pembatalan dari Admin verval PDSP

Kahar Muzakkir Saturday, July 19, 2014 CB Blogger Indonesia

KETENTUAN PERMOHONAN PERUBAHAN NISN, NAMA DAN TANGGAL LAHIR PADA APLIKASI VERVAL PD

Saturday, July 19, 2014

Dapodikdas NISN Peserta Didik Baru

AL-MAUDUDY.COM (19/07/2014) - Prooses verval pd tidak selamanya berjalan mulus, dikarenakan ketidakvalidan dalam pproses awal pengent...

Salah-satu-peran-guru-TIK-adalah-memfasilitasi-sesama-guru-dalam-menggunakan-TIK

Pada struktur kurikulum 2013 mata pelajaran TIK atau KKPI tidak tercantum sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan pada jenjang Dikdas maupun Dikmen. Hal ini tidak urung menyebabkan kegalauan pada guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, terutama yang sudah bersertifikasi di bidang tersebut.

Menjawab kegalauan tersebut, rupanya pemerintah tidak ingin merugikan guru TIK atau KKPI, sehingga pemerintah kemudian mengatur kebijakan dengan menerbitkan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang “Peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013”

Pada Permendikbud No. 68 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa Peran guru mirip dengan peran guru BP/BK di sekolah yaitu sebagai pembimbing pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam:

membimbing peserta didik untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
memfasilitasi sesama guru dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran pada jenjang Dikdas dan DIkmen
memfasilitasi teaga kependidikan dalam mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK

Di dalam melakukan pembimbingan, beban kerja seorang guru TIK/KKPI paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Pembimbingan tersebut dapat dilaksanakan baik secara klasikal atau kelompok belajar maupun secara individual.

Jika guru TIK telah melaksanakan beban dan kewajiban kerja seperti yang disebutkan di atas, maka dia berhak untuk menerima Tunjangan Profesi Pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Disebutkan juga dalam permendikbud ini seorang guru TIK wajib memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV dalam bidang teknologi informasi dan memiliki sertifikat pendidik dalam bidang TIK atau KKPI. Apabila guru yang mengajar TIK atau KKPI sebelum Kurikulum 2013 tidak memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV dalam bidang teknologi informasi tetapi memiliki sertifikat pendidik TIK atau KKPI yang diperoleh sebelum tahun 2015 dapat tetap mengajar TIK atau KKPI sampai dengan 31 Desember 2016. Setelah itu wajib mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Oleh karena itu guru tersebut akan disertifikasi ulang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya paling lambat 31 Desember 2016.

Selengkapnya dapat dibaca pada PERMENDIKBUD NOMOR 68 TAHUN 2014

Kahar Muzakkir Saturday, July 19, 2014 CB Blogger Indonesia

Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang Peran guru TIK dan KKPI Dalam Implementasi Kurikulum 2013

Saturday, July 19, 2014

Kurikulum 2013

Pada struktur kurikulum 2013 mata pelajaran TIK atau KKPI tidak tercantum sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan pada jenjang Dikdas...

16 July 2014

SOLUSI UNTUK NISN YANG TIDAK SAMA PADA IJAZAH JENJANG SEBELUMNYA DENGAN HASIL VERVAL PD

Wednesday, July 16, 2014

Dapodikdas NISN

Salah satu tujuan diadakannya verifikasi dan Validasi Peserta Didik ( VerVal PD ) adalah untuk memastikan satu orang siswa memiliki ...

15 July 2014

Tampilan Aplikasi Dapodikdas 2014 (G3)

Menjelang dirilisnya aplikasi dapodikdas generasi ketiga (G3) atau versi 3.00 yang rencananya akan dirilis pada tanggal 1 Agustus 2014, ada baiknya kita perhatikan hal-hal berikut :

Cek, lengkapi, perbaiki Dapodik juga lakukan sinkron dengan v2.0.8 kemudian pastikan diprogress pengiriman(login koreg) datanya sama dengan aplikasi, maksimal tanggal 25 Juli 2014;
Selesaikan verval NISN sampai dengan Konfirmasi Data;
BOS Triwulan 3 datanya diambil dari Dapodik semester genap 2013/2014(ingat yang hanya main BSD);

Dapodikdas G3 :

Informasi seputar Dapodikdas Generasi ketiga (G3) seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Rokhmat (Staf Kemdikbud-Dapodikdas) dan Narasumber lain pada acara Silaturrahmi dan Pra Launching Dapodikdas 2014 di Villa Bukit Mas Cipanas – Cianjur pada tanggal 12-13 Juli 2014 adalah :

Rencana launching resmi tanggal 1 Agustus 2014;
Di Beranda akan ditampilkan link Info Pendataan dan link Generate Prefill;

Untuk link info pendataan : http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/

Untuk link Generate Prefill : http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/prefill_final/generate_prefill.php
Database yang dipakai(prefill baru) adalah hasil sinkronisasi terakhir;
Untuk data awal 2014/2015, OPS tidak perlu Generate Prefill, karena di generate secara massal oleh Team DAPODIKDAS, OPS tinggal unduh Prefiil;
Koreg masih sama/tetap;
Identitas Sekolah akan dilock(Nama, NSS, NPSN, Jenjang, Status Sekolah, Status Kepemilikan, Nomor SK + Tgl SK Izin Operasional, Kab/Kota);
Akses Internet ada 2, misal di sekolah speedy, di rumah telkomsel;
Siapkan SK Akreditasi(kalau belum terakreditasi tidak perlu input);
Siapkan SK Inklusi(dari Propinsi);
Siapkan NIS(Nomor Induk Sekolah) semua siswa;
Siapkan data PD Kelas 1 atau Kelas 7(form resmi nanti bisa diunduh di info pendataan);
Tambah PD dan PTK mekanismenya masih sama dengan sebelumnya;
Penugasan PTK otomatis terisi(INDUK=SK pertama di sekolah tersebut, BUKAN INDUK=SK pembagian tugas mengajar yang dibuat tiap semester/tahun);
Ada menu lanjutkan data periodik;
Ada menu lanjutkan kelas;
Jenis rombel nanti akan muncul pilihan (reguler, terbuka, dll);
Masalah sinkronisasi Insya Alloh tidak ada pembatasan sinkronisasi, karena servernya sudah diperbaiki dan kapasitasnya naik.

Kahar Muzakkir Tuesday, July 15, 2014 CB Blogger Indonesia

INFORMASI PENTING MENJELANG DIRILISNYA APLIKASI DAPODIKDAS G3

Tuesday, July 15, 2014

Dapodikdas

Tampilan Aplikasi Dapodikdas 2014 (G3) Menjelang dirilisnya aplikasi dapodikdas generasi ketiga (G3) atau versi 3.00 yang rencananya...

13 July 2014

CARA PRAKTIS MENYIMPAN NISN HASIL VERVAL DI APLIKASI DAPODIKDAS (BUKAN DENGAN KETIK MANUAL)

Sunday, July 13, 2014

Dapodikdas NISN Peserta Didik Baru

Untuk mengeluarkan NISN dari hasil verval pd , sebelumnya tidak terdapat fasilitas yang tersedia baik pada aplikasi verval pd maupun pada ...

10 July 2014

Terkait dengan pelaksanaan penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2013/2014 dan persiapan penjaringan data tahun pelajaran 2014/2015 Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui suratnya Nomor : 304.5/c/LK/2014 tanggal 10 Juli 2014 menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut :

Periode pengiriman data Pokok Pendidikan Dasar semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2014
Penjaringan data untuk semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 akan dimulai 1 Agustus 2014 dengan menggunakan aplikasi versi 3.00
Dinas Pendidikan Kab/Kota melengkapi isian referensi data wilayah Desa untuk pemetaan daerah terpencil di laman http://referensi.data.kemdikbud.go.id/wilayah.php
Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab data di masing-masing sekolahnya menunjuk operator sekolah secara definitif dengan surat tugas/surat keputusan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan melalui dana BOS sesuai dengan juknis BOS 2014
Pendirian sekolah baru, penutupan sekolah, perubahan nomenklatur, penggabungan sekolah dan pemekaran wilayah, segera dilaporkan ke Direktorat Jendral Pendidikan Dasar tembusan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) untuk segera diproses pemutakhiran data sekolahnya.

Dengan demikian segala kegiatan pendataan yang dilakukan oleh OPS akan ditutup tanggal 25 Juli 2014 dan baru dibuka kembali untuk tahun pelajaran baru dan versi aplikasi yang baru juga pada tanggal 1 Agustus 2014. Oleh karena itu bagi sekolah yang datanya sudah valid bisa istirahat dulu menunggu aplikasi generasi ketiga dirilis.

Hal yang menarik yang perlu digarisbawahi juga bahwa mulai tahun ini Dirjen Dikdas menekankan legitimasi OPS melalui SK Kepala Sekolah dengan konsekwensi biaya dibebankan melalui dana BOS sesuai juknis. Semoga dengan adanya petunjuk resmi ini nasib OPS sebagai ujung tombak pendataan menjadi lebih diperhatikan.

Akan tetapi informasi ini akan menjadi mentah jika surat ini tidak sampai ke alamatnya. Oleh karena itu kepada rekan-rekan OPS silahkan informasi surat ini disebarkan/disampaikan terutama kepada kepala sekolah masing-masing.

Kahar Muzakkir Thursday, July 10, 2014 CB Blogger Indonesia

DEADLINE PENGIRIMAN DATA DAPODIKDAS : 25 JULI 2014

Thursday, July 10, 2014

Dapodikdas Dinas

Terkait dengan pelaksanaan penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2013/2014 dan persiapan penjaringan data tahun pelajaran 2014/2015 D...

Pemerintah dalam situs resmi BKN http://www.bkn.go.id/produk/sscn menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan melaksanakan pendaftaran CPNS secara serentak dan terintegrasi melalui sistem pendaftaran (registration) online. Sistem pendaftaran CPNS online ini diperuntukkan bagi pelamar CPNS yang akan mengisi formasi umum di instansi pusat maupun daerah.

Tahun 2014 ini, pemerintah melakukan rekrutmen CPNS melalui 5 jalur, yakni

jalur pelamar umum,
honorer kategori 2,
formasi khusus untuk dokter,
seleksi untuk tenaga ahli tertentu yang tidak ada di lingkungan PNS, dan
seleksi calon siswa ikatan dinas.

Untuk pelamar umum dan tenaga honorer kategori 2 (TH2), dilakukan seleksi melalui tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB). Pelaksanaan tes untuk pelamar umum menggunakan sistem kombinasi, LJK dan Computer Assisted Test (CAT).

Pelaksanaan tes pelamar umum tidak dipungut biaya apapun dari mulai pendaftaran online, verifikasi berkas, pelaksanaan ujian hingga pengumuman kelulusan.

Ditegaskan juga bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak bekerja sama dengan pihak Bimbingan Belajar/Bimbingan Tes/Lembaga sejenis manapun yang menjanjikan kemudahan untuk dapat diterima sebagai CPNS. Jangan percaya pada pihak manapun yang menawarkan dan menjanjikan dapat meluluskan dengan membayar sejumlah uang atau imbalan.

Oleh karena itu untuk info resmi para calon pelamar bisa mengakses informasi dari situs resmi SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional 2014) dengan alamat http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=home. DIpermaklumkan bahwa saat ini Website ini masih dalam ujicoba, belum resmi dibuka untuk umum.

Kahar Muzakkir Thursday, July 10, 2014 CB Blogger Indonesia

SELEKSI CPNS 2014 MASIH MEMBUKA JALUR HONORER K-2

Thursday, July 10, 2014

Kabar Dunia Pendidikan

Pemerintah dalam situs resmi BKN http://www.bkn.go.id/produk/sscn menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang pr...

07 July 2014

INFORMASI PENANDATANGANAN SPJ BEBAN TETAP PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN NON SERTIFIKASI KAB. LOMBOK TIMUR

Monday, July 07, 2014

Dinas

Seperti yang sudah dipermaklumkan bahwa untuk keamanan yang tidak diinginkan, mulai tahun 2014 penerimaan tambahan penghasilan bagi guru ...

JADWAL JAM BELAJAR SELAMA RAMADHAN 1435 H KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Monday, July 07, 2014

Dinas

Menyambut bulan suci Ramadhan 1435 H, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur khususnya bidang Dikdas menghimbau kepa...

PNS akan menerima Gaji Ke-13

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 3 Juli 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan Ketiga Belas bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.

Terbitnya PP No 53 Tahun 2014 ini tentu saja merupakan angin segar, karena momennya begitu tepat seperti : sedang dalam bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Iedul Fitri, serta awal tahun pelajaran baru bagi penerima yang memiliki putra/putri yang sedang/akan sekolah.

Beberapa poin penting yang tercantum dalam PP No. 53 Tahun 2014 ini adalah :

SIAPA SAJAKAH YANG AKAN MENERIMA GAJI BULAN KETIGA BELAS?

Penerima Gaji/Tunjangan bulan ketiga belas terdiri dari :

Angotta PNS
Anggota TNI
Anggota POLRI
Pejabat Negara, yang terdiri dari :

a	Presiden dan wakil presiden
b	Ketua, wakil ketua dan anggota MPR
c	Ketua, wakil ketua dan anggota DPR
d	Ketua, wakil ketua dan anggota DPD
e	Ketua, wakil ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc
f	Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusional
g	Ketua, wakil ketua dan anggota BPK
h	Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial
i	Ketua dan wakil ketua KPK
j	Menteri dan jabatan setingkat menteri
k	Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
l	Gubernur dan Wakil Gubernur
m	Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
n	Pejabat Negara lainnnya yang diatur oleh undang-undang

Penerima Pensiun

a	Pensiunan PNS
b	Pensiunan anggota TNI
c	Pensiunan anggota POLRI
d	Pensiunan Pejabat Negara
e	Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b, huruf c dan huruf d
f	Penerima pensiun Orang Tua dani PNS yang tewas

Penerima tunjangan, yaitu :

a	Penerima Tunjangan Veteran
b	Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
c	Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
d	Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
e	Penerima Tunjangan Bekas Tentara KNIL/KM
f	Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/Polri
g	Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun
h	Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun
i	Penerima tunjangan orang tua bagi anggota TNI/POLRI yang gurur
j	Penerima Tunjangan Cacat

BERAPAKAH BESAR GAJI/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS ?

Besar gaji/pensiun/tunjangan ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juli 2014, yang meliputi :

a	Bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja/Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)
b	Bagi penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan
c	Bagi penerimma tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan

Besaran penghasilan tersebut tidak termasuk jenis-jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan khusus Guru dan Dosen/tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal Kementerian/Lembaga, sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KAPAN GAJI/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS AKAN DIBAYARKAN?

Menurut PP ini, pembayaran gaji/pensiun/tunjangan bulan ke-13 sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli 2014. “Dalam hal pembayaran gaji/pensiunan/tunjangan bulan ke-13 belum bisa dibayarkan pada bulan Juli 2014, pembayaran dilakukan setelah bulan Juli 2014,” bunyi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 itu.

Dalam hal PNS, anggota TNI, Polri, Pejabat Negara, dan penerima pensiun/tunjangan sebagaimana dimaksud menerima lebih dari satu penghasilan, maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ke-13 diberikan salah satu yang jumlahnya menguntungkan. Dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan menerima lebih dari satu jenis penghasilan, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara.

SUMBER DANANYA DARI MANA ?

Adapun sumber anggaran untuk gaji ke-13, menurut PP ini, untuk PNS yang bekerja pada pemerintah pusat; anggota TNI, anggota Polri; penerima pensiun; penerima tunjangan; pejabat negara selain Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; pejabat lain yang disetarakan setingkat menteri; dan wakil menteri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara untuk PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota berasal dari APBD.

Selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Kahar Muzakkir Monday, July 07, 2014 CB Blogger Indonesia

PP NO. 53 TAHUN 2014 TERBIT, GAJI KETIGA BELAS DIBAYAR JULI

Monday, July 07, 2014

Kepegawaian

PNS akan menerima Gaji Ke-13 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 3 Juli 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah N...

03 July 2014

Ada baiknya kita yang bergelut di dunia pendidikan Indonesia mengenal siapa sajakah Menteri yang memimpin pada bidang pendidikan di Indonesia. Jika anda seorang guru, maka bisa mengenalkan kepada para siswanya, jika anda seorang siswa, maka paling tidak kalau ada cerdas cermat tentang ini maka anda bisa jawab. Jika anda adalah seorang analis kebijakan, maka anda bisa menganalisa kebijakan-kebijakan mereka, baik yang populer maupun yang tidak populer.

Ternyata sejak Kemerdekaan RI diproklamirkan 17 Agustus 1945 sudah ada 19 orang menteri di bidang pendidikan kita. Siapa sajakan mereka ? Berikut adalah daftar menteri pendidikan di Indonesia sepanjang sejarah yang dikutip dari situsnya kemdikbud.

NO	NAMA	PERIODE
1	Ki Hadjar Dewantara	Menteri Pengajaran Kabinet Presidentil Periode : 19 Agustus – 14 November 1945
2	Dr.Mr.T.S.G. Mulia	Menteri Muda Pengajaran Kabinet Syahrir I Periode : 14 November 1945 – 12 Maret 1946 Menteri Muda Pengajaran Kabinet Syahrir II Periode : 12 Maret – 2 Oktober 1946
3	Mohammad Sjafei	Menteri Pengajaran Kabinet Syahrir II Periode : 12 Maret – 2 Oktober 1946
4	Mr. Suwandi	Menteri Pengajaran Kabinet Syahrir III Periode : 2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947
5	Ir.R. Gunarso	Menteri Muda Pengajaran Kabinet Syahrir III Periode : 2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947
6	Mr. Ali Sastroamidjojo	Menteri Pengajaran Kabinet Amir Syarifuddin I Periode : 3 Juni – 11 November 1947 Menteri Pengajaran Kabinet Amir Syarifuddin II Periode : 11 November 1947 – 29 Januari 1948 Menteri PP dan K Kabinet hatta I Periode : 29 Januari – 4 Agustus 1949
7	Mr. Teuku Moh. Hasan	Menteri PP dan K Kabinet Darurat Periode : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
8	S. Mangunsarkoro	Menteri PP dan K Kabinet Hatta II Periode : 4 Agustus – 20 Desember 1949 Menteri PP dan K Kabinet Peralihan Periode : 20 Desember 1949 – 21 Januari 1950 Menteri PP dan K Kabinet RI Yogyakarta Periode : 21 Januari – 6 September 1950
9	Letjen TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb	Menteri PTIP Kabinet Dwikora Periode : 27 Agustus 1964 – 21 Febuari 1966 Menteri P dan K Kabinet Pembangunan II Periode : 27 Januari 1974 – 31 Maret 1978
10	Dr. Daud Joesoef	Menteri P dan K Kabinet Pembangunan III Periode : 31 Maret 1978 – 19 Maret 1983
11	Prof. Dr. Nugroho Notosusanto	Menteri P dan K Kabinet Pembangunan IV Periode : 19 Maret 1983 – 1985
12	Prof. Dr. Fuad Hassan	Menteri P dan K Kabinet Pembangunan IV Periode : 30 Juli 1985 – 21 Maret 1988 Menteri P dan K Kabinet Pembangunan V Periode : 21 Maret 1988 – 17 Maret 1993
13	Prof. Dr. –Ing. Wardiman Djojonegoro	Menteri P dan K Kabinet Pembangunan VI Periode : 17 Maret 1993 – 17 Maret 1998
14	Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar	Menteri P dan K Kabinet Pembangunan VII Periode : 17 Maret – 21 Mei 1998
15	Prof. Dr. Juono Soedarsono	Menteri P dan K Kabinet Reformasi Periode : 21 Mei 1998 – 1 November 1999
16	Dr. Yahya Muhaimin	Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Persatuan Nasional Periode : 1 November 1999 - 2001
17	Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M. Sc.	Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong Periode : 2001 – 21 Oktober 2004
18	Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.	Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu I Periode : 23 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009
19	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode : 20 Oktober 2009 – Sekarang

Lalu siapakah menteri pendidikan kita yang ke-20 ?

Mari kita wait and see saja…..

Kahar Muzakkir Thursday, July 03, 2014 CB Blogger Indonesia

MENGENAL MENTERI PENDIDIKAN INDONESIA SEPANJANG MASA

Thursday, July 03, 2014

Artikel Pendidikan

Ada baiknya kita yang bergelut di dunia pendidikan Indonesia mengenal siapa sajakah Menteri yang memimpin pada bidang pendidikan di Indonesi...

02 July 2014

Setelah sukses menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013 tahap I pada tanggal 20 – 24 Juni 2014 untuk Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, kembali melalui suratnya yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2014 nomor 1816/J35.4/LL/2014 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat menginformasikan akan mengadakan Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru SD kelas I, II, IV, dan V serta Guru SMP, dan Kepala Sekolah se Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jadwal pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Jadwal Pelatihan Kurikulum 2013 Prov. NTB Tahap II

Jadwal Pelatihan Kurikulum 2013 Prov. NTB Tahap ke-2

Beberapa ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru SD dan SMP adalah guru sasaran yang terdaftar dalam aplikasi verval Kurikulum 2013.
Jika ada penggantian peserta, maka peserta pengganti harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) memiliki PTK ID dan NUPTK; (ii) belum pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 pada tahun 2013, dan (iii) tidak menjadi peserta PLPG tahun 2013
Peserta wajib mengikuti pretest sesuai jadwal karena merupakan bagian dari penilaian
Peserta wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir
Peserta diharapkan hadir tepat waktu karena jadwal kegiatan yang sangat padat
Selama kegiatan berlangsung, peserta akan dinilai oleh narasumber dan panitia. Penilaian meliputi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan
Untuk kelancaran kegiatan, kami mohon dinas dikpora menugaskan panitia yang telah dibentuk untuk membantu kelancaran kegiatan di TPK – TPK yang ditentukan
Kelengkapan yang dibawa peserta :
a) Surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang
b) Laptop
c) Contoh RPP

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person 081933127727 (Musmuliadi).
Khusus untuk Kabupaten Lombok Timur, daftar pesertanya dapat diunduh pada link berikut ini :

A. Untuk jenjang SMP tempat pelaksanaannya pada SMP Negeri 1 Masbagik, dengan daftar peserta sebagai berikut :

B. Jenjang SD TPK SDN 1 Sakra dengan daftar peserta sebagai berikut :

C. Jenjang SD pada TPK SDN 3 Aikmel, dengan daftar peserta sebagai berikut :

D. Jenjang SD pada TPK SDN 3 Selong dengan daftar peserta sebagai berikut

E. Jenjang SD pada TPK SDN 5 Masbagik Utara, dengan daftar peserta sebagai berikut :

Kahar Muzakkir Wednesday, July 02, 2014 CB Blogger Indonesia

DAFTAR PESERTA PELATIHAN KURIKULUM 2013 KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHAP KE-2

Wednesday, July 02, 2014

Kurikulum 2013

Setelah sukses menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013 tahap I pada tanggal 20 – 24 Juni 2014 untuk Kabupaten Sumbawa Barat, Lo...

01 July 2014

WAPRES BOEDIONO TERLIBAT IMPLEMENTASI KUTILAS

Tuesday, July 01, 2014

Kurikulum 2013

Wakil Presiden RI : Boediono Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan bahwa Wa...

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	SATUAN PENDIDIKAN	LOKASI PENANDATANGANAN
1	Kamis, 10 Juli 2014	10.00-12.00 WITA	TK, SMP, SMA, SMK ( Semua Kecamatan )	Aula Handayani Dinas Dikpora Kab.Lotim
2	Kamis, 10 Juli 2014	10.00-12.00 WITA	SD ( Selong, Sukamulia, Suralaga, Lab.Haji )	Aula Handayani Dinas Dikpora Kab. Lotim
3	Jum'at, 11 Juli 2014		SD (Sambelia, Suela, Pringgabaya )	UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya
4	Jum'at, 11 Juli 2014		SD ( Wanasaba, Sembalun, Aikmel )	UPTD Dikpora Kec. Wanasaba
5	Sabtu, 12 Juli 2014		SD ( Mt.Gading, Terara, Sikur, Masbagik )	UPTD Dikpora Kec. Terara
6	Sabtu, 12 Juli 2014		SD ( Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakra Timur, Sakra )	UPTD Dikpora Kec. Sakbar

10 August 2014

A. KUALIFIKASI

2. KOMPETENSI

09 August 2014

31 July 2014

DIMENSI KEPRIBADIAN

DIMENSI MANAJERIAL

DIMENSI KEWIRAUSAHAAN

DIMENSI SUPERVISI

DIMENSI SOSIAL

23 July 2014

22 July 2014

19 July 2014

Untuk permohonan Perubahan NISN :

Sedangkan untuk permohonan perubahan nama dan tanggal lahir :

16 July 2014

Sekolah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kekeliruan penulisan NISN yang tertera pada Ijazah jenjang sebelumnya.

Menerbitkan ijazah pengganti.

15 July 2014

Dapodikdas G3 :

13 July 2014

Bagaiamana caranya ?

Untuk mengeluarkan NISN dapat dilakukan dengan cara :

10 July 2014

07 July 2014

Bagi Bapak Ibu Guru yang belum ada nama dalam daftar nama yang terlampir,untuk menunggu informasi selanjutnya.

SIAPA SAJAKAH YANG AKAN MENERIMA GAJI BULAN KETIGA BELAS?

BERAPAKAH BESAR GAJI/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS ?

KAPAN GAJI/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS AKAN DIBAYARKAN?

SUMBER DANANYA DARI MANA ?

03 July 2014

02 July 2014

A. Untuk jenjang SMP tempat pelaksanaannya pada SMP Negeri 1 Masbagik, dengan daftar peserta sebagai berikut :

B. Jenjang SD TPK SDN 1 Sakra dengan daftar peserta sebagai berikut :

C. Jenjang SD pada TPK SDN 3 Aikmel, dengan daftar peserta sebagai berikut :

D. Jenjang SD pada TPK SDN 3 Selong dengan daftar peserta sebagai berikut

E. Jenjang SD pada TPK SDN 5 Masbagik Utara, dengan daftar peserta sebagai berikut :

01 July 2014

Admin

Populer Post

Arsip Blog

Artikel Pilihan

Labels

Followers