Kabar gembira bagi guru-guru, terutama bagi yang masih kesulitan dalam pemenuhan beban mengajar 24 jam, karena sebentar lagi akan diterbitk...
Home / All posts
20 February 2015
Kabar gembira bagi guru-guru, terutama bagi yang masih kesulitan dalam pemenuhan beban mengajar 24 jam, karena sebentar lagi akan diterbitkan Permendikbud yang bisa menjadi solusi dari kesulitan tersebut. Kabar gembira tersebut disinyalkan oleh Bp. Asha Roed Andhien dalam statusnya di medsos facebook (17/02/2015).
Dengan nada berseloroh Bp. Asha Roed Andhin menulis :”Siap siap permen baru disahkan....banyak yang mengharap permennya manis.....tapi kalo buat saya tetep aja pahit...(makin susah ngitungnya).”
Permendikbud yang segera akan diterbitkan diantaranya memuat aturan-aturan tentang tugas tambahan yang diakui dan bisa dikonversi menjadi jam pelajaran. Pada sekolah yang memiliki jumlah rombongan belajar besar dengan ratio pemerataan guru yang pas, beban mengajar 24 jam tentunya tidak menjadi satu kendala yang berarti. Bagi sekolah yang jumlah rombelnya sedikit, adanya tugas tambahan yang bisa dikonversi menjadi jam pelajaran tentunya bisa menjadi salah satu solusi.
Selama ini aturan yang dipakai sebagai dasar penentuan tugas tambahan yang diakui adalah PP No. 74 tahun 2008. Menurut PP tersebut tugas tambahan yang bisa dikonversi menjadi jam pelajaran antara lain Kepala Sekolah (18 JP), wakil kepala sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua Jurusan, Kepala bengkel, Pembimbing Praktik dan Kepala Unit Produksi yang masing-masing ekuivalen dengan 12 jam. Itupun masing-masing jenjang tidak sama. Untuk SD hanya Kepala Sekolah, Jenjang SMP selain Kepala sekolah dihitung juga 1 – 3 orang wakil kepala sekolah tergantung jumlah rombelnya, 1 orang Kepala Laboratorium dan 1 orang Kepala Perpustakaan.
Menurut Bp. Asha Roed Andhin (20/02/2015) pada Permendikbud yang akan disahkan, selain tugas tambahan yang disebutkan diatas, walikelas, pembina pramuka pembina OSIS, Pembina Ekstra Kurikuler dan Guru Piket juga dianggap sebagai jam tambahan. Akan tetapi tidak berarti dalam satu sekolah semua tugas tambahan tersebut diakui. Ada syarat-sayarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya lebih baik kita tunggu Permendikbud tersebut disahkan dan dipublikasikan.
18 February 2015
Ketika kita menyusun sebuah tulisan, entah itu artikel, proposal, program atau mengentri data, seringkali kita membutuhkan banyak file untuk dibuka. Tentunya kita kerepotan karena saat membuka satu file, maka file lainnya pasti akan tertutup, sedangkan kita membutuhkan kedua file tersebut terbuka.
Menggunakan dua laptop ? Repot juga, apalagi kalau kita ingin mengutip isi filenya dengan jalan copy-paste. Kalau kita memiliki dua laptop juga, bagaimana kalau tidak punya ?
Jika anda mempunyai monitor lain yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan. Kita bisa memanfaatkan fasilitas extend atau istilah kerennya “Dual monitor untuk dual action.”
Caranya cukup sederhana. Hanya membutuhkan satu monitor lain yang akan kita pakai untuk membuka file lainnya. Kemudian tinggal dicolokkan kabel VGA nya pada laptop. Setting tampilannya pada pilihan “extend”. Geret file yang kita inginkan agar tampil pada monitor tambahan dengan jalan klik tahan pada mouse dan menggeretnya ke kanan.
Selanjutnya kita bisa bekerja mengutip data-data dari file yang terbuka pada monitor tambahan, tanpa harus terganggu file tempat kita bekerja tertutup olehnya.
Fasilitas ini juga bisa dimanfaatkan saat melakukan presentasi atau mengajar di kelas menggunakan layar projector. Kita bisa menampilkan di layar proyektor file-file tertentu yang tidak sama dengan file yang kita buka pada laptop. Audience tidak akan tahu saat anda sedang memberikan presentasi kepada mereka, anda juga sedang facebookan. hmmm ….
Bagaimana cara setting exentend itu ?
Ada dua langkah yang bisa kita lakukan, yaitu :
| 1. | Cukup tekan tombol Windows dan P (Windows + P) pada keyboard laptop untuk memunculkan menu cepat pilihan |
 | Pilih extend |
| 2. | Cara kedua adalah dengan klik kanan pada desktop dan pilih Resolusi layar (Screen resolution), |
 | Pilih Extend these displays  |
Mungkin setelah proses setting extend sukses, kita terkadang membutuhkan setting resolusinya, agar tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. Pada kesempatan ini saya tidak akan mengupas bagaimana cara setting resolusinya karena saya yakin anda pasti sudah mahir semuanya.
Jika paparan ini masih belum jelas atau agak susah dipahami, saya sarankan googling saja. Banyak kok artikel yang membahas masalah extend monitor. Tetapi mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat juga.
Selamat mencoba….
Kahar Muzakkir Wednesday, February 18, 2015 CB Blogger IndonesiaCara Setting Extended Monitor Untuk Keperluan Entri Data
Ketika kita menyusun sebuah tulisan, entah itu artikel, proposal, program atau mengentri data, seringkali kita membutuhkan banyak file untu...
Entah apa yang menjadi fikiran orang tuanya, sehingga memberikan nama putra mereka dengan satu huruf saja. Tidak ada yang salah memang, tetapi membuat server dengan “detector data suspect” menganggapnya sebagai data yang mencurigakan sehingga mengeluarkan warning Invormasi validasi.
Kejadian ini terungkap ketika Operator SD Negeri Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan SUWANDOYO, S.Pd, merasa kebingungan ketika mengecek datanya pada progress pengiriman terdapat peringatan Informasi validasi “Nama PD kosong atau tanpa huruf vokal. Padahal nama yang dientri sudah sesuai dengan akte kelahiran dan kartu keluarganya.
Kejadian ini tidak urung membuat membuat admin pusat dapodik Bp Yusuf Rokhmat dan admin PDSP Bp. Fikri (Taufik Lone) geleng-geleng kepala terheran-heran.
“Iya sudah. gak apa-apa. Kalau memang datanya seperti itu dan didukung oleh dokumen yang valid.” ujar Bp. Yusuf Rokhmat.
“Besok saya informasikan di kantor, supaya admin vervalPd tidak asal rejectt kalau ada berkas pengajuan yang namanya J " ujar Bp Taufik Lone .
Lalu siapakah “J” si pemilik nama unik ini ?
“J” adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Mataram Baru Lampung Timur yang lahir 30 Desember 2006. Saat ini duduk di Kelas 1 SD Negeri Gandri.
Ternyata “J” bukan satu-satunya siswa yang memiliki nama cuma satu huruf.. Di Pemalang Jawa Tengah juga ada siswa perempuan yang lahir di Pemalang 8 Mei 2000 silam dan saat ini duduk di kelas 9 bernama “D”.
“E juga ada. Saya pernah ditelpon oleh Kepala Sekolahnya.” kata pak Yusuf Rokhmat, menimpali.
Apapun alasannya, yang jelas orang tua anak-anak yang memiliki nama unik hanya satu huruf ini, pastilah memiliki pertimbangan tertentu dalam memberikan nama kepada putra putrinya. Kita do’akan saja semoga mereka menjadi orang-orang yang sukses kelak seperti harapan orang tuanya.
Oleh karena itu apabila ada yang mengalami kasus yang sama sehingga tidak lolos “inspector data suspect” dan terbaca invalid, maka sebaiknya konfirmasi kepada admin pusat. Lebih bagus lagi jika melampirkan data/dokumen yang sah.
Kahar Muzakkir Wednesday, February 18, 2015 CB Blogger IndonesiaUnik : Nama siswa ini cuma satu huruf saja.. Siapa dia ?
Entah apa yang menjadi fikiran orang tuanya, sehingga memberikan nama putra mereka dengan satu huruf saja. Tidak ada yang salah memang, teta...
Bertempat di aula Handayani (Rabu, 18/02/2015) Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur digelar Rapat Koordinasi antara Kepala Dinas dengan Pengawas Sekolah Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas DIkpora Kabupaten Lombok Timur Mahsin, S.Pd.,M.M, itu dihadiri oleh Kepala-Kepala Bidang dan Pengawas SD, SMP dan SMA se Kabupaten Lombok Timur.
Pada kesempatan itu Kadis Dikpora Lombok Timur mengajak semua pihak terutama pengawas untuk terus membangun sinergi yang kuat dalam upaya memajukan Pendidikan di Lombok Timur. Karena diakui pengawas banyak mengetahui kondisi real di lapangan.
“Mari, kalau ada informasi yg bersifat janggal agar koordinasi dengan kami kata Kadis pada rakor pagi ini.....Kita terus bersinergi dengan bapak bapak pengawas yg lebih banyak pengalamannya, lebih tua usianya dari saya. “ ajak Mahsin.
 |
| Kadis-Dikpora-Lombok-Timur Mahsin, S.Pd.M.M. |
Ditanyakan masalah kebijakan mutasi, Mahsin menegaskan, “Mutasi itu hanya keinginan segelintir kelompok, tanpa dilakukan pengkajian, kabid saya masih melakukan pengkajian agar tidak ada yang dirugikan. Saya sudah beberapa kali dipanggil oleh pimpinan (bupati) kaitan dengan mutasi ini. Karena infonya bahwa ada oknum yang gentayangan bahkan menggelar rapat untuk menyusun draf mutasi tanpa melibatkan kadis, itu semua akan buntu dan takkan bisa jalan. Intinya saya akan bangun sinergi yang kuat dengan bapak-bapak pengawas dalam semua kebijakan Dinas Dikpora Lombok Timur.”
Bangun sinergi yang kuat, Kadis Dikpora Lombok Timur gelar Rakor dengan Pengawas
Bertempat di aula Handayani (Rabu, 18/02/2015) Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur digelar Rapat Koordinasi...
16 February 2015
Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2015 sudah semakin dekat. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Prosedur Operasi Standar (POS) hingga saat ini belum diterbitkan oleh BSNP. Idealnya pada bulan November-Desember 2014 BSNP sudah menerbitkan POS UN 2015, seperti POS UN tahun 2014 telah ditandatangani oleh ketua BSNP pada tanggal 30 November 2013.
Penerbitan POS Ujian Nasional ini merupakan sesuatu yang penting karena merupakan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional. POS UN memuat urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan Ujian S/M/PK dan UN yang ditetapkan oleh BSNP.
Mengenai keterlambatan terbitnya POS UN 2015, BSNP menjelaskan penyebabnya karena ada perubahan kebijakan dalam UN yang berbeda dengan tahun sebelumnya, salah satunya adalah “UN bukan menjadi penentu kelulusan, dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenunya diserahkan ke sekolah/madrasah.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa implikasi dari kebijakan ini adalah perlunya dilakukan perubahan atau revisi PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan proses ini sedang berlangsung. Begitu perubahan PP 19 tahun 2005 selesai, maka Permendikbud dan POS UN akan segera ditetapkan dan disosialisasikan
|
|
| Sumber screenshot : Group FB Ikatan Guru Indonesia (IGI) |
Seperti diketahui bahwa pada PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan (pasal 68 point c), tentunya tidak sesuai dengan kebijakan UN tahun ini.
Kahar Muzakkir Monday, February 16, 2015 CB Blogger IndonesiaPOS UN 2015 terlambat terbit, ini penjelasan dari BSNP
Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2015 sudah semakin dekat. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Prosedur Operasi Standar (POS) hingga saat...
15 February 2015
 |
| Kegiatan-supervisi-pengawas-SMP-Lombok-Timur-di-SMPN-1-Terara |
Jika mengacu pada Juknis TPG tahun 2014, kriteria guru PNSD penerima tunjangan profesi melalui mekanisme transfer daerah, khusus untuk pengawas kriteria untuk dapat menerima tunjangan sertifikasi adalah harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010.
Pada Permenpan nomor 21 tahun 2010 tersebut dijelaskan bahwa Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.(pasal 5)
Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan bahwa beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
- untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
- untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
- untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan
- untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.
Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.
Apabila tugas mengentri nilai PKG sebagai syarat penerbitan SKTP bagi guru dikatagorikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas kepengawasannya, maka seorang pengawas sekolah nantinya minimal akan mengentri nilai PKG sejumlah guru/sekolah binaannya sesuai uraian di atas.
Akan tetapi ini hanya analisa saja, petunjuk resminya nanti kita tunggu dari pusat.
Pengawas punya tugas mengentry nilai PKG minimal untuk 40 orang guru
Kegiatan-supervisi-pengawas-SMP-Lombok-Timur-di-SMPN-1-Terara Jika mengacu pada Juknis TPG tahun 2014, kriteria guru PNSD penerima tu...
14 February 2015
Jika pada tahun 2014, data yang sudah valid sebelum diterbitkan SK nya harus melalui mekanisme pengusulan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota melalui SIM Tunjangan Profesi maka mulai tahun ini (2015) data yang sudah valid (siap SK) akan langsung terbit SKTP nya, tanpa melalui mekanisme pengusulan dari SIM Tunjangan Kab/Kota.
“Tahun ini tidak ada usul-usulan. Yang valid langsung jadi SK” tegas pak Nazarudin.
Akan tetapi dijelaskan lebih lanjut, tidak adanya mekanisme usulan bukan berarti data sudah valid langsung jadi SK. Statusnya akan tertahan selama beberapa waktu dalam status “SIAP SK”, tetap akan ada kontrol dari Dinas Pendidikan Kab/Kota. Jika di lapangan guru/pengawas ditemukan ‘tidak layak’ maka Dinas bisa saja membatalkan status Siap SK nya.
Untuk mengingatkan kembali sekaligus sebagai perbandingan berikut kami kutip penjelasan Bp. Ibnu Aditya Karana tentang status validasi SK Tunjangan yang diposting bulan Oktober 2014 yang lalu.
| 1 |
Belum Update Dapodik :
|
PTK Belum melakukan sinkronisasi data pada aplikasi DAPODIK atau ada perbedaan pengisian NUPTK, Nama atau Tanggal Lahir antara yang di isi pada DAPODIK dengan Data Kelulusan pada Aplikasi SIM Tunjangan
| |
| 2 | Belum Valid atau Masih Edit |
| PTK sudah melakukan sinkronisasi namun data belum valid atau dalam proses perbaikan di aplikasi tunjangan profesi, atau PTK tersebut tidak valid untuk menerima tunjangan profesi dikarenakan syarat penerima tunjangan profesi tidak terpenuhi (Red. Baca kembali PP 74 Tahun 2008 Pasal 15) | |
| 3 | Siap Usul |
| Data PTK pada Lembar Info PTK sudah valid menurut Pasal 15 PP 74 Tahun 2008 sebagai penerima tunjangan profesi, namun menunggu verifikasi Dinas Pendidikan masing2 kab/kota agar data yang di SK kan tidak ada permasalah administrasi di lain waktu. [Contoh PTK A Sudah valid di Kab A namun real PTK A sudah mutasi ke Kab B oleh sebab itu OP Dinas harus memutasikan dulu data PTK A ke Kab B agar tidak terbit SK Di Kab A] | |
| 4 | Dalam Proses Usulan Perbaikan Data Kelulusan |
Dinas Pendidikan Kab/Kota sedang melakukan usulan perbaikan data kelulusan pada SIM Tunjangan Profesi terkait data NUPTK, No Peserta, Kode Bidang Studi, Wilayah Tugas dan lain-lain.
| |
| 5 | PTK Tidak Aktif |
| PTK Tidak aktif, Pensiun, Meninggal, Cuti atau Mutasi Struktural | |
| 6 | Siap SK |
| Data Sudah Valid secara Peraturang dan Perundang2an dan Sudah di verifikasi oleh dinas pendidikan Kab/kota menunggu di terbitkan nomor SK oleh Admin Tunjangan P2TK DIKDAS | |
| 7 | Sudah SK |
| SK sudah terbit, tinggal menunggu pembayaran oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota masing-masing |
Tahun ini penerbitan SKTP tanpa usulan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
Jika pada tahun 2014, data yang sudah valid sebelum diterbitkan SK nya harus melalui mekanisme pengusulan dari Dinas Pendidikan Kab/Ko...
 |
| Nazarudin Kompetan. (Admin Tunjangan P2TK Dikdas) |
Pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 disebutkan bahwa Penilaian kinerja guru yang didasarkan pada Peraturan Menteri ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013. Pelaksanaan PK Guru lebih ditekankan sebagai salah satu komponen kenaikan pangkat bagi PNS dan kenaikan golongan bagi guru bukan PNS yang sudah memiliki SK Inpassing.
Mulai tahun 2015 ini PKG tidak hanya digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat tersebut tetapi juga digunakan sebagai syarat penerbitan SK tunjangan Profesi. (Baca postingan kami sebelumnya PKG Menjadi Syarat Penerbitan SK Tunjangan Profesi Tahun 2015.)
Bagaimanakah mekanismenya ? apakah pihak P2TK yang mengurus Tunjangan Guru tersebut akan mengambil data nilai PKG dari aplikasi Padamu Negeri yang sudah melaksanakan PKG secara online ? Bp. Asha Roed Andhin dari P2TK menjelaskan bahwa P2TK tidak menyelenggarakan PKG karena bukan tupoksinya. P2TK hanya membutuhkan hasil PKG sebagai syarat penerbitan SKTP dan pihaknya sudah menyiapkan alat tersendiri yang lebih diyakini efektifitasnya.
Mengenai alat yang dimaksud Bp. Nazarudin menjelaskan lebih lanjut bahwa PK Guru dilakukan manual..layaknya penilaian yang lama. Hasil penilaian yang ada tanda tangan kepsek dan stempel sekolah.. Diserahkan kepada dinas dan pengawas. Pengawas yang memasukan nilainya kedalam aplikasi sebagai syarat terbitnya SKTP. Kalau pengawas tidak bisa entri maka pengawas tidak terbit SKTP-nya.
Aplikasi yang dimaksud nantinya akan diumumkan melalui aplikasi SIM Tunjangan Kab/Kota. Pengawas akan diberikan user ID untuk mengakses link tersebut..
Jadi secara singkat mekanisme adalah :
- PKG dilakukan di sekolah dengan berpedoman pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 dan secara lebih detail menggunakan buku 2 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
- PKG dilakukan secara manual oleh Kepala Sekolah dibantu oleh tim asesor yang terdiri dari guru senior, yang ditetapkan melalui SK Penugasan dari Kepala Sekolah.
- Hasil penilaiannya ditandatangani oleh Kepala sekolah dan diberi stempel sekolah kemudian diserahkan kepada Dinas dan Pengawas.
- Pengawas melalui link yang nantinya akan diumumkan melalui aplikasi SIM Tunjangan mengentri nilai hasil PKG tersebut sebagai syarat terbitnya SKTP.
MEKANISME PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) UNTUK SYARAT PENERBITAN SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2015
Nazarudin Kompetan. (Admin Tunjangan P2TK Dikdas) Pada Permendiknas No. 35 tahun 2010 disebutkan bahwa Penilaian kinerja guru yang did...
13 February 2015
 |
| Gambar tampilan sinkronisasi offline |
Biasanya para operator sering memanfaatkan saat-saat menjelang deadline untuk melakukan sinkronisasi dapodikdas ke server, meskipun sering dihimbau agar melakukan awal-awal ketika traffic sync ke server masih tidak terlalu ramai. Akibatnya menjelang deadline biasanya jalur pengiriman menjadi padat dan terkadang sulit. Kemungkinan untuk gagal juga menjadi besar.
Daripada meneriaki server, kenapa kita coba memakai jalur alternatif ? Salah satunya adalah melalui jalur Syncronisasi Offline.
Sebenarnya fitur syncronisasi offline diperuntukkan untuk daerah-daerah terpencil yang akses internetnya kurang bagus. Akan tetapi tidak ada salahnya juga digunakan sebagai jalur alternatif bagi yang susah sinkron.
Bagaimana caranya ?
Yuk kita buka manual aplikasi Dapodikdas 303, bahasan tentang langkah-langkah sinkronisasi offline saya kutip ulang di sini.
Jika komputer pengguna tidak terkoneksi internet, maka otomatis terlihat tampilan [Koneksi Anda dengan Internet: DISCONNECTED], kemudian Klik tombol [SINKRONISASI] maka akan muncul peringatan sebagai berikut :
Pilih Ok dan lanjutkan, maka file/data untuk sinkronisasi offline akan mendownload secara otomatis, dan hasil download file sinkronisasi offline dalam bentuk “123456789_sync_to_server.syc”.
Untuk mengirimkan data “123456789_sync_to_server.syc” ke server, maka data tersebut harus diunggah melalui website resmi http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/ dengan tampilan berikut ini :
Pilih sub-menu “Upload Data” yang terletak di sebelah kiri laman dapodikdas.
Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini.
Gambar
Masukkan kode registrasi sekolah, username aplikasi, password aplikasi dan tombol “Choose File” dan cari file yang berbentuk “123456789_sync_to_server.syc” lalu Klik [UPLOAD] dan tunggu proses hingga selesai, maka akan muncul tabel seperti berikut :
Kolom yang di beri tanda panah berikut adalah “Data Perubahan Dari Pusat” klik tautan tersebut dan unduh file berbentuk “123456789_receive_to_sync.syc”. File ini adalah file yang perlu dimasukkan kembali ke dalam aplikasi dapodikdas di lokal (komputer pengguna). Fungsinya adalah memasukkan data perubahan dari pusat ke dalam aplikasi di lokal.
Kemudian buka kembali aplikasi dapadikdas di lokal (komputer pengguna) dan akan muncul jendela seperti pada gambar berikut.
Klik tombol [Choose File] dan cari file “123456789_receive_to_sync.syc” (file hasil perubahan data dari pusat, lihat Gambar 11.17). Kemudian klik [PUSH DATA SINKRONISASI] dan tunggu hingga muncul data yang mengalami perubahan. Sinkronisasi offline selesai.
Jangan lupa fille hasil syncronisasi offline disimpan baik-baik dan jangan sampai disebar sembarangan, karena karakter pertama pada nama file tersebut merupakan kode registrasi sekolah anda. Siapa tahu nanti anda lupa kode registrasi sekolahnya, maka bisa dilihat pada nama file tersebut.
Susah sinkron ? kenapa tidak coba jalur offline saja…
Gambar tampilan sinkronisasi offline Biasanya para operator sering memanfaatkan saat-saat menjelang deadline untuk melakukan sinkronis...
Tahun ini PNS, TNI, Polri dan Pensiunan bakalan tersenyum lagi. Pasalnya Direktur Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan pada tanggal 10 Februari 2015 telah menetapkan peraturan baru yang merupakan perubahan kelima atas peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk natura dan uang. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2013 melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2013
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan nomor PER-3/PB2015 ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.
Menurut Modul Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang dimaksud dengan tunjangan beras adalah tunjangan beras yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut :
- Tunjangan beras diberikan kepada pegawai negeri dalam bentuk natura (beras) dan inatura (uang)
- Besaran tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10 kg/bulan sedangkan kepada anggota TNI/Polri sebanyak 18 kg/bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- Besaran tunjangan beras kepada anggota keluarga pegawai negeri diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- Banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji
Tunjangan Beras bagi PNS, TNI dan POLRI sesuai PER-33/PB/2013 :
- Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI, dan polri) ditetapkan sebesar Rp7.751,00 per kilogram;
- Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp6.976,00 per kilogram;
- terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013
Tunjangan Beras bagi PNS, TNI dan POLRI sesuai PER-3/PB/2015 :
- Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI, dan polri) ditetapkan sebesar Rp8.047,00 per kilogram;
- Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242,00 per kilogram;
- terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014
Kalau kita bandingkan besarnya tunjangan beras sesuai PER-33/PB/2013 dengan tunjangan beras seusai PER-3/PB/2015 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 266,- perkilogramnya.
Tahun 2015 : Tunjangan Beras PNS, TNI, Polri & Pensiunan Naik Rp 266,- per kilogram
Tahun ini PNS, TNI, Polri dan Pensiunan bakalan tersenyum lagi. Pasalnya Direktur Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan pada tanggal...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
