Al-Maududy: Dinas

Home / Posts filed under Dinas

Showing posts with label Dinas. Show all posts

03 November 2014

DOWNLOAD KISI-KISI SOAL UJIAN BERSAMA SMP LOMBOK TIMUR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Monday, November 03, 2014

Seperti bisa setiap tahunnya MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Negeri/Swasta Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan kegiatan Uj...

10 July 2014

Terkait dengan pelaksanaan penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2013/2014 dan persiapan penjaringan data tahun pelajaran 2014/2015 Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui suratnya Nomor : 304.5/c/LK/2014 tanggal 10 Juli 2014 menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut :

Periode pengiriman data Pokok Pendidikan Dasar semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2014
Penjaringan data untuk semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 akan dimulai 1 Agustus 2014 dengan menggunakan aplikasi versi 3.00
Dinas Pendidikan Kab/Kota melengkapi isian referensi data wilayah Desa untuk pemetaan daerah terpencil di laman http://referensi.data.kemdikbud.go.id/wilayah.php
Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab data di masing-masing sekolahnya menunjuk operator sekolah secara definitif dengan surat tugas/surat keputusan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan melalui dana BOS sesuai dengan juknis BOS 2014
Pendirian sekolah baru, penutupan sekolah, perubahan nomenklatur, penggabungan sekolah dan pemekaran wilayah, segera dilaporkan ke Direktorat Jendral Pendidikan Dasar tembusan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) untuk segera diproses pemutakhiran data sekolahnya.

Dengan demikian segala kegiatan pendataan yang dilakukan oleh OPS akan ditutup tanggal 25 Juli 2014 dan baru dibuka kembali untuk tahun pelajaran baru dan versi aplikasi yang baru juga pada tanggal 1 Agustus 2014. Oleh karena itu bagi sekolah yang datanya sudah valid bisa istirahat dulu menunggu aplikasi generasi ketiga dirilis.

Hal yang menarik yang perlu digarisbawahi juga bahwa mulai tahun ini Dirjen Dikdas menekankan legitimasi OPS melalui SK Kepala Sekolah dengan konsekwensi biaya dibebankan melalui dana BOS sesuai juknis. Semoga dengan adanya petunjuk resmi ini nasib OPS sebagai ujung tombak pendataan menjadi lebih diperhatikan.

Akan tetapi informasi ini akan menjadi mentah jika surat ini tidak sampai ke alamatnya. Oleh karena itu kepada rekan-rekan OPS silahkan informasi surat ini disebarkan/disampaikan terutama kepada kepala sekolah masing-masing.

Kahar Muzakkir Thursday, July 10, 2014 CB Blogger Indonesia

DEADLINE PENGIRIMAN DATA DAPODIKDAS : 25 JULI 2014

Thursday, July 10, 2014

Terkait dengan pelaksanaan penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2013/2014 dan persiapan penjaringan data tahun pelajaran 2014/2015 D...

07 July 2014

INFORMASI PENANDATANGANAN SPJ BEBAN TETAP PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN NON SERTIFIKASI KAB. LOMBOK TIMUR

Monday, July 07, 2014

Dinas

Seperti yang sudah dipermaklumkan bahwa untuk keamanan yang tidak diinginkan, mulai tahun 2014 penerimaan tambahan penghasilan bagi guru ...

JADWAL JAM BELAJAR SELAMA RAMADHAN 1435 H KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Monday, July 07, 2014

Dinas

Menyambut bulan suci Ramadhan 1435 H, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur khususnya bidang Dikdas menghimbau kepa...

30 June 2014

Surat Kepala Dinas DIkpora Kab. Lombok Timur tentang pemberkasan triwulan ke 2

Kabar gembira lagi bagi guru PNSD penerima Tunjangan Profesi Kabupaten Lombok Timur, karena pada hari Sabtu, 30 Juni 2014 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur telah mengeluarkan surat mengenai Pemberkasan Tunjangan Profesi Triwulan 2 tahun 2014. Itu artinya sebentar lagi akan tanda tangan SPJ dan cair tunjangan sertifikasi triwulan ke-2 nya.

Surat bernomor 900/1273/Dik.V/2014 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur, Yanis Maladi itu ditujukan kepada semua Kepala UPTD Dikpora Kecamatan dan Kepala SMP, SMA/SMK se kabupaten Lombok Timur untuk diteruskan informasinya kepada semua guru PNSD Penerima Tunjangan Sertifikasi di wilayahnya masing-masing.

Pada surat tersebut diinformasikan bahwa dalam rangka persiapan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD triwulan 2 tahun anggaran 2014 diharapkan kepada semua PTK penerima tunjangan profesi tahun 2014 untuk mengirimkan berkas-berkas berupa fotokopi :

Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuaian antara SK Pembagian Tugas dengan Jadwal Pelajaran, ditandatangani di atas materai Rp 6.000 (asli bagi Kepala Sekolah) dan mengetahui Pengawas Pembina
Absensi Kehadiran/Jurnal mengajar bagi guru mata pelajaran jenjang SMP, SMA dan SMK
Surat Mutasi Tugas tahun 2014 (bila ada) dilegalisir oleh atasan langsung
SK Pensiun, Surat Keterangan Kematian, Surat Cuti, Izin Sakit (bila ada)

Berkas dibuat/dijilid persekolah rangkap tiga dengan peruntukan :

1 (satu) rangkap untuk Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur, c.q. Bidang PMPTK
1 (satu) rangkap untuk UPTD Dikpora Kecamatan
1 (satu) rangkap untuk arsip sekolah.

Berkas untuk guru TK dan SD dikirim melalui UPTD Dikpora masing-masing sedangkan untuk guru SMP, SMA dan SMK langsung ke Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur c.q. Bidang PMPTK pada tanggal

5 Juli 2014

Wah… sebentar lagi para guru di Kabupaten Lombok Timur khususnya bakalan terima Tunjangan Sertifikasi lagi. Ingat-ingat sama OPS nya ya…

Kahar Muzakkir Monday, June 30, 2014 CB Blogger Indonesia

INFO PEMBERKASAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN KE-2 KAB. LOMBOK TIMUR

Monday, June 30, 2014

Dinas

Kabar gembira lagi bagi guru PNSD penerima Tunjangan Profesi Kabupaten Lombok Timur, karena pada hari Sabtu, 30 Juni 2014 Kepala Dinas Pen...

24 June 2014

Permintaan Berkas ( TAMSIL )Tambahan Penghasilan Non Sertifikasi PNS Triwulan 1 dan 2 Kabupaten Lombok Timur

Tuesday, June 24, 2014

Dinas

Pada Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. menyebutkan ...

23 June 2014

INFO PEMBERKASAN CARRY OVER LOMBOK TIMUR BAGI YANG BELUM SK

Monday, June 23, 2014

Dinas

Penandatanganan SPJ Carry Over Tunjangan Profesi guru PNS melalui dana transfer pusat/dekon tahun 2012 untuk Kabupaten Lombok Timur Provin...

16 June 2014

Ada yang sedikit berbeda dengan blanko Ijazah tahun ini baik untuk jenjang Dikdas maupun Dikmen, yaitu pada penulisan nomor induk siswa. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan Nomor Induk yang diterbitkan oleh sekolah dan NISN, maka tahun ini hanya mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional. Oleh karena itu semua sekolah diharuskan untuk segera menyelesaikan verval pd agar semua siswa terutama di kelas terakhir sudah memiliki NISN.

Petunjuk umumnya adalah sebagai berikut :

Ijazah untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK hanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah diakreditasi, sedang ijazah untuk Paket A, Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian halaman belakang.
Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, diisi oleh panitia yang dibentuk kepala sekolah.
Ijazah Paket A, Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan diisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Ijazah ditulis tangan dengan tulisan huruf KAPITAL yang baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko yang baru.
Ijazah yang salah dalam pengisian sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang serta dimusnakan dengan berita acara yang ditanda-tangani oleh kepala sekolah untuk ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK serta dinas kabupaten/kota untuk ijazah Paket A, Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan yang disaksikan oleh pihak kepolisian.
Jika terdapat sisa Ijazah blangko SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK di sekolah, Kepala Sekolah mengembalikan sisa Ijazah tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditanda-tangani oleh kepala sekolah disaksikan oleh pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan.
Jika terdapat sisa blangko ijazah Paket A, Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan di kabupaten/kota, Dinas Kabupaten/Kota mengembalikan sisa Ijazah tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan berita acara yang di tandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan dan disaksikan oleh pihak kepolisian.
Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2014 dengan berita acara pemusnahan disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak kepolisian.
Berita acara pemusnahan harus dilaporkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat (Balitbang Kemdikbud).
Bagi siswa pemilik Ijazah yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan atau satuan pendidikan yang menerbitkan dapat mengirimkan Ijazah tersebut ke satuan pendidikan/Dinas Pendidikan yang berdekatan dengan domisili siswa tersebut. Ijazah dikirim melalui Pos Tercatat dan terjamin tidak hilang, tidak rusak, dan dapat diterima oleh siswa yang bersangkutan.
Satuan pendidikan/Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun

Petunjuk selengkapnya dapat di unduh pada link berikut ini...
Download Petunjuk Penulisan Ijazah TP. 2013/2014

Kahar Muzakkir Monday, June 16, 2014 CB Blogger Indonesia

PETUNJUK PENULISAN IJAZAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Monday, June 16, 2014

Dinas UJIAN NASIONAL

Ada yang sedikit berbeda dengan blanko Ijazah tahun ini baik untuk jenjang Dikdas maupun Dikmen, yaitu pada penulisan nomor induk siswa. ...

13 June 2014

Berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan calon Presiden/Wakil Presiden, semua anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk selalu menjaga netralitasnya. Untuk itu bersama ini kami sampaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, seperti yang ditulis oleh Bapak Bima Haria Wibisana (wakil Kepala BKN ) pada status facebooknya, sebagai berikut :

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa setiap PNS DILARANG:

a. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

b. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

1) membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dalam Lampiran I angka II huruf B Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa setiap PNS DILARANG:

a. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

b. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

1) membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Umum antara lain dinyatakan bahwa:

a. PNS dilarang Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, dengan cara:

1) Ikut serta sebagai pelaksanan kampanye;
2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/PNS;
3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya;
4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye;

6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya anggota keluarga dan masyarakat.

b. Sanksi

1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada huruf a dikatagorikan sebagai pelanggaran Disiplin sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

2) Terhadap pelanggaran disiplin tersebut PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin dari tingkat ringan sampai dengan tingkat paling berat tergantung dari latar belakang, pelanggaran yang dilakukan dan jumlah kerugian negara serta dampak sosial yang ditimbulkan.

3) Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun:

a)
PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye

b)
PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan tanpa izin dari PPK.

4) Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:

a)
PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye dengan menggunakan atribut partai/seragam dinas utnuk mendudkung salah satu partai/calon peserta pemilu

b)
PNS menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.

c)
PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung.

5) Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS:

a)
PNS yang menggunakan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden;

b)
PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden;

c)
PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan atau partai selama masa kampanye

Dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.31-3/99 tanggal 12 Maret 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden antara lain ditentukan bahwa untuk menjamin netralitas PNS dalam Pemilihan Calon Presiden/Wakil Presiden antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

a	Netralitas PNS adalah PNS bersikap tidak memihak dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
b	PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan Partai Politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
c	PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai warga negara dan anggota masyarakat DIPERBOLEHKAN mengikuti kegiatan kampanye hanya sebagai Peserta Kampanye
d	PNS sebagai Peserta Kampanye DILARANG :
	mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara 1945 dan bentuk NKRI; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; menghina sesorang, agama atau suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu; menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu; merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada PNS dan anggota masyarakat; menggunakan atribut partai atau pakaian seragam dan atribut PNS; mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya, dan menggunakan fasilitas Negara; memihak dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden; menjadi Pelaksana Kampanye; menjadi Petugas Kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, sebelum, selama dan sesudah kampanye. Kegiatan yang dilarang tersebut antara lain berupa ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS di lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; menjadi Tim Sukses dari Calon Presiden/Wakil Presiden; mengikuti kampanye pada waktu jam kerja; menyimpan dan menempelkan dokumen, atribut, atau benda lain yang menggambarkan identitas Calon Presiden/Wakil Presiden; melakukan tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara resmi yang bertujuan mendukung Calon Presiden/Wakil Presiden
e	PNS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan-perundang-undangan
f	Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk:
	mensosialisasikan mengenai netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Calon Presiden/Wakil Presiden; mengecek dan mengawasi implementasi mengenai netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Calon Presiden/Wakil Presiden; dan memberikan hukuman apabila terdapat PNS di lingkungannya yang melakukan pelanggran terhadap netralitas PNS.

Demikian dan semoga dapat menjadi acuan bagi semua PNS untuk selalu menjaga netralitas dalam menghadapi event nasional Pilpres/cawapres 2014.

Kahar Muzakkir Friday, June 13, 2014 CB Blogger Indonesia

PNS DITUNTUT UNTUK MENJAGA NETRALITAS PADA PILPRES/CAWAPRES 2014

Friday, June 13, 2014

Dinas

Berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan calon Presiden/Wakil Presiden, semua anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk selalu men...

12 June 2014

Syarat Penyampaian Usul Penetapan NIP Pelamar Umum:

Surat pengantar beserta daftar nominatifnya rangkap 5 (lampiran II-j dan lampiranII-k);
(empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS (lampiranI-l) lengkapdengan pasfoto3 x 4 cm;
(satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan Formasi PNS Tahun Anggaran yang bersangkutan;
(satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
(satu) lembar fotokopi sah hasil TKD (TesKompetensiDasar) danTKB (Tes Kompetensi Bidang)
(satu) set daftar riwayat hidup lengkap dengan pasfoto 3x4 cm sesuai dengan Anak LampiranI-c Keputusan Kepala BKN Nomor11 Tahun2002;
(satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun2002;

-	tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah melakukan kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
-	tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
-	tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
-	bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah
-	tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja;
Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib / POLRI;
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
Surat keteranga ntidak mengkonsums i /menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zata diktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
Surat pernyataan dari pejabat struktural eselon II yang akan menerim apenempatan CPNS pada unit kerja sesuai dengan formasi yang ditetapkan (lampiranII-m);

Kahar Muzakkir Thursday, June 12, 2014 CB Blogger Indonesia

Prosedur Penetapan NIP CPNS Pelamar Umum berdasarkan Perka BKN No.9 Th. 2012

Thursday, June 12, 2014

Dinas

Syarat Penyampaian Usul Penetapan NIP Pelamar Umum: Surat pengantar beserta daftar nominatifnya rangkap 5 (lampiran II-j dan lampira...

05 June 2014

Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penddikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ini mengatur standar isi yang secara keseluruhan mencakup :

Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkar satuan pendidikan;
Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi;
Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan maksud memberikan gambaran yang jelas kepada pengelola satuan pendidikan tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan serta sebagai pedoman kerja untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar/proses belajar mengajar, serta dengan tujuan sebagai kerangka acuan operasional dalam menyelenggarakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Pedoman Umum Kalender Pendidikan yang dapat diunduh pada link berikut.

Download Pedoman Umum Kalender Pendidikan Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015

Kahar Muzakkir Thursday, June 05, 2014 CB Blogger Indonesia

PEDOMAN UMUM KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Thursday, June 05, 2014

Dinas Peserta Didik Baru

Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengemb...

01 June 2014

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa pembayaran tunjangan dan aneka tunjangan lainnya termasuk Kurang Bayar (Carry Over) Tahun 2012 ditunda sampai dengan selesainya audit penggunaan dana Tunjangan Profesi yang ada di Kabupaten/Kota oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian pada akhir Maret 2014 sudah berlangsung rapat penyerahan hasil audit BPKP kepada Kemenkeu sebagai dasar penerbitan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang Pembayaran Tunjangan Profesi melalui mekanisme transfer daerah.

Selanjutnya untuk pencairannya tergantung meknisme dan proses yang berlangsung di daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Untuk pembayaran kurang bayar (carry over) tahun 2012 kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahap I akan berlangsung penandatangan SPJ sesuai jadwal berikut :

JADWAL PENANDATANGANAN SPJ KEKURANGAN 2 BLN TAHAP 1 TAHUN 2014

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	JENJANG	KECAMATAN	TEMPAT PENANDATANGANAN
1	Senin, 2 Juni 2014	14.00 - 17.00 Wita	SD	Sambelia,Suela,Pringgabaya, Aikmel, Sembalun, Wanasaba	UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya
2	Senin, 2 Juni 2014	14.00 - 17.00 Wita	SD	Montong Gading, Terara, Sikur	UPTD Dikpora Kec. Terara
3	Senin, 2 Juni 2014	14.00 - 17.00 Wita	SD	Jerowaru, Keruak, Sakbar, Sakti, Sakra	UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat
4	Senin, 2 Juni 2014	14.00 - 17.00 Wita	TK	Semua Kecamatan	Dinas Dikpora Bidang PLS
5	Selasa, 3 Juni 2014	14.00 - 17.00 Wita	SD	Sukamulia, Pringgasela, Masbagik	UPTD Dikpora Kec. Masbagik
6	Selasa, 3 Juni 2014	14.00 - 17.00 Wita	SD	Selong, Labuhan Haji, Suralaga	UPTD Dikpora Kec. Selong
7	Selasa, 3 Juni 2014	14.00 - 17.00 Wita	SMP, SMA,SMK	Semua Kecamatan	Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim

PETUGAS PELAYANAN PENANDA TANGANAN SPJ BEBAN TETAP PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2012
SENIN, 02 JUNI 2014 WAKTU : PUKUL 14.00 _ 16.00 WITA

NO	NAMA PETUGAS	KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN	TEMPAT
1	TITIK RONIYANTI	AIKMEL / 125 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya
2	WIRIYADI / AMAQ ARKIM	SEMBALUN,SUELA, PR.BAYA, SAMBELIA / 68 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya
3	ARFINA YUNERSI, SE	WANASABA / 54 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya
4	SATRIAWAN, S.Sos	TERARA / 100 GURU	SMP	UPTD Dikpora Kec. Terara
5	MALINI, S.AP	SIKUR / 83 GURU	SMA/SMK	UPTD Dikpora Kec. Terara
6	DINY HARDIANTI S, S.Pd	MT. GADING / 61 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Terara
7	EVA RAHMAWATI	SAKRA / 105 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat
8	AHMAD TRAKTOR	SAKTI / 56 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat
9	RAFIQURROHMAN, S.Kom	SAKBAR / 60 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat
10	MUH. ARIFIN	JEROWARU, KERUAK /67 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat

PETUGAS PELAYANAN PENANDA TANGANAN SPJ BEBAN TETAP PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2012
SELASA, 03 JUNI 2014 WAKTU : PUKUL 14.00 _ 16.00 WITA

NO	NAMA PETUGAS	KECAMATAN	SATUAN PENDIDIKAN	TEMPAT
1	EVA RAHMAWATI ARKIM	MASBAGIK / 125 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Masbagik
2	WIRIYADI	PR.SELA / 61 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Masbagik
3	DINY HARDIANTI S, S.Pd	SUKAMULIA / 54 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Masbagik
4	RAFIQURROHMAN, S.Kom	SELONG / 149 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Selong
5	MALINI, S.AP	SUKAMULIA / 73 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Selong
6	AHMAD TRAKTOR	LAB. HAJI / 32 GURU	SD	UPTD Dikpora Kec. Selong
7	SATRIAWAN, S.Sos	SEMUA KECAMATAN/ 1-99	SMP	Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim
8	TITIK RONIYANTI	SEMUA KECAMATAN/ 1-157	SMA	Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim
9	ARVINA YUNERSI	SEMUA KECAMATAN/158-288	SMA	Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim
10	MUH. ARIFIN	SEMUA KECAMATAN/ 1-96	SMK	Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim

Adapun daftar nama guru penandatangan SPJ dapat di download pada tautan berikut :

Jenjang SMP : halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5
Jenjang SD :

3. Jenjang SMA/SMK

DAFTAR NAMA LENGKAP JENJANG SD, SMP DAN SMA/SMK

Sumber : bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur

Kahar Muzakkir Sunday, June 01, 2014 CB Blogger Indonesia

PENANDATANGANAN SPJ KURANG BAYAR (CARRY OVER) TAHUN 2012 TAHAP I KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sunday, June 01, 2014

Dinas

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa pembayaran tunjangan dan aneka tunjangan lainnya termasuk Kurang Bayar (Carry Over) Tahu...

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	SATUAN PENDIDIKAN	LOKASI PENANDATANGANAN
1	Kamis, 10 Juli 2014	10.00-12.00 WITA	TK, SMP, SMA, SMK ( Semua Kecamatan )	Aula Handayani Dinas Dikpora Kab.Lotim
2	Kamis, 10 Juli 2014	10.00-12.00 WITA	SD ( Selong, Sukamulia, Suralaga, Lab.Haji )	Aula Handayani Dinas Dikpora Kab. Lotim
3	Jum'at, 11 Juli 2014		SD (Sambelia, Suela, Pringgabaya )	UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya
4	Jum'at, 11 Juli 2014		SD ( Wanasaba, Sembalun, Aikmel )	UPTD Dikpora Kec. Wanasaba
5	Sabtu, 12 Juli 2014		SD ( Mt.Gading, Terara, Sikur, Masbagik )	UPTD Dikpora Kec. Terara
6	Sabtu, 12 Juli 2014		SD ( Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakra Timur, Sakra )	UPTD Dikpora Kec. Sakbar

Al-Maududy

03 November 2014

DOWNLOAD KISI-KISI SOAL UJIAN BERSAMA SMP LOMBOK TIMUR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2014/2015

10 July 2014

DEADLINE PENGIRIMAN DATA DAPODIKDAS : 25 JULI 2014

07 July 2014

Bagi Bapak Ibu Guru yang belum ada nama dalam daftar nama yang terlampir,untuk menunggu informasi selanjutnya.

INFORMASI PENANDATANGANAN SPJ BEBAN TETAP PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN NON SERTIFIKASI KAB. LOMBOK TIMUR

JADWAL JAM BELAJAR SELAMA RAMADHAN 1435 H KABUPATEN LOMBOK TIMUR

30 June 2014

Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuaian antara SK Pembagian Tugas dengan Jadwal Pelajaran, ditandatangani di atas materai Rp 6.000 (asli bagi Kepala Sekolah) dan mengetahui Pengawas Pembina

Absensi Kehadiran/Jurnal mengajar bagi guru mata pelajaran jenjang SMP, SMA dan SMK

Surat Mutasi Tugas tahun 2014 (bila ada) dilegalisir oleh atasan langsung

SK Pensiun, Surat Keterangan Kematian, Surat Cuti, Izin Sakit (bila ada)

1 (satu) rangkap untuk Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur, c.q. Bidang PMPTK

1 (satu) rangkap untuk UPTD Dikpora Kecamatan

1 (satu) rangkap untuk arsip sekolah.

INFO PEMBERKASAN TUNJANGAN PROFESI TRIWULAN KE-2 KAB. LOMBOK TIMUR

24 June 2014

Permintaan Berkas ( TAMSIL )Tambahan Penghasilan Non Sertifikasi PNS Triwulan 1 dan 2 Kabupaten Lombok Timur

23 June 2014

INFO PEMBERKASAN CARRY OVER LOMBOK TIMUR BAGI YANG BELUM SK

16 June 2014

PETUNJUK PENULISAN IJAZAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014

13 June 2014

PNS DITUNTUT UNTUK MENJAGA NETRALITAS PADA PILPRES/CAWAPRES 2014

12 June 2014

Prosedur Penetapan NIP CPNS Pelamar Umum berdasarkan Perka BKN No.9 Th. 2012

05 June 2014

PEDOMAN UMUM KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2014/2015

01 June 2014

PENANDATANGANAN SPJ KURANG BAYAR (CARRY OVER) TAHUN 2012 TAHAP I KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Admin

Populer Post

Arsip Blog

Artikel Pilihan

Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru

Labels

Followers

a)	PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye
b)	PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan tanpa izin dari PPK.

a)	PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye dengan menggunakan atribut partai/seragam dinas utnuk mendudkung salah satu partai/calon peserta pemilu
b)	PNS menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.
c)	PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung.

a)	PNS yang menggunakan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden;
b)	PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden;
c)	PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan atau partai selama masa kampanye