Al-Maududy

Home / All posts

20 January 2015

Menurut PP Nomor 46 tahun 2011 Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Oleh karena itu setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. PNS yang tidak menyusun SKP seperti dijelaskan pada pasal 6 PP ini akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

SKP yang telah disetujui dan ditetapkan akan menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai.Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya.

A. ASPEK KUANTITAS

Penilaian capaian SKP diukur dari ASPEK KUANTITAS dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Output (RO) dengan Target Output (TO) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi output dari target output yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.

Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kuantitas, dg rumus :

Capaian Aspek Kuantitas = (RO/TO) x 100

B. ASPEK KUALITAS

Penilaian capaian SKP diukur dari aspek kualitas dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kualitas (RK) dengan Target Kualitas (TK) dikalikan 100. Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik, atau sebaliknya semakin rendah realisasi kualitas dari target kualitas yang direncanakan menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk.

Penghitungan capaian SKP berdasarkan aspek kualitas, dg rumus :

Capaian Aspek Kualitas = (RK/TK) x 100

Untuk mengukur apakah output berkualitas atau tidak dengan menggunakan pedoman sbb :

1	Kriteria Nilai : 91-100Keterangan :Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain
2	Kriteria Nilai : 76 – 90Keterangan : Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain.
3	Kriteria Nilai : 61 – 75Keterangan : Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.
4	Kriteria Nilai : 51-60Keterangan : Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain.
5	Kriteria Nilai : 50 ke bawahKeterangan : Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain.

C. PENILAIAN SKP ASPEK WAKTU

Penilaian capaian SKP diukur dari ASPEK WAKTU dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Waktu (TW) dikurangi Realisasi Waktu (RW) dibagi Target Waktu (TW) dikalikan 100.

Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin lama realisasi waktu yang dipergunakan dari target waktu yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin cepat realisasi waktu dari target waktu yang direncanakan (maksimal efisiensi waktu sampai dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik .

Penghitungannya aspek waktu :

1	Dalam penilaian aspek waktu, untuk mengetahui PERSENTASE EFISIENSI WAKTU dari target waktu yang ditentukan penghitungannya menggunakan rumus :
	PERSENTASE EFISIENSI WAKTU = 100% - (RW/TW) x 100%
2	Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) penghitungannya menggunakan rumus
	[{1,76 x (TW - RW)} / TW ] x 0 x 100
3	Dalam hal tingkat efisiensi waktu ≤ 24% (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus :
	[{1,76 x (TW - RW)} / TW ] x 100
4	Dalam hal tingkat efisiensi waktu > 24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus :
	76 - [{(1,76 x TW) - RW}/TW] x 100 - 100

D. PENILAIAN SKP ASPEK BIAYA

Penilaian capaian SKP diukur dari aspek biaya dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan dengan Target Biaya (TB) dikurangi Realisasi Biaya (RB) dibagi Target Biaya (TB) dikalikan 100.

Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin besar realisasi biaya yang dipergunakan dari target Biaya yang direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin buruk atau sebaliknya semakin kecil realisasi biaya dari target biaya yang direncanakan (maksimal efisiensi biaya sampai dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau sangat baik .

Penghitungannya Aspek Biaya :

1	Dalam penilaian aspek biaya, untuk mengetahui persentase efisiensi biaya dari target biaya yang ditentukan penghitungannya menggunakan rumus :
	Persentase Efisiensi Biaya = 100% - (RB/TB) x 100%
2	Dalam hal kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) penghitungannya menggunakan rumus :
	Nilai capaian SKP aspek biaya kegiatan yang tidak dilakukan = [{1,76 x (TB - RB)}/TB] x 0 x 100
3	Dalam hal tingkat efisiensi biaya ≤ 24% (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus :
	Nilai Capain SKP Aspek Biaya (tingkat efisiensi ≤ 24%) = [{1,76 x (TB - RB)}/TB] x 100
4	Dalam hal tingkat efisiensi biaya > 24% (lebih dari dua puluh empat persen) dari target yang ditentukan maka untuk menghitung nilai capaian SKP dengan menggunakan rumus :
	Nilai Capaian SKP Aspek Biaya Tingkat efisiensi biaya > 24% = 76 - [{(1,76 x (TB - RB)}/TB] x 100 - 100

Kahar Muzakkir Tuesday, January 20, 2015 CB Blogger Indonesia

ASPEK PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PNS (SKP)

Tuesday, January 20, 2015

Artikel Pendidikan

Menurut PP Nomor 46 tahun 2011 Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai ole...

14 January 2015

Masih ingat ketika beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan oleh teriakan Operator Sekolah ketika melakukan pengecekan pada laman Info PTK ternyata banyak PTK yang merah alias invalid, padahal sebelumnya valid ? Selidik punya selidik ternyata penyebabnya adalah jumlah siswa di dalam rombelnya kurang dari 20. Atau dengan kata lain jumlah siswanya belum memenuhi standar rasio minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan. Untung saja pada saat itu koordinasi intensif berhasil dilakukan sehingga pemberlakuan peraturan tersebut akhirnya diundurkan.

Sebenarnya sih bukan diundurkan, tetapi diberlakukan tepat sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Coba kita buka kembali peraturan pemerintah yang membahas hal tersebut.

Pada ayat 1 pasal 17 Undang Undang Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:

a	untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b	untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c	untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d	untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e	untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f	untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
g	untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h	untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
i	untuk MAK atau yang sederajat 12:1.

ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sekolah-sekolah khusus yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, diantaranya

a	Satuan pendidikan khusus
b	satuan pendidikan layanan khusus
c	satuan pendidikan yang mempekerjakan guru berkeahlian khusus atau
d	satuan pendidikan selain huruf a, b dan c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional

Dengan demikian jika seorang guru mengajar pada satuan pendidikan yang tidak memenuhi rasio minimal seperti yang ditetapkan di atas, otomatis tidak akan terbayar tunjangan sertifikasinya. Keadaan ini tentu saja bisa merugikan guru yang bersangkutan.

Akan tetapi masih ada berita baiknya, yaitu pada BAB VIII PP No. 74 tahun 2008 yaitu pada Ketentuan Peralihan ini secara implisit menjelaskan bahwa ketentuan ini berlaku dalam jangka waktu 10 tahun sejak Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan. Sedangkan kita ketahui bahwa UU no 14 tahun 2005 tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2005. Jadi kalau dihitung 10 tahun dari 30 Deseber 2005 itu adalah 30 Desember 2015. Itu artinya ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.

Pada tanggal 5 November 2014 3 dirjen yaitu Dirjen Paudni, Dirjen DIkdas dan Dirjen DIkmen mengeluarkan Surat Edaran bersama yang mempertegas hal ini. Pada point b surat edaran ini menyebutkan bahwa “Untuk mendapatkan tunjangan profesi,satuan pendidikan harus memenuhi rasio peserta didik sesuai pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru paling lambat 31 Desember 2015. Peraturan ini akan efektif diberlakukan pada tahun ajaran 1016/2017.”

Bapak Yusuf Rokhmat dari dapodik juga mengatakan hal yang sama ketika menjawab pertanyaan seorang OPS pada komentar statusnya (14/01/2015) bahwa saat ini penerapan rasio minimal guru dan siswa belum diberlakuan.

Yusuf Rokhmat tentang pemberlakuan rasio Guru dan Siswa

Kahar Muzakkir Wednesday, January 14, 2015 CB Blogger Indonesia

SEMESTER INI RASIO MINIMAL JUMLAH SISWA TERHADAP GURU BELUM DIBERLAKUKAN

Wednesday, January 14, 2015

Dapodikdas

Masih ingat ketika beberapa waktu yang lalu media sosial sempat dihebohkan oleh teriakan Operator Sekolah ketika melakukan pengecekan pada...

13 January 2015

KEGALAUAN-OPS Obrolan kita pagi ini berkisar pada keluhan Operator Sekolah yang akhir-akhir ini banyak disibukkan oleh berbagai macam aplikasi pendataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang berhubungan langsung dengan sekolah-sekolah.

Banyaknya aplikasi yang dikeluarkan, disamping menyibukkan para Operator Sekolah ternyata tidak jarang bahkan membingungkan mereka. Bagaimana tidak… seringkali mereka harus mengentri, memproses dan mengirimkan data yang itu-itu juga tetapi untuk aplikasi yang berbeda-beda.

Masing-masing pihak yang mengeluarkan aplikasi itu mengklaim bahwa aplikasi yang mereka keluarkan resmi dan sesuai tupoksi. Tidak jarang disertai dengan ‘ancaman’ tertentu apabila tidak dikerjakan. Misalnya saja aplikasi Padamu Negeri yang dikeluarkan oleh BPDSMPK mengeluarkan pengumuman pada akhir Desember 2014 yang diantaranya berbunyi :

Bagi PTK yang belum menyelesaikan status keaktifan PegID/NUPTKnya periode semester 1 tahun ajaran 2014/2015 akan dicatat oleh sistem dengan status tidak aktif di periode tersebut.
PegID/NUPTK dari setiap PTK akan tetap aktif untuk dapat mengikuti agenda kegiatan-kegiatan di periode semester 2 tahun ajaran 2014/2015 nanti. Bilamana dalam 2 periode semester berturut-turut PegID/NUPTK tidak aktif maka akan dinonaktifkan permanen secara otomatis oleh sistem Padamu Negeri pada tahun ajaran 2015/2016 nanti.

Sementara itu pihak PDSP mengatakan bahwa “sim.siap-online.com tidak terintegrasi dan tidak ada dalam struktur database kemdikbud.” Sehingga seringkali ditemukan bahwa pada waktu mengecek Info PTK menggunakan NUPTK terbitan Padamu Negeri maka ditemukan Invalid user Id.

Di sisi lainbeberapa hari yang lalu dari pihak admin dapodikdas mengeluarkan himbauan yang berbunyi, “Segera update data semester 2 tahun ajaran 2014-2015. BOS akan menarik data di bulan Februari (sesuai juknis bos) dan tunjangan profesi akan segera up lagi (aplikasi sim tun p2tkdikdas). Cukup 1 data agar tidak bertubi-tubi data.” Bahkan disertai hastag #hobbibenerentridata.

Seorang OPS senior menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa bukan masalah hobby, tetapi kita punya atasan yaitu Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah punya atasan yaitu Dinas Pendidikan Kab/Kota yang memerintahkan untuk mengentri data ini dan itu. Kita hanya berpegang pada garis komando, jangan sampai melangkahi apalagi menggurui.

Belum lagi dengan dirilisnya dapodikdas versi 3.02 yang salah satu fiturnya adalah terbukanya penguncian nama dan tanggal lahir peserta didik maupun PTK. Dari pihak dapodik memang bermaksud meringankan beban OPS untuk edit data, akan tetapi hal ini ternyata tidak sinkron dengan prosedur PDSP. Sehingga admin PDSP menghimbau kepada OPS untuk tidak melakukan edit nama dan tanggal lahir siswa melalui dapodik tetapi tetap melalui jalur verval pd sambil menunggu hasil koordinasi antara pihak PDSP dengan pihak Dapodik.

Mungkinkah himbauan ini diindahkan oleh OPS ? bisa iya dan bisa juga tidak.Lha… orang dikunci saja, banyak OPS yang melakukan tindakan ilegal misalnya mempergunakan Inspect Element, apalagi kalau tidak dikunci.

Kalau sudah begini, bagaiamana OPS sebagai ujung tombak tidak akan bingung. Sementara itu harapan akan perbaikan nasib dan pengakuan eksistensi mereka semakin pudar dengan terbitnya Permendikbud No. 161 tahun 2015 tentang Juknis BOS tahun 2015.

Para OPS hanya berharap agar para pemegang kebijakan segera duduk satu meja, menyatukan persepsi, menjalin koordinasi yang intensif, membangun sinergisitas satu sama lainnya sehingga terwujud harapan “DATA SATU PINTU” yang berkualitas seperti dicita-citakan sejak lama.

Tetapi Entahllah..

Sebab I’m nothing,

Saya cuma OPS

Kahar Muzakkir Tuesday, January 13, 2015 CB Blogger Indonesia

ENTAHLAH… SAYA CUMA OPS

Tuesday, January 13, 2015

Serba serbi

Obrolan kita pagi ini berkisar pada keluhan Operator Sekolah yang akhir-akhir ini banyak disibukkan oleh berbagai macam aplikasi pendataan y...

12 January 2015

Untuk kebutuhan updating data DAPODIKDAS pada semester 2 tahiun ajaran 2014/2015, yang meliputi data (satuan pendidikan, peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan) telah released aplikasi dapodikdas versi 3.02, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya.

Sekedar mengingat kembali Perubahan versi 3.01 ke 3.02 adalah sebagai berikut :

Pada data Satuan Pendidikan telah dilengkapi fitur peta koordinat yang telah di link dg google map untuk memudahkan pemilihan titik kordinat lokasi sekolah
Terdapat pernyataan kepala sekolah berkaitan dengan kebenaran, kelengkapan dan kemutakhiran data yang dikirimkan oleh sekolah
Dapat dilakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Peserta Didik dan PTK melalui aplikasi Dapodik
Terdapat peringatan (Alert) pada table peserta didik agar mengisikan Nomor KPS/KKS bagi peserta didik yang keluarganya memiliki kartu tersebut
Penyaluran tunjangan guru, alokasi dana BOS,dan program lainnya berdasarkan data pada periode semester 2 tahun ajaran 2014/2015

Untuk mengoperasikan aplikasi dapodik 3.02 yang fresh installer, dapat dilakukan sesuai prosedur berikut ini :

Uninstall app versi 3.00/ 3.01
Install app 3.02
Generate ulang prefill di :

- http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/prefill_final/generate_prefill.php , atau

- http://118.98.166.70/alternatif_prefill/generate_prefill.php
Registrasi dan login di semeseter 2
Input dan update data semester 2
Informasi lebih lengkap baca manual 3.02 dan FAQ 3.02

Setelah melakukan instalasi dapodikdas versi 3.02, beberapa masalah mungkin timbul. Dua masalah berikut ini paling banyak ditemukan, karena sering dikeluhkan oleh OPS melalui media sosial, yaitu :

1. Beberapa Data Tidak Masuk

Jika setelah melakukan generate prefill dan registrasi pada Aplikasi Dapodik kemudian muncul pemberitahuan: "Maaf beberapa data tidak masuk" seperti gambar berikut ini :

Pada FAQ_3.02 jika mengalami hal seperti ini disarankan untuk melakukan generate ulang prefill kemudian registrasi. Akan tetapi jika langkah tersebut belum mampu mengatasi, maka admin pusat dapodikdas memberikan alternatif solusi sebagai berikut :

Buka folder C:\Program Files\Dapodikdas\dataweb\synch\prefill. Pastikan ada folder "log" di dalam folder prefill. Jika tidak ada, silahkan buat sendiri folder "log" nya.
Sambungkan komputer anda dengan internet.
Lakukan registrasi kembali (online)
Ketika muncul kembali pemberitahuan: "Maaf beberapa data tidak masuk", silahkan buka folder "log" yang tadi, maka ada sebuah file txt di dalam folder "log".
File tersebut kirim ke alamat sekretariatdikdas@gmail.com dengan subject: "beberapa data tidak masuk"
Langkah selanjutnya setelah ada jawaban email (ASAP) adalah melakukan generate prefill. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3. Jika masih gagal, ulangi langkah 4 (ambil file txt yang terbaru), kemudian lanjut ke langkah 5.

2. Prefill tidak di temukan

Jika anda mengalami masalah seperti gambar di atas ketika melakukan registrasi, maka langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah:

Pastikan file prefill sudah diletakkan di folder C:\prefill_dapodik
Cek apakah nama folder sdh benar prefill_dapodik, cek apakah huruf “l” sudah dobel
Cek nama prefill, apakah ada angka 1,2,3 dst... jika iya, hapus tanda strip bawah dan angka (_1)
Cek lagi kode registrasi, apakah sudah valid? Bedakan huruf dan angka antara I dan 1, O dan 0

Semoga berhasil.

Kahar Muzakkir Monday, January 12, 2015 CB Blogger Indonesia

SOLUSI UNTUK MASALAH BEBERAPA DATA TIDAK MASUK DAN PREFILL TIDAK DITEMUKAN PADA INSTALASI DAPODIKDAS VERSI 3.02

Monday, January 12, 2015

Dapodikdas

Untuk kebutuhan updating data DAPODIKDAS pada semester 2 tahiun ajaran 2014/2015, yang meliputi data (satuan pendidikan, peserta didik dan...

DOWNLOAD ADMINISTRASI PEMBELAJARAN IPA KELAS 8 SEMESTER 2 KURIKULUM 2006

Monday, January 12, 2015

Contoh Administrasi

Rekan-rekan guru terutama guru IPA SMP serta semua pengunjung al-maududy… bagaimana kabarnya ? Saya yakin saat ini sudah mulai action di de...

07 January 2015

Setelah menunggu sejak expirednya aplikasi dapodikdas versi 3.00 dan 3.01 pada tanggal 31 Desember 2014, akhirnya Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudyaann merilis aplikasi dapodikdas versi 3.02 pada dini hari Rabu (07/01/2015).

Versi baru yang diperuntukkan bagi data semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 ini hanya disediakan dalam bentuk full installer, tidak ada dalam bentuk patch, untuk mengupdate versi aplikasi menggunakan fresh installer. Oleh karena itu mau tidak mau harus dilakukan Install Ulang aplikasi.

Ada fitur baru yang bisa meringankan beban OPS di versi 3.02 ini yaitu dibukanya kembali penguncian nama dan tanggal lahir bagi PTK dan Peserta Didik sehingga jika ada kesalahan bisa langsung diedit diaplikasi. Seyogyanya fitur baru ini harus dipergunakan secara bijak sehingga tidak melakukan penggantian nama dengan PTK/PD lain. Begitu juga untuk penambahan siswa baru/pindahan bisa langsung dipindah ke tabel utama tanpa harus melakukan sinkronisasi.

Fitur lanjutkan periodik dapat digunakan dengan catatan data periodik di semester 1 = data periodik di semester 2 (tidak ada perubahan, seperti tinggi dan berat badan siswa, anggota rombel, kerusakan prasarana, dll).

Dalam melakukan proses instalasi, mungkin kita akan menemui beberapa kendala seperti :

Peringatan kode regisstrasi tidak di temukan.

Kasus 1

Silahkan cek kembali KODEREGISTRASI yang dientrykan lalu Cek pada folder prefill yang ada di C:/prefill_dapodik apakah prefill nya sudah diunduh dan disimpan pada folder tersebut/belum. Kalau belum maka segera unduh prefill nya pada alamat
http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/prefill_final/generate_prefill.php
pada bagian unduh Download Data Prefill, kemudian masukan kode registrasi setelah itu klik unduh ditulisan sini. Langkah selanjutnya simpan di folder C:/prefill_dapodik.

Kasus 2

Biasa terjadi penamaan dalam prefill mengandung angka (angka) akibat unduhan yang berulang kali, Maka solusinya adalah dengan cara mengedit penamaan file prefill dan hilangkan tanda (angka)

Peringatan sebagian data tidak masuk (lihat gambar berikut). Jika mengalami masalah ini, silahkan lakukan generate ulang prefill dan lakukan registrasi ulang. Jika langkah ini belum berhasil, disarankan untuk menghubungi Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Alangkah bijaksananya apabila sebelum melakukan pemasangan (instalasi) aplikasi ini terlebih dahulu membaca petunjuk (manualnya).

Download Aplikasi di SINI jika sulit diakses, dapat juga didownload pada link alternatif DI SINI
Download Petunjuk manualnya DI SINI

Kahar Muzakkir Wednesday, January 07, 2015 CB Blogger Indonesia

Aplikasi Dapodikdas Versi 3.02 dirilis, Nama dan Tanggal Lahir PTK/PD dibuka

Wednesday, January 07, 2015

Dapodikdas Tunjangan Profesi

Setelah menunggu sejak expirednya aplikasi dapodikdas versi 3.00 dan 3.01 pada tanggal 31 Desember 2014, akhirnya Direktorat Jendral Pendi...

06 January 2015

DOWNLOAD ADMINISTRASI PEMBELAJARAN IPS KELAS VII SEMESTER 2 KURIKULUM 2006

Tuesday, January 06, 2015

Contoh Administrasi

Selamat malam rekan-rekan guru guru se nusantara.. jam seginian masih ada yang masih terjaga ndak. Siapa tahu ada yang seperti saya, seora...

01 January 2015

Rita Apriani, S.Pd.

Kamis sore (01/01/2015) – Bunyi terompet tahun baru masih terdengar menggema di sana-sini, Masih terbayang gemerlap pesta kembang api menghiasi langit malam tahun baru,hampir di seluruh belahan muka bumi ini yang bisa kita saksikan melalui berbagai media.

Tahun baru, semangat baru, harapan baru dan tentunya juga kerjaan baru menanti. Bagi rekan-rekan guru yang baru saja disibukkan oleh penyusunan PAK Tahunan, tentunya harus mulai mempersiapkan diri untuk segera tampil di depan kelas, menyampaikan materi kepada para siswanya beberapa hari lagi.

Salah satu tugas yang harus diselesaikan sebelum tampil adalah membuat perencanaan, agar proses pembelajaran teratur, sistematis dan bisa dipertanggung jawabkan. Merencanakan pembelajaran yang diimplementasikan dengan membuat administrasi pengajaran memang merupakan tugas rutin kita, yang kadangkala membuat jenuh. Tetapi harus kita lakukan.

Berbicara tahun baru, ternyata tidak semuanya mesti baru. Ketika sebagian sekolah mempergunakan kurikulum baru (K-13), sebagian besar lainnya harus baik lagi ke kurikulum lama (K-2006). Tetapi sebagai guru, tidak usah kita terlalu pusing memikirkan itu, yang penting mari kita laksanakan tugas kia dengan sebaik-baiknya.

Untuk rekan-rekan yang sekolahnya termasuk katagori “Balik Ke K-2006”, kali ini ada rekan kita dari SMP Negeri 3 Masbagik Kab. Lombok Timur – NTB, berbaik hati berbagi contoh perangkat administrasi pembelajaran Kurikulum 2006 mata pelajaran Matematika kelas VII SMP semester 2.

Terima kasih untuk ibu Rita Apriani, S.Pd. atas kado tahun barunya, dan kami yakin pasti sangat bermanfaat bagi rekan-rekan guru MAtematika kelas VII di seluruh Indonesia.

By the way… kalau dirasakan bermanfaat silahkan saja disedot pada link-link berikut ini.

Sebagian besar file-file tersebut diseting dengan ukuran kertas A4, ada beberapa yang disetting berukuran Legal. Untuk file yang berukuran Legal, waktu dicetak, bisa menggunakan fasilitas Print Scale.

Tentunya ini hanya sekedar contoh untuk bahan referensi saja, sebab pada hakekatnya administrasi pembelajaran yang terbaik adalah yang disusun oleh guru itu sendiri, karena guru itu sendiri yang paling paham akan kondisi di kelasnya.

Kahar Muzakkir Thursday, January 01, 2015 CB Blogger Indonesia

DOWNLOAD ADMINISTRASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS VII SEMESTER 2 KURIKULUM 2006

Thursday, January 01, 2015

Contoh Administrasi

Rita Apriani, S.Pd. Kamis sore (01/01/2015) – Bunyi terompet tahun baru masih terdengar menggema di sana-sini, Masih terbayang gemerla...

27 December 2014

Bagi rekan-rekan guru yang suka mengikuti kegiatan-kegiatan forum ilmiah, juga dihargai angka kreditnya loh.. Entah itu seminar ilmiah, forum MGMP, KKG, IHT dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) termasuk Pengembangan Diri,

Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan Pengembangan Diri terdiri dari 2 macam yaitu Diklat Fungional dan Kegiatan Kolektif Guru. Kalau Diklat Fungsional sudah kita bahas sebelumnya maka kali ini mari kita coba bedah buku 4 khusus mengenai Kegiatan Kolektif Guru.

Apa itu Kegiatan Kolektif Guru ?

Menurut buku 4 Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Guru dapat mengikuti kegiatan kolektif guru atas dasar penugasan baik oleh kepala sekolah/madrasah atau institusi yang lain, maupun atas kehendak sendiri guru bersangkutan.

Kegiatan tersebut dapat berupa:

Mengikuti lokakarya atau kegiatan kelompok/ musyawarah kerja guru atau inhouse training untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media pembelajaran, dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru.
Mengikuti, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta, pada seminar, koloqium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya.
Mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesionalannya.

Berapa besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti kegiatan kolektif guru ?

Besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti kegiatan kolektif guru, sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Macam Kegiatan Kolektif yang Diikuti Guru	Angka Kredit
1	Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok/ musyawarah kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran	0,15
2	Kegiatan ilmiah, seperti seminar, koloqium, diskusi panel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain: - Sebagai pembahas atau pemakalah - Sebagai peserta	0,2 0,1
3	Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru	0,1

Agar kegiatan kolektif tersebut bisa dinilai angka kreditnya, bukti fisik apa saja yang dibutuhkan ?

Tidak seperti pengusukan PAK yang menggunakan regulasi lama, jika kita mengikuti kegiatan forum ilmiah cukup dengan fukti fisik fotokopi sertifikat saja, maka untuk keperluan pemberian angka kredit pada aturan yang baru bukti fisik yang harus disertakan adalah sebagai berikut.

Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah/madrasah atau instansi lain yang terkait, yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. Bila penugasan bukan dari kepala sekolah/madrasah (misalnya dari institusi lain atau kehendak sendiri), harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti kegiatan dari kepala sekolah/ madrasah.
Laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti yang dibuat oleh guru yang bersangkutan, diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka isi sesuai aturan.

Adapun aturan kerangka isi yang dimaksud terdiri dari :

Bagian Awal:

Memuat judul kegiatan yang diikuti, keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan, dimana kegiatan dilaksanakan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan, lama waktu pelaksanaan kegiatan, surat penugasan, surat persetujuan dari kepala sekolah/madrasah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana kegiatan (jika ada). Kegiatan yang pelaksanaannya di kelompok/ musyawarah guru (KKG, MGMP, KKKS, MKKS), sertifikat diberikan satu kali dalam satu tahun sesuai dengan tahun ajaran di akhir pelaksanaan pertemuan kegiatan rutin kelompok/ musyawarah kerja guru.

Sertifikat sebagai bukti keikutsertaan kegiatan di kelompok/musyawarah guru ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas usulan Ketua Kelompok/ Musyawarah Kerja.

Bagian Isi:

tujuan kegiatan yang dilakukan;
penjelasan isi kegiatan;
tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru peserta kegiatan tersebut; dan
penutup.

Bagian Akhir :

Bagian akhir merupakan lampiran, yang terdiri dari:

makalah (materi) yang disajikan dalam kegiatan pertemuan, bahan bila yang bersangkutan sebagai peserta maupun pembahas;
matriks ringkasan pelaksanaan kegiatan kolektif yang disajikan sebagaimana format berikut:

Nama Kegiatan	Peran Guru (Sebagai Peserta/ Pemalakah/ Pembahas	Institusi Penyelanggara	Tempat Kegiatan	Waktu Kegiatan	Nama-Nama Fasilitator / Pemakalah/ Pembahas	Dampak*)

*) Adanya penambahan kompetensi pada guru sendiri maupun adanya perubahan dalam KBM yang lebih baik dan prestasi siswa.

Berikut ini kami berikan Contoh Laporan Pengembangan Diri yang sudah jadi. Semoga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru yang saat ini sedang sibuk menyusun PAK tahunan.

Salam….

Kahar Muzakkir Saturday, December 27, 2014 CB Blogger Indonesia

KEGIATAN KOLEKTIF GURU DAN ANGKA KREDITNYA

Saturday, December 27, 2014

PKG dan PKB

Bagi rekan-rekan guru yang suka mengikuti kegiatan-kegiatan forum ilmiah, juga dihargai angka kreditnya loh.. Entah itu seminar ilmiah, foru...

26 December 2014

Bangun dari tidur siang rasanya segar dan berseri-seri, tumben seperti ini. Seperti sebuah inspirasi yang timbul secara tiba-tiba, di saat sedang sibuk menyusun PAK tahunan yang implementasinya mulai tahun ini saya teringat bahwa dulu saya pernah ikut Diklat Calon Kepala Sekolah (meskipun sampai saat ini belum dipakai… he he) pola 300 jam. Bahkan ilmu yang diperoleh dari Diklat tersebut sudah saya share pada blog ini. Bagi yang tertarik silahkan dibaca artikel tentang MATERI DAN LAPORAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH

Langsung buka buku 4 tentang Pedoman PKB dan Angka Kreditnya, ternyata Diklat yang pernah saya ikuti itu termasuk kegiatan Pengembangan Diri dan dapat diperhitungkan angka kreditnya. Diklat fungsional dengan durasi antara 181 s/d 480 jam jumlah angka kreditnya 3. Wow… lumayan.

Coba perhatikan tabel berikut tentang Besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti diklat fungsional

No	Lama Pelaksanaan Diklat (Dalam Satuan jam Efektif Pelaksanaan Diklat)	Angka Kredit
1	Lebih dari 960 jam	15
2	Antara 641 s/d 960	9
3	Antara 481 s/d 640	6
4	Antara 181 s/d 480	3
5	Antara 81 s/d 180	2
6	Antara 30 s/d 80	1

Apa sih Pengembangan Diri itu ?

Menurut buku 4 dikatakan bahwa “Kegiatan pengembangan diri pada kegiatan PKB adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan/atau melalui kegiatan kolektif guru.”

Pada kesempatan ini coba kita bedah khusus tentang Diklat fungsional, karena kebetulan topik ini yang membuat saya berseri-seri sore ini.

Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Macam kegiatan dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain.

Guru dapat mengikuti kegiatan diklat fungsional, atas dasar penugasan baik oleh kepala sekolah/madrasah atau institusi yang lain, maupun atas kehendak sendiri dari guru yang bersangkutan.

Pada saat itu untuk mengikuti kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh LP2KS bekerja sama dengan Dinas Dikpora Kabupaten, BKD dan LPMP, kita harus melalui serangkaian proses mulai dari pengusulan. seleksi dan Diklat. Berati saya mengikuti kegiatan tersebut atas dasar penugasan dari Dinas Dikpora Kabupaten, berarti harus memiliki surat persetujuan dari Kepala Sekolah.

Lalu untuk keperluan pemberian angka kredit, apa saja yang harus disertakan ?

Untuk keperluan pemberian angka kredit, bukti fisik yang harus disertakan adalah sebagai berikut :

Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah/madrasah atau instansi lain yang terkait, yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. Bila penugasan bukan dari kepala sekolah/madrasah (misalnya dari institusi lain atau kehendak sendiri), harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti diklat fungsional dari kepala sekolah/madrasah.
Fotokopi sertifikat diklat yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah.

Laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan, diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka isi sebagai berikut.

	Bagian Awal: Memuat judul diklat yang diikuti, keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan, tujuan dari penyelenggaraan diklat, lama waktu pelaksanaan diklat, surat penugasan, penyelenggara/pelaksana diklat, surat persetujuan dari kepala sekolah/madrasah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat
	Bagian Isi: Uraian rinci dari tujuan diklat/pengembangan diri yang dilakukan. Penjelasan isi materi yang disajikan dalam diklat/pengembangan diri serta uraian kesesuaian dengan peningkatan keprofesian guru yang bersangkutan. Tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru peserta diklat/pengembangan diri berdasarkan hasil dari mengikuti diklat tersebut Dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dalam peningkatan mutu KBM dan siswanya. Penutup
	Bagian Akhir Lampiran, berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan sebagaimana format berikut:

Nama Diklat	Tempat Kegiatan	Jumlah Jam Kegiatan Diklat	Nama-nama Fasilitator	Mata Dikat/ Kompetensi	Nama Penyelenggara Kegiatan	Dampak *)

*) isinya mengenai perubahan prestasi siswa

Kalau dilihat-lihat, berkas yang harus disertakan sebagai bukti fisik, sepertinya sudah ada. Coba kita lihat sebagai contohnya.


Surat Tugas	Sertifikat bagian depan	Sertifikat bagian belakang

Contoh Laporan Pengembangan Diri

Apakah rekan-rekan guru juga pernah mengikuti diklat fungsional ? Hayo.. lumayan untuk mendapatkan angka kredit bagi keperluan PAK dan kenaikan pangkat.

Kahar Muzakkir Friday, December 26, 2014 CB Blogger Indonesia

WOW… IKUT DIKLAT POLA 300 JAM ANGKA KREDITNYA 3

Friday, December 26, 2014

PKG dan PKB

Bangun dari tidur siang rasanya segar dan berseri-seri, tumben seperti ini. Seperti sebuah inspirasi yang timbul secara tiba-tiba, di saat...

20 January 2015

A. ASPEK KUANTITAS

B. ASPEK KUALITAS

C. PENILAIAN SKP ASPEK WAKTU

D. PENILAIAN SKP ASPEK BIAYA

14 January 2015

13 January 2015

12 January 2015

1. Beberapa Data Tidak Masuk

2. Prefill tidak di temukan

07 January 2015

06 January 2015

01 January 2015

27 December 2014

Apa itu Kegiatan Kolektif Guru ?

Berapa besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti kegiatan kolektif guru ?

Agar kegiatan kolektif tersebut bisa dinilai angka kreditnya, bukti fisik apa saja yang dibutuhkan ?

Bagian Awal:

Bagian Isi:

Bagian Akhir :

26 December 2014

Apa sih Pengembangan Diri itu ?

Lalu untuk keperluan pemberian angka kredit, apa saja yang harus disertakan ?

Admin

Populer Post

Arsip Blog

Artikel Pilihan

Labels

Followers