Gaya hidup masyarakat yang berkembang saat ini yang tidak bisa dari lepas dari perangkat digital seperti smartphone, android maupun komput...
Home / All posts
07 December 2014
Gaya hidup masyarakat yang berkembang saat ini yang tidak bisa dari lepas dari perangkat digital seperti smartphone, android maupun komputer plus akses internetnya ternyata tidak selamanya baik. Apalagi Kehidupan yang kental dengan nuansa komputerisasi, bahkan sampai ada anekdot awam yang mengatakan manusia kini tak bakal bisa hidup tanpa seperangkat gadget untuk mengakses dunia maya.
Mengenalkan komputer di usia dini tidak akan membuat anak menjadi pintar
Bahkan, mereka mengirim anak-anaknya ke sekolah prestisius yang dikenal tak mau memakai perangkat digital maupun komputer dalam kegiatan belajar-mengajarnya. Sekolah itu, bernama "Waldorf School of the Peninsula", Amerika Serikat.
"Saya secara fundamental menolak gagasan bahwa anda membutuhkan bantuan teknologi digital di sekolah dasar," tegas Alan Eagle, Executive Communications Google.
Karena alasan itu pula, ia menyekolahkan putrinya, Andie, di Waldorf School yang mengandalkan filosofi pendidikan itu harus "memanusiakan manusia".
Seperti dikutip dari The New York Times, kelas-kelas belajar di Waldorf tampak seperti kelas klasik. Tak ada perangkat elektronik, komputer, maupun "tablet" untuk membuka buku elektronik.
Kelas-kelasnya justru berdinding kayu. Mereka juga menggunakan papan dan kapur tulis, buku-buku eksiklopedia, dan buku tulis biasa serta pensil. Para siswa juga secara rutin belajar dan bermain di tanah lapang maupun lahan bercocok tanam milik sekolah.
Andie, putri Eagle yang duduk di kelas V, masih mendapat pelajaran kerajinantangan, yakni membuat kaos kaki. Merajut, menurut guru Waldorf, mampu membantu anak-anak belajar memahami pola dan matematika.
Menggunakan jarum dan benang, dapat mengasah kemampuan siswa memecahkan masalah dan belajar koordinasi.
Cathy Waheed, guru kelas Andie, mengajarkan matematika kepada anak-anak dengan cara sederhana. Ia menggunakan buah-buahan, kue atau roti yang dipotong-potong.
“Saya yakin, dengan cara ini, mereka bisa secara mudah menguasai matematika," tutur Waheed.
Ia mengatakan, mengajarkan siswa menggunakan komputer tak akan membuat mereka lebih pintar.
"Tak ada satu pun penelitian ilmiah yang membuktikan komputer bisa membuat anak-anak pintar. Pendidikan, harus ditujukan sebagai proses anak-anak mengenal diri maupun dunianya secara bebas melalui metode-metode ilmiah," tandasnya.
06 December 2014
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kemdikbud tanggal 5 Desember 2014, maka nasib Kurikulum 2013 telah ditentukan. Ada tiga keputusan penting pada surat edaran tersebut yaitu pertama menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, kedua tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan dan yang ketiga mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 tidak dihentikan 100% akan tetapi “ditunda” pelaksanaannya sampai semua faktor pendukungnya benar-benar telah siap. Bahkan 6.000 lebih sekolah yang sudah menerapkan kurikulum ini selama tiga semester diminta untuk terus melanjutkan (baca kembali artikel kami sebelumnya "Selected School" Merupakan Opsi Paling Moderat Untuk K-13)
Penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013 bukan berarti tanpa menimbulkan masalah di lapangan, salah satunya adalah kebingungan di tingkat sekolah untuk menerapkan raport semester 1 bagi sekolah-sekolah yang baru menerapkan pada pada semester ini. Bagaimana tidak.. . kerumitan sistem penilaian pada K-13 ternyata mampu memotivasi kreatifitas guru-guru untuk membuat aplikasi-aplikasi pembantu, meskipun dari Kemendikbud sudah menjanjikan akan merilis aplikasi resmi yang terintegrasi dengan dapodik. Di samping itu juga umumnya saat Surat Edaran ini diterbitkan sebagian besar sekolah-sekolah sudah melaksanakan kegiatan Ujian Akhir Semester.
Untuk menjawab ini mari kita simak kembali keputusan Mendikbud Anies Baswedan yang tertuang dalam Surat Edaran Kemdikbud tersebut, terutama pada point 1, yaitu : “ Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006. Bagi Ibu/Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, mohon persiapkan sekolah untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015.
Harap diingat, bahwa berbagai konsep yang ditegaskan kembali di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006, semisal penilaian otentik, pembelajaran tematik terpadu, dll. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru-guru di sekolah untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreatifitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-pratik lawas adalah kunci bagi pergerakan pendidikan Indonesia.”
Pada kalimat yang tertulis tebal dan berwarna merah, sudah jelas mengatakan bahwa “Kembali ke Kurikulum 2006” dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Intinya tuntaskan Kurikulum 2013 pada semester ini (Sampai pembagian raport), baru kemudian kembali ke Kurikulum 2006 pada semester berikutnya.
“Kan tidak nyambung jadinya apabila proses pembelajarannya menggunakan Kurikulum 2013 sedangkan raportnya menggunakan raport KTSP……”
Wallohu’alam…
KURIKULUM 2013 DIHENTIKAN, BAGAIMANA DENGAN RAPORT SEMESTER 1 ?
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kemdikbud tanggal 5 Desember 2014, maka nasib Kurikulum 2013 telah ditentukan. Ada tiga keputusan pen...
05 December 2014
Akhirnya Mendikbud Anies Baswedan memutuskan 3 hal penting terkait pelaksanaan Kurikulum 2013. Keputusan yang disampaikan melalui suratnya Nomor : 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014, perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ditujukan kepada semua Kepala Sekolah di seluruh Indonesia itu diumumkan melalui Fan Page Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jum’at Malam ( 5 November 2014).
Surat ini diumumkan sebagai informasi awal sebelum diterbitkannya Kepmendikbud dan diumumkan kepada media massa. Adapun bunyi surat Kemendikbud tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut :
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Semoga Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan bahagia saat surat ini sampai. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada Ibu dan Bapak serta semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia lewat dunia pendidikan.
Melalui surat ini, saya ingin mengabarkan terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah tentang Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, sebelum keputusan ini diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.
Sebelum tiba pada keputusan ini, saya telah memberi tugas kepada Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk membuat kajian mengenai penerapan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum tersebut ke depannya.
Sebelum tiba pada keputusan ini, saya telah memberi tugas kepada Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk membuat kajian mengenai penerapan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum tersebut ke depannya.
Harus diakui bahwa kita menghadapi masalah yang tidak sederhana karena Kurikulum 2013 ini diproses secara amat cepat dan bahkan sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh tanah air sebelum kurikulum tersebut pernah dievaluasi secara lengkap dan menyeluruh.
Seperti kita ketahui, Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Sementara itu, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yaitu tiga bulan sesudah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Pada Pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.
1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.
Alangkah bijaksana bila evaluasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2 dilakukan secara lengkap dan menyeluruh sebelum kurikulum baru ini diterapkan di seluruh sekolah. Konsekuensi dari penerapan menyeluruh sebelum evaluasi lengkap adalah bermunculannya masalah-masalah yang sesungguhnya bisa dihindari jika proses perubahan dilakukan secara lebih seksama dan tak terburu-buru.
Berbagai masalah konseptual yang dihadapi antara lain mulai dari soal ketidakselarasan antara ide dengan desain kurikulum hingga soal ketidakselarasan gagasan dengan isi buku teks. Sedangkan masalah teknis penerapan seperti berbeda-bedanya kesiapan sekolah dan guru, belum meratanya dan tuntasnya pelatihan guru dan kepala sekolah, serta penyediaan buku pun belum tertangani dengan baik. Anak-anak, guru dan orang tua pula yang akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas ketergesa-gesaan penerapan sebuah kurikulum. Segala permasalahan itu memang ikut melandasi pengambilan keputusan terkait penerapan Kurikulum 2013 kedepan, namun yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini adalah kepentingan anak-anak kita.
Maka dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, serta diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, saya memutuskan untuk:
- Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006. Bagi Ibu/Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, mohon persiapkan sekolah untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. Harap diingat, bahwa berbagai konsep yang ditegaskan kembali di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006, semisal penilaian otentik, pembelajaran tematik terpadu, dll. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru-guru di sekolah untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreatifitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-pratik lawas adalah kunci bagi pergerakan pendidikan Indonesia.
- Tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Pada saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu sekolah-sekolah ini (dan sekolah-sekolah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya. Bagi Ibu dan Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, harap bersiap untuk menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013. Kami akan bekerja sama dengan Ibu/Bapak untuk mematangkan Kurikulum 2013 sehingga siap diterapkan secara nasional dan disebarkan dari sekolah yang Ibu dan Bapak pimpin sekarang. Catatan tambahan untuk poin kedua ini adalah sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan.
- Mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan Kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. Kemdikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru-guru kita di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita.
Kita semua menyadari bahwa kurikulum pendidikan nasional memang harus terus menerus dikaji sesuai dengan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi peserta didik. Perbaikan kurikulum ini mengacu pada satu tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu ekosistem pendidikan Indonesia agar anak-anak kita sebagai manusia utama penentu masa depan negara dapat menjadi insan bangsa yang: (1) beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab; (2) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) cakap dan kreatif dalam bekerja. Adalah tugas kita semua untuk bergandengan tangan memastikan tujuan ini dapat tercapai, demi anak-anak kita.
Pada akhirnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan adalah pada guru. Kita tidak boleh memandang bahwa pergantian kurikulum secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun juga di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi dan di tangan Kepala Sekolah yang baik dapat terjadi peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di sekolah yang baik pula. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan akan makin digalakkan sembari kurikulum ini diperbaiki dan dikembangkan.
Pada kesempatan ini pula, saya juga mengucapkan apreasiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah Ibu dan Bapak Kepala Sekolah berikan demi majunya pendidikan di negeri kita ini. Dibawah bimbingan Ibu dan Bapak-lah masa depan pendidikan, pembelajaran, dan pembudayaan anak-anak kita akan terus tumbuh dan berkembang. Semoga berkenan menyampaikan salam hangat dan hormat dari saya kepada semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang dipimpin oleh Ibu dan Bapak. Bangsa ini menitipkan tugas penting dan mulia pada ibu dan bapak sekalian untuk membuat masa depan lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan nasional.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 5 Desember 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan
MENDIKBUD MENGHENTIKAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BARU MENERAPKAN SATU SEMESTER
Akhirnya Mendikbud Anies Baswedan memutuskan 3 hal penting terkait pelaksanaan Kurikulum 2013 . Keputusan yang disampaikan melalui surat...
03 December 2014
 |
| Salah satu kriteria Selected School adalah "Akreditasi" |
Rabu, (03/12/2014). sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Tim evaluasi Kurikulum 2013 yang dibentuk Mendikbud mengadakan pertemuan dalam rangka melaporkan hasil kerjanya kepada Mendikbud. Dalam rapat dengan Mendikbud, Ketua tim evaluasi yang juga mantan Dirjen Pendidikan Dasar, Suyanto, mengatakan ada tiga opsi yang dapat dilakukan terhadap implementasi Kurikulum 2013, yaitu
- Menghentikan implementasi Kurikulum 2013 sambil menyempurnakan seluruh komponen dan perangkat Kurikulum 2013.
- Meneruskan implementasi Kurikulum 2013 untuk sekolah yang sudah siap melaksanakan (Selected School) sambil melakukan perbaikan.
- Meneruskan implementasi Kurikulum 2013 di seluruh sekolah sambil melakukan perbaikan.
Diantara ketiga opsi tersebut menurut Suyanto, opsi kedua yaitu “Selected School” merupakan opsi yang paling moderat karena Kurikulum 2013 ini sendiri masih sarat dengan pro kontra, maka opsi kedua akan mampu mengakomodirnya sehingga tidak semakin tajam.
Untuk pelaksanaan opsi kedua tersebut menurut Suyanto, Mendikbud Anies Baswedan akan membuat sekolah-sekolah prototipe atau sekolah model untuk K-13. Sekolah prototipe terdiri atas sekolah-sekolah yang melaksanakan K-13 pada tahap pertama (tahun 2013), yaitu sebanyak 6.326 sekolah, ditambah dengan sebagian sekolah pelaksana K-13 di tahap kedua (tahun 2014) yang dinilai sudah siap.
Jika sekolah-sekolah terpilih tersebut sudah bagus kemudian dibuat kloning. Kalau prototipe yang 6.326 sudah hebat, akan dikloning kemana-mana. Bupati-bupati mau ditelepon Pak Menteri supaya melakukan penggandaan atau multiplikasi dari proses yang telah dilakukan di sekolah-sekolah model atau di sekolah prototipe itu.
“Mirip model Cianjur saat pelaksanaan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Jadi diterapkan di sekolah-sekolah tahun pertama yang menjadi sekolah inti dan ada juga sekolah-sekolah yang melaksanakan di tahun kedua, lalu disebarkan ke yang lain," Prof Hamid Hasan salah seorang anggota tim evaluasi K-13 yang juga Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menambahkan, seperti yang diberitakan oleh BERITASATU.COM.
Akan tetapi sampai berita ini ditulis, Mendikbud belum memutuskan opsi mana yang akan dipilih. Jadi kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mendikbud.
"Selected School" Merupakan Opsi Paling Moderat Untuk K-13
Salah satu kriteria Selected School adalah "Akreditasi" Rabu, (03/12/2014). sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Tim ...
02 December 2014
Bertempat di Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Senin, (01/12/2014)., Mendikbud Anies Baswedan mengadakan pertemuan silaturrahmi dengan lebih dari 600 Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia. Pada pertemuan tersebut Anies Baswedan memaparkanbeberapa hal terkait Kepemimpinan Lokal dan Kinerja Pendidikan.
Disebutkan bahwa Laporan Bank Dunia pada tahun 2013 menunjukkan keterkaitan antara model dan mutu kepemimpinan lokal dengan kinerja pendidikan. Beberapa temuan, menunjukkan bahwa :
- Daerah yang memprioritaskan pendidikan dan menyisihkan anggaran lebih besar cenderung mendapatkan hasil kinerja pendidikan yang lebih baik.
- Daerah dengan pengelolaan pendidikan yang baik memiliki lebih banyak sekolah dengan jumlah guru yang tepat sehingga menaikkan kinerja pendidikan.
- Daerah dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi cenderung memprioritaskan pendidikan dan memiliki lebih banyak guru bermutu sehingga menaikkan kinerja pendidikan daerah.
Sehingga disadari bahwa mengelola pendidikan tidaklah mudah. Sebagian beban pengelolaan jatuh ke daerah walau seringkali masalah muncul dari pusat. Demikian juga banyak landasan regulasi yang sebenarnya sudah diletakkan, namun bantuan dari pemerintah pusat bagi daerah untuk mengembangkan kapasitas masih kurang. Sementara itu Pusat belum menjadi fasilitator dan mentor bagi daerah untuk bersama-sama mengembangkan kapasitas dan selama ini masih mengandalkan pola hubungan instruksional. Untuk hal ini pusat berjanji akan memperbaikinya.
Beberapa hal yang menjadi PR bersama untuk menentukan langkah-langkah perbaikan menurut Anies adalah :- Meningkatkan kinerja delapan standar layanan pendidikan di semua sekolah dalam waktu 3-4 tahun sehingga tidak ada yang berada di bawah standar layanan minimal. Every school is a good school.
- Gerakan meningkatkan kemuliaan dan mutu guru. Pembenahan dan penuntasan status kepegawaian guru.
- Membangun jejaring komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antar pemerintah daerah untuk saling berbagi praktik-pratik baik, termasuk yang muncul dari masyarakat.
- Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pihak swasta dalam membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja pendidikan daerah.
Oleh karena itu Mendikbud Anies Baswedan berpesan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar bisa :
- Mengukur diri dan menentukan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan kapasitas daerah dalam hal kinerja organisasi dan kemampuan tiap-tiap sumber daya manusia, di luar bantuan fasilitas dan pendanaan.
- Lebih sering hadir berkeliling di sekolah, hadir berkeliling di KKG/MGMP, hadir upacara sekolah secara bergilir, berkunjung dan berbicara dengan orangtua dan komite sekolah, berdiskusi dengan elemen pendidikan dan aktivis pendidikan di daerah.
- Mendorong gerakan pendidikan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat di tingkat akar rumput agar merebak di seluruh kabupaten.
“Begitu banyak inovasi pendidikan lahir dari penjuru Indonesia.Ayo kita bertukar praktik baik! Kepemimpinan Ibu/Bapak semua, sangat berpengaruh! ” tandasnya.
PESAN MENDIKBUD UNTUK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA
Bertempat di Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Senin, (01/12/2014)., Mendikbud Anies Baswedan mengadakan pertemuan silaturrahm...
Pada acara silaturahim bersama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Senin (01/12/2014), mendikbud Anies Baswedan menyebutkan bahwa, "Pendidikan Indonesia sedang dalam gawat darurat. Fakta-fakta ini adalah sebuah kegentingan yang harus segera diubah,"
Untuk mengatasi keadaan ini Anies Baswedan memberikan contoh beberapa negara yang telah berhasil melakukan reformasi di bidang pendidikan sehingga saat ini negara-negara tersebut terkenal dengan sistem pendidikannya yang sangat baik. Negara-negara yang dicontohkan tersebut diantaranya Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Polandia, Inggris dan Finlandia. Adapun langkah-langkah mereka melakukan reformasi di bidang pendidikan yaitu :
Reformasi Pendidikan Tiongkok
Evaluasi Hijau
Pada bulan Juni 2013, pemerintah pusat Cina mengeluarkan panduan untuk seluruh propinsi dalam mereformasi model penilaian mutu pendidikan. Ada 5 area yang jadi penilaian:
- Perkembangan Moral yang diindikasikan oleh perilaku dan kebiasaan, kewarganegaraan, kepribadian dan karakter, serta ambisi dan prinsip-prinsip yang dianut.
- Perkembangan Akademik yang diindikasikan oleh pengetahuan dan keahlian, pemikiran disiplin, kemampuan aplikasi serta kreativitas.
- Kesehatan Jiwa dan Raga yang diindikasikan oleh kebugaran fisik, kebiasaan hidup sehat, selera artistik dan keindahan, kesehatan emosional, kemampuan mengendalikan diri serta komunikasi interpersonal.
- Perkembangan Minat dan Bakat Unik yang diindikasikan oleh rasa ingin tahu, bakat dan keahlian unik, serta penemuan dan pengembangan potensi diri.
- Pengurangan Beban Akademik yang diindikasikan oleh waktu belajar [mis: lamanya jam pelajaran, pekerjaan rumah, waktu untuk tidur, dll.], kualitas instruksi, tingkat kesulitan pelajaran serta tekanan akademik
10 Aturan Pengurangan Beban Akademik
Pada bulan Agustus 2013, pemerintah Cina mengeluarkan dokumen lanjutan untuk mendorong daerah dan sekolah mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar:
- Penerimaan siswa yang transparan dan hanya berdasarkan domisili siswa.
- Pengelompokan siswa dan guru secara seimbang dan acak, tanpa kelas-kelas khusus.
- Pengajaran “titik awal nol” dengan asumsi kecakapan siswa mulai nol dan tidak ada ekspektasi akademik tinggi.
- Tidak ada pekerjaan rumah tertulis, tapi boleh memberi PR “eksperiensial” dengan ortu dan masyarakat.
- Mengurangi ujian. Standardized test dilarang untuk kelas 1-3 SD. Berikutnya, hanya boleh satu per semester.
- Evaluasi kategorikal. Sekolah tidak boleh memberi nilai angka, tapi kategori mulai “cukup” sampai “luar biasa”.
- Meminimalkan material tambahan. Hanya boleh satu material tambahan selain buku utama.
- Tidak boleh ada kelas tambahan.
- Kegiatan olahraga minimal satu jam. Sekolah juga harus berikan waktu istirahat dan relaksasi yang cukup.
- Memperkuat dukungan pada sekolah. Otoritas pendidikan di semua tingkat kepemerintahan harus melakukan inspeksi secara periodik dan mengawasi langkah nyata dalam mengurangi beban akademik
siswa, serta wajib mempublikasikan temuannya.
Reformasi Pendidikan Korsel
Pengaruh College Scholastic Aptitude Test [CSAT/suneung] yang dianggap “sakral”, mengakibatkan pendidikan Korsel lebih banyak digerakkan oleh hagwon/bimbel. Pemerintah Korsel melakukan beberapa reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada tes:
- engadakan razia kepada hagwon yang masih ada kegiatan belajar di atas jam 22.00.
- Mendorong universitas melakukan penerimaan mahasiswa tidak hanya berdasar CSAT.
Reformasi Pendidikan AS
Karena merasa tertinggal oleh negara-negara Asia Timur dalam berbagai pemetaan pendidikan global, Amerika Serikat mendorong inisiatif kurikulum inti. Pemerintah federal menggunakan politik anggaran untuk mendorong negara bagian menyesuaikan kurikulum daerah dan tes terstandarnya dengan Common Core. Ironisnya, ketika AS mengetatkan standardisasi untuk mengejar Cina dan Korsel, justru Cina dan Korsel mereformasi pendidikannya menjadi lebih fleksibel seperti pendidikan AS sebelumnya.
Reformasi Pendidikan Polandia
Pada tahun 1998, Polandia melakukan reformasi pendidikan dimulai dengan membuat kurikulum inti yang baru. Polandia juga mengirimkan 25% guru kembali ke LPTK untuk dididik kembali, serta mengubah jalur pendidikan dengan memundurkan penjurusan siswa selama setahun. Terakhir, guru diberi otonomi untuk memilih buku teks sendiri serta mengembangkan atau memilih di antara lebih dari 100 opsi kurikulum spesifik yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
Reformasi Pendidikan Inggris
Pemerintah Inggris baru saja menerapkan kurikulum baru yang menjadi pembicaraan karena memasukkan materi pemrograman komputer kepada siswa sejak dini untuk melatih kemampuan logika. Perubahan kurikulum dilakukan secara bertahap: diumumkan pada 2010, dilanjutkan penyusunan dan uji publik intensif selama dua tahun, uji coba penerapan pada tahun 2013, diakhiri dengan penerapan bertahap mulai tahun 2014 sampai dengan 2017.
Reformasi Pendidikan Finlandia
Reformasi pendidikan Finlandia dimulai sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an, melalui tiga fase:
- 1980-an: Berpikir ulang tentang dasar-dasar teoretis dan metodologis persekolahan.
- 1990-an: Peningkatan melalui platform berjejaring dan perubahan yang dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan.
- 2000-an: Efisiensi administrasi dan struktur pendidikan dan persekolahan.
Reformasi pendidikan di Finlandia dilepaskan dari kepentingan politik. Pemerintah yang berganti-ganti tidak membatalkan arah reformasi.
Beberapa poin penting pendidikan Finlandia:- Guru adalah profesi yang sangat dihormati dan memiliki otonomi besar dalam mengendalikan konten & arah pembelajaran.
- Sekolah negeri sangat mendominasi karena pemerintah berusaha mewujudkan paradigma “setiap sekolah adalah sekolah baik”.
- Pendidikan Finlandia berusaha mengejar kesetaraan bukan kesempurnaan, berusaha mendorong kooperasi, bukan kompetisi.
- Finlandia menggunakan closed loop system yang mendukung life long learning.
Ada yang menarik pada dunia pendidikan di Finlandia, yaitu Prinsip-prinsip pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya “Taman Siswa” ternyata betul-betul diterapkan di sana. Bahkan buku “Taman Siswa” sepertinya menjadi referensi wajib.
“Ironis ketika negara lain menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang ditulis puluhan tahun lalu dan sukses meningkatkan kinerja pendidikan mereka...... saat kita sendiri semakin terasing dari pemikiran-pemikirannya” tegas Anies.
Reformasi Pendidikan di Beberapa Negara
Pada acara silaturahim bersama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota, di kantor Kementerian Pendidikan dan Ke...
01 December 2014
"Pendidikan Indonesia sedang dalam gawat darurat. Fakta-fakta ini adalah sebuah kegentingan yang harus segera diubah," ujar Anies, dalam pemaparan materi di hadapan kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, di Kemendikbud, Senin (1/12/2014).
Berikut beberapa data mengenai hasil buruk yang dicapai dunia pendidikan Indonesia pada beberapa tahun terakhir. :
- Sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan.
- Nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar kompetensi guru adalah 75.
- Indonesia masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas pendidikan, menurut lembaga The Learning Curve.
- Dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia berada di peringkat 49, dari 50 negara yang diteliti.
- Pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64, dari 65 negara yang dikeluarkan oleh lembaga Programme for International Study Assessment (PISA), pada tahun 2012. Anies mengatakan, tren kinerja pendidikan Indonesia pada pemetaan PISA pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012, cenderung stagnan
- Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suap- menyuap dan pungutan liar. Selain itu, Anies mengatakan, dalam dua bulan terakhir, yaitu pada Oktober hingga November, angka kekerasan yang melibatkan siswa di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai 230 kasus.
Data-data ini, sebut Anies, menunjukkan kinerja buruk pemerintah, yang perlu mendapat perhatian serius. "Kita semua bertanggung jawab. Kita harus turun tangan. Langkah yang harus kita kerjakan jangan tanggung-tanggung. Banyak hal yang harus kita ubah demi pendidikan Indonesia," kata Anies.
Kahar Muzakkir Monday, December 01, 2014 CB Blogger IndonesiaANIES BASWEDAN : “PENDIDIKAN INDONESIA SEDANG DALAM KONDISI GAWAT DARURAT”
Diberitakan oleh KOMPAS.COM (1/12/2014) bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebut kondisi pendidikan Indonesia saat i...
30 November 2014
Sampai dengan 29 November 2014, kita masih menyisakan hutang sekitar 1.800 individu yang belum SK (rekening), dan sekitar 10M tersangkut pada SPP (Pencairan). Hal ini diluar dari apa yang telah kita rencanakan. Hutang ini harus diselesaikan hari Senin 1 Desember 2014 posisi SPM. Persiapkan juga statistik SK untuk tolak ukur keberhasilan dana transfer. Demikian disampaikan oleh Bapak Adhika Ganendra – Sekretaris Subdit Program Direktorat P2TK Dikdas Kemendikbud RI seperti ditulis pada update status di medsos Facebook (29/11/2014)
Walau tidak sesuai dengan rencana, harus diakui bahwa tim tunjangan P2TK Dikdas telah menunjukkan prestasi terbaiknya di tahun 2014 ini pada program pembangunan jangka menengah tahun 2010 - 2014 ditinjau dari prosentase kualitas data, penyerapan dana, prosentase tepat sasaran dan tepat waktu hingga ke mekanisme dan kualitas kerja. Hal ini harus dijadikan standar minimal pelayanan dalam melakukan pekerjaan selanjutnya menyongsong RPJM 2015 - 2019.
Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada tim tunjangan P2TK Dikdas, “Silahkan menikmati weekend dan jangan lupa bahwa kita masih punya PR tersisa dan juga tugas kedepan. Tidak lupa, ucapan terimakasih juga kepada Bapak Pimpinan kami pada program PJM 2010 - 2014, Bapak Tagor Alamsyah, Bapak Harlan, Bapak Imam Syahroni, Bapak Sumarno dan terutama Direktur P2TK Dikdas Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D. Semoga kehidupan dan pekerjaan kita mendapatkan Ridho-Nya. “
SAMPAI 29 NOVEMBER 2014 P2TK DIKDAS MASIH HUTANG 1.800 INDIVIDU BELUM SK DAN 10 MILIAR RUPIAH TERSANGKUT PENCAIRAN
Sampai dengan 29 November 2014, kita masih menyisakan hutang sekitar 1.800 individu yang belum SK (rekening), dan sekitar 10M tersangk...
Entri data dengan benar dan valid sesuai dokumen pendukung yang resmi sejak awal ternyata merupakan suatu keharusan, sebab kalau tidak akan menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Entri data yang valid ini bukan saja harus diperhatikan oleh operator pengentri data, akan tetapi juga bagi PTK yang memberikan data untuk dientri.
Proses entri yang dilakukan dengan asal-asalan tidak bisa lagi dilakukan pada era database sekarang ini. Sebab prosesing data tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi sudah masuk ke suatu ‘system’ yang dilakukan secara terpusat, terintegrasi dan daring. Data pokok yang paling prinsip adalah nama dan tanggal lahir. Jangan sampai nama dan tanggal lahir di Ijazah, SK, dapodik, database NUPTK berbeda, hatta itu hanya masalah singkatan yang sebenarnya memiliki makna yang sama.
Contoh kecil saja nama Muhammad, Muhamad, Moch. Muh. Semua nama itu sebenarnya memiliki maksud yang sama, jika diverifikasi secara manual oleh tangan-tangan manusia masih bisa lolos karena manusia bisa memahami maksudnya. Akan tetapi jika diverifikasi oleh suatu system pasti akan terbaca sebagai data yang berbeda. Oleh karena itu apabila mengalami kasus seperti ini harus diambil langkah yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang ada untuk memperbaikinya.
User ID dan Password Tidak valid
Salah satu kejadian yang banyak terjadi saat ini ketika seorang PTK mengecek datanya pada aplikasi Info PTK, ternyata ditemukan “User ID dan Password Tidak valid” akibat adanya perbedaan data pada database NUPTK dan database SIM Tunjangan.
Dimisalkan pada database Simtun ternyata ada kesalahan NUPTK, Nama, tanggal lahir tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena mungkin dulu tidak diperbaiki ketika terbit NUPTK, jika mau diperbaiki, saat ini mau tidak mau, suka tidak suka harus datang ke P2TK Dikdas pusat, karena di aplikasi Simtun Kab/kota tidak bisa memperbaiki kasus tersebut. Untuk memperbaiki data tersebut harus juga membawa semua berkas/dokumen yang diperlukan sebagai bukti kebenaran dan keabsahan data, termasuk Kartu Keluarga!“Yang datang ke P2TK tidak harus PTK yang bersangkutan.” kata pak Nazarudin Kompetan. Lebih jauh ditegaskan pula, “Bisa diwakilkan oleh siapa saja, boleh orang Dinas, saudara atau keluarga, yang penting ada Surat Kuasanya. Sedangkan untuk kesalahan NIP bisa dierbaiki di dapodiknya”
Kasus seperti ini dicontohkan : Di database Simtun nama M. Abdul ternyata karena ingin agar sesuai ijazah yaitu Moch. Abdul, mungkin di dapodik oleh OPS di isi Moch. Abdul, otomatis tidak akan sama, kecuali di dapodik diisi M. Abdul.
JJM Terkunci
Setelah SK TPP terbit, otomatis JJM pada aplikasi terkunci sehingga otomatis untuk menjaga kevalidan dan kualitas data tidak bisa dipakai oleh PTK yang lain. Akan tetapi terkadang karena suatu sebab, kita perlu membuka kuncian tersebut agar bisa dipakai oleh PTK yang lain, bisa jadi karena kesalahan pada waktu mengisi data JJM pada rombel atau bisa juga karena hal lain seperti adanya mutasi dan sebagainya.Untuk membuka kuncian ini langkah maka kita harus membuat “Surat Permohonan Pembukaan Kunci” ke P2TK pusat, bisa langsung ke kantor P2TK di Jakarta atau bisa juga melalui OP Simtun Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Jika disebabkan oleh kesalahan entri maka harus dilengkapi dengan “Surat Pernyataan Kesalahan Entri”.
Diinformasikan oleh Pak Nazararudin bagi yang sudah merasa membuat surat pernyataan salah entri dan sudah diserahkan ke P2TK tetapi masih belum valid datanya, maka hal yang perlu diperhatikan adalah :
- Data dapodiknya apakah sudah diperbaiki sebelum kirim surat atau belum... Jika belum pasti Data akan sulit valid..
- Apakah ada ‘Jadwal Harian’ (Jadwal Pelajaran, bukan pembagian jam – red) atau tidak saat mengirim surat tersebut, ini diperlukan untuk analisa ketercukupan jam..
- Pastikan suratnya nyampe ke P2TK...
“Surat hanya pembuka kunci..jika datanya salah.. Hasilnya tetap akan salah. Jika kunci sudah dibuka...terus server akan baca data sync... Lalu SP (Store Procedur) dijalankan..tetapi data syncnya masih data yang tidak valid, maka hasilnya tetap tidak valid..dan rombel kembali dikunci.” tegas pak Nazarudin.
NUPTK SALAH DAN MEMBUKA JJM TERKUNCI HARUS KE P2TK PUSAT
Entri data dengan benar dan valid sesuai dokumen pendukung yang resmi sejak awal ternyata merupakan suatu keharusan, sebab kalau tidak aka...
28 November 2014
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana yang ditujukan kepada aparatur sipil negara atau PNS.
Dikutip dari situs Kementerian PAN RB, Kamis (27/11/2014), surat edaran tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota Indonesia.
Berikut isi Surat Edaran Menteri Yuddy yang ditembuskan pada Presiden dan Wakil Presiden tersebut:- Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang.
- Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
- Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah.
- Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.
Menanggapi terbitnya Surat Edaran tersebut Piet Hein Pusung salah seorang staf pengajar pada IPDN dan IBA FEB Unsrat membuat tulisan yang cukup menggelitik pada Fan Pagenya, seperti kami copas berikut ini.
Memusuhi PNS dianggap perjuangan kesejahteraan rakyat,
Mengurangi tunjangan PNS dan melarang kegiatan di hotel dianggap kemenangan rakyat,
Sidak dan memarahi PNS dianggap prestasi,
Kampanye "jangan jadi PNS, jadilah pengusaha" sebagai pedoman hidup bijaksana,
PNS di pusat perbelanjaan adalah suatu dosa dan kenistaan,
PNS yang berkecukupan adalah ancaman negara yang harus diberantas,
Membatasi 400 undangan perkawinan adalah ide cemerlang benderang rupawan.
.........
Sahabat saya PNS seluruh Indonesia, kita adalah korban kebijakan populis!
Para penguasa berusaha membangun propaganda "PNS adalah musuh bersama" untuk merebut hati rakyat miskin dengan mengobral isu bahwa kita PNS hidup keenakan.
Banyak rakyat miskin di negara kita adalah dampak dari korupsi para penguasa! Bukan karena tunjangan PNS, bukan karena PNS melangsungkan pernikahan dengan 400 undangan! Seolah-olah kehidupan PNS adalah masalah paling krusial di negara ini.
Apa kabar mafia anggaran? Apa kabar mafia minyak? Apa kabar mafia kebijakan ekspor-impor? Apa kabar mafia hukum?
Mari bersama kita tolak POLITISASI PNS... kami adalah abdi negara, abdi masyarakat, berjanji untuk setia kepada bangsa dan negara, mengambil pilihan untuk menjadi PNS karena kami cinta Indonesia.
KAMI BUKAN MASALAH, KAMI BUKAN PENYAKIT, KAMI BUKAN MUSUH!
STOP POLITISASI PNS, KAMI BUKAN MUSUH
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/2014 tentang ...
“Dunia pendidikan disaat ini sudah memiliki pondasi data yang sangat fundamental, detil dan relational dengan tingkat akurasi tinggi, valid dan reliable. Sudah melalui proses uji validitas , uji kelayakan dan uji pemanfaatan, nyata dan terbukti.” ungkap Yusuf Rokhmat pada sebuah statusnya di medsos Facebook. Fondasi data yang dimaksud adalah data yang terdapat pada aplikasi dapodik, baik itu dapodikdas, dapodikmen maupun dapodik paudni. Oleh karena itu aplikasi pangkalan data yang diresmikan oleh Wapres Boediono pada tanggal 15 Oktober 2014 ini diharapkan kedepannya menjadi aplikasi data satu pintu yang bisa dimanfaatkan oleh semua bidang di Kemdikbud. Kaitannya dengan kerja OPS, hal senada juga diungkap oleh Anto Ta dalam komentarnya “Mudah-mudahan kedepan benar-benar bisa menjadi satu sumber data untuk semua kepentingan program pendidikan tanpa ada 'sumber data bayangan lain', sehingga OPS tidak perlu harus menginput data yang sama untuk kepentingan yang berbeda.”
Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini pihak BPSDMPK masih menggunakan aplikasi Padamu Negeri sebagai sumber data. Sehingga terkadang membuat kerepotan Operator Sekolah dan berharap nantinya para pemegang kebijakan bisa mengupayakan terwujudnya data satu pintu yang dipakai dan dimanfaatkan oleh semua pihak.
Tentu saja sangat beralasan karena kenyataannya di lapangan terutama di tingkat Sekolah Dasar yang tidak memiliki tenaga administrasi (TU) khusus, OPS dibebani tugas hampir di semua bidang pendataan mulai dari keuangan (BOS), kesiswaan, ketenagaan, administrasi sekolah dan lain-lain. “,,,, bukan kami ingin uang tapi kami ingin bekerja dengan rapih tidak yang ini belum selesai datang yang lain dari bidang yang lain ... supaya data makin akurat dan rapih ,,, “ ungkap salah seorang OPS dalam komentarnya.
INGIN BEKERJA DENGAN RAPI, OPS BERHARAP TERWUJUDNYA DATA SATU PINTU
“Dunia pendidikan disaat ini sudah memiliki pondasi data yang sangat fundamental, detil dan relational dengan tingkat akurasi tinggi, val...
27 November 2014
Menanggapi masih adanya perbedaan persepsi tentang kementrian yang menangani masalah pendidikan terkait terpisahnya pengurusan dirjen Dikti, yaiitu antara Kemdikdasmen dan Kemendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan kembali menegaskan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak berubah.
Hal tersebut disampaikannya usai upacara peringatan Hari Guru Nasional di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (25/11/2014). seperti yang diberitakkan pada laman kemdikbud. Bahkan dalam acara serah terima jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (27/10) sore, ditegaskan lagi seperti yang dilansir oleh TRIBUNNEWS.COM “Nomenklatur tidak berubah tetap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nama tetap hanya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipindahkan,” ujar Anies Baswedan.
Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Anies Baswedan ditetapkan sebagai menteri pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Memang Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi yang semula masuk ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang berdiri di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, yang kemudian berubah nama menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, Kemendikbud tidak hanya menaungi pendidikan dasar dan menengah, namun juga pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
TETAP KEMDIKBUD BUKAN KEMDIKDASMENBUD
Menanggapi masih adanya perbedaan persepsi tentang kementrian yang menangani masalah pendidikan terkait terpisahnya pengurusan dirjen Dikt...
25 November 2014
Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar pada Jenjang Dikdasmen. Ketuntasan Belajar adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar
Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan.
Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) sebagaimana tertera pada tabel berikut.
| Nilai Ketuntasan Sikap (Predikat) |
| Sangat Baik (SB) |
| Baik (B) |
| Cukup (C) |
| Kurang (K) |
Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik (B).
Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut.
Ketuntasan Belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67 untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 2,67.
Khusus untuk SD/MI ketuntasan sikap, pengetahuan dan keterampilan ditetapkan dalam bentuk deskripsi yang didasarkan pada modus, skor rerata dan capaian optimum.
Khusus untuk SD/MI ketuntasan sikap, pengetahuan dan keterampilan ditetapkan dalam bentuk deskripsi yang didasarkan pada modus, skor rerata dan capaian optimum.
KETUNTASAN BELAJAR MENURUT PERMENDIKBUD NOMOR 104 TAHUN 2014
Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar pada Jenjang Dikdasmen. Ketuntasan Belajar adalah tingkat minimal...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
