Diputuskannya tiga point penting terkait pelaksanaan Kurikulum 2013 yang disampaikan melalui Surat Edaran Kemdikbud Nomor : 179342/...
Home / All posts
09 December 2014
Padahal kalau kita simak dari tiga point Keputusan Mendikbud tersebut, tidak ada yang menyebutkan tentang penghentian Kurikulum 2013 secara total. Bahkan tersirat pengertian bahwa Kurikulum 2013 ditangguhkkan pelaksanaannya sampai semua aspek pendukungnya betul-betull siap.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri menyatakan, Kurikulum 2013 bukan dicabut, melainkan diperbaiki penerapannya. "Enggak dicabut, hanya lebih diperbaiki penerapannya, enggak dicabut. Siapa bilang dicabut? Hanya masa transisinya kita tambah supaya lebih mantap supaya mantap nanti apabila dilaksanakan," kata Kalla, Selasa (9/12/2014), di Jakarta seperti yang diberitakan media TRIBUNJABAR.CO.ID.
Sesuai dengan pernyataan Wakil Presiden tersebut bahkan Dinas Pendidikan Kota Bandung berencana mempertahankan sistem pendidikan yang baru diterapkan dua tahun tersebut. Seperti yang diberitakan oleh REPUBLIKA ONLINE Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana mengatakan pertimbangan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk tetap menerapkan sistem itu karena persiapan matang Kota Bandung terhadap Kurtilas tersebut. Menurut Elih, persiapan Kota Bandung terhadap sistem ini sudah hampir mencapai 90 persen.
Kota Bandung tetap melaksanakan Kurikulum 2013 seuai rencana, kecuali bagi sekolah-sekolah yang masih memiliki kesulitan misalnya : Guru belum dilatih, tidak ada pendampingan, tidak ada sarana buku dan lain-lain. Maka sekolah tersebut bisa kembali ke Kurikulum 2006, tetapi jika semua kesulitan dan kebutuhan tersebut sudah terpenuhi maka harus melaksanakan Kurikulum 2013.
Adapun dalam hal penilaian dan pembelajaran yang sering dikeluhkan guru, bisa disederhanakan sesuai kemampuan. RPP sesuai Permendikbud 103 tahun 2014 sangat baik, begitupun raport sesuai Permendikbud No. 104 tahun 2014, walaupun dalam implementasinya kita bisa menyederhanakannya.
Mendikbud Anies Baswedan sendiri seperti banyak diberitakan sebelumnya mengatakan, saat ini kementeriannya tidak berniat untuk mengubah Kurikulum 2013. Menurut Anies, program kementeriannya saat ini adalah menyempurnakan kurikulum yang sudah ada.
08 December 2014
Terbitnya Surat Edaran Kemdikbud Nomor : 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014, perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013 menentukan nasib Kurikulum 2013 ditentukan apakah lanjut atau tidak. Terbitnya keputusan Mendikbud berdasarkan rekomendasi tim evaluasi yang dibentuk, tentunya bukan tanpa alasan kuat. Oleh karena itu ada baiknya kita membaca beberapa catatan penting seputar keluarnya keputusan Mendikbud Tentang Penghentian Kurikulum 2013 tersebut yang kami kutip dari laman Kemdikbud berikut ini :
KRONOLOGI KURIKULUM 2013
Januari 2013
Pembentukan tim penyusun Kurikulum 2013 berdasar Surat Keputusan Mendikbud No. 015/P/2013
April 2013
Inspektur Jenderal Kemdikbud berkirim surat kepada Mendikbud memperingatkan bahwa apabila persiapan belum diyakini maka pelaksanaan kurikulum baru perlu ditunda mengingat waktu yang semakin sempit.
Juli 2013
Penerapan Kurikulum 2013 di 6.221 sekolah sasaran. Persiapan guru inti dan sasaran dengan menerapkan pelatihan berjenjang selama lima hari dan bersamaan dengan waktu dimulainya Tahun Pelajaran 2013/2014. Buku Kurikulum 2013 belum siap, kecuali tiga buku yang sudah selesai ditulis untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Sejarah.
September 2013
Survei persepsi terhadap kepala sekolah, guru, orangtua dan siswa di sekolah sasaran, dua bulan sesudah Kurikulum 2013 diterapkan. Tidak ada lagi survei/evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 sampai akhir Tahun Pelajaran 2013/2014 selesai.
Juli 2014
Penerapan Kurikulum 2013 di seluruh sekolah.
Agustus 2014
Buku semester 1 belum terdistribusi di lebih dari 60.000 sekolah.
Oktober 2014
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 159 Tahun 2014 untuk mengevaluasi Kurikulum 2013 secara menyeluruh baru dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2014, sesudah penerapan Kurikulum 2013 di seluruh sekolah dilakukan.
November 2014
Per tanggal 25 November 2014, buku semester 1 Kurikulum 2013 belum diterima di 19% kabupaten/kota untuk tingkat SD, 32% kabupaten/kota untuk tingkat SMP,dan 22%kabupaten/kota untuk tingkat SMA dan SMK.
INDIKASI PERMASALAHAN KURIKULUM 2013
- Tidak ada kajian terhadap penerapan Kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada Kurikulum 2013.
- Tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan Kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk.
- Kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah di bulan Juli 2014, sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat 14 Oktober 2014, yaitu 6 hari sebelum pelantikan presiden baru. (Peraturan Menteri no 159) Pada Pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum untuk mendapatkan informasi mengenai:
- Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
- Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
- Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum;dan
- Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum. Kurikulum 2013 diterapkan di seluruh sekolah sebelum dievaluasi kesesuaian antara ide, desain, dokumen hingga dampak kurikulum.
-
- Penyeragaman tema di seluruh kelas, sampai metode, isi pembelajaran dan buku yang bersifat wajib sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sisdiknas.
- Penyusunan konten Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang tidak seksama sehingga menyebabkan ketidakselarasan.
- Kompetensi Spiritual dan Sikap terlalu dipaksakan sehingga menganggu substansi keilmuan dan menimbulkan kebingungan dan beban administratif berlebihan bagi para guru.
- Metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya ada siswa.
- Ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang menyebabkan beban juga tertumpuk pada siswa sehingga menghabiskan waktu siswa di sekolah dan di luar sekolah.
- Ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan dan peredaran buku sehingga menyebabkan berbagai permasalahan di ribuan sekolah akibat keterlambatan atau ketiadaan buku.
- Berganti-gantinya regulasi kementerian akibat revisi yang berulang.
KAJIAN YURIDIS KURIKULUM 2013
Kajian UU Sisdiknas No .20 Tahun 2003 Pasal 38 Ayat 1 Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemenagamakabupaten/kota untukpendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
UU Sisdiknas dan PP SNP hanya memberi kewenangan kepada Pemerintah hanya untuk mengatur kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Faktanya pengaturan sampai detail, termasuk silabus dan buku teks terpusat dan seragam.
UU Sisdiknas dan PP SNP memberi ruang bagi Sekolah/Komite Sekolah atau madrasah/Komite Madrasah untuk mengembangkan kurikulum yang relevan. Faktanya, terjadi penyeragaman kurikulum.
Kajian Permendikbud No 81A Tahun 2013 Pasal 1 Implementasi Kurikulum 2013 pada sekolah dasar/ madrasah ibtidayiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014. Faktanya, sejak 2 Juli 2014 pemberlakukan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan secara serentak, pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK di seluruh Indonesia, setelah penerapan hanya di 6.221 sekolah – tak lagi bertahap.
PERMASALAHAN KONSEPTUAL KURIKULUM 2013
Catatan oleh Majelis Guru Besar ITB pada Sidang Pleno MGB ITB, April 2013:
Beberapa persoalan mendasar pada rancangan kurikulum ini antara lain sebagai berikut:
- Rancangan Kurikulum 2013 tidak disertai naskah akademik, yang berisi pemikiran, konsep, tujuan, serta grand design (rancangan besar) pendidikan nasional, sebagai landasan. Rancangan Kurikulum 2013 memang telah mencantumkan sikap dan nilai-nilai luhur kemanusiaan, tetapi dalam beberapa hal kurang memperhatikan hakikat STEAM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics), yaitu, ciri budaya ilmiah di balik kemajuan ilmu pengetahuan yang diserasikan dengan pembangunan karakter bangsa guna menghadapi tantangan ke depan.Trend (kecenderungan) dewasa ini menunjukkan bahwa posisi peradaban bangsa-bangsa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi (teknologi informasi, teknologi bio, teknologi nano, teknologi neuro) yang terus berkembang, yang telah terbukti berpengaruh pada kemajuan budaya, perkembangan cara berfikir, serta daya kreativitas manusia dewasa ini dan ke depan dalam menghadapai tantangannya.
- Rancangan Kurikulum 2013 belum menunjukkan keterkaitan yang jelas antara basis filosofi yang digunakan dengan perwujudannya pada tataran teknis yang dirancang untuk diimplementasikan. Misalnya, pendekatan interdisiplin dan metode eklektik yang dipilih tidak terwujud dalam model pembelajaran tematik-integratif yang direpresentasikan melalui Kompetensi Inti dan/atau Kompetensi Dasar. Dalam model ini, yang tampak bukanlah interdisiplin, melainkan multidisiplin: beberapa disiplin dimasukkan, bahkan cenderung dipaksakan, dalam sebuah mata pelajaran tanpa basis ontologi dan epistemologi yang mengikatnya.
- Rancangan Kurikulum 2013 mengambil konsep integratif-tematik yang menunjukkan terdapatnya perubahan mendasar pada struktur kurikulum hingga pola penugasan guru, setidaknya, sejumlah mata pelajaran akan diintegrasikan menjadi satu mata pelajaran. Konsep ini membutuhan guru yang menguasai sejumlah mata pelajaran (yang digabungkan) serta mumpuni dalam mengajar berbasiskan pada tematik (yang telah ditentukan), yang merujuk pada lingkungan sekolah. Untuk terlaksananya konsep ini, pengetahuan dan kapasitas guru yang ada pada saat ini cukup jauh dari memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, akan terdapat permasalahan pada tidak sedikit jumlah guru dengan “kompetensi” mata pelajaran yang dikeluarkan dari dalam struktur urikulum 2013.
Berdasarkan hal tersebut, sebelum Rancangan Kurikulum 2013 diberlakukan, MGB ITB menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
- Amat perlu dilakukan perbaikan atas ancangan Kurikulum 2013 semaksimal mungkin melalui kajian yang mendalam dan cermat. Untuk ini diperlukan naskah akademik yang mengemukakan sosok bangsa Indonesia untuk memasuki peluang Emas, yang memuat kajian filosofis mengenai tujuan pendidikan nasional. Kajian tersebut seyogianya mengemukakan pemikiran serta konsep dasar, termasuk di dalamnya perhatian pada pendidikan STEAM, yang kelak menjadi rujukan dalam menyusun Rancangan Kurikulum 2013 beserta implementasinya.
- Dokumen Kurikulum 2013 adalah Dokumen Negara dan Dokumen Budaya bangsa yang akan menjadi panduan dalam meletakkan dasar-dasar proses pendidkan ke depan. Untuk itu amat perlu dilakukan pembenahan atas struktur dan tatabahasa di dalam draf dokumen Kurikulum 2013 yang ada sehingga mudah dipahami, terutama oleh kalangan pelaku pendidikan di lapangan, dalam dimensi ruang maupun waktu.
- Sebelum diimplementasikan, rancangan sebuah kurikulum perlu diuji dan disosialisasikan secara terbuka di forum akademik, yang juga melibatkan pihak‑pihak lain yang memiliki kompetensi serta kapasitas menilai, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat pelaku pendidikan. Forum terbuka adalah amat penting, yang mempunyai tujuan selain guna menampung pemikiran yang komprehensif juga untuk membangun pemahaman bersama hingga mengundang komitmen semua komponen masyarakat, khususnya yang akan terlibat langsung di dalam implementasi.
- Kurikulum adalah bagian amat penting dari kebijakan nasional yang menyangkut hajat hidup mendasar bagi orang banyak, yang meletakkan dasar-dasar upaya pembangunan budaya serta martabat bangsa. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya kelak, proses serta prosedurnya harus memperhatikan kepentingan orang banyak itu sendiri sebagai masyarakat madani (civil society). Dalam hal ini Pemerintah perlu mengawalinya dengan membangun komunikasi cerdas dengan masayarakat yang amat luas, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Langkah perlu yang harus dilakukan untuk melaksanakan sebuah kurikulum adalah menyiapkan guru, sarana dan prasarana serta infrastruktur pendidikan yang tepat. Menyiapkan guru dalam hal ini bukan sekedar menyiapkan ketrampilan dalam pengetahuan, namun lebih penting adalah menyiapkan sosok guru yang mumpuni, mempunyai sikap (attitude), mempunyai pengetahuan (knowledge), serta mempunyai ketrampilan (skill), yang layaknya imiliki seorang panutan. Ketiga hal tersebut diperlukan guna membangun karakter peserta didik yang berujung pada tumbuhnya nilai-nilai generasi yang dapat menjadi pelaku budaya serta peradaban bangsa Indonesia 2045. Untuk ini Pemerintah mutlak perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi serta unsur‑unsur masyarakat pelaku pendidikan yang lainnya yang mumpuni dalam merancang hingga merealisasikan Kurikulum Pendidikan Nasional.
- Penundaan pemberlakukan Kurikulum 2013 menjadi keniscayaan jika hal-hal di atas belum bisa dilaksanakan. Menunda guna melakukan dengan segera persiapan yang lebih baik adalah jauh lebih berarti ketimbang kehilangan kesempatan merebut peluang Emas sebagai akibat menerapkan langkah-langkah pendidikan yang belum dipersiapkan dengan amat baik.
Catatan oleh Prof. Dr. H. Soedijarto, MA, April 2013:
Prof. Soedijarto adalah guru besar UNJ, ketua dewan direktur CINAPS, ketua dewan pakar PPA GMNI, ketua dewan pembina ISPI, anggota dewan pembina PGRI dan wakil ketua Yayasan Indonesia-Jerman.
- Tidak jelas dasar hukum dan hasil evaluasi yang dijadikan landasan untuk merancang Kurikulum 2013. Kurkulum 2006 strukturnya didasarkan atas UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Perubahan struktur kurikulum yang mengubah jam pelajaran per minggu, atau ditiadakannya mata pelajaran IPA dan IPS pada kelas 1 s/d 3 SD, perlu jelas latar belakang teorinya dan tujuan yang hendak dicapai.
- Mendikbud Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro pada tahun 1972 menyadarkan kepada jajaran P&K agar berhati-hati menerapkan sesuatu gagasan baru dalam pendidikan karena dampaknya akan berjangka panjang pada kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari cara berpikir ini bila akan menerapkan kurikulum yang baru perlu terlebih dahulu diujicobakan dan dinilai secara komprehensif sebelum ditetapkan sebagai suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian seyogyanya sebelum diterapkan Kurikulum 2013 perlu terlebih dahulu diujicobakan.
- Kurikulum adalah suatu sistem yang meliputi tujuan yang secara operasional harus dicapai, materi pendidian yang telah dipilih sebagai objek belajar, model pembelajaran yang relevan, sistem evaluasi yang akan diterapkan, serta sarana dan prasarana yang harus disiapkan. Bila kurikulum 2013 akan diterapkan, pertanyaannya: sudahkah kelima elemen dari sistem kurikulum benar-benar telah dirancang dan dikembangkan? Selama ini setiap perubahan kurikulum tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan karena perubahan yang dilakukan hanya sampai pada penetapan struktur program dan materi pelajaran, selanjutnya model pembelajaran, sistem evaluasi dan sarana prasarana tidak diperhatikan. Yang paling memprihatinkan adalah bahwa yang diutamakan adalah Ujian Nasional sebagai alat yang menentukan kelulusan peserta didik dan berdampak pada sulit tercapainya tujuan Pendidikan Nasional seperti yang tertulis dalam Pasal 3 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
- Pembaharuan pendidikan tidak berdampak pada perbaikan pendidikan apabila guru tidak berpengaruh oleh pembaharuan yang dilakukan. Atas dasar itu suatu perubahan kurikulum tidak akan bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan bila tenaga pendidiknya secara profesional tidak siap dan mampu berkomitmen menerapkan kurikulum yang baru. Karena itu untuk menerapkan kurikulum baru perlu dipastikan komitmen dan kesiapan guru secara profesional.
- Ketersediaan sarana dan prasarana akan menentukan mutu pendidikan. Bila selama ini berbagai pembaharuan kurikulum tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, tidak lain adalah karena sarana-prasarana diabaikan, khususnya buku. Untuk melaksanakan kurikulum yang menerapkan empat pilar (learning to know, learning to do, learning to live together dan learning to be), diperlukan berbagai buku sebagai sumber belajar. Tidak hanya buku teks, tetapi juga buku bacaan, buku rujukan dan buku sumber. Karena itu pelaksanaan kurikulum baru tidak dapat hanya diandalkan kepada buku teks. Yang cukup mengagetkan adalah bahwa buku teks akan disiapkan bersamaan dengan penyiapan kurikulum.
Kajian oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia:
Latar belakang dan temuan:
- AIPI menghargai niat baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Kurikulum 2013 sebagai respon terhadap berbagai tantangan bangsa, dan juga menghargai beberapa gagasan baru di Kurikulum 2013, antara lain melalui mata pelajaran peminatan yang memungkinkan siswa memperluas wawasannya.
- AIPI memperhatikan banyaknya keluhan dan kritik mengenai kesulitan dalam penerapan kurikulum 2013, keluhan datang dari para guru, murid, orang tua; sedangkan kritik datang dari kalangan pendidik dan ahli pendidikan.
- IPI menyimak Permendikbud Nomor 67 sampai dengan Nomor 71 tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 dan Buku Ajar.
- AIPI sesuai dengan Undang- Undang No.8 1990 mempunyai tugas untuk memberikan masukan/pemikiran/rekomendasi terhadap hal-hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- Ditemukan ketidakjelasan konsep yang digunakan dalam kurikulum, tergambar dalam kerancuan bahasa, rumusan tidak operasional/logis, serta tidak menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam naskah kurikulum tingkat SD, SMP maupun SMA.
Kesimpulan terhadap temuan-temuan:
- Kurikulum 2013 tidak mendorong terwujudnya tujuan bernegara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang berdasarkan Pancasila.
- Kurikulum 2013 tidak mendorong terbentuknya budaya ilmiah.
- Kurikulum 2013 tidak dibangun atas prinsip ilmu pengetahuan yang mengedepankan nalar kritis, melalui penggunaan kata “mengagumi” yang mendominasi isi kurikulum.
- Kurikulum 2013 tidak mencerminkan terbentuknya kompetensi berdasarkan asas spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan mempunyai batasan waktu (specific, measurable, attainable, relevant, time-bound).
- Wacana Kurikulum 2013 tidak menggunakan prinsip kesetaraan gender, prinsip keberagaman dan kebhinnekaan Indonesia
Rekomendasi tindak lanjut:
- Menyusun kajian filosofis dan pedagogis yang mendalam terhadap arah penyusunan kurikulum dengan memperhatikan kesimpulan dalam temuan-temuan.
- Mengubah Kurikulum 2013 sesuai dengan hasil kajian filosofis dan pedagogis tersebut.
- Mendorong Pemerintah untuk secara terus menerus melakukan perbaikan Kurikulum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
CATATAN KRITIS OLEH PIHAK KETIGA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
3 April 2013
ORI merekomendasikan kepada Kemdikbud untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali rencana penerapan Kurikulum 2013, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
- Banyak guru yang berada di lapangan mengindikasikan ketidaksiapan dan kebingungan mereka dalam menerapkan kurikulum anyar tersebut.
- Sosialisasi pelaksanaan Kurikulum 2013 yang terbatas pada struktur kurikulum mengenai jumlah pelajaran dan jam pelajaran tentu masih jauh dari komprehensif untuk sebuah penerapan kurikulum yang baru. Penjabarannya belum detail sampai pada tahap implementasi teknisnya.
- Perlu diingat guru yang harus dilatih sangat besar jumlahnya sementara waktu yang tersedia sangat terbatas, maka efektifitas pelatihan yang sangat mepet dengan penerapan Kurikulum 2013 tersebut sangat diragukan akan berhasil dengan optimal.
29 November 2014
ORI kembali merekomendasikan kepada Kemdikbud untuk menghentikan penerapan Kurikulum 2013, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
- ORI menerima laporan dari banyak daerah mengenai buruknya pelaksanaan kurikulum 2013. Laporan dari semua daerah rata-rata seragam yakni mengenai buku yang tidak tersedia, guru sulit menerapkan penilaian dan susah memenuhi target mengajar 24 jam sepekan untuk syarat sertifikasi dan banyak pengaduan lain.
- Semestinya pelaksanaan kurikulum 2013 tidak dilaksanaka secara serentak pada tahun 2014 karena belum dilakukan evaluasi dan pengecekan terhadap hasil.
INDONESIA CORRUPTION WATCH
15 Februari 2013
ICW menyatakan terdapat delapan kejanggalan dalam proses penyusunan Kurikulum 2013, yaitu:
- Pemerintah menggunakan logika terbalik dalam perubahan kurikulum pendidikan, yaitu perubahan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang dilakukan sesudah perubahan kurikulum nasional.
- Pemerintah tidak konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Perpres Nomor 5 Tahun 2010.
- Anggaran perubahan Kurikulum 2013 tidak terencana dengan baik.
- Tidak ada evaluasi komprehensif terhadap Kurikulum 2006(KTSP).
- Panduan Kurikulum 2013 mengukung kreativitas dan inovasi guru serta penyeragaman konteks lokal.
- Target pelatihan instruktur nasional, guru inti dan guru sasaran terlalu ambisius.
- Bahan perubahan kurikulum yang disampaikan pemerintah berbeda-beda.
- Buku-buku yang disiapkan untuk siswa dan guru kurang dari 50% yang sudah selesai.
30 Agustus 2014
ICW kembali mendesak pemerintah untuk menghentikan penerapan Kurikulum 2013 dengan berdasar pertimbangan sebagai berikut:
- Kurikulum 2013 dinilai tidak berdasarkan konsep yang jelas dan matang.
- Terjadi kekacauan penerapan Kurikulum 2013 di mana sampai tahun ajaranbaru dimulai buku belum dibagikan sehingga membuat orangtua dan siswa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk fotokopi, membeli di toko buku atau mengunduh dari Internet.
- Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan,pelatihan guru terlalu singkat dan guru terbebani oleh metode penilaian siswa yang mewijabkan guru membuat penilaian otentik bagi setiap siswa berupa narasi.
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
17 Januari 2013
PGRI menilai persiapan Kurikulum 2013 belum matang dan meminta pelaksanaan ditunda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum kurikulum diterapkan, antara lain rancangan pendekatan tematik terpadu yang harus jelas antar tingkatan, pengkajian ulang penggantian penjurusan menjadi peminatan pada tingkat SMA, penerbitan landasan hukum Kurikulum 2013, serta persiapan yang lebih matang dengan mempertimbangkan heterogenitas wilayah Indonesia, kesiapan guru dan sinkronisasi yang baik antar pemegang kepentingan.
11 September 2014
PGRI menyangkan distribusi buku Kurikulum 2013 semester 1 yang belum tuntas menjangkau semua kabupaten/kota, serta pelatihan implementasi Kurikulum 2013 yang belum menjangkau semua guru.
Berdasarkan segala masukan dari tim evaluasi dan para pemegang kepentingan, Mendikbud memutuskan tiga point penting tentang nasib Kurikulum 2013. Baca kembali tulisan kami MENDIKBUD MENGHENTIKAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BARU MENERAPKAN SATU SEMESTER
SEPUTAR KEPUTUSAN MENDIKBUD TENTANG PENGHENTIAN KURIKULUM 2013
Terbitnya Surat Edaran Kemdikbud Nomor : 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014, perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013 menentukan nasi...
07 December 2014
BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.
Sedangkan secara khusus BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB dan SMP/SMPLB/Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan seluruh peserta didik miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta serta meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.
Ada yang sedikit berbeda pada Juknis BOS tahun 2015 dibandingkan dengan Juknis BOS tahun 2014, yaitu besaran dana untuk tingkat SD meningkat dari Rp 580.000,- per siswa/tahun menjadi Rp 800.000,- persiswa/tahun sedangkan untuk jenjang SMP meningkat dari Rp 710.000 per siswa / tahun menjadi Rp 1.000.000,- per siswa / tahun.
Jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun 2015 didasarkan atas jumlah siswa yang terdaftar dalam rombel di dapodik yang datanya diambil per 1 Desember 2014 menurut Bp. Yusuf Rokhmat (Admin Dapodik).
Pada BOS 2014 batas maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai (honorer guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun, sedangkan pada BOS 2015 Honor bulanan guru dan tenaga kependidikan untuk sekolah negeri maksimal 15% dari dana BOS total, tetapi tidak termasuk honor-honor kegiatan. Oleh karena itu pengangkatan PTK honorer dilakukan hanya untuk memenuhi SPM dan atas persetujuan Disdik Kab/Kota dengan pertimbangan prinsip pemerataan distribusi.
Semua hal yang telah dipaparkan di atas merupakan informasi awal sebelum terbitnya Permendikbud yang resmi tentang Juknis BOS 2015 yang kami kutip dari Bahan Pelatihan Juknis BOS Tahun 2015, selengkapnya dapat didownload pada link-link berikut ini :
Kahar Muzakkir Sunday, December 07, 2014 CB Blogger IndonesiaINFORMASI AWAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BOS 2015
BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi...
Gaya hidup masyarakat yang berkembang saat ini yang tidak bisa dari lepas dari perangkat digital seperti smartphone, android maupun komputer plus akses internetnya ternyata tidak selamanya baik. Apalagi Kehidupan yang kental dengan nuansa komputerisasi, bahkan sampai ada anekdot awam yang mengatakan manusia kini tak bakal bisa hidup tanpa seperangkat gadget untuk mengakses dunia maya.
Mengenalkan komputer di usia dini tidak akan membuat anak menjadi pintar
Bahkan, mereka mengirim anak-anaknya ke sekolah prestisius yang dikenal tak mau memakai perangkat digital maupun komputer dalam kegiatan belajar-mengajarnya. Sekolah itu, bernama "Waldorf School of the Peninsula", Amerika Serikat.
"Saya secara fundamental menolak gagasan bahwa anda membutuhkan bantuan teknologi digital di sekolah dasar," tegas Alan Eagle, Executive Communications Google.
Karena alasan itu pula, ia menyekolahkan putrinya, Andie, di Waldorf School yang mengandalkan filosofi pendidikan itu harus "memanusiakan manusia".
Seperti dikutip dari The New York Times, kelas-kelas belajar di Waldorf tampak seperti kelas klasik. Tak ada perangkat elektronik, komputer, maupun "tablet" untuk membuka buku elektronik.
Kelas-kelasnya justru berdinding kayu. Mereka juga menggunakan papan dan kapur tulis, buku-buku eksiklopedia, dan buku tulis biasa serta pensil. Para siswa juga secara rutin belajar dan bermain di tanah lapang maupun lahan bercocok tanam milik sekolah.
Andie, putri Eagle yang duduk di kelas V, masih mendapat pelajaran kerajinantangan, yakni membuat kaos kaki. Merajut, menurut guru Waldorf, mampu membantu anak-anak belajar memahami pola dan matematika.
Menggunakan jarum dan benang, dapat mengasah kemampuan siswa memecahkan masalah dan belajar koordinasi.
Cathy Waheed, guru kelas Andie, mengajarkan matematika kepada anak-anak dengan cara sederhana. Ia menggunakan buah-buahan, kue atau roti yang dipotong-potong.
“Saya yakin, dengan cara ini, mereka bisa secara mudah menguasai matematika," tutur Waheed.
Ia mengatakan, mengajarkan siswa menggunakan komputer tak akan membuat mereka lebih pintar.
"Tak ada satu pun penelitian ilmiah yang membuktikan komputer bisa membuat anak-anak pintar. Pendidikan, harus ditujukan sebagai proses anak-anak mengenal diri maupun dunianya secara bebas melalui metode-metode ilmiah," tandasnya.
TERNYATA KOMPUTER TIDAK BISA MEMBUAT ANAK-ANAK MENJADI PINTAR
Gaya hidup masyarakat yang berkembang saat ini yang tidak bisa dari lepas dari perangkat digital seperti smartphone, android maupun komput...
06 December 2014
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kemdikbud tanggal 5 Desember 2014, maka nasib Kurikulum 2013 telah ditentukan. Ada tiga keputusan penting pada surat edaran tersebut yaitu pertama menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, kedua tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan dan yang ketiga mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 tidak dihentikan 100% akan tetapi “ditunda” pelaksanaannya sampai semua faktor pendukungnya benar-benar telah siap. Bahkan 6.000 lebih sekolah yang sudah menerapkan kurikulum ini selama tiga semester diminta untuk terus melanjutkan (baca kembali artikel kami sebelumnya "Selected School" Merupakan Opsi Paling Moderat Untuk K-13)
Penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013 bukan berarti tanpa menimbulkan masalah di lapangan, salah satunya adalah kebingungan di tingkat sekolah untuk menerapkan raport semester 1 bagi sekolah-sekolah yang baru menerapkan pada pada semester ini. Bagaimana tidak.. . kerumitan sistem penilaian pada K-13 ternyata mampu memotivasi kreatifitas guru-guru untuk membuat aplikasi-aplikasi pembantu, meskipun dari Kemendikbud sudah menjanjikan akan merilis aplikasi resmi yang terintegrasi dengan dapodik. Di samping itu juga umumnya saat Surat Edaran ini diterbitkan sebagian besar sekolah-sekolah sudah melaksanakan kegiatan Ujian Akhir Semester.
Untuk menjawab ini mari kita simak kembali keputusan Mendikbud Anies Baswedan yang tertuang dalam Surat Edaran Kemdikbud tersebut, terutama pada point 1, yaitu : “ Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006. Bagi Ibu/Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, mohon persiapkan sekolah untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015.
Harap diingat, bahwa berbagai konsep yang ditegaskan kembali di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006, semisal penilaian otentik, pembelajaran tematik terpadu, dll. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru-guru di sekolah untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreatifitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-pratik lawas adalah kunci bagi pergerakan pendidikan Indonesia.”
Pada kalimat yang tertulis tebal dan berwarna merah, sudah jelas mengatakan bahwa “Kembali ke Kurikulum 2006” dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Intinya tuntaskan Kurikulum 2013 pada semester ini (Sampai pembagian raport), baru kemudian kembali ke Kurikulum 2006 pada semester berikutnya.
“Kan tidak nyambung jadinya apabila proses pembelajarannya menggunakan Kurikulum 2013 sedangkan raportnya menggunakan raport KTSP……”
Wallohu’alam…
KURIKULUM 2013 DIHENTIKAN, BAGAIMANA DENGAN RAPORT SEMESTER 1 ?
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kemdikbud tanggal 5 Desember 2014, maka nasib Kurikulum 2013 telah ditentukan. Ada tiga keputusan pen...
05 December 2014
Akhirnya Mendikbud Anies Baswedan memutuskan 3 hal penting terkait pelaksanaan Kurikulum 2013. Keputusan yang disampaikan melalui suratnya Nomor : 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014, perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ditujukan kepada semua Kepala Sekolah di seluruh Indonesia itu diumumkan melalui Fan Page Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jum’at Malam ( 5 November 2014).
Surat ini diumumkan sebagai informasi awal sebelum diterbitkannya Kepmendikbud dan diumumkan kepada media massa. Adapun bunyi surat Kemendikbud tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut :
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Semoga Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan bahagia saat surat ini sampai. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada Ibu dan Bapak serta semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia lewat dunia pendidikan.
Melalui surat ini, saya ingin mengabarkan terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah tentang Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, sebelum keputusan ini diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.
Sebelum tiba pada keputusan ini, saya telah memberi tugas kepada Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk membuat kajian mengenai penerapan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum tersebut ke depannya.
Sebelum tiba pada keputusan ini, saya telah memberi tugas kepada Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk membuat kajian mengenai penerapan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum tersebut ke depannya.
Harus diakui bahwa kita menghadapi masalah yang tidak sederhana karena Kurikulum 2013 ini diproses secara amat cepat dan bahkan sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh tanah air sebelum kurikulum tersebut pernah dievaluasi secara lengkap dan menyeluruh.
Seperti kita ketahui, Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Sementara itu, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yaitu tiga bulan sesudah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Pada Pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.
1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.
Alangkah bijaksana bila evaluasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2 dilakukan secara lengkap dan menyeluruh sebelum kurikulum baru ini diterapkan di seluruh sekolah. Konsekuensi dari penerapan menyeluruh sebelum evaluasi lengkap adalah bermunculannya masalah-masalah yang sesungguhnya bisa dihindari jika proses perubahan dilakukan secara lebih seksama dan tak terburu-buru.
Berbagai masalah konseptual yang dihadapi antara lain mulai dari soal ketidakselarasan antara ide dengan desain kurikulum hingga soal ketidakselarasan gagasan dengan isi buku teks. Sedangkan masalah teknis penerapan seperti berbeda-bedanya kesiapan sekolah dan guru, belum meratanya dan tuntasnya pelatihan guru dan kepala sekolah, serta penyediaan buku pun belum tertangani dengan baik. Anak-anak, guru dan orang tua pula yang akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas ketergesa-gesaan penerapan sebuah kurikulum. Segala permasalahan itu memang ikut melandasi pengambilan keputusan terkait penerapan Kurikulum 2013 kedepan, namun yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini adalah kepentingan anak-anak kita.
Maka dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, serta diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, saya memutuskan untuk:
- Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006. Bagi Ibu/Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, mohon persiapkan sekolah untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. Harap diingat, bahwa berbagai konsep yang ditegaskan kembali di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006, semisal penilaian otentik, pembelajaran tematik terpadu, dll. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru-guru di sekolah untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreatifitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-pratik lawas adalah kunci bagi pergerakan pendidikan Indonesia.
- Tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Pada saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu sekolah-sekolah ini (dan sekolah-sekolah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya. Bagi Ibu dan Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, harap bersiap untuk menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013. Kami akan bekerja sama dengan Ibu/Bapak untuk mematangkan Kurikulum 2013 sehingga siap diterapkan secara nasional dan disebarkan dari sekolah yang Ibu dan Bapak pimpin sekarang. Catatan tambahan untuk poin kedua ini adalah sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan.
- Mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan Kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. Kemdikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru-guru kita di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita.
Kita semua menyadari bahwa kurikulum pendidikan nasional memang harus terus menerus dikaji sesuai dengan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi peserta didik. Perbaikan kurikulum ini mengacu pada satu tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu ekosistem pendidikan Indonesia agar anak-anak kita sebagai manusia utama penentu masa depan negara dapat menjadi insan bangsa yang: (1) beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab; (2) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) cakap dan kreatif dalam bekerja. Adalah tugas kita semua untuk bergandengan tangan memastikan tujuan ini dapat tercapai, demi anak-anak kita.
Pada akhirnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan adalah pada guru. Kita tidak boleh memandang bahwa pergantian kurikulum secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun juga di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi dan di tangan Kepala Sekolah yang baik dapat terjadi peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di sekolah yang baik pula. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan akan makin digalakkan sembari kurikulum ini diperbaiki dan dikembangkan.
Pada kesempatan ini pula, saya juga mengucapkan apreasiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah Ibu dan Bapak Kepala Sekolah berikan demi majunya pendidikan di negeri kita ini. Dibawah bimbingan Ibu dan Bapak-lah masa depan pendidikan, pembelajaran, dan pembudayaan anak-anak kita akan terus tumbuh dan berkembang. Semoga berkenan menyampaikan salam hangat dan hormat dari saya kepada semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang dipimpin oleh Ibu dan Bapak. Bangsa ini menitipkan tugas penting dan mulia pada ibu dan bapak sekalian untuk membuat masa depan lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan nasional.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 5 Desember 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan
MENDIKBUD MENGHENTIKAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BARU MENERAPKAN SATU SEMESTER
Akhirnya Mendikbud Anies Baswedan memutuskan 3 hal penting terkait pelaksanaan Kurikulum 2013 . Keputusan yang disampaikan melalui surat...
03 December 2014
 |
| Salah satu kriteria Selected School adalah "Akreditasi" |
Rabu, (03/12/2014). sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Tim evaluasi Kurikulum 2013 yang dibentuk Mendikbud mengadakan pertemuan dalam rangka melaporkan hasil kerjanya kepada Mendikbud. Dalam rapat dengan Mendikbud, Ketua tim evaluasi yang juga mantan Dirjen Pendidikan Dasar, Suyanto, mengatakan ada tiga opsi yang dapat dilakukan terhadap implementasi Kurikulum 2013, yaitu
- Menghentikan implementasi Kurikulum 2013 sambil menyempurnakan seluruh komponen dan perangkat Kurikulum 2013.
- Meneruskan implementasi Kurikulum 2013 untuk sekolah yang sudah siap melaksanakan (Selected School) sambil melakukan perbaikan.
- Meneruskan implementasi Kurikulum 2013 di seluruh sekolah sambil melakukan perbaikan.
Diantara ketiga opsi tersebut menurut Suyanto, opsi kedua yaitu “Selected School” merupakan opsi yang paling moderat karena Kurikulum 2013 ini sendiri masih sarat dengan pro kontra, maka opsi kedua akan mampu mengakomodirnya sehingga tidak semakin tajam.
Untuk pelaksanaan opsi kedua tersebut menurut Suyanto, Mendikbud Anies Baswedan akan membuat sekolah-sekolah prototipe atau sekolah model untuk K-13. Sekolah prototipe terdiri atas sekolah-sekolah yang melaksanakan K-13 pada tahap pertama (tahun 2013), yaitu sebanyak 6.326 sekolah, ditambah dengan sebagian sekolah pelaksana K-13 di tahap kedua (tahun 2014) yang dinilai sudah siap.
Jika sekolah-sekolah terpilih tersebut sudah bagus kemudian dibuat kloning. Kalau prototipe yang 6.326 sudah hebat, akan dikloning kemana-mana. Bupati-bupati mau ditelepon Pak Menteri supaya melakukan penggandaan atau multiplikasi dari proses yang telah dilakukan di sekolah-sekolah model atau di sekolah prototipe itu.
“Mirip model Cianjur saat pelaksanaan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Jadi diterapkan di sekolah-sekolah tahun pertama yang menjadi sekolah inti dan ada juga sekolah-sekolah yang melaksanakan di tahun kedua, lalu disebarkan ke yang lain," Prof Hamid Hasan salah seorang anggota tim evaluasi K-13 yang juga Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menambahkan, seperti yang diberitakan oleh BERITASATU.COM.
Akan tetapi sampai berita ini ditulis, Mendikbud belum memutuskan opsi mana yang akan dipilih. Jadi kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mendikbud.
"Selected School" Merupakan Opsi Paling Moderat Untuk K-13
Salah satu kriteria Selected School adalah "Akreditasi" Rabu, (03/12/2014). sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Tim ...
02 December 2014
Bertempat di Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Senin, (01/12/2014)., Mendikbud Anies Baswedan mengadakan pertemuan silaturrahmi dengan lebih dari 600 Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia. Pada pertemuan tersebut Anies Baswedan memaparkanbeberapa hal terkait Kepemimpinan Lokal dan Kinerja Pendidikan.
Disebutkan bahwa Laporan Bank Dunia pada tahun 2013 menunjukkan keterkaitan antara model dan mutu kepemimpinan lokal dengan kinerja pendidikan. Beberapa temuan, menunjukkan bahwa :
- Daerah yang memprioritaskan pendidikan dan menyisihkan anggaran lebih besar cenderung mendapatkan hasil kinerja pendidikan yang lebih baik.
- Daerah dengan pengelolaan pendidikan yang baik memiliki lebih banyak sekolah dengan jumlah guru yang tepat sehingga menaikkan kinerja pendidikan.
- Daerah dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi cenderung memprioritaskan pendidikan dan memiliki lebih banyak guru bermutu sehingga menaikkan kinerja pendidikan daerah.
Sehingga disadari bahwa mengelola pendidikan tidaklah mudah. Sebagian beban pengelolaan jatuh ke daerah walau seringkali masalah muncul dari pusat. Demikian juga banyak landasan regulasi yang sebenarnya sudah diletakkan, namun bantuan dari pemerintah pusat bagi daerah untuk mengembangkan kapasitas masih kurang. Sementara itu Pusat belum menjadi fasilitator dan mentor bagi daerah untuk bersama-sama mengembangkan kapasitas dan selama ini masih mengandalkan pola hubungan instruksional. Untuk hal ini pusat berjanji akan memperbaikinya.
Beberapa hal yang menjadi PR bersama untuk menentukan langkah-langkah perbaikan menurut Anies adalah :- Meningkatkan kinerja delapan standar layanan pendidikan di semua sekolah dalam waktu 3-4 tahun sehingga tidak ada yang berada di bawah standar layanan minimal. Every school is a good school.
- Gerakan meningkatkan kemuliaan dan mutu guru. Pembenahan dan penuntasan status kepegawaian guru.
- Membangun jejaring komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antar pemerintah daerah untuk saling berbagi praktik-pratik baik, termasuk yang muncul dari masyarakat.
- Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pihak swasta dalam membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja pendidikan daerah.
Oleh karena itu Mendikbud Anies Baswedan berpesan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar bisa :
- Mengukur diri dan menentukan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan kapasitas daerah dalam hal kinerja organisasi dan kemampuan tiap-tiap sumber daya manusia, di luar bantuan fasilitas dan pendanaan.
- Lebih sering hadir berkeliling di sekolah, hadir berkeliling di KKG/MGMP, hadir upacara sekolah secara bergilir, berkunjung dan berbicara dengan orangtua dan komite sekolah, berdiskusi dengan elemen pendidikan dan aktivis pendidikan di daerah.
- Mendorong gerakan pendidikan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat di tingkat akar rumput agar merebak di seluruh kabupaten.
“Begitu banyak inovasi pendidikan lahir dari penjuru Indonesia.Ayo kita bertukar praktik baik! Kepemimpinan Ibu/Bapak semua, sangat berpengaruh! ” tandasnya.
PESAN MENDIKBUD UNTUK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA
Bertempat di Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Senin, (01/12/2014)., Mendikbud Anies Baswedan mengadakan pertemuan silaturrahm...
Pada acara silaturahim bersama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Senin (01/12/2014), mendikbud Anies Baswedan menyebutkan bahwa, "Pendidikan Indonesia sedang dalam gawat darurat. Fakta-fakta ini adalah sebuah kegentingan yang harus segera diubah,"
Untuk mengatasi keadaan ini Anies Baswedan memberikan contoh beberapa negara yang telah berhasil melakukan reformasi di bidang pendidikan sehingga saat ini negara-negara tersebut terkenal dengan sistem pendidikannya yang sangat baik. Negara-negara yang dicontohkan tersebut diantaranya Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Polandia, Inggris dan Finlandia. Adapun langkah-langkah mereka melakukan reformasi di bidang pendidikan yaitu :
Reformasi Pendidikan Tiongkok
Evaluasi Hijau
Pada bulan Juni 2013, pemerintah pusat Cina mengeluarkan panduan untuk seluruh propinsi dalam mereformasi model penilaian mutu pendidikan. Ada 5 area yang jadi penilaian:
- Perkembangan Moral yang diindikasikan oleh perilaku dan kebiasaan, kewarganegaraan, kepribadian dan karakter, serta ambisi dan prinsip-prinsip yang dianut.
- Perkembangan Akademik yang diindikasikan oleh pengetahuan dan keahlian, pemikiran disiplin, kemampuan aplikasi serta kreativitas.
- Kesehatan Jiwa dan Raga yang diindikasikan oleh kebugaran fisik, kebiasaan hidup sehat, selera artistik dan keindahan, kesehatan emosional, kemampuan mengendalikan diri serta komunikasi interpersonal.
- Perkembangan Minat dan Bakat Unik yang diindikasikan oleh rasa ingin tahu, bakat dan keahlian unik, serta penemuan dan pengembangan potensi diri.
- Pengurangan Beban Akademik yang diindikasikan oleh waktu belajar [mis: lamanya jam pelajaran, pekerjaan rumah, waktu untuk tidur, dll.], kualitas instruksi, tingkat kesulitan pelajaran serta tekanan akademik
10 Aturan Pengurangan Beban Akademik
Pada bulan Agustus 2013, pemerintah Cina mengeluarkan dokumen lanjutan untuk mendorong daerah dan sekolah mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar:
- Penerimaan siswa yang transparan dan hanya berdasarkan domisili siswa.
- Pengelompokan siswa dan guru secara seimbang dan acak, tanpa kelas-kelas khusus.
- Pengajaran “titik awal nol” dengan asumsi kecakapan siswa mulai nol dan tidak ada ekspektasi akademik tinggi.
- Tidak ada pekerjaan rumah tertulis, tapi boleh memberi PR “eksperiensial” dengan ortu dan masyarakat.
- Mengurangi ujian. Standardized test dilarang untuk kelas 1-3 SD. Berikutnya, hanya boleh satu per semester.
- Evaluasi kategorikal. Sekolah tidak boleh memberi nilai angka, tapi kategori mulai “cukup” sampai “luar biasa”.
- Meminimalkan material tambahan. Hanya boleh satu material tambahan selain buku utama.
- Tidak boleh ada kelas tambahan.
- Kegiatan olahraga minimal satu jam. Sekolah juga harus berikan waktu istirahat dan relaksasi yang cukup.
- Memperkuat dukungan pada sekolah. Otoritas pendidikan di semua tingkat kepemerintahan harus melakukan inspeksi secara periodik dan mengawasi langkah nyata dalam mengurangi beban akademik
siswa, serta wajib mempublikasikan temuannya.
Reformasi Pendidikan Korsel
Pengaruh College Scholastic Aptitude Test [CSAT/suneung] yang dianggap “sakral”, mengakibatkan pendidikan Korsel lebih banyak digerakkan oleh hagwon/bimbel. Pemerintah Korsel melakukan beberapa reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada tes:
- engadakan razia kepada hagwon yang masih ada kegiatan belajar di atas jam 22.00.
- Mendorong universitas melakukan penerimaan mahasiswa tidak hanya berdasar CSAT.
Reformasi Pendidikan AS
Karena merasa tertinggal oleh negara-negara Asia Timur dalam berbagai pemetaan pendidikan global, Amerika Serikat mendorong inisiatif kurikulum inti. Pemerintah federal menggunakan politik anggaran untuk mendorong negara bagian menyesuaikan kurikulum daerah dan tes terstandarnya dengan Common Core. Ironisnya, ketika AS mengetatkan standardisasi untuk mengejar Cina dan Korsel, justru Cina dan Korsel mereformasi pendidikannya menjadi lebih fleksibel seperti pendidikan AS sebelumnya.
Reformasi Pendidikan Polandia
Pada tahun 1998, Polandia melakukan reformasi pendidikan dimulai dengan membuat kurikulum inti yang baru. Polandia juga mengirimkan 25% guru kembali ke LPTK untuk dididik kembali, serta mengubah jalur pendidikan dengan memundurkan penjurusan siswa selama setahun. Terakhir, guru diberi otonomi untuk memilih buku teks sendiri serta mengembangkan atau memilih di antara lebih dari 100 opsi kurikulum spesifik yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
Reformasi Pendidikan Inggris
Pemerintah Inggris baru saja menerapkan kurikulum baru yang menjadi pembicaraan karena memasukkan materi pemrograman komputer kepada siswa sejak dini untuk melatih kemampuan logika. Perubahan kurikulum dilakukan secara bertahap: diumumkan pada 2010, dilanjutkan penyusunan dan uji publik intensif selama dua tahun, uji coba penerapan pada tahun 2013, diakhiri dengan penerapan bertahap mulai tahun 2014 sampai dengan 2017.
Reformasi Pendidikan Finlandia
Reformasi pendidikan Finlandia dimulai sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an, melalui tiga fase:
- 1980-an: Berpikir ulang tentang dasar-dasar teoretis dan metodologis persekolahan.
- 1990-an: Peningkatan melalui platform berjejaring dan perubahan yang dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan.
- 2000-an: Efisiensi administrasi dan struktur pendidikan dan persekolahan.
Reformasi pendidikan di Finlandia dilepaskan dari kepentingan politik. Pemerintah yang berganti-ganti tidak membatalkan arah reformasi.
Beberapa poin penting pendidikan Finlandia:- Guru adalah profesi yang sangat dihormati dan memiliki otonomi besar dalam mengendalikan konten & arah pembelajaran.
- Sekolah negeri sangat mendominasi karena pemerintah berusaha mewujudkan paradigma “setiap sekolah adalah sekolah baik”.
- Pendidikan Finlandia berusaha mengejar kesetaraan bukan kesempurnaan, berusaha mendorong kooperasi, bukan kompetisi.
- Finlandia menggunakan closed loop system yang mendukung life long learning.
Ada yang menarik pada dunia pendidikan di Finlandia, yaitu Prinsip-prinsip pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya “Taman Siswa” ternyata betul-betul diterapkan di sana. Bahkan buku “Taman Siswa” sepertinya menjadi referensi wajib.
“Ironis ketika negara lain menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang ditulis puluhan tahun lalu dan sukses meningkatkan kinerja pendidikan mereka...... saat kita sendiri semakin terasing dari pemikiran-pemikirannya” tegas Anies.
Reformasi Pendidikan di Beberapa Negara
Pada acara silaturahim bersama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota, di kantor Kementerian Pendidikan dan Ke...
01 December 2014
"Pendidikan Indonesia sedang dalam gawat darurat. Fakta-fakta ini adalah sebuah kegentingan yang harus segera diubah," ujar Anies, dalam pemaparan materi di hadapan kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, di Kemendikbud, Senin (1/12/2014).
Berikut beberapa data mengenai hasil buruk yang dicapai dunia pendidikan Indonesia pada beberapa tahun terakhir. :
- Sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan.
- Nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar kompetensi guru adalah 75.
- Indonesia masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas pendidikan, menurut lembaga The Learning Curve.
- Dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia berada di peringkat 49, dari 50 negara yang diteliti.
- Pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64, dari 65 negara yang dikeluarkan oleh lembaga Programme for International Study Assessment (PISA), pada tahun 2012. Anies mengatakan, tren kinerja pendidikan Indonesia pada pemetaan PISA pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012, cenderung stagnan
- Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suap- menyuap dan pungutan liar. Selain itu, Anies mengatakan, dalam dua bulan terakhir, yaitu pada Oktober hingga November, angka kekerasan yang melibatkan siswa di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai 230 kasus.
Data-data ini, sebut Anies, menunjukkan kinerja buruk pemerintah, yang perlu mendapat perhatian serius. "Kita semua bertanggung jawab. Kita harus turun tangan. Langkah yang harus kita kerjakan jangan tanggung-tanggung. Banyak hal yang harus kita ubah demi pendidikan Indonesia," kata Anies.
Kahar Muzakkir Monday, December 01, 2014 CB Blogger IndonesiaANIES BASWEDAN : “PENDIDIKAN INDONESIA SEDANG DALAM KONDISI GAWAT DARURAT”
Diberitakan oleh KOMPAS.COM (1/12/2014) bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebut kondisi pendidikan Indonesia saat i...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
