Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madr...
Home / Posts filed under Search results for kepala sekolah
Showing posts sorted by relevance for query kepala sekolah. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query kepala sekolah. Sort by date Show all posts
31 July 2014
Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi :
- pengusulan calon oleh kepala sekolah dan/atau pengawas,
- seleksi administratif, dan
- seleksi akademik. Seleksi administratif dan akademik diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota atau instansi lain terkait yang berwenang.
Pengusulan guru sebagai calon kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: pengumuman, identifikasi guru potensial, penyiapan berkas usulan, dan pengajuan usulan calon kepala sekolah. Guru yang potensial dapat diusulkan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota oleh kepala sekolah/madrasah atau bersama-sama dengan pengawas sekolah/madrasah.
Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Permendiknas No.28 Tahun 2010 Pasal2, Ayat (2).
Sedangkan seleksi akademik dilakukan melalui Penilaian Potensi Kepemimpinan, penyusunan Makalah Kepemimpinan, serta penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Penilaian Potensi Kepemimpinan adalah suatu proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, kekuatan atau daya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon kepala sekolah/madrasah yang memungkinkan untuk dikembangkan.
Penyusunan makalah kepemimpinan dimaksudkan untuk menilai pemahaman/wawasan guru tentang kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Selain itu juga untuk memilih dan memilah calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki kerangka berpikir yang konseptual dan akademik untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Seleksi akademik ini dilakukan oleh asesor nasional untuk PPCKS/M.
Penguasaan awal kompetensi dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) semenjak guru melamar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Hasil AKPK diolah dan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah). AKPK bersifat individual dan merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.
Kahar Muzakkir Thursday, July 31, 2014 CB Blogger Indonesia24 December 2014
 |
| Salah satu parodi tentang OPS |
Kenyataan di lapangan masih banyak Kepala Sekolah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan dapodik kepada operator sekolah, mulai dari pengumpulan data, entri data bahkan sampai kepada pengaturan jam di rombel yang sebenarnya bukan Tupoksinya. Agak aneh rasanya kalau ops menanyakan bagaimana mengatur jumlah jam guru pada pembelajaran agar data guru tersebut valid sehingga bisa terbayar tunjangannya. Tetapi itulah yang terjadi.
“Data pokok dari sekolah harusnya menjadi tanggungjawab top manajemen sekolah alias Kepala Sekolah, bukan OPS. OPS hanya pelaksana teknis input data sesuai instruksi dan penugasan dari pimpinan. Hmm.. baiklah kalau demikian.. Bapak/Ibu Kepala Sekolah, perhatikan datanya mulai dari sekarang.. ada yang harus dilakukan untuk pengembangan semester 2” ungkap Bp. Yusuf Rokhmat pada update statusnya di medsos Facebook (24/12/2014 dini hari) menanggapi kenyataan tersebut.
“Tahun depan Kepsek harus assign Fakta Integritas kebenaran data hasil sync” tegas Bp Yusuf Rokhmat. Dengan demikian Kepala Sekolah tidak akan menyerahkan sepenuhnya proses pengerjaan dapodik kepada OPS sehingga akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap data yang dikirimkan.
Umumnya hal itu terjadi karena kebanyakan Kepala Sekolah dan jajaran manajemen di sekolah “buta dapodik”.
Diakui seperti diungkap oleh salah seorang ops dalam komentarnya bahwa, selama ini jalur komunikasi, komando, dan koordinasi Dapodik dari pusat ke sekolah lebih banyak dilakukan melalui media sosial ... dan hanya OPS-lah yang mengetahuinya. Kalau toh ada surat resminya, maka surat tersebut biasanya sudah sangat terlambat sampai di sekolah.
Oleh karena itu diusulkan ada baiknya di tahun 2015 nanti, Kemdikbud melakukan perubahan jalur dan model komunikasi untuk terwujudnya harapan. Kemdikbud perlu melakukan perubahan mindset di tingkat sekolah agar Kasek dan jajarannya merasa lebih punya tanggung jawab terhadap Dapodik dan OPS betul-betul hanyalah sebagai petugas entry data dan bukan pengambil kebijakan dalam Dapodik.
Agar Kepala Sekolah beserta jajaran manajemen sekolah lainnya punya rasa tanggung jawab terhadap Dapodik maka Kepala Sekolah harus "melek" Dapodik. Oleh karena itu perlu diadakan Diklat Dapodik khusus untuk Kepala Sekolah. Bukan untuk tujuan mahir entry data tetapi setidaknya bisa membuat Kepala Sekolah tidak buta sama sekali terhadap dapodik. Selain itu juga harus juga dibuka jalur komunikasi langsung dari Kemdikbud ke Kepala Sekolah sehingga setiap saat Kepala Sekolah tahu perubahan apa yang harus dilakukan pada Dapodiknya, dan bisa memberikan arahan kepada OPS di dalam mengentry data.
TAHUN 2015 KEPALA SEKOLAH HARUS TANDA TANGAN FAKTA INTEGRITAS KEBENARAN DATA HASIL SYNC DAPODIK
Salah satu parodi tentang OPS Kenyataan di lapangan masih banyak Kepala Sekolah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan dapodik kepada opera...
04 December 2017
AL-MAUDUDY.COM (4/12/2017) - Apabila seorang Kepala Sekolah sedang melakukan tugas atau kegiatan tertentu misalnya cuti karena sakit, melahirkan, haji/umrah atau melakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sehingga harus meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang agak lama, misalnya lebih dari 3 hari maka Kepala Sekolah tersebut harus mendelegasikan tugas-tugasnya kepada wakilnya di sekolah. Hal ini penting untuk dilakukan agar di sekolah tersebut tidak terjadi kekosongan pimpinan, sehingga orang yang didelegasikan tugas tersebut dapat mengambil tindakan yang cepat apabila terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak dan membutuhkan penyelesaian cepat.
Pendelegasian tugas ini tentu saja harus dibatasi pada hal-hal yang sifatnya teknis dan biasa. Untuk hal-hal yang sifatnya prinsip seperti masalah keuangan atau penandatanganan dokumen penting tentu saja harus dipegang oleh Kepala Sekolah.
Agar bentuk pendelagasian tugas ini jelas dan dapat dipertanggungjawabkan maka sekolah perlu membuat surat pelimpahan tugas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang memberi pelimpahan tugas dalam hal ini Kepala sekolah dan pihak yang diberikan pelimpahan tugas.
Dalam surat pelimpahan ini perlu diuraikan secara jelas tugas-tugas yang dilimpahkan dan tugas-tugas maupun wewenang yang tidak boleh diambil.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami berikan contoh surat pelimpahan tugas dari kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah.
 |
| ilustrasi perjalanan dinas sumber gambar : google.com |
PEMERINTAH KABUPATEN ANTAH BERANTAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 AWAN
Alamat : Jl. Pelangi No. 212 Kota Awan Kabupaten Antah Berantah
SURAT PELIMPAHAN TUGAS
Nomor : 412/SMP.1A/2017
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Literasi TIK yang diselenggarakan oleh P4TK Kemdikbud di Hotel Pelangi Styles dari tanggal 21 – 24 Desember 2017, maka saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Awan melimpahkan tugas kepada :
Nama : ABDULLAH, S.Pd.
NIP : 19671231 1998001 1 212
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Awan
Untuk melaksanakan Tugas Harian Kepala Sekolah dengan saling berkoordinasi dengan Guru dan Tenaga Administrasi lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bersifat prinsip harus berkoordinasi dengan Kepala Sekolah atau menunggu Kepala Sekolah kembali.
Demikian surat pelimpahan tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama yang baik saya ucapkan terima kasih.
Penerima Pelimpahan Tugas,
ABDULLAH,
S.Pd.
NIP.
|
Kota Awan, 20 Desember2017
Kepala Sekolah/Pelimpah Tugas,
MUHAMMAD, M.Pd.
NIP.
19690327 199302 1 016
|
Contoh Surat Pelimpahan Tugas Kepala Sekolah
AL-MAUDUDY.COM (4/12/2017) - Apabila seorang Kepala Sekolah sedang melakukan tugas atau kegiatan tertentu misalnya cuti karena sakit, mela...
07 February 2014
Intisari hasil Bimbingan Teknis Dapodik 2014 Dirjen Dikdas Kemdikbud di Golden Boutique Hotel Jakarta 4-6 Februari 2014.
(Silahkan dibaca dan dipahami sendiri)
Untuk SD :
● 1 Kepala Sekolah
Untuk SMP :
● 1 Kepala Sekolah
● 1-4 Wakil Kepala Sekolah (menunggu keputusan menteri)
● 1 Kepala Laboratorium
● 1 Kepala Perpustakaan
VALIDASI TUGAS TAMBAHAN
– Kelas 1 : 26 Jam
– Kelas 2 : 27 Jam
– Kelas 3 : 28 Jam
Untuk Kelas Tinggi Total 32 Jam
– Guru Kelas mengajar (25 Jam) :
● PKn (2 jam)
● Bahasa Indonesia (5 jam)
● Matematika (5 jam)
● Ilmu Pengetahuan Alam (4 jam)
● Ilmu Pengetahuan Sosial (3 jam)
● Seni Budaya dan Keterampilan (4 jam)
● Muatan Lokal (2 jam)
– Guru Agama (3 Jam)
– Guru PJOK (4 Jam)
Diperbolehkan Menambahkan 4 Jam pelajaran apa saja sesuai kebutuhan peserta didik.
Karena Kepala Sekolah harus mengajar 6 jam, maka Kepala Sekolah bisa memanfaatkan 4 jam tambahan tanpa mengurangi JJM Guru Kelas
Jika Kepala Sekolah sudah sertifikasi Guru Kelas maka Kepala Sekolah dapat mengajar salah satu pelajaran Guru Kelas. Misalnya PKn (2 jam x 3 rombel).
Jika Muatan Lokal diajar oleh Guru tersendiri, maka muatan lokal juga memanfaatkan 4 jam tambahan agar tidak mengurangi JJM guru Kelas.
CONTOH ROMBEL NORMAL (KTSP SD)
Jika Kasek Sertifikasi Guru Kelas
Guru Kelas 24 atau 25 Jam
Guru Mulok 2 Jam
Guru PJOK 4 Jam
Guru Agama 3 Jam
Kepala Sekolah mengajar PKn 2 jam
Jika Kasek Sertifikasi PJOK
Guru Kelas 24 - 27 Jam
Guru Mulok 2 Jam
Guru Agama 3 Jam
Kepala Sekolah mengajar PJOK 4 jam.
PENGISIAN JJM KTSP SD PADA DAPODIKDAS VERSI 2013
Jam Wajib adalah Jam yang sesuai dengan Struktur Kurikulum (32 Jam)
● Guru Kelas (25 Jam) – termasuk Mulok 2 jam
● PJOK (4 jam)
● Agama (3 Jam)
Jam Wajib Tambahan (4 jam) adalah jam pelajaran tambahan untuk mapel yang ada dalam struktur kurikulum
– Contoh :
● Muatan Lokal 2 Jam
● PKn (Guru Kelas) 2 Jam
Jam Tidak Wajib adalah JJM tambahan untuk mapel apa saja baik dalam struktur kurikulum atau tidak diluar 36 jam.
VALIDASI JJM KTSP SD PADA DAPODIKDAS VERSI 2013
Mata pelajaran Wajib yang JJM Totalnya melebih standar kurikulum maka akan menjadi Tidak Normal
– Contoh :
Team Teaching : Guru Kelas menjadi tidak normal
2 guru PJOK Masing masing 3 Jam (Total 6 jam) : PJOK menjadi tidak Normal karena JJM Kurikulum PJOK : 4 Jam
Ketidaknormalan suatu mapel tidak mempengaruhi mapel lain
Mata pelajaran Wajib Tambahan jika melebihi 4 jam maka keseluruhan JJM Tambahan menjadi tidak normal.
- Contoh Jam Wajib Tambahan :
● Guru Kelas menambahkan 2 Jam
● Muatan Lokal Bahasa Daerah menambahkan 2 Jam
● Muatan Lokal Potensi Daerah menambahkan 2 Jam
● Total JJM Wajib Tambahan adalah 6 jam sehingga ketiga mapel tambahan menjadi tidak normal
● Jam Wajib 32 Jam tidak terpengaruh oleh ketidaknormalan JJM Tambahan
STRUKTUR Kurikulum KTSP SMP
Jam Wajib
– Agama : 2 Jam
– PKn : 2 Jam
– Bahasa Indonesia : 4 jam
– Bahasa Inggris : 4 Jam
– Matematika : 4 jam
– IPA Terpadu : 4 Jam
– IPS Terpadu : 4 Jam
– Seni Budaya : 2 Jam
– PJOK : 2 Jam
– Keterampilan/TIK : 2 Jam
– Muatan Lokal : 2 Jam
Jam Wajib Tambahan
– 4 Jam Pelajaran apa saja
PENGISIAN JJM KTSP SMP PADA DAPODIKDAS VERSI 2013
VALIDASI JJM KTSP SMP PADA DAPODIKDAS VERSI 2013
Kahar Muzakkir
Friday, February 07, 2014
CB Blogger
Indonesia(Silahkan dibaca dan dipahami sendiri)
Validasi PENGISIAN DATA INDIVIDU PTK
Nama : sesuai dengan ijazah, tanpa gelar. Gelar pada kolom tersendiri
Sekolah INDUK
- Centangan Sekolah Induk Harus diisi jika sekolah tsb adalah sekolah induk/pangkal PTK yang bersangkutan
- Sekolah Induk hanya diperbolehan satu (1) untuk setiap PTK walau mengajar di beberapa sekolah
- Jika Sekolah Induk tidak dicentang atau lebih dari 1 sekolah induk yang dicentang maka data PTK yang bersangkutan dianggap TIDAK VALID
- Jam mengajar minimal 6 jam pada Sekolah Induk, termasuk Kepala Sekolah.
TUGAS TAMBAHAN
Tugas Tambahan yang diakui :Untuk SD :
● 1 Kepala Sekolah
Untuk SMP :
● 1 Kepala Sekolah
● 1-4 Wakil Kepala Sekolah (menunggu keputusan menteri)
● 1 Kepala Laboratorium
● 1 Kepala Perpustakaan
VALIDASI TUGAS TAMBAHAN
- Tanggal Mulai Tugas (TMT) harus diisi dan Valid
- Tanggal Selesai Tugas (TST) harus diisi jika sudah tidak menjabat
- No SK Harus diisi dengan benar
- Tugas Tambahan yang diakui adalah Tugas Tambahan pada Sekolah Induk/pangkal.
- Jumlah Tugas Tambahan dalam satu sekolah tidak boleh melebihi ketentuan.
- Jika Tugas Tambahan tidak valid maka Jumlah Jam Tugas Tambahan tidak diakui (= 0 jam)
STRUKTUR Kurikulum KTSP SD
Untuk Kelas Rendah :– Kelas 1 : 26 Jam
– Kelas 2 : 27 Jam
– Kelas 3 : 28 Jam
Untuk Kelas Tinggi Total 32 Jam
– Guru Kelas mengajar (25 Jam) :
● PKn (2 jam)
● Bahasa Indonesia (5 jam)
● Matematika (5 jam)
● Ilmu Pengetahuan Alam (4 jam)
● Ilmu Pengetahuan Sosial (3 jam)
● Seni Budaya dan Keterampilan (4 jam)
● Muatan Lokal (2 jam)
– Guru Agama (3 Jam)
– Guru PJOK (4 Jam)
Diperbolehkan Menambahkan 4 Jam pelajaran apa saja sesuai kebutuhan peserta didik.
Karena Kepala Sekolah harus mengajar 6 jam, maka Kepala Sekolah bisa memanfaatkan 4 jam tambahan tanpa mengurangi JJM Guru Kelas
Jika Kepala Sekolah sudah sertifikasi Guru Kelas maka Kepala Sekolah dapat mengajar salah satu pelajaran Guru Kelas. Misalnya PKn (2 jam x 3 rombel).
Jika Muatan Lokal diajar oleh Guru tersendiri, maka muatan lokal juga memanfaatkan 4 jam tambahan agar tidak mengurangi JJM guru Kelas.
CONTOH ROMBEL NORMAL (KTSP SD)
Jika Kasek Sertifikasi Guru Kelas
Guru Kelas 24 atau 25 Jam
Guru Mulok 2 Jam
Guru PJOK 4 Jam
Guru Agama 3 Jam
Kepala Sekolah mengajar PKn 2 jam
Jika Kasek Sertifikasi PJOK
Guru Kelas 24 - 27 Jam
Guru Mulok 2 Jam
Guru Agama 3 Jam
Kepala Sekolah mengajar PJOK 4 jam.
PENGISIAN JJM KTSP SD PADA DAPODIKDAS VERSI 2013
Jam Wajib adalah Jam yang sesuai dengan Struktur Kurikulum (32 Jam)
● Guru Kelas (25 Jam) – termasuk Mulok 2 jam
● PJOK (4 jam)
● Agama (3 Jam)
Jam Wajib Tambahan (4 jam) adalah jam pelajaran tambahan untuk mapel yang ada dalam struktur kurikulum
– Contoh :
● Muatan Lokal 2 Jam
● PKn (Guru Kelas) 2 Jam
Jam Tidak Wajib adalah JJM tambahan untuk mapel apa saja baik dalam struktur kurikulum atau tidak diluar 36 jam.
VALIDASI JJM KTSP SD PADA DAPODIKDAS VERSI 2013
Mata pelajaran Wajib yang JJM Totalnya melebih standar kurikulum maka akan menjadi Tidak Normal
– Contoh :
Team Teaching : Guru Kelas menjadi tidak normal
2 guru PJOK Masing masing 3 Jam (Total 6 jam) : PJOK menjadi tidak Normal karena JJM Kurikulum PJOK : 4 Jam
Ketidaknormalan suatu mapel tidak mempengaruhi mapel lain
Mata pelajaran Wajib Tambahan jika melebihi 4 jam maka keseluruhan JJM Tambahan menjadi tidak normal.
- Contoh Jam Wajib Tambahan :
● Guru Kelas menambahkan 2 Jam
● Muatan Lokal Bahasa Daerah menambahkan 2 Jam
● Muatan Lokal Potensi Daerah menambahkan 2 Jam
● Total JJM Wajib Tambahan adalah 6 jam sehingga ketiga mapel tambahan menjadi tidak normal
● Jam Wajib 32 Jam tidak terpengaruh oleh ketidaknormalan JJM Tambahan
STRUKTUR Kurikulum KTSP SMP
Jam Wajib
– Agama : 2 Jam
– PKn : 2 Jam
– Bahasa Indonesia : 4 jam
– Bahasa Inggris : 4 Jam
– Matematika : 4 jam
– IPA Terpadu : 4 Jam
– IPS Terpadu : 4 Jam
– Seni Budaya : 2 Jam
– PJOK : 2 Jam
– Keterampilan/TIK : 2 Jam
– Muatan Lokal : 2 Jam
Jam Wajib Tambahan
– 4 Jam Pelajaran apa saja
PENGISIAN JJM KTSP SMP PADA DAPODIKDAS VERSI 2013
- Jam Wajib adalah Jam yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KTSP SMP (32 Jam)
- Jam Wajib Tambahan (4 jam) adalah jam pelajaran tambahan untuk mapel yang ada dalam struktur kurikulum
- Jam Tidak Wajib adalah JJM tambahan untuk mapel apa saja baik dalam struktur kurikulum atau tidak diluar 36 jam
- Keterampilan dan TIK adalah satu matapelajaran sehingga jika keduanya diselenggarakan maka salah satu masuk ke dalam Jam Wajib Tambahan
VALIDASI JJM KTSP SMP PADA DAPODIKDAS VERSI 2013
- Mata pelajaran Wajib yang JJM Totalnya melebih standart kurikulum (32 Jam) maka akan menjadi Tidak Normal
- Mata pelajaran Wajib Tambahan jika melebihi 4 jam maka keseluruhan JJM Tambahan menjadi tidak normal.
- Tidak ada Validasi untuk JJM Tidak wajib.
CONTOH-1 ROMBEL NORMAL (KTSP SMP)
Jam Wajib (32 Jam)
– Agama : 2 Jam
– PKn : 2 Jam
– Bahasa Indonesia : 4 jam
– Bahasa Inggris : 4 Jam
– Matematika : 4 jam
– IPA Terpadu : 4 Jam
– IPS Terpadu : 4 Jam
– Seni Budaya : 2 Jam
– PJOK : 2 Jam
– Keterampilan: 2 Jam
– Muatan Lokal Bahasa Daerah : 2 Jam
Jam Wajib Tambahan (4 Jam)
– TIK : 2 Jam
– Muatan Lokal Potensi Daerah :2 jam
CONTOH-2 ROMBEL NORMAL (KTSP SMP)
Jam Wajib (32 Jam)
– Agama : 2 Jam
– PKn : 2 Jam
– Bahasa Indonesia : 4 jam
– Bahasa Inggris : 4 Jam
– Matematika : 4 jam
– IPA Terpadu : 4 Jam
– IPS Terpadu : 4 Jam
– Seni Budaya : 2 Jam
– PJOK : 2 Jam
– Keterampilan: 2 Jam
– Muatan Lokal Bahasa Daerah : 2 Jam
Jam Wajib Tambahan (4 Jam)
– IPA Terpadu : 1 Jam
– Matematika : 1 Jam
– Muatan Lokal Potensi Daerah :2 jam
CONTOH-3 ROMBEL TIDAK NORMAL (KTSP SMP)
Jam Wajib (34 Jam)
– Agama : 2 Jam
– PKn : 2 Jam
– Bahasa Indonesia : 4 jam
– Bahasa Inggris : 4 Jam
– Matematika : 4 jam
– IPA Terpadu : 4 Jam
– IPS Terpadu : 4 Jam
– Seni Budaya : 2 Jam
– PJOK : 2 Jam
– Keterampilan: 2 Jam (tidak normal)
– TIK : 2 Jam (tidak normal)
– Muatan Lokal Bahasa Daerah : 2 Jam
Jam Wajib Tambahan (4 Jam)
– IPA Terpadu : 2 Jam (tidak normal)
– Matematika : 2 Jam (tidak normal)
– Muatan Lokal Potensi Daerah :2 jam (tidak normal)
Penjelasan :
– Keterampilan dan TIK Tidak Normal karena total JJM : 4 jam
– Semua Jam wajib tambahan tidak normal karena total JJM Tambahan 6 Jam
baca selanjutnya di bagian II
Terima kasih kepada Bp. Nunu Nugraha
Jam Wajib (32 Jam)
– Agama : 2 Jam
– PKn : 2 Jam
– Bahasa Indonesia : 4 jam
– Bahasa Inggris : 4 Jam
– Matematika : 4 jam
– IPA Terpadu : 4 Jam
– IPS Terpadu : 4 Jam
– Seni Budaya : 2 Jam
– PJOK : 2 Jam
– Keterampilan: 2 Jam
– Muatan Lokal Bahasa Daerah : 2 Jam
Jam Wajib Tambahan (4 Jam)
– TIK : 2 Jam
– Muatan Lokal Potensi Daerah :2 jam
CONTOH-2 ROMBEL NORMAL (KTSP SMP)
Jam Wajib (32 Jam)
– Agama : 2 Jam
– PKn : 2 Jam
– Bahasa Indonesia : 4 jam
– Bahasa Inggris : 4 Jam
– Matematika : 4 jam
– IPA Terpadu : 4 Jam
– IPS Terpadu : 4 Jam
– Seni Budaya : 2 Jam
– PJOK : 2 Jam
– Keterampilan: 2 Jam
– Muatan Lokal Bahasa Daerah : 2 Jam
Jam Wajib Tambahan (4 Jam)
– IPA Terpadu : 1 Jam
– Matematika : 1 Jam
– Muatan Lokal Potensi Daerah :2 jam
CONTOH-3 ROMBEL TIDAK NORMAL (KTSP SMP)
Jam Wajib (34 Jam)
– Agama : 2 Jam
– PKn : 2 Jam
– Bahasa Indonesia : 4 jam
– Bahasa Inggris : 4 Jam
– Matematika : 4 jam
– IPA Terpadu : 4 Jam
– IPS Terpadu : 4 Jam
– Seni Budaya : 2 Jam
– PJOK : 2 Jam
– Keterampilan: 2 Jam (tidak normal)
– TIK : 2 Jam (tidak normal)
– Muatan Lokal Bahasa Daerah : 2 Jam
Jam Wajib Tambahan (4 Jam)
– IPA Terpadu : 2 Jam (tidak normal)
– Matematika : 2 Jam (tidak normal)
– Muatan Lokal Potensi Daerah :2 jam (tidak normal)
Penjelasan :
– Keterampilan dan TIK Tidak Normal karena total JJM : 4 jam
– Semua Jam wajib tambahan tidak normal karena total JJM Tambahan 6 Jam
baca selanjutnya di bagian II
Terima kasih kepada Bp. Nunu Nugraha
Validasi Pengisian Data pada Aplikasi Dapodikdas untuk Proses Tunjangan Guru (Bagian I)
Intisari hasil Bimbingan Teknis Dapodik 2014 Dirjen Dikdas Kemdikbud di Golden Boutique Hotel Jakarta 4-6 Februari 2014. (Silahkan dibaca ...
05 December 2014
Akhirnya Mendikbud Anies Baswedan memutuskan 3 hal penting terkait pelaksanaan Kurikulum 2013. Keputusan yang disampaikan melalui suratnya Nomor : 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014, perihal Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ditujukan kepada semua Kepala Sekolah di seluruh Indonesia itu diumumkan melalui Fan Page Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jum’at Malam ( 5 November 2014).
Surat ini diumumkan sebagai informasi awal sebelum diterbitkannya Kepmendikbud dan diumumkan kepada media massa. Adapun bunyi surat Kemendikbud tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut :
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Semoga Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan bahagia saat surat ini sampai. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada Ibu dan Bapak serta semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia lewat dunia pendidikan.
Melalui surat ini, saya ingin mengabarkan terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah tentang Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, sebelum keputusan ini diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.
Sebelum tiba pada keputusan ini, saya telah memberi tugas kepada Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk membuat kajian mengenai penerapan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum tersebut ke depannya.
Sebelum tiba pada keputusan ini, saya telah memberi tugas kepada Tim Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk membuat kajian mengenai penerapan Kurikulum 2013 yang sudah berjalan dan menyusun rekomendasi tentang penerapan kurikulum tersebut ke depannya.
Harus diakui bahwa kita menghadapi masalah yang tidak sederhana karena Kurikulum 2013 ini diproses secara amat cepat dan bahkan sudah ditetapkan untuk dilaksanakan di seluruh tanah air sebelum kurikulum tersebut pernah dievaluasi secara lengkap dan menyeluruh.
Seperti kita ketahui, Kurikulum 2013 diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran 2014/2015. Sementara itu, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yaitu tiga bulan sesudah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Pada Pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa Evaluasi Kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.
1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.
Alangkah bijaksana bila evaluasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2 dilakukan secara lengkap dan menyeluruh sebelum kurikulum baru ini diterapkan di seluruh sekolah. Konsekuensi dari penerapan menyeluruh sebelum evaluasi lengkap adalah bermunculannya masalah-masalah yang sesungguhnya bisa dihindari jika proses perubahan dilakukan secara lebih seksama dan tak terburu-buru.
Berbagai masalah konseptual yang dihadapi antara lain mulai dari soal ketidakselarasan antara ide dengan desain kurikulum hingga soal ketidakselarasan gagasan dengan isi buku teks. Sedangkan masalah teknis penerapan seperti berbeda-bedanya kesiapan sekolah dan guru, belum meratanya dan tuntasnya pelatihan guru dan kepala sekolah, serta penyediaan buku pun belum tertangani dengan baik. Anak-anak, guru dan orang tua pula yang akhirnya harus menghadapi konsekuensi atas ketergesa-gesaan penerapan sebuah kurikulum. Segala permasalahan itu memang ikut melandasi pengambilan keputusan terkait penerapan Kurikulum 2013 kedepan, namun yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini adalah kepentingan anak-anak kita.
Maka dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, serta diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, saya memutuskan untuk:
- Menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekolah-sekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006. Bagi Ibu/Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, mohon persiapkan sekolah untuk kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. Harap diingat, bahwa berbagai konsep yang ditegaskan kembali di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006, semisal penilaian otentik, pembelajaran tematik terpadu, dll. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru-guru di sekolah untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreatifitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-pratik lawas adalah kunci bagi pergerakan pendidikan Indonesia.
- Tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang telah tiga semester ini menerapkan, yaitu sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013. Pada saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu sekolah-sekolah ini (dan sekolah-sekolah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya. Bagi Ibu dan Bapak kepala sekolah yang sekolahnya termasuk kategori ini, harap bersiap untuk menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013. Kami akan bekerja sama dengan Ibu/Bapak untuk mematangkan Kurikulum 2013 sehingga siap diterapkan secara nasional dan disebarkan dari sekolah yang Ibu dan Bapak pimpin sekarang. Catatan tambahan untuk poin kedua ini adalah sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan.
- Mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pengembangan Kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek. Kemdikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru-guru kita di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita.
Kita semua menyadari bahwa kurikulum pendidikan nasional memang harus terus menerus dikaji sesuai dengan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapat hasil terbaik bagi peserta didik. Perbaikan kurikulum ini mengacu pada satu tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu ekosistem pendidikan Indonesia agar anak-anak kita sebagai manusia utama penentu masa depan negara dapat menjadi insan bangsa yang: (1) beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab; (2) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) cakap dan kreatif dalam bekerja. Adalah tugas kita semua untuk bergandengan tangan memastikan tujuan ini dapat tercapai, demi anak-anak kita.
Pada akhirnya kunci untuk pengembangan kualitas pendidikan adalah pada guru. Kita tidak boleh memandang bahwa pergantian kurikulum secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimanapun juga di tangan gurulah proses peningkatan itu bisa terjadi dan di tangan Kepala Sekolah yang baik dapat terjadi peningkatan kualitas ekosistem pendidikan di sekolah yang baik pula. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan akan makin digalakkan sembari kurikulum ini diperbaiki dan dikembangkan.
Pada kesempatan ini pula, saya juga mengucapkan apreasiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah Ibu dan Bapak Kepala Sekolah berikan demi majunya pendidikan di negeri kita ini. Dibawah bimbingan Ibu dan Bapak-lah masa depan pendidikan, pembelajaran, dan pembudayaan anak-anak kita akan terus tumbuh dan berkembang. Semoga berkenan menyampaikan salam hangat dan hormat dari saya kepada semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang dipimpin oleh Ibu dan Bapak. Bangsa ini menitipkan tugas penting dan mulia pada ibu dan bapak sekalian untuk membuat masa depan lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan nasional.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 5 Desember 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Anies Baswedan
MENDIKBUD MENGHENTIKAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BARU MENERAPKAN SATU SEMESTER
Akhirnya Mendikbud Anies Baswedan memutuskan 3 hal penting terkait pelaksanaan Kurikulum 2013 . Keputusan yang disampaikan melalui surat...
04 October 2017
Pertama-tama mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah Dokumen Kurikulum Sekolah kita (KTSP) sudah disusun melalui mekanisme dan prosedur yang benar atau tidak, ataukah hanya sekedar kopi paste dokumen tahun lalu dengan hanya mengganti tanggal dan tahunnya saja ? Dengan demikian cukup dilakukan oleh satu orang saja, entah itu wakasek kurikulum atau bahkan operator sekolah.
Jujur saja mungkin masih banyak diantara kita yang menyusun dokumen kurikulum sekolah yang terdiri dari dokumen 1, dokumen 2 (Silabus) dan dokumen 3 (RPP) cukup dilakukan oleh salah seorang saja. Alasannya bisa bermacam-macam mulai dari tidak sempatlah karena banyaknya kegiatan sekolah yang lain sampai ketidakpahaman kepada mekanisme dan prosedur yang benar.
Padahal dokumen kurikulum itu sesuatu yang vital bagi sekolah, yang akan menentukan arah perjalanan pengelolaan kurikulum di sekolah selama satu tahun pelajaran. Begitu pula penyusunan dokumen kurikulum sekolah itu memiliki skor yang besar pada penilaian akreditasi sekolah jika disusun dengan prosedur dan mekanisme yang benar.
Tidak ada yang sulit, tidak ada yang ribet jika kita mau berusaha untuk melakukannya. Lalu bagaimana prosedur dan mekanisme yang benar ? Paparan berikut mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua.
 |
| Kegiatan review KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum |
Berdasarkan buku panduan penyusunan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP dikatakan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Mekanisme penyusunan kurikulum sekolah secara garis besar terdiri dari 3 tahap yaitu pembentukan tim penyusun, tahap kegiatan penyusunan dan tahap pemberlakuan.
Sedangkan menurut buku PANDUAN KERJA KEPALA SEKOLAH yang diterbitkan oleh Ditjen GTK tahun 2017, tahapan pengembangan KTSP terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan:
Tahap perencanaan :
Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah :
- Membentuk Tim pengembang KTSP untuk setiap satuan pendidikan (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB) sebelum tahun ajaran.
SK Tim Pengembang KTSP yang melibatkan unsur:
1. Kepala Sekolah,
2. Guru kelas
3. Guru mapel/mulok
4. Guru program khusus
5. komite Sekolah
6. Dinas Pendidikan
7. DUDI (Dunia Usan dan Industri)
Pada buku panduan Penyusunan KTSP dari BSNP disebutkan bahwa Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait - Menggunakan peraturan-peraturan sebagai acuan penyusunan dokumen kurikulum (SNP, Peraturan Daerah, Program Kekhususan, pedoman penyusunan KTSP, dan KTSP tahun lalu). KTSP yang disusun memuat peraturan-peraturan:
1. Peraturan tentang SI
2. Peraturan tentang SKL
3. Peraturan tentang Standar Proses Pendidikan Khusus
4. Peraturan tentang Standar Penilaian
5. Peraturan daerah tentang muatan lokal
6. Pedoman tentang Program Kekhususan
7. Pedoman penyusunan KTSP
Tahap pelaksanaan
- Kepala sekolah melakukan pengembangan dokumen kurikulum oleh tim pengembang KTSP. Dokumen yang dibutuhkan pada tahapan ini adalah
1. Undangan rapat pengembangan dokumen kurikulum
2. Notulensi rapat pengembangan kurikulum.
3. Daftar hadir rapat pengembangan kurikulum
4. Dokumentasi (foto kegiatan) - Kepala sekolah melakukan reviu kurikulum tahun lalu, SKL, SI, Standar Proses, Standar Penilaian, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum masing-masing jenjang pendidikan atau satuan pendidikan, dan pedoman implementasi kurikulum.
Pada kegiatan ini perangkat yang harus ada adalah :
1. Catatan hasil reviu kurikulum tahun lalu tentang Standar Isi , standar proses, SKL,
Standar Penilaian.
2. Catatan hasil reviu kurikulum tahun lalu tentang kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.
3. Catatan hasil reviu kurikulum tahun lalu tentang implementasi kurikulum. - Kepala sekolah melakukan revisi dokumen kurikulum. sehingga dihasilkan Dokumen final buku 1 (KTSP), buku 2 (silabus), dan buku 3 (RPP).
- Persetujuan dan pengesahan dokumen kurikulum
Dokumen kurikulum yang telah mendapatkan persetujuan dari komite sekolah dan pengawas serta pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi. - Melakukan sosialisasi dokumen kurikulum kepada warga sekolah
Dokumen yang harus ada pada tahapan ini adalah
1. Undangan sosialisasi dokumen kurikulum kepada warga sekolah.
2. Notulen sosialisasi dokumen kurikulum kepada warga sekolah.
3. Daftar hadir sosialisasi dokumen kurikulum kepada warga sekolah.
4. Surat instruksi sosialisasi dokumen kurikulum kepada guru untuk peserta didik.
Pengawasan:
Agar pelaksanaan pemberlakuan kurikulum sekolah yang sudah disusun dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu diawasi dan dimonitoring. Adapun kegiatan pengawasan ini meliputi :
- Mengawasi proses pelaksanaan kurikulum (Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan komite sekolah).
Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya
- Jurnal harian KS. yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan kurikulum
di sekolah
- Laporan hasil pengawasan. - Melaporkan hasil pengembangan kurikulum (kurikulum fungsional) kepada dinas pendidikan provinsi. Oleh karena itu harus ada dokumen :
a. Dokumen laporan hasil pengembangan kurikulum tahun berjalan.
b Laporan hasil pengembangan kurikulum diketahui oleh Pengawas Sekolah dan
Komite Sekolah.
Pembiayaan
Kegiatan pelaksanaan penyusunan kurikulum sekolah dapat dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan workshop atau lokakarya sehingga dapat dialokasikan dananya melalui dana BOS. Item yang bisa dibiayai untuk kegiatan ini menurut Jukni BOS tahun 2017 meliputi fotokopi bahan/materi, pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar sekolah (jika diperlukan).
Kahar Muzakkir
Wednesday, October 04, 2017
CB Blogger
IndonesiaMekanisme penyusunan KTSP di Sekolah
Pertama-tama mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah Dokumen Kurikulum Sekolah kita (KTSP) sudah disusun melalui mekanisme dan pr...
02 April 2015
 |
| Validasi data pada web dapodik |
Validasi yang ditampilkan dalam web Dapodik adalah system untuk mendeteksi data dalam server dapodik yang diduga invalid dari sisi kelengkapan atribut isian, kewajaran data dan kemutakhiran data.Terdapat 29 validasi yang ditampilkan, yaitu Nama PD Kosong atau Tanpa Huruf Vokal , Sinkron Terakhir = 20132 ,. Bukan Pelaksana K13 - Pilihan Kurikulum salah, Rombel tanpa wali kelas Status Honor mengisi Pangkat golonganUsia PTK Tidak Wajar, Sinkron Terakhir < 20132, Kepsek Ganda, Nama PTK dengan tanda baca atau simbol, Nama sekolah sama di satu kecamatan, Kepala Lab Kelebihan, Indikasi sekolah Tutup atau merger, Belum sinkron 20142, Belum pernah sinkron, Kepala perpus kelebihan, Wakasek kelebihan, Bentuk pendidikan salah, PNS NIP Kosong, Nama PTK Kosong atau tanpa huruf Vokal, Nomor Rekening BOS Kosong, Tingkat rombel salah, Slb tdk melayani kebutuhan khusus, Bukan sekolah Dikdas-Kemdikbud, Nama PD dng tanda baca atau simbol, NPSN ganda , Rombel ganda (tingkat dan nama sama), Status sekolah salah, dan Kepsek belum dipilih
1. Nama PD Kosong atau Tanpa huruf Vokal
Validasi ini berguna mencari data peserta didik dengan nama kosong tetapi memiliki data lain selain nama atau peserta didik tanpa huruf vocal (a,i,u,e,o).
Solusi:
Perbaiki data pada aplikasi dapodik Operator Sekolah lakukan sync dan pastikan nama Peserta didik sudah sesuai dengan dokumen yang legal
Jika terjadi kasus misalnya nama PD tanpa huruf vokal atau hanya satu huruf saja, akan tetapi didukung oleh dokumen yang legal, maka peringatan validasi ini bisa diabaikan.
Baca juga Unik : Nama siswa ini cuma satu huruf saja.. Siapa dia ?
Baca juga Unik : Nama siswa ini cuma satu huruf saja.. Siapa dia ?
2. Sinkron Terakhir = 20132
Validasi sekolah yang belum melakukan pengiriman lebih dari semester 2 tahun ajaran 2013/2014 (20132), sekolah yang melakukan pengiriman terakhir di 20132 akan segera di hubungi oleh Operator Pusat dengan mengkonfirmasi ke aktifan sekolah tersebut di Kabupaten/Kota.
Jika sekolah anda mendapat validasi ini maka untuk memperbaikinya Pastikan telah memilih Periode Tahun ajaran yang sesuai dengan yang berjalan saat ini. Kemudian lakukan pengiriman (sync) agar data sekolah terupdate.
3. Bukan Pelaksana Kurikulum 2013 – Pilihan Kurikulum salah
Sekolah yang harus menggunakan kurikulum KTSP akan muncul notifikasi seperti gambar diatas pada aplikasi dapodikdas. Bagi sekolah yang tidak masuk kedalam daftar sekolah yang melanjutkan Kurikulum 2013 dapat kembali melaksanakan Kurikulum –KTSP. Jika masih ada sekolah yang tidak masuk daftar tetapi melakukan pengiriman akan masuk kedalam validasi.
Sekolah yang tidak dapat melanjutkan kurikulum 2013 telah mendapat pemberitahuan saat melakukan Patch aplikasi dapodik versi 3.0.3 setelah melakukan sinkronisasi.
4. Rombel tanpa wali kelas
Pastikan pengisian rombel telah di inputkan dengan benar pastikan Wali kelas di Rombel tersebut telah di pilih.Jangan seperti gambar di bawah. Jika ada sekolah yang terkena validasi ini silahkan lakukan perbaikan data pada aplikasi pastikan pemilihan Wali kelas dengan baik dan benar
5. Status Honor mengisi pangkat golongan
Data PTK dengan status Honorer atau Guru Honor tidak dapat mengisikan Pangkat Golongan yang seharus nya diisikan Guru PNS atau Pun Non- PNS. Jika terdapat guru honor dengan Pangkat golongan maka data sekolah tersebut akan terkena validasi dari pusat.
Guru dengan status Honorer sekolah tidak dapat mengisi pangkat golongan.Jika ada silahkan perbaiki pada aplikasi dapodik
6. Usia PTK Tidak Wajar
Pengisian Tanggal lahir pada data Dapodik sangat berpengaruh walau tidak signifikan tetapi untuk PTK yang berstatus PNS sangat berpengaruh kepada Pesiun PTK tersebut.Kesalahan tanggal lahir akan berpengaruh pada pengecekan Info PTK atau Laporan Tunjangan.
Solusi:
Perbaiki data pada aplikasi dapodik di tabel PTK pastikan pengisian tanggal lahir sudah sesuai dengan Kartu identitas PTK
7. Sinkron terakhir < 20132
Keaktifan sekolah dapat dilihat dari tahun ajaran pengiriman yang dilakukan oleh sekolah.Sekolah yang masih belum mengirim kurang dari semester 2 ditahun ajaran 2013/2014 akan masuk kedalam validasi.
Catatan :
Laporkan keaktifan sekolah kepada Dinas kab/kota agar data progres pengiriman tidak terhambat
8. Kepsek Ganda
Kepala sekolah ganda dapat terjadi pada pengisian aplikasi dapodikdas.Keselahan ini biasa terjadi karena:
- Mutasi PTK
- Double pengisian Tugas tambahan
Catatan :
Jika Kepsek sudah tidak aktif silahkan isikan TST (TST = Tanggal Selesai Tugas). TST hanya diisikan ketika PTK sudah tidak aktif
9. Nama PTK tanda Baca atau Simbol
Penginputan nama ptk sesuaikan dengan Tanda pengenal yang dimiliki PTK (KTP/Akta Lahir/Ijazah).Jika ada kesalahan segera perbaiki pada aplikasi dapodikdas di table PTK. Jika ada nama PTK yang menggunakan simbol contoh (?) maka akan masuk kedalam validasi.
Catatan :
Laporkan keaktifan sekolah kepada Dinas kab/kota agar data progres pengiriman tidak terhambat.
10. Nama Sekolah Sama dalam 1 Kecamatan
Persamaan nama sekolah dalam satu kecamatan dapat terjadi dikarenakan:
- 1 sekolah memiliki 2 kode registrasi
- Sekolah memakai kode registrasi sekolah lain.
11. Kepala Lab Kelebihan
1 sekolah hanya boleh menginputkan tugas tambahan kepala Lab hanya 1 kepala lab dalam 1 sekolah.
Catatan :
Baca kembali validasi tugas tambahan yang di akui untuk masing – masing jenjang dan validasi yang di akui untuk penerimaan tunjangan.
12. Indikasi sekolah tutup atau merger
Keaktifan sekolah dapat membuat progress pengiriman pada web dapo.dikdas menjadi tidak 100 %.Sekolah yang tutup atau melakukan merger agar melaporkan sekolah nya beserta membawa Surat Keterangan resmi dari Dinas Kab/Kota atau Dinas Kab/Kota yang melaporkan kepada Operator Pusat.
Catatan :
Laporkan keaktifan sekolah kepada Dinas kab/kota agar data progres pengiriman tidak terhambat.
13. Belum Sinkron 20142
Lakukan sinkronisasi data dapodikdas sesuai dengan tahun ajaran yang berlaku jika sekolah tidak aktif laporkan kepada Dinas Kab/Kota.Pada website dapodikdas terdapat waktu tunggu periode keaktifan pengiriman.
14. Belum Pernah Sinkronisasi
Validasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
- Sekolah baru yang belum pernah melakukan sinkronisasi sama sekali
- Sekolah yang sudah tutup, merger/lebur, dan sekolah terbuka yang sudah nonaktif namun masih terdaftar di server Dapodikdas
15. Kepala Perpustakaan Kelebihan
Kepala Perpus kelebihan disebabkan oleh pengisian tugas tambahan kepala perpus melebihi ketentuan. Jika ini terjadi, cek kembali pengisian tugas tambahan di aplikasi Dapodikdas.
Ketentuannya adalah:
- SD tidak memiliki Kepala Perpustakaan
- SMP hanya memiliki 1 Kepala Perpustakaan
16. Wakasek Kelebihan
Wakasek kelebihan disebabkan oleh pengisian tugas tambahan wakasek melebihi ketentuan. Jika ini terjadi, cek kembali pengisian tugas tambahan di aplikasi Dapodikdas
Ketentuannya adalah:
- SD tidak memiliki Wakil Kepala Sekolah
- SMP yang memiliki 1-9 rombel = 1 wakasek
- SMP yang memiliki 10-18 rombel = 2 wakasek
- SMP yang memiliki > 18 rombel = 3 wakasek
17. Bentuk Pendidikan Salah
Bentuk pendidikan sekolah yang salah bisa disebabkan oleh pengajuan pembuatan kode registrasi ke dinas kab/kota yang salah, sekolah satu atap, dan kesalahan nama sekolah dan bentuk pendidikan.
Catatan : Identitas Sekolah tidak bisa diubah oleh level sekolah (terkunci). Jika bentuk pendidikan sekolah salah, silakan ajukan perbaikan data di dinas kab/kota setempat yang menangani Dapodikdas, untuk langsung diperbaiki di aplikasi vervalsp.
18. PNS NIP Kosong
Status Kepegawaian PNS yang NIP-nya kosong, akan otomatis masuk ke dalam validasi Dapodikdas. Jika ini terjadi, pastikan untuk semua PTK yang berstatus kepegawaian PNS kolom NIP-nya terisi
19. Nama PTK Kosong atau Tanpa Huruf Vokal
Nama PTK yang kosong atau tanpa huruf vokal akan otomatis masuk kedalam validasi. Jika ini terjadi, segera perbaiki isian nama PTK tersebut di aplikasi Dapodikdas lalu lakukan sinkronisasi kembaliCatatan: Selalu cek progress pengiriman untuk melihat apakah sekolah Anda masih masuk ke dalam daftar validasi atau tidak
20. Nomor Rekening BOS Kosong
qNomor rekening BOS wajib diisi jika sekolah tersebut menerima BOS. Jika tidak diisi, maka sekolah tersebut akan masuk ke dalam validasi ini.
Catatan : Isi nomor rekening BOS, nama bank, cabang KCP/unit, dan rekening BOS. Isian ini ada di bagian data pelengkap tab Sekolah
21. Tingkat Rombel Salah
qTingkat rombel salah kemungkinan karena ada kesalahan pengisian tingkat pendidikan di tab rombongan belajar. Contoh: tidak mengisi tingkat pendidikan, jenjang SMP mengisi tingkat 1-6 atau jenjang SD mengisi tingkat 7-9.
Catatan : Perbaiki tingkat pendidikan yang ada di tab rombongan belajar. Pastikan antara tingkat pendidikan dan jenjang sesuai. Jika jenjang SMP, isi dengan tingkat 7-9 sedangkan jika jenjang SD isi dengan tinkat 1-6. Perbaiki datanya, lalu lakukan sinkronisasi kembali
22. SLB Tidak Melayani Kebutuhan Khusus
Validasi SLB tidak melayani kebutuhan khusus disebabkan oleh isian “kebutuhan khusus dilayani” yang ada di aplikasi Dapodikdas masih kosong (tidak diisi).
Catatan : Khusus SLB atau sekolah yang menyelenggarakan program inklusi wajib mengisi isian “kebutuhan khusus dilayani” yang ada di Dapodikdas. Isian ini bisa dipilih lebih dari satu berdasarkan kebutuhan khusus apa saja yang dilayani di sekolah tersebut
23. Bukan Sekolah Dikdas-Kemdikbud
Abaikan. karena tidak ada datanya pada Dikdas-Kemdikbud
24. Nama PD dengan Tanda Baca atau Simbol
Nama PD dengan Tanda Baca atau Simbol kemungkinan terjadi karena ketidaksengajaan penulisan nama pada aplikasi Dapodikdas. Tanda baca atau simbol yang masuk validasi diluar koma (,), tanda petik atau apostrophe (‘), kutip dua (“), dan titik (.)
Catatan : Cek data peserta didik di aplikasi Dapodikdas, pastikan tidak ada tanda baca atau simbol yang tertera pada nama peserta didik. Perbaiki data, lalu lakukan sinkronisasi kembali.
25. NPSN Ganda
NPSN Ganda kemungkinan terjadi karena ada kesalahan pengajuan NPSN pada saat pembuatan kode registrasi pertama kali. Jika ada NPSN yang sama di kab/kota yang sama namun berbeda kecamatan, laporkan segera ke dinas kab/kota untuk mengetahui kebenaran NPSN.
Catatan : Jika hal ini terjadi, cek dahulu kebenaran NPSN di alamat referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php Setelah mengetahui NPSN yang benar yang mana, laporkan hal ini ke dinas kab/kota setempat yang menangani Dapodikdas
26. Rombel Ganda (Tingkat & Nama Sama)
Validasi Rombel Ganda (Tingkat dan Nama Sama) terjadi karena penamaan rombongan belajar di aplikasi Dapodikdas sama persis. Dengan nama rombel dan tingkat yang sama, sistem validasi di server akan mendeteksi bahwa sekolah tersebut memiliki rombel ganda.
Catatan : Perbaiki data di aplikasi Dapodikdas, pastikan nama rombel tidak ada yang sama. Jika rombelnya paralel, bedakan dengan menggunakan angka atau huruf. Contoh: (8A, 8B,dst atau 8-1,8-2,8-3, dst.) Setelah diperbaiki, lakukan sinkronisasi ulang
27. Status Sekolah Salah
Status sekolah yang salah bisa disebabkan oleh pengajuan pembuatan kode registrasi ke dinas kab/kota yang salah, sekolah satu atap, dan perubahan nomenklatur (dari swasta ke negeri) karena ada penetapan dari daerah.
Catatan : Identitas Sekolah tidak bisa diubah oleh level sekolah (terkunci). Jika status sekolah salah, silakan ajukan perbaikan data di dinas kab/kota setempat yang menangani Dapodikdas, untuk langsung diperbaiki di aplikasi vervalsp.
28. Kepsek Belum Dipilih
Kepala Sekolah yang belum dipilih di aplikasi Dapodikdas akan masuk ke dalam menu validasi. Validasi ini akan otomatis berwarna merah di menu Identitas sekolah
Catatan : Isi tugas tambahan kepala sekolah di kolom tugas tambahan pada data rinci PTK. Jika PTK tsb masih aktif dan mempunyai tugas tambahan, kolom TST (Tanggal Selesai Tugas) dikosongkan (tidak diisi).
Validasi dan Verifikasi Data pada Web Dapodik
Validasi data pada web dapodik Validasi yang ditampilkan dalam web Dapodik adalah system untuk mendeteksi data dalam server dapodik ya...
23 December 2014
Untuk itu mari kita kembali melihat Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009, yang berbunyi:
- Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
- Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Dalam peraturan tersebut jelas mengamanatkan bahwa harus dilakukan proses Penilaian Kinerja Guru (PK Guru), selain sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kompetensinya, juga berperan penting bagi peningkatan karir yaitu untuk pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit) sebagai bahan untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi guru PNS.
PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)
| 1. |
Penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan harus dilakukan secara objective dan jujur
|
2.
|
Kepala Sekolah / Madrasah sesuai dengan tupoksinya wajib melakukan penilaian kinerja guru setiap tahun :
|
| |
3.
|
Pengawas sesuai dengan tupoksinya melaksanakan penilaian kepada Kepala Sekolah/ Madrasah menggunakan format 1 B.
|
4.
|
Kepala sekolah/Madrasah wajib melaksanakan penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan dan tugas tertentu dengan format 1 C, 1 D, 1E dan 1 F
|
5.
|
Kepala Sekolah / Madrasah mengumpulkan hasil penilaiannya setiap tahun utk disampaikan kepada guru yang bersangkutan sebagai bahan usul PAK (DUPAK)
|
Bukti fisik PK Guru meliputi :
- Bukti fisik dan hasil konversi nilai kinerja ke dalam angka kredit hasil PKG.
- Rekap hasil PKG.
- Laporan dan hasil evaluasi PKG Kelas/Mata Pelajaran/BK dilengkapi dengan isian penilaian kinerja guru terhadap 14/17 kompetensi dan indikatornya.
- Isian format perhitungan Angka Kredit Penilaian Kerja Guru Kelas/Mata Pelajaran/BK yang ditandatangani oleh penilai kepala sekolah dan guru yang bersangkutan.
- Isian hasil penilaian yang ditandatangani oleh guru penilai atau koordinator tim penilai. Sedangkan untuk guru yang mendapat tugas tambahan agar menggunakan instrumen penilaian tugas tambahan yang bersangkutan (Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium/Ketua Program Keahlian).
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU
Guru mengusulkan penilaian Angka Kredit berdasarkan hasil penilaian kinerja kepada kepala sekolah setiap tahun berdasarkan bukti fisik sebagai berikut:
- Hasil PAK setiap tahunnya.
- Program tahunan dan RPP
- Foto copy DP3 tahun terakhir.
- Foto copy SK terakhir sebagai guru / Kepala Sekolah
- Salinan/copy PAK terakhir yang telah disahkan.
- Bukti – bukti fisik lainnya antara lain :
a.
|
Surat pernyatan telah melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dibuat oleh guru dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah.
|
b.
| Copy ijazah ( terlegalisir dari PT ) jika diperlukan |
c.
|
Laporan deskripsi mengenai hasil pendidikan dan pelatihan dan/atau kegiatan kolektif guru yang dilengkapi copy surat tugas dan copy sertifikat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
|
d.
|
Laporan mengenai hasil karya dalam bentuk publikasi ilmiah/karya inovatif yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
|
e.
|
Copy laporan/surat keterangan mengenai kegiatan penunjang tugas guru yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
|
f.
|
Bagi guru yang belum pernah mendapatkan PAK , maka melampirkan copy SK terakhir yang telah tercantum angka kreditnya
|
Secara berurutan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru adalah sebagai berikut :
- Halaman judul (cover)
- Lembar Identitas
- Lampiran I
- Lampiran II
- Lampiran III
- Lampiran IV (contoh Lampiran I, II, III dan IV yang sudah ada isinya dapat dilihat DI SINI )
- Fotokopi berkas yang sudah dilegalisir berurutan sesuai dengan Lampiran I , diantaranya :
- Foto Copy Ijazah pendidikan tertinggi (dilegalisir oleh Perguruan Tinggi) yang belum diajukan penilaian angka kreditnya agar dilengkapi dengan Surat Izin belajar atau SK tugas belajar, sedangkan bagi yang tugas belajar harus disertai juga dengan SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsioanal Guru dan SK Pengaktifan/pengangkatan kembali dalam jabatan guru
- Foto Copy PAK terakhir ( PAK hasil konversi )
- Foto Copy SK pangkat terakhir yang nilai komulatifnya sesuai dengan yang tertera pada PAK terakhir
- Foto copy DP3 dua tahun terakhir
- Foto copy Penilaian Prestasi Kerja ( PPK ) yang dilengkapi dengan sasaran kerja pegawai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
- Foto Copy KARPEG
- Foto copy SK Konversi NIP (NIP baru)
- Foto copy kartu NUPTK
- Foto copy kartu NRG
- Bukti fisik pelaksanaan tugas guru (SK Pembagian Tugas Mengajar) sampai dengan 31 Desember 2012 yang lalu diajukan penilaiannya agar disampaikan bersamaan dengan usul penilaian pelaksanaan tugas guru mulai 01 Januari 2013 dengan 2(dua) DUPAK dan bukti fisik terpisah sesuai dengan bukti fisik dan hasil konversi nilai kinerja ke dalam angka kredit hasil PKG
- SK – SK Lain Yang Menunjang ( SK Wakasek, SK Asesor, SK Pembimbingan, SK Pengelola Perpustakaan, Lab dll. )
- Program Semester dan 1 buah RPP pilihan
- Deskripsi Pengamatan (catatan fakta) disesuaikan dengan RPP di atas, 14 Kompetensi ( untuk Guru Mapel / Guru Kelas ) atau 17 Kompetensi ( untuk Guru Bp ). Untuk tugas tambahan :
1 Jika Kepala Sekolah : Ditambah Dengan 6 Kompetensi Beserta Rekap Dan Penilaiannya 2 Jika Waka : Tambahkan Dengan 5 Kompetensi Waka ( Tergantung Urusan Wakanya ). Beserta Rekap Dan Penilaiannya 3 Jika Pengelola Perpust : Tambahkan Dengan 10 Kompetensi Perpust. Beserta Rekap Dan Penilaiannya 4 Jika Peng. Laboratorium/Bengkel : Tambahkan Dengan 7 Kompetensi. Beserta Rekap Dan Penilaiannya 5 Jika Menjadi Ketua Prog. Keahlian : Tambahkan Dengan 6 Kompetensi, Beserta Rekap Dan Penilaiannya - Bukti Pengembangan Diri : Copy sertifikat peserta ( Surat Perintah Tugas dan Deskripsi Hasilnya Asli ) yang diisahkan oleh Kepala Sekolah.
- Bukti Fisik Publikasi Ilmiah Asli ( Jika Ada )
- Bukti Fisik Karya Inovatif Asli ( Jika Ada )
- ( persyaratan PD, PI, KI dan pengesahannya lihat BUKU 4 )
MEMBUAT DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU TAHUN 2014 BERBASIS PKG
Mulai akhir tahun ini sekolah terutama Kepala Sekolah dan Guru disibukkan oleh Penilaian Kinerja Guru atau lebih dikenal dengan nama...
20 April 2014
Seorang OPS bertanya kepada Bp. Nazarudin Kompetan : "Kepala sekolah saya terhitung mulai tanggal 10 April 2014 pensiun sedangkan sampai saat ini belum ada penggantinya. Bagaimana cara mengeluarkannya dari aplikasi dapodik ? Jika dikeluarkan lewat menu penugasan, maka di beranda tidak akan tercantum nama kepala sekolah, sedangkan kalau di satu sekolah tidak ada kepala sekolahnya maka kelas yang ada menjadi tidak normal. Bagaimana solusinya..?"
Persoalan perubahan PTK di suatu institusi termasuk sekolah merupakan hal yang lumrah terjadi, entah itu dikarenakan karena mutasi, pensiun, meninggal dunia dan sebagainya. Ilustrasi di atas merupakan salah satu contoh perubahan yang timbul akibat PTK pensiun, dan lebih khusus lagi PTK pensiun itu adalah kepala sekolah di tempat tersebut.
Kalau yang berubah itu terjadi pada seorang PTK yang tidak mempunyai tugas tambahan Kepala Sekolah, maka datanya tinggal diatur/disesuaikan pada menu penugasan. Kalau dia keluar maka dikeluarkan di penugasan dengan mencantumkan alasannya misalnya mutasi, pensiun dan sebagainya. Cara ini berlaku untuk PTK yang masuk maupun PTK yang keluar. Sekedar
Mengingatkan Kembali Sebelum Memutasikan Guru Perhatikan Sekolah
Induknya. Jika Masih Sekolah Induk Segera Ganti Jadi Non Induk Baru
Kemudian Mutasikan. Jika Sudah Terlanjur Dimutasikan Keluarkan Dari Tab
PTK Mutasi. Perbaiki. Mutasikan Ulang Kemudian Sync
Selanjutnya bagi
Sekolah yang ada PTK mutasi masuk di Sekolah anda utamanya di Tahun
Ajaran 2013-2014 ini jangan lupa tanyakan & pastikan di sekolah lama sudah di mutasikan dan status induk di sekolah lama sudah diganti Non
Induk.
Jika yang mengalami perubahan itu adalah Kepala Sekolah dengan kondisi Kepala Sekolah Pengganti belum ada, maka langkah di atas tentu tidak bisa dilakukan karena akan menyebabkan kelas menjadi tidak normal. Ingat sekolah yang tidak mempunyai Kepala Sekolah akan menjadi tidak normal. Kelas yang tidak normal akan menyebabkan semuanya tidak normal.
Terus bagaimana caranya ...?
Bp. Nazarudin Kompetan lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak perlu dikeluarkan di menu penugasan sampai ada penggantinya. Cukup melakuan ubah data PTK tersebut, masuk ke tab Tugas Tambahan kemudian mengisi Tanggal Selesai Tugas (TST) sesuai TMT pensiunnya.
Jangan lupa setelah kita melakukan perubahan pada aplikasi, maka kita harus melakukan syncronisasi untuk menyamakan data yang ada di aplikasi kita dengan data yang ada di server pusat.
Mudah-mudahan langkah di atas bisa menjadi solusi bagi rekan-rekan OPS yang mengalami PTK mutasi atau pensiun.
SOLUSI JIKA KEPSEK PENSIUN BELUM ADA PENGGANTINYA
Seorang OPS bertanya kepada Bp. Nazarudin Kompetan : "Kepala sekolah saya terhitung mulai tanggal 10 April 2014 pensiun sedangkan s...
02 September 2014
A. Pengertian
Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil.
B. Tujuan
Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS bertujuan:
- menetapkan kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- menjadi acuan/rujukan bagi guru, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengusulan dan pemrosesan penetapan angka kredit GBPNS
- menjadi acuan/rujukan bagi GBPNS untuk memenuhi kewajiban dan haknya terkait dengan pemberian tunjangan profesi
C. Persyaratan GBPNS yang dapat ditetapkan kesetaraan jabatan dan pangkat adalah:
- Guru berstatus bukan pegawai negeri sipil yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan pengangkatan dari Pemerintah atau pemerintah daerah atau Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah;
- memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi, bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling/Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki;
- bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling, Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki;
- usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan;
- memiliki Nomor Unik yang dikeluarkan oleh Kementerian;
- melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus;
- memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satminkalnya terhitung sejakditerbitkannya Surat Keputusan pengangkatan sebagai Guru Tetap.
D. Berkas usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS adalah sebagai berikut:
- salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan sebagai guru sebelum diangkat menjadi guru tetap paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
- salinan atau foto kopi Sertifikat Program Induksi yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
- salinan atau fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh gubernur/bupati/walikota; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh ketua yayasan; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah;
- salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
- salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai jadwal pembelajaran selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
- surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya dengan mencantumkan NUPTK atau NRG bagi yang sudah memiliki;
- salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi penerbit ijazah;
- salinan atau fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi, apabila dalam ijazah tidak tercantum Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi;
- salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat
yang berwenang dari LPTK penerbit sertifikat; - hasil cetak lembar transkrip data (LTD)/info PTK berdasarkan Dapodikdas semester terakhir
pada saat mengusulkan, khusus bagi GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB; - salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Tugas Tambahan yang ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium /kepala bengkel/kepala program keahlian/kepala unit produksi;
- salinan atau fotokopi Sertifikat Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/ Kepala Laboratorium yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium;
Mekanisme
- Guru Bukan PNS (GBPNS) yang memenuhi syarat berdasarkan Dapodikdas akan diberi nomor urut berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, serta masa kerja, dan kemudian diumumkan melalui laman: http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id
- Bagi guru yang namanya sudah diumumkan pada tahap 1 atau pada tahap selanjutnya dapat mempersiapkan berkas persyaratan administrasi pemberian kesetaraan jabatan fungsional.
- Kepala sekolah memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi GBPNS di sekolahnya.
- Kepala sekolah membuatkan surat pengantar (Format-1) dan mengirimkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p Direktorat P2TK Dikdas untuk pengusulan pemberian kesetaraan.
- Bagi GBPNS yang mengajar di sekolah Indonesia luar negeri, kepala sekolah menyampaikan kelengkapan administratif kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.
- Pengiriman berkas disertai lampiran berupa “Lembar Identitas Pengusul Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang dicetak melalui fasilitas lembar transkrip data (LTD)/info PTK yang dapat diakses dengan IP address 223.27.144.195:8081 atau 223.27.144.195:8082 atau 223.27.144.195:8083.
- Direktorat P2TK Dikdas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang dikirim oleh kepala sekolah.
- GBPNS dapat mengikuti program pemberian kesetaraan kembali pada tahap berikut ya setelah yang bersangkutan mendapat nomor urut baru melalui laman http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id. serta mengikuti proses mulai dari awal (nomor 1 s.d 7), apabila mengalami kondisi sebagai berikut:
- GBPNS sudah terpanggil tetapi tidak mengirimkan kelengkapan administrasi atau melewati batas waktu pengiriman.
- GBPNS sudah mengirimkan kelengkapan administrasi tetapi terdapat kekurangan atau dokumen tidak sah, yang menyebabkan proses pemberian kesetaraan tidak dapat dilanjutkan.
Pengiriman Berkas:
- Waktu pengiriman dan penerimaan berkas:
Setelah nama-nama guru yang memenuhi persyaratan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi GBPNS di umumkan, berkas dapat dikirimkan paling lambat minggu akhir bulan September 2014 melalui laman: http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id - Alamat Pengiriman Berkas disampaikan kepada :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan alamat: PO Box 1316 JKS 12013 - Seluruh informasi terkait dengan proses penyetaraan jabatan dan pangkat GBPNS disampaikan melalui laman: http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id
Program Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Inpassing) Jenjang Dikdas
A. Pengertian Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraa...
23 February 2018
AL-MAUDUDY.COM (23/2/2018) - Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang mengatur Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kali ini lebih detail mengatur tentang penggunaan dana untuk kegiatan Ujian Nasional, yaitu pada item Kegiatan Evaluasi Pembelajaran.
Misalnya untuk jenjang SMP kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian nasional, dan/atau USBN. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas:
a. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau USBN yang terdiri atas:
- transportasi dan konsumsi penyusunan indikator dan penelaahan soal USBN di MGMP;
- fotokopi/penggandaan soal;
- fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;
- biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah; dan/atau
- biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah.
b. Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) yang terdiri atas:
- honorarium pengawas sebesar Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) per 2 (dua) orang per hari;
- pengiriman LJUN sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekolah per hari;
- pengisian data sekolah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu per sekolah per hari;
- penyusunan dan pengiriman laporan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu per sekolah per hari;
- transportasi pengembalian bahan UN sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu per sekolah per hari;
- fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
- biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah;
c. Simulasi dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang terdiri atas:
- honorarium teknisi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- honorarium pengawas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)per orang per hari;
- honorarium proktor sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- sinkronisasi UN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- pengiriman LJUN sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekolah per hari;
- pengisian data sekolah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekolah per hari;
- penyusunan dan pengiriman laporan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekolah per hari;
- transportasi pengembalian bahan UN sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekolah per hari;
- fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau
- biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan ujian dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah.
LEBIH DETAIL PETUNJUK PEMBIAYAAN UJIAN SESUAI JUKNIS BOS 2018
AL-MAUDUDY.COM (23/2/2018) - Permendikbud No. 1 Tahun 2018 yang mengatur Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kali ini lebih ...
19 June 2014
Program ProDEP merupakan kerjasama pemerintah Australia dengan pihak Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan (Professional Development for Education Personnel/ProDEP). Program ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui hibah yang berdurasi selama 4 tahun (2013-2016). Hibah ini akan didistribusikan kepada instansi pelaksana (pusbangtendik, LPMP, LPPKS, dan PPPPTK) dalam durasi waktu dimaksud.
Pada tahun 2014 ini, program ProDEP akan melakanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Implementasi Program ProDEP
- Lokakarya Pengembangan Renstra Pendidikan dan Manajemen Keuangan
- Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah
- Diklat Calon Kepala Sekolah
- Pelatihan Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah/Madrasah - Sekolah Dasar/MI (PPKSPS/M SD/MI)
- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah - SD/MI (PKB KS/M - SD/MI)
Terkait dengan hal itu BPSDMPK Kemdikbud melalui situs http://padamu.siap.id/ menginformasikan bahwa akan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan ProDEP (Professional Development for Education Personnel) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs mulai Juli 2014. Pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan Sistem PADAMU NEGERI untuk proses ajuan dan seleksi para peserta Diklat ProDEP.
Beberapa program ProDEP yang menggunakan Sistem PADAMU NEGERI dimaksud antara lain:
- PPKSPS (Program Pendampingan Kepala Sekolah/Madrasah oleh Pengawas Sekolah) bagi Pengawas Sekolah/Madrasah
- PKB (Program Keprofesian Berkelanjutan) bagi Kepala Sekolah
- PPCKS (Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah) bagi Guru
Ditegaskan bahwa peserta terpilih dalam kegiatan program ProDEP sepenuhnya dibiayai oleh BPSDMPK Kemdikbud dan Pemerintah Australia. Karena kuota peserta terbatas pada program ProDEP tersebut, maka para calon peserta (Pengawas, Kepsek dan Guru) dihimbau melakukan pemutakhiran data Portofolio Personalnya menggunakan akun login masing-masing di PADAMU NEGERI sebagai dasar seleksi peserta terpilih program ProDEP.
Diharapkan semoga dengan adanya program ProDEP ini dapat lebih meningkatan kualitas dan profesionalisme para Pengawas, Kepsek dan Guru Calon Kepsek secara berkelanjutan.
Surat Edaran pendukung kegiatan tersebut dapat diunduh pada link berikut :
BPSDMPK AKAN ADAKAN DIKLAT BAGI PENGAWAS, KEPALA SEKOLAH DAN CALON KEPALA SEKOLAH MELALUI PROGRAM ProDEP
Program ProDEP merupakan kerjasama pemerintah Australia dengan pihak Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna Pengemb...
02 December 2018
Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.
Manajemen keuangan dapat pula diartikan sebagai tindakan pengurusan / ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan , perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang baik segi sarana dan prasarana Pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga Pendidik. Untuk memenuhi sasaran tersebut sangat diperlukan biaya yang cukup dan administrasi yang tertib. Salah satu pendanaan yang diberikan pihak pemerintah kepada sekolah yaitu dengan adanya dana Bantuan Operasioanl Sekolah atau lebih kita kenal dengan dana BOS.
Perencanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat ini. Salah satunya dengan melakukan evaluasi diri. Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja sekolah misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS merupakan sumber utama bagi sekolah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah, dan kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Misalnya untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana blockgrant atau lainnya yang bersifat lebih luwes. Mengingat begitu pentingnya dalam melakukan manajemen keuangan sekolah terutama dana BOS dari pemerintah, maka diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, Sistem tersebut adalah RKAS.
RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, dimana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah.
Download :
Download Aplikasi dan Panduan RKAS dana BOS Kemdikbud
Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah....
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
