"Ujian Nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan di tahun 2016 ini." Pernyataan tersebut begitu m...
Home / All posts
27 April 2016
"Ujian Nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan dari satuan pendidikan di tahun 2016 ini." Pernyataan tersebut begitu menggelitik sebab jika kita 'gagal paham' akan menimbulkan pemahaman bahwa kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sudah bisa ditentukan setelah proses ujian sekolah selesai tanpa menunggu pelaksanaan ujian nasional.
Mari kita coba buka Permendikbud No. 57 tahun 2015. Pada bab VIII pasal 24 disebutkan bahwa : Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria:
- menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
- lulus Ujian S/M/PK.
Selanjutnya pada pasal 27 disebutkan bahwa kelulusan ditetapkan oleh setiap Satuan Pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru setelah pengumuman hasil UN bagi satuan pendidikan formal dan bagi satuan pendidikan non formal ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan nonformal setelah pengumuman hasil UN.
Mengapa rapat penentuan kelulusan harus dilaksanakan setelah pengumuman hasil UN ? Karena setiap siswa wajib mengikuti UN dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Begitu pula tanggal dan tahun penandatanganan ijazah dan SHUN dilakukan pada tanggal dan tahun yang sama secara nasional dalam rangka mengendalikan pengeluaran ijazah.
Oleh karena itu apabila siswa tidak dapat mengikuti UN pada tahun yang sama dengan Ujian S/M/PK kelulusan siswa yang bersangkutan dari satuan pendidikan belum dapat ditetapkan karena siswa tersebut belum mengikuti UN. Siswa yang bersangkutan wajib mengikuti UN berikutnya.
Ini artinya bahwa mengikuti Ujian Nasional wajib dilakukan oleh peserta didik, jika tidak mengikuti maka peserta didik tersebut belum bisa diluluskan.
Adapun berapa nilai yang diperoleh dari Ujian Nasional itu apakah bisa mempengaruhi kelulusannya atau tidak, semua itu tergantung dari hasil rapat dewan guru berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh satuan pendidikan masing-masing.
Apabila satuan pendidikan memasukkan unsur nilai UN dalam kriteria kelulusannya maka otomatis perolehan nilai UN bisa menjadi penentu kelulusannya. Sebaliknya apabila satuan pendidikan tidak memasukkan nilai hasil UN ke dalam salah satu kriteria kelulusan maka berapapun nilai UN nya tidak akan mempengaruhi kelulusannya.
Yang mempengaruhi kelulusannya adalah IKUT atau TIDAK IKUT Ujian Nasional.
Apabila satuan pendidikan memasukkan unsur nilai UN dalam kriteria kelulusannya maka otomatis perolehan nilai UN bisa menjadi penentu kelulusannya. Sebaliknya apabila satuan pendidikan tidak memasukkan nilai hasil UN ke dalam salah satu kriteria kelulusan maka berapapun nilai UN nya tidak akan mempengaruhi kelulusannya.
Yang mempengaruhi kelulusannya adalah IKUT atau TIDAK IKUT Ujian Nasional.
Wallahu a’lam bish-shawab...
24 April 2016
Surat tugas adalah naskah dinas yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selain diperlukan agar pengemban tugas memperoleh pengesahan formal terhadap tugas yang harus dilaksanakan, keberadaan surat tugas juga menjadi penting untuk berbagai keperluan pada sebuah instansi pendidikan. Misalnya sebagai bukti fisik pengeluaran dana (SPPD) atau bukti fisik dalam laporan pengembangan diri bagi seorang guru yang akan menyusun penetapan angka kredit. Begitu juga surat tugas berguna untuk instansi yang dituju untuk memperlancar tugas pegawai atau pejabat yang berhubungan dengan lembaga atau instansi yang berkaitan dengan tugasnya.
Ketetuan mengenai surat tugas di lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Permendikbud RI No. 6 tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Permendikbud tersebut disebutkan bahwa Surat tugas dapat berbentuk lembaran surat atau kolom.
Bagian-bagian surat tugas terdiri atas:
- kepala surat;
- pembuka surat;
- isi surat; dan
- penutup surat.
Kepala surat
Kepala surat tugas, baik yang berbentuk lembaran surat maupun kolom, dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 Permendikbud RI No. 6 tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pembuka surat
Pembuka surat tugas terdiri atas: frasa surat tugas; dan nomor. Frasa surat tugas ditulis di bawah kepala surat dengan huruf kapital secara simetris. Kata nomor ditulis sejajar dengan frasa surat tugas, diawali dengan huruf kapital. dan sejajar dengan kata nama. Kata pangkat dan golongan ditulis di bawah dan sejajar dengan NIP. Kata jabatan ditulis di bawah dan sejajar dengan kata pangkat dan golongan. Maksud, tanggal, dan tempat penugasan, ditulis di bawah dan sejajar dengan kata jabatan, didahului dengan kata untuk.
Isi Surat
Isi surat tugas yang berbentuk kolom terdiri atas:- nama jabatan pemberi tugas;
- kolom isian surat tugas; dan
- maksud, tanggal, dan tempat penugasan.
Nama jabatan pemberi tugas ditulis di sebelah kiri di bawah kata nomor. Kolom isian surat tugas berisi nomor, nama, NIP, pangkat dan golongan, serta jabatan yang diberi tugas ditulis di bawah dan sejajar dengan kalimat awal nama jabatan pemberi tugas. Maksud, tanggal, dan tempat penugasan ditulis di bawah kolom sejajar dengan nomor isi kolom dan didahului dengan kata untuk.
Penutup Surat Tugas
Penutup surat tugas dibuat dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut :- tanggal surat ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi surat, tanpa didahului nama tempat pembuatan;
- nama jabatan pejabat yang menandatangani surat ditulis di bawah dan sejajar dengan tanggal surat edaran dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata penghubung, dan diakhiri tanda baca koma;
- tanda tangan pejabat yang menandatangani surat dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
- cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan pejabat;
- nama pejabat yang menandatangani surat ditulis di bawah, sejajar dengan nama jabatan, dan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa diapit dengan tanda kurung dan tanpa garis bawah; dan
- singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak bagi pejabat selain Menteri
- Apabila ada tembusan, kata tembusan ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada awal kata tanpa garis bawah diikuti tanda baca titik dua sejajar dengan pembuka surat dan sebaris dengan nama pejabat yang menandatangani surat edaran
- Pihak yang diberi tembusan ditulis di bawah kata tembusan, dan apabila yang diberi tembusan lebih dari satu diberi nomor urut dengan angka Arab sejajar dengan kata tembusan.
- Pihak yang diberi tembusan tidak didahului singkatan Yth atau diikuti frasa sebagai laporan.
Format surat tugas berbentuk lembaran surat
Format surat tugas berbentuk kolom
Aturan Pembuatan Surat Tugas di lingkungan Kemdikbud RI
Surat tugas adalah naskah dinas yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sela...
23 April 2016
Seorang kepala sekolah baik yang baru bertugas maupun yang sudah lama bertugas sebaiknya melakukan kajian-kajian terhadap kondisi sekolahnya sebelum melakukan tugasnya.
Kajian-kajian ini penting untuk dilakukan sebagai dasar untuk merencanakan dengan tepat apa yang harus dilakukan di sekolah tempatnya bertugas. Langkah ini mirip dengan evaluasi diri sekolah ataupun penentuan analisis SWOT
Minimal ada 9 bidang kajian yang perlu dilakukan diantaranya :
- Rencana Kerja Sekolah
- Pengelolaan Kurikukulum
- Pengelolaan PTK
- Pengelolaan Sarpras
- Pengelolaan Peserta Didik
- Pengelolaan Keuangan
- Pengelolaan Tenaga Administrasi Sekolah
- Pengelolaan TIK dalam pembelajaran, dan
- Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi
Masing-masing bidang kajian itu disusun sebuah matriks yang paling tidak berisi
- Aspek / komponen
- Kondisi ideal
- Kondisi riil
- Kesenjangan
- Alternatif solusi mengatasi kesenjangan
- Rencana aksi (action plan)
Aspek/komponen dan kondisi ideal hendaknya mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada. Dengan kata lain kondisi ideal dari masing-masing aspek itu sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini 8 Standar Nasional Pendidikan dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) menjadi acuan utama.
Pentingnya melakukan kajian sebelum menyusun program sekolah
Seorang kepala sekolah baik yang baru bertugas maupun yang sudah lama bertugas sebaiknya melakukan kajian-kajian terhadap kondisi sekol...
15 April 2016
Sekarang ini sedang musim ujian, baik itu ujian sekolah maupun ujian nasional. Berdasarkan Permendikbud No. 57 tahun 2015 Ujian Nasional biaya penyelenggaraan dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) melalui dana APBN dan pemerintah daerah melalui dana APBD. Sedangkan untuk pelaksanaan Ujian Sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk membiayainya. Lebih jauh dikatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.
Untuk level satuan pendidikan maka pembiayaan kegiatan ujian sekolah ini bersumber pada dana BOS. Pada juknis BOS jenjang Dikdas tahun 2016 dijelaskan bahwa Kegiatan Ulangan dan Ujian dapat dibiayai dari dana BOS. Pada item pembiayaan ini kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan ujian sekolah. Sedangkan komponen pembiayaan dari kegiatan tersebut yang dapat dibayarkan adalah
- Fotocopy/penggandaan soal;
- Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan ke orangtua;
- Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar satuan pendidikan tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah/Pemda.
Sementara itu biasanya dalam penyelenggaraan ujian sekolah, kegiatan-kegiatan yang sering dibiayai adalah :
- Penyusunan perangkat soal
- Pengetikan, penggandaan dan pengepakan soal
- Pengawasan
- Koreksi hasil ujian
- Konsumsi pengawas, panitia dan tamu
- Kepanitiaan
- dll
 |
| Salah satu kegiatan panitia UN/US |
Lalu bagaimana mengatur pembiayaan tersebut agar tidak menyimpang dari aturan yang tertera pada juknis BOS ? Berikut ini kami coba memberikan alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah.
Menyelenggarakan kegiatan Workshop Penulisan Soal Ujian Sekolah
Pada komponen pembiayaan "Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan" kita diperbolehkan untuk mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan dalam kegiatan ini adalah fotocopy, serta konsumsi guru peserta workshop/lokakarya yang diadakan di satuan pendidikan dan biaya nara sumber dari luar satuan pendidikan dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah.
Jika workshop dilaksanakan di luar jam kerja, maka peserta (tim penyusun soal) boleh mendapatkan transport dan konsumsi. Disamping guru-guru peserta workshop mendapatkan tambahan wawasan dari narasumber dalam kegiatan ini juga ditargetkan menghasilkan produk final berupa perangkat ujian sekolah yang siap dicetak dan gandakan, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk item penyusunan dan pengetikan soal pada kegiatan Ujian Sekolah. Bisa juga kegiatan workshop diatur penyelenggaraannya dalam dua sesi (inservis), sesi pertama kegiatannya adalah penyusunan soal dan sesi kedua dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian dengan kegiatan koreksi dan analisis hasil soal yang diujikan. Jadi koreksi hasil ujian tidak perlu dibiayai dari item penyelenggaraan ujian sekolah.
Mengadakan pengawasan dengan sistem silang penuh
Mengawas ulangan maupun ujian tidak boleh dibiayai honornya dari dana BOS, karena menyelenggarakan kegiatan peniliaian terhadap peserta didik termasuk di dalamnya kepengawasan merupakan salah satu tupoksi guru/satuan pendidikan. Akan tetapi jika kepengawasan dilakukan di luar satuan pendidikan / sekolahnya maka boleh dibayarkan transportnya dengan besaran yang berpedoman pada peraturan pemerintah daerah setempat.
Oleh karena itu agar transport pengawas bisa dibayarkan, sebaiknya diadakan sistem pengawasan silang misalnya antar sesama subrayon (satu kecamatan). Menggunakan sistem ini disamping boleh dibiayai juga pelaksanaan kegiatan ujian lebih tertib terutama pada peserta ujian, karena diawasi oleh bukan gurunya sendiri.
Lain-lain
Untuk keperluan konsumsi selama pelaksanaan ujian, bisa diambilkan dari komponen pembiayaan "Pembelian bahan habis pakai" item Pembelian minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di satuan pendidikan.
Lalu honor panitia bagaimana ?
Pada item Larangan Penggunaan Dana BOS point ke-15 dijelaskan bahwa Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan untuk Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.
Wallahu A'lam Bishawab...
Bagaimana membiayai Ujian Sekolah dari dana BOS
Sekarang ini sedang musim ujian, baik itu ujian sekolah maupun ujian nasional. Berdasarkan Permendikbud No. 57 tahun 2015 Ujian Nasional b...
13 April 2016
Penetapan bidang studi sertifikasi guru berdasarkan mata pelajaran pada UKG tahun 2015. Bagi guru yang UKG-nya belum sesuai dengan bidang studi sertifikasi yang akan diambil, maka wajib mengikuti UKG yang sesuai bidang studi sertifikasi yang akan diambil. Hal penting yang harus diperhatikan oleh guru bahwa bidang studi ini akan melekat terus pada guru selama menjalankan profesi guru.
Sertifikasi Guru Pola PF dan PLPG
Penetapan bidang studi sertifikasi pola PF dan PLPG mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- sesuai dengan ijazah S-1/D-IV (linier),
- bagi guru yang memiliki ijazah S-1/D-IV tidak sesuai dengan bidang studi yang akan disertifikasi (tidak linier) dapat menetapkan bidang studi sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, dan wajib memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut.
Sertifikasi Guru Pola SG-PPG
Penetapan bidang studi sertifikasi pola SG-PPG mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- sesuai dengan ijazah S-1/D-IV kependidikan linier dengan mata pelajaran yang diampu/guru kelas,
- guru SMP/MTs/SMPLB, dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK yang berkualifikasi S1/D-IV non-kependidikan linier dengan mata pelajaran yang diampu,
- guru TK/RA/TKLB yang berkualifikasi S1/D-IV dalam bindang pendidikan TK/PAUD dan psikologi, maka bidang studi sertifikasi yang diikuti adalah guru kelas TK/RA/TKLB,
- guru SD/MI/SDLB yang berkualifikasi S1/D-IV dalam bidang pendidikan SD dan psikologi, maka bidang studi sertifikasi yang diikuti adalah guru kelas SD/MI/SDLB.
Dari ketentuan di atas terlihat ada perbedaan signifikan yaitu pada linieritas bidang study sertifikasi dengan bidang study pada ijazahnya. Pola PF dan PLPG agak mentolerir jika guru yang bersangkutan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan ijazahnya asalkan dilakukan selama minimal 5 tahun berturut-turut. Sedangkan sertifikasi pola PPG mengharuskan liniearitas ijazah dengan bidang study sertifikasinya.
Aturan ini bisa menjawab pertanyaan (kegalauan) apakah harus kuliah lagi jika mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Misalnya Guru A memiliki ijazah S1 Pendidikan Matematika, kemudian menjadi guru kelas, apakah harus kuliah S1 PGSD lagi ? Jika guru A telah menjalani tugas sebagai guru kelas selama 5 tahun berturut-turut dan dia ingin seterusnya menjadi guru kelas kemudian mengikuti sertifikasi pola PF atau PLPG maka guru A tidak perlu kuliah lagi. Akan tetapi jika dia mengikuti sertifikasi pola PPG, tentu saja harus kuliah lagi jika ingin bidang sertifikasinya adalah guru kelas, karena SG-PPG menuntut linearitas ijazah dengan bidang study sertifikasi.
Penetapan Bidang Studi Sertifikasi Guru tahun 2016
Penetapan bidang studi sertifikasi guru berdasarkan mata pelajaran pada UKG tahun 2015. Bagi guru yang UKG-nya belum sesuai dengan bidang ...
11 April 2016
Kabar gembira bagi guru-guru yang masuk nominasi sebagai calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 karena seperti diberitakan pada situs kemdikbud.go.id Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program sertifikasi guru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan anggaran dari negara.
Pada Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa “ Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. “
Siaran Pers Mendikbud tentang Sergur 2016
Ini artinya bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk membiayai proses sertifikasi ini. Hanya saja yang dibiayai oleh pemerintah adalah sertifikasi jalur portofolio dan jalur PLPG. Sedangkan Sertifikasi Guru pola PPG tetap swadaya peserta.
"Pemerintah tetap melanjutkan upaya sertifikasi guru dengan tetap memberikan bantuan dana bagi guru untuk mengikuti program sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)," kata Mendikbud Anies Baswedan, Senin (11/4) di Jakarta.
Kabar gembiranya adalah semua guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan 2005 maupun guru yang diangkat dalam periode 2006-2015 yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat mengikuti program sertifikasi melalui program PLPG. Guru yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik dibebaskan untuk memilih program sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK seperti PLPG atau Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG).
Jadi guru peserta sertifikasi boleh memilih jalur gratis (SF atau PLPG) atau jalur berbayar (SG-PPG). Bahkan “ Semua yang memenuhi syarat akan diarahkan untuk mengikuti PLPG,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata.
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/mendikbud-anies-baswedan-program-sertifikasi-guru-tetap-dibiayai-pemerintah
Sertifikasi Guru 2016 "GRATIS"
Kabar gembira bagi guru-guru yang masuk nominasi sebagai calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 karena seperti diberitakan pada situs k...
10 April 2016
Meskipun Ujian Nasiona tahun 2016 tidak ikut menjadi syarat kelulusan, tetapi ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu :
- Setiap siswa wajib ikut UN, yang namanya wajib maka harus diikuti
- Hasil UN dijadikan sebagai tolok mengukur II (Indeks Integritas) baik itu indeks integritas personal maupun indeks integritas institusi
Untuk mengatur pelaksanaan Ujian tahun 2016 maka pemerintah mengeluarkan Permendikbud No. 57 tahun 2015. Selanjutnya BSNP kemudian menindaklanjuti Permendikbud tersebut menjadi POS UN 2016. Berikutnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menindaklanjutinya menjadi Juknis UN/US pada jenjang masing-masing. Akhirnya satuan pendidikan harus menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian di tingkat satuan pendidikan dan kriteria Kelulusan Satuan Pendidikan.
Baca juga Kriteria Kelulusan Ujian tahun 2016
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun POS ujian sekolah, bahwa pada POS Ujian Sekolah minimal harus memuat :
- Kompetensi dan materi yang diuji
Matematika apa ya yang diujikan di ujian sekolah karena Matematika diujikan juga di Ujian Nasional, Jangan sampai yang diujikan di ujian sekolah sama dengan yang diujikan di ujian nasional. Pendidikan Agama perlu praktik atau tidak ? - Teknik ujian,
Bisa lisan, tulisan atau praktik - Jadwalnya pelaksanaan Ujian Sekolah
- Siapa saja penyusun soal
- Korektor, minimal 2 orang untuk masing-masing mata pelajaran.
- Bobot penilaian, antara tes tertulis
- Prosedur ujian sekolah termasuk di dalamnya tata tertib pelaksanaan ujian sekolah
- Nilai ketuntasan
Khusus untuk Ujian Nasional SKL yang dipergunakan adalah interseksi antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, oleh karena itu tidak dibedakan antara soal ujian nasional berbasis K-2006 atau K-13. Dengan kata lain soal Ujian Nasional itu sama antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2006.
Untuk itu dalam menyusun soal Ujian Sekolah hendaknya memperhatikan kisi-kisi Ujian Nasional. Diusahakan soal ujian sekolah yang dibuat tidak muncul di Ujian Nasional.
Berikut kami berikan contoh POS Ujian Sekolah yang dapat dilihat DI SINI
Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah tahun 2016
Meskipun Ujian Nasiona tahun 2016 tidak ikut menjadi syarat kelulusan, tetapi ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu : ...
Ujian Nasional tahun 2016 tidak lagi menjadi syarat kelulusan dari satuan pendidikan. Ujian Nasional tahun ini lebih diperuntukkan sebagai :
- Pemetaan mutu program pendidikan dan atau satuan pendidikan
- Pertimbangan masuk jenjang pendidikan berikutnya
- Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemetaan dan peningkatan mutu pendidikan
- Dasar pemetaan pencapaian standar peserta didik, satuan pendidikan maupun wilayah bagi Pemerintah Daerah.
Dengan tidak masuknya hasil Ujian Nasional sebagai salah satu penentu kelulusan maka satuan pendidikan memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kriteria kelulusan bagi peserta didiknya, termasuk dalam pembobotan nilai raport dan nilai ujian sekolah/madrasah. Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan harus dibahas dan ditetapkan melalui sebuah rapat dewan guru bagi satuan pendidikan formal dan bagi satuan pendidikan kesetaraan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan non formal.
Bagaimana menentukan kriteria kelulusan tersebut ?
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional, dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat DAN SMA/MA/SMK pasal 24 mengatakan bahwa Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria:
- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
- Lulus Ujian S/M/PK.
Ini yang harus diterjemahkan disekolah menjadi kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Oleh karena itu sekolah harus menuyusun kriteria kelulusan yang minimal memuat :
- Kriteria peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran itu apa saja.
Seberapa prosen kehadiran/absensinya di sekolah yang masih bisa ditoleransi sehingga anak tersebut memenuhi kriteria lulus. Batas toleransi ini hendaknya harus lebih besar dari 50%, sebab jika prosentase ketidakhadiran lebih besar dari prosentase kehadirannya maka sudah jelas anak tersebut tidak memenuhi kriteria pertama. - Sikap/prilaku yang disebut baik itu seperti apa.
Apakah jika peserta didik itu sudah kawin itu masih disebut baik ? Apakah misalnya anak tersebut orangnya pintar tetapi temperamental sehingga dipukul gurunya, masih dikatagorikan baik ? Apakah informasi dari masyarkat tentang pelanggaran etika di luar sekolah, sekolah masih menyebut anak itu baik ? dan lain sebagainya. Semua itu diputuskan melalui rapat dewan guru. - Lulus ujian sekolah.
Disebut lulus ujian sekolah berapa nilainya. Untuk menentukan nilai akhir berapa bobot Nilai Raport dan bobot Nilai Ujian Sekolah. Demikian juga untuk Nilai Ujian Sekolah, jika menggunakan ujian tulis dan ujian praktik berapa bobot masing-masing, harus ditentukan. Untuk kriteria ini penilaian kognitif dan psikomotor hendaknya mempertimbangkan KKM mata pelajaran, sesuai dengan prinsip "Belajar Tuntas."
Kriteria kelulusan tersebut harus dibahas secara matang dalam rapat dewan guru sebelum pelaksanaan ujian, kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kriteria Kelulusan Ujian. Keputusannya nanti akan dijadikan dasar pada rapat kelulusan. Jangan sampai kriteria kelulusan tersebut disusun pada saat rapat kelulusan.
Berikut ini contoh SK Kepala Sekolah tentang Kriteria Kelulusan Ujian pada satuan pendidikan tahun 2016.
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 WANASABA
Alamat : Jl. Segara Anak Karang Baru, Kec. Wanasaba Lotim KP. 83653.
E-mail : smp2wanasaba.goinoperator@gmail.com
KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 2 WANASABA LOMBOK TIMUR
Nomor : 800/26 /SMPN. 02/ 2016
TanggaL : 5 April 2016
Tentang
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS IX
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Dengan
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala SMP Negeri 2 Wanasaba:
Menimbang
|
:
|
a. bahwa untuk
menentukan kelulusan peserta didik pada SMP Negeri 2 Wanasaba perlu
ditetapkan Kriteria Kelulusan
b. bahwa
untuk menetapkan kriteria kelulusan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk
Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Wanasaba
|
Mengingat
|
:
|
|
Memperhatikan
|
:
|
Hasil Rapat Dewan Gru SMP Negeri 2 Wanasaba tanggal 22 Februari 2016
|
Memutuskan
|
||
Menetapkan :
|
||
| PERTAMA |
:
|
Kriteria
Kelulusan Peserta Didik kelas IX
sebagai berikut:
Peserta didik dinyatakan lulus dari SMP Negeri 2
Wanasaba apabila:
|
| KEDUA |
:
|
Hal- hal lain yang tidak diatur dalam keputusan ini
akan diatur kemudian
|
| KETIGA |
:
|
Keputusan ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
|
Ditetapkan di : Karang Baru
Pada tanggal : 5 April 2016
Kepala Sekolah,
ABDUL KAHAR MUZAKKIR, S.Pd.
NIP. 19690925 199303 1 004
|
Kriteria Kelulusan Ujian tahun 2016
Ujian Nasional tahun 2016 tidak lagi menjadi syarat kelulusan dari satuan pendidikan. Ujian Nasional tahun ini lebih diperuntukkan sebag...
04 March 2016
Adanya status NUPTK ganda pada verval GTK disebabkan oleh GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) yang bersangkutan tercatat pada lebih dari 1 sekolah, contohnya seorang guru mengampu di 2 sekolah atau lebih maka status validasinya tercantum NUPTK Ganda.
Apa yang harus dilakukan oleh seorang operator sekolah (OPS) jika di sekolahnya terdapat validasi NUPTK ganda ?
Pada kasus validasi NUPTK ganda maka operator sekolah tidak berwewenang untuk mengatasinya. Penanganan kasus NUPTK ganda hanya bisa dilakukan oleh admin Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dirjen GTK dan PDSPK. Oleh karena itu sebaiknya admin sekolah (OPS) menunggu pengelolaan yang dilakukan oleh admin Dinas. Bisa juga untuk mempercepat proses, admin sekolah dapat melaporkannya ke Admin Dinas.
Admin Dinas dapat melakukan pengelolaan NUPTK Ganda melalui Merger PTK Duplikat agar status GTK menjadi valid. Pada menu Merger PTK Duplikat akan muncul data setiap GTK, proses merger dilakukan per GTK, dengan memilih sekolah induk tempatnya bertugas saat ini.
Admin Dinas tidak bisa login verval GTK ?
Terkadang Operator Dinas tidak bisa login pada aplikasi Verval GTK, meskipun pada aplikasi yang lain seperti verval PD, verval SP dan sdm.data bisa login. Jika operator dinas mengalami kasus ini (tidak bisa login verval GTK) maka admin Dinas tersebut dapat melakukan update Surat Tugas yang disahkan oleh Kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota kemudian Update Jabatan di laman http://sdm.data.kemdikbud.go.id (dibagian Profil). Karena pengelolaan verval GTK ini cukup vital maka hanya diperkenankan 1 akun untuk verval GTK disetiap Dinas Pendidikan Kab./Kota.
Sumber : https://www.facebook.com/groups/1530399250622871/permalink/1545118532484276/
Pengelolaan NUPTK Ganda pada verval GTK
Adanya status NUPTK ganda pada verval GTK disebabkan oleh GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) yang bersangkutan tercatat pada lebih dari 1 ...
16 February 2016
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.
NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.
(http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Home/Definisi)
Tidak bisa disangkal jika kemudian memiliki NUPTK bagi PTK terutama Pendidik/Guru menjadi begitu sangat penting, salah satunya adalah sebagai syarat mutlak seorang guru bisa memperoleh sertifikat pendidik (Sertifikasi).
- Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan non formal (KB/TPA/SPS, PKBM/TBM. kursus dan UPT)
- Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS dan Guru bukan PNS
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan non formal baik PNS/CPNS maupun bukan PNS
- S1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK/PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006
- Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam Dapodikdasmen dan Paud Dikmas, dengan ketentuan :
- Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
- Memiliki dokumen :
- Guru dan tenaga kependidikan PNS : SK CPNS/PNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
- Guru dan tenaga kependidikan non PNS : jika mengabdi di sekolah negeri harus ada SK pengangkatan dari Bupati/Walikota atau gubernur. Sedangkkan jika mengabdi di sekolah swasta berupa SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut).
- Bagi guru yang tidak aktif dalam dapodik, misalnya guru Kemenag, maka :
- Diajukan oleh operator Disdik melalui aplikasi verval GTK
- Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
- Memiliki dokumen persyaratan antara lain :
- Guru dan tenaga kependidikan PNS : SK CPNS/PNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
- Guru dan tenaga kependidikan non PNS : jika mengabdi di sekolah negeri harus ada SK pengangkatan dari Bupati/Walikota atau gubernur. Sedangkkan jika mengabdi di sekolah swasta berupa SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut).
Maka anda termasuk kandidat guru penerima NUPTK yang datanya akan muncul pada aplikasi verval GTK, yaitu pada tabel Calon Penerima NUPTK.
Menurut Aryadi Nugroho salah seorang admin PDSPK, pada tabel Calon Penerima NUPTK sendiri defaultnya kosong dan akan aktif setelah proses verifikasi dan validasi (verval) selesai dilakukan oleh admin PDSPK. Seperti diketahui bahwa saat ini mereka sedang melakukan proses verval yang nanti hasilnya antara lain :
- Jka datanya ditemukan di arsip status invalidnya akan berubah jadi valid dan NUPTKnya terupdate;
- Jika datanya tidak ditemukan di arsip, nanti dijadikan kandidat penerima NUPTK (muncul dimenu Calon Penerima NUPTK). Yang kemarin terlanjur/belum (sama saja) entri PegId masuk poin ini.
Setelah para kandidat sudah muncul, baru menu Upload Dokumen akan aktif, ketika diklik akan muncul seperti capture di bawah, bisa dilihat dokumen yang harus diupload pada Non PNS dan PNS, file yang diupload jpg/png, size max 1MB/dokumen(saran).
- KTP
- SK GTY
- Ijazah setara SD
- Ijazah setara SMP
- Ijazah setara SMA/SMK, dan
- Ijazah Setara S1/D4
- KTP
- SK CPNS/PNS
- SK Penugasan dari Dinas
- Ijazah setara SD
- Ijazah setara SMP
- Ijazah setara SMA/SMK, dan
- Ijazah Setara S1/D4
Setelah upload dokumen, operator bisa pantau status/prosesnya sudah sampai mana. Adapun prosesnya adalah :
Kandidat >> Upload dokumen >> Aprove Dinas >> Aprove Ditjen >> NUPTK terbit
Jadi intinya saat ini sabar menunggu, silahkan di menu Perbaikan Data Master dan Foto terlebih dahulu, semoga dapat dipahami, terimakasih.
Proses Pengajuan NUPTK pada aplikasi Verval GTK
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberika...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
