Home / Posts filed under Search results for guru

Showing posts sorted by relevance for query guru. Sort by date Show all posts

11 June 2014

Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan pendataan calon peserta sertifikasi guru 2014 melalui AP2SG bahwa sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 peserta yang sudah disetujui A1 sejumlah 123.538 dari kuota 150.000. Sehubungan dengan hal tersebut, ditujukan kepada seluruh Kepala LPMP seluruh Indonesia melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan berkas guru yang sudah cetak A1 yang akan dikirim ke Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru.
Pendataan guru bersertifikat pendidik yang akan mengikuti sertifikasi untuk bidang tugas yang baru (sertifikasi kedua), sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru. Persyaratan dan mekanisme pendataan calon peserta sertifikasi kedua secara rinci sebagaimana dijelaskan di bawah
Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk pendataan guru yang akan mengikuti sertifikasi kedua sesuai jadwal

Mekanisme Pendataan Sertifikasi Kedua :

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tentang Guru.
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.

B. Tujuan

Mengetahui jumlah peserta yang akan mengikuti sertifikasi kedua.
Melakukan pemetaan peserta untuk perencanaan sertifikasi di masa yang akan datang.

C. Sasaran Peserta

Guru yang dimutasi berdasarkan Peraturan Bersama 5 Menteri.
Guru yang dimutasi sebagai implikasi dari implementasi kurikulum 2013.
Guru yang mengampu mata pelajaran yang tidak linear dengan kualifikasi akademiknya.

D. Persyaratan Peserta

Sudah memiliki Sertifikat Pendidik yang tidak linier dengan bidang studi pada kualifikasi akademik S-1/D-IV dan mengampu mata pelajaran sesuai dengan bidang studi S-1/D-IV.
Mengajar di sekolah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Memiliki surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan beban kerja minimal 24 Jam tatap muka sesuai dengan perencanaan kebutuhan guru.
Sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
Memiliki NUPTK dan NRG.
Khusus Guru PNS yang sudah dimutasi harus memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
Bagi guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

E. Mekanisme Pendataan

BPSDMPK dan PMP menginformasikan ke LPMP perihal pelaksanaan sertifikasi kedua, kemudian LPMP menyampaikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
Dinas pendidikan kabupaten/kota menginformasikan kepada guru yang memenuhi persyaratan, kemudian meminta guru untuk mengumpulkan berkas yang dipersyaratkan.
Guru menyiapkan dan mengirimkan berkas ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berisi sebagai berikut.

a	Fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh LPTK yang menerbitkan.
b	Fotokopi Ijasah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang menerbitkan
c	Fotokopi surat keputusan mutasi yang ditandatangani oleh bupati/walikota bagi guru PNS, atau surat keputusan mutasi yang ditandatangani oleh ketua yayasan bagi guru bukan PNS
d	Surat keputusan penugasan mengajar dari kepala sekolah yang menyebutkan mata pelajaran yang diampu
e	Surat keterangan sehat dari dokter.
f	Mengisi format pengajuan sertifikasi kedua menggunakan Format A2.
g	Bagi guru bukan PNS melampirkan surat usulan kepala sekolah yang disetujui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan verifikasi berkas calon peserta sertifikasi kedua dan melakukan pemasukan data (entry data) ke sistem Aplikasi Sertifikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) bagi guru yang telah dinyatakan layak sebagai peserta sertifikasi kedua
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan berkas tersebut ke LPMP untuk diverifikasi sebelum proses persetujuan calon peserta oleh LPMP.
BPSDMPK dan PMP menetapkan peserta sertifikasi kedua dan mengumumkan melalui AP2SG.

F. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Guru PNS yang dipindahkan (mutasi) karena alasan pemerataan guru (SKB 5 Menteri).
Guru PNS dan bukan PNS akibat implementasi Kurikulum 2013, yaitu:

a	Guru TIK yang berlatar belakang selain TIK;
b	Guru IPA di SMK;
c	Guru IPS di SMK;
d	Guru Kewirausahaan di SMK;
e	Guru KKPI di SMK; dan
f	Guru Keterampilan di SMP dan SMA

Guru PNS dan bukan PNS yang diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Selengkapanya dapat didownload Surat Surat Kepala Badan PSDMPK - PMP Penyelesaian Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2014

Kahar Muzakkir Wednesday, June 11, 2014 CB Blogger Indonesia

Penyelesaian Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2014 dan Sertifikasi Kedua

Wednesday, June 11, 2014

Kabar Dunia Pendidikan

Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan pendataan calon peserta sertifikasi guru 2014 melalui AP2SG bahwa sampai dengan tanggal 4 Juni 201...

13 January 2021

Disclaimer :

Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masing-masing daerah bisa saja berbeda, akan tetapi pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu tidak ada salahnya pedoman berikut bisa dijadikan acuan secara lebih luas. Semoga bermanfaat.

Dasar Hukum

Ketentuan Umum :

Setiap Guru PNS yang sudah menduduki jabatan fungsional guru diwajibkan untuk mengajukan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahunnya;
Guru PNS yang belum diangkat dalam jabatan fungsional guru tidak diwajibkan untuk mengajukan Daftar usul Penilaian ANgka Kredit (DUPAK);
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penilaian angka kredit bagi guru golongan II/a sampai dengan IV/a menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota sedangkan guru golongan IV/b menjadi kewenangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
Guru golongan ruang IV/b sampai dengan IV/d yang sudah merasa memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dapat mengajukan DUPAK ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota;
Guru yang tidak pernah mengajukan Penilaian Angka Kredit selama lebih dari 3 (tiga) tahun, hanya dapat dinilai angka kreditnya selama tiga tahun terakhir;
Masa penilaian angka kredit dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya kecuali bagi guru yang memungkinkan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, dapat mengajukan DUPAK jika perolehan angka kreditnya dianggap memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan;
Guru yang sudah mendapatkan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, tidak diwajibkan mengajukan DUPAK sampai ditetapkannya Keputusan kenaikan pangkatnya. Jika sudah memperoleh SK Kenaikan Pangkat maka guru tersebut diwajibkan untuk mengajukan DUPAK dengan berdasarkan SK pangkat terakhir dan PAK kenaikan pangkat terakhir;
Guru yang sudah memperoleh PAK Tahunan dan tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan catatan yang tertera pada PAK nya, dapat mengajukan DUPAK kembali pada tahun tersebut apabila sudah dapat memenuhi semua kekurangan angka kreditnya;
Ijazah yang diajukan untuk penilaian angka kredit merupakan ijazah yang diperoleh bukan melalui kuliah jarak jauh atau kuliah kelas jauh;
Proses pengajuan DUPAK tidak dipungut biaya apapun.

Prosedur Pengajuan Dupak

Kepala Sekolah dan guru harus melengkapi berkas DUPAK nya kecuali guru golongan ruang IV/b sampai dengan IV/d yang belum memenuhi semua unsur penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan hanya melengkapi laporan hasil PKG atau PKKS dan dikirim secara kolektif melalui UPTD Kecamatan masing-masing.
Petugas UPTD Kecamatan menerima, menghimpun dan membuatkan pengantar secara kolektif kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur;
Berkas DUPAK yang masuk di UPTD Kecamatan tidak perlu dilakukan verifikas berkas oleh petugas UPTD karena verifikasi berkas hanya dilaksanakan oleh tim verifikator dan tim penilai angka kredit kabupaten;
Surat pengantar dari UPTD Kecamatan diantar bersama berkas DUPAK ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;
Usul DUPAK bagi guru golongan ruang IV/b sampai dengan IV/d yang merasa sudah memenuhi semua unsur penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan akan diusulkan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan penilaian oleh Tim Penilai Pusat.

Kelengkapan Berkas DUPAK

Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir;
Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir;
Fotokopi sah izin belajar/tugas belajar bagi yang baru memperoleh ijazah dan belum dinilai pada PAK terakhir;
Fotokopi sah PAK Konversi
Bagi guru yang sudah memperoleh kenaikan pangkat pada tahun 2015 ke atas, tidak melampirkan PAK Konversi tetapi harus melampirkan PAK kenaikan pangkat terakhir (PAK dengan angka kredit yang sama dengan SK kenaikan pangkat terakhirnya);
Fotokopi sah PAK tahunan terakhir yang dimiliki;
Fotokopi sah Kartu Pegawai (KARPEG);
Fotokopi sah sertifikat pendidik;
Fotokopi sah SK Jabatan Fungsional terakhir;
Fotokopi sah SK Pembagian tugas terakhir;
Hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) bagi guru dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) bagi Kepala Sekolah;
Fotokopi administrasi pembelajaran yang dilengkapi dengan surat pernyataan telah melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan dibuat oleh guru dan diketahui oleh atasan langsung (RPP, Silabus, Program Semester dan Program Tahunan. Tidak wajib dilampirkan tetapi tetap dibuat dan disimpan di sekolah);
Fotokopi berkas penunjang tugas guru dan dilengkapi dengan surat pernyataan telah melaksanakan unsur penunjang yang dibuat oleh guru dan ditandatangani oleh atasan langsung;
Untuk format kompetensi baik guru kelas/mapel/bimbingan/kepala sekolah tetap membuat semuanya, tetapi dilampirkan di DUPAK hanya lampiran IC, ID, I, II, III dan IV, sedangkan yang selengkapnya disimpan di sekolah;
Untuk berkas-berkas Pengembangan Profesi Guru agar memperhatikan kelengkapan-kelengkapan sebagai berikut :

Unsur Pengembangan Diri (PD):

Mengikuti Diklat Fungsional (Kursus, Pelatihan, Penataran, Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan bentuk Diklat yang lain) dilengkapi dengan :

Fotokopi sertifikat yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang;
Fotokopi Surat Perintah Tugas dari atasan langsung atau instansi lain yang terkait yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah, harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti kegiatan dari Kepala Sekolah;
Laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti yang dibuat oleh guru yang bersangkutan.

Mengikuti Kegiatan Kolektif Guru/MGMP dilengkapi dengan :

Surat Perintah Tugas dari atasan langsung
Daftar hadir Kegiatan KKG
Laporan hasil kegiatan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan.

Unsur Publikasi Ilmiah (PI) :

Kegiatan Ilmiah dapat berupa :

Laporan hasil penelitian pada bidang pendidikandi sekolah (harus diseminarkan dan dilengkapi dengan bukti seminar);
Menjadi pemrasaran/narasumber pada kegiatan seminar, lokakarya ilmiah, kolokium dan diskusi panel;
Makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan sekolah,
Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media massa tingkat nasional atau provinsi;
Membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat dalam jurnal;
Membuat buku teks pelajaran, buku pengayaan dan buku pedoman guru;
Bukti fisik untuk kegiatan publikas ilmiah dapat dipelajari lebih lengkap pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Unsur Karya Inovatif :

Menemukan teknologi tepat guna (TTG);
Menemukan/menciptakan karya seni;
Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;
Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya;
Bukti fisik untuk kegiatan melaksanakan karya inovatif dapat dipelajari lebih lengkap pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Kegiatan Publikasi Ilmiah dan karya inovatif tidak wajib dikerjakan bersamaan, tetapi dapat mengerjakan salah satunya untuk penilaian angka kredit kenaikan pangkat dan jabatan.

Catatan kelengkapan berkas :

Semua berkas dijilid menjadi satu untuk menghindari terjadinya kehilangan berkas karena tercecer dan terjatuh atau dapat menggunakan map plastik besar jika tidak dijilid (kecuali karya tulis harus dijilid);
Berkas usul DUPAK tahunan setiap tahunnya dapat dikumpulkan mulai bulan Januari dan paling lambat akhir bulan Maret setiap tahunnya;
Berkas usul DUPAK untuk kenaikan pangkat atau jabatan tetap dapat mengajukan DUPAK meskipun melewati batas waktu yang ditentukan.

BACA JUGA MEMBUAT DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU TAHUN 2014 BERBASIS PKG

Sanksi:

Guru yang tidak mengajukan DUPAK setiap tahunnya dan guru golongan ruang IV/b sampai IV/d yang tidak mengirimkan laporan hasil Penilaian Kinerja (PKG atau PKKS) dapat diberikan sanksi berupa :

Tidak dibayarkan tunjangan profesi guru;
Tidak dibayarkan tambahan penghasilan guru;
Tidak dibayarkan tunjangan fungsional guru.

Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

Diberhentikan sebagai guru;
Wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Profesi yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut;
Wajib mengembalikan seluruh penghargaan atau haknya sebagai guru yang pernah diterima sejak yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan Penetapan Angka Kredit (PAK) tersebut.
Dalam hal guru atau Kepala Sekolah terbukti memperoleh Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan cara melawan hukum, maka pejabat yang berwewenang menetapkan angka kredit langsung memberhentikan guru yang bersangkutan dari jabatan fungsionalnya. Apabila guru yang bersangkutan pada saat diberhentikan dari jabatan fungsional guru sudah mencapai batas usia pensiun (58 tahun) maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNSI dengan hak pensiun.

Sumber : Pedoman Pengajuan DUPAK Jab. Guru Kab. Lombok Timur

Kahar Muzakkir Wednesday, January 13, 2021 CB Blogger Indonesia

Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru

Wednesday, January 13, 2021

Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...

23 December 2014

Mulai akhir tahun ini sekolah terutama Kepala Sekolah dan Guru disibukkan oleh Penilaian Kinerja Guru atau lebih dikenal dengan nama PK Guru. Lalu.. apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah pada saat ini ?

Untuk itu mari kita kembali melihat Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009, yang berbunyi:

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan tersebut jelas mengamanatkan bahwa harus dilakukan proses Penilaian Kinerja Guru (PK Guru), selain sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kompetensinya, juga berperan penting bagi peningkatan karir yaitu untuk pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit) sebagai bahan untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi guru PNS.

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)

1.	Penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan harus dilakukan secara objective dan jujur
2.	Kepala Sekolah / Madrasah sesuai dengan tupoksinya wajib melakukan penilaian kinerja guru setiap tahun :
	Menilai kinerja guru dalam aspek proses pembelajaran/bimbingan setiap tahun menggunakan Deskripsi pengamatan/pemantauan masing-masing kompetensi 1 – 14 untuk guru kelas/mapel dan kompetensi 1 – 17 untuk guru BP/BK Mengisi format 1 A Menilai dokumen tentang program kerja dan rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP)
3.	Pengawas sesuai dengan tupoksinya melaksanakan penilaian kepada Kepala Sekolah/ Madrasah menggunakan format 1 B.
4.	Kepala sekolah/Madrasah wajib melaksanakan penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan dan tugas tertentu dengan format 1 C, 1 D, 1E dan 1 F
5.	Kepala Sekolah / Madrasah mengumpulkan hasil penilaiannya setiap tahun utk disampaikan kepada guru yang bersangkutan sebagai bahan usul PAK (DUPAK)

Format-format 1A, 1B, 1C, 1D, 1E dan 1F dapat dilhat pada Buku 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Peniaian Kinerja Guru (PK Guru)

Bukti fisik PK Guru meliputi :

Bukti fisik dan hasil konversi nilai kinerja ke dalam angka kredit hasil PKG.
Rekap hasil PKG.
Laporan dan hasil evaluasi PKG Kelas/Mata Pelajaran/BK dilengkapi dengan isian penilaian kinerja guru terhadap 14/17 kompetensi dan indikatornya.
Isian format perhitungan Angka Kredit Penilaian Kerja Guru Kelas/Mata Pelajaran/BK yang ditandatangani oleh penilai kepala sekolah dan guru yang bersangkutan.
Isian hasil penilaian yang ditandatangani oleh guru penilai atau koordinator tim penilai. Sedangkan untuk guru yang mendapat tugas tambahan agar menggunakan instrumen penilaian tugas tambahan yang bersangkutan (Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium/Ketua Program Keahlian).

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU

Guru mengusulkan penilaian Angka Kredit berdasarkan hasil penilaian kinerja kepada kepala sekolah setiap tahun berdasarkan bukti fisik sebagai berikut:

Hasil PAK setiap tahunnya.
Program tahunan dan RPP
Foto copy DP3 tahun terakhir.
Foto copy SK terakhir sebagai guru / Kepala Sekolah
Salinan/copy PAK terakhir yang telah disahkan.
Bukti – bukti fisik lainnya antara lain :

a.	Surat pernyatan telah melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dibuat oleh guru dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah.
b.	Copy ijazah ( terlegalisir dari PT ) jika diperlukan
c.	Laporan deskripsi mengenai hasil pendidikan dan pelatihan dan/atau kegiatan kolektif guru yang dilengkapi copy surat tugas dan copy sertifikat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
d.	Laporan mengenai hasil karya dalam bentuk publikasi ilmiah/karya inovatif yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
e.	Copy laporan/surat keterangan mengenai kegiatan penunjang tugas guru yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
f.	Bagi guru yang belum pernah mendapatkan PAK , maka melampirkan copy SK terakhir yang telah tercantum angka kreditnya

Secara berurutan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru adalah sebagai berikut :

Halaman judul (cover)
Lembar Identitas
Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV (contoh Lampiran I, II, III dan IV yang sudah ada isinya dapat dilihat DI SINI )
Fotokopi berkas yang sudah dilegalisir berurutan sesuai dengan Lampiran I , diantaranya :

Foto Copy Ijazah pendidikan tertinggi (dilegalisir oleh Perguruan Tinggi) yang belum diajukan penilaian angka kreditnya agar dilengkapi dengan Surat Izin belajar atau SK tugas belajar, sedangkan bagi yang tugas belajar harus disertai juga dengan SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsioanal Guru dan SK Pengaktifan/pengangkatan kembali dalam jabatan guru
Foto Copy PAK terakhir ( PAK hasil konversi )
Foto Copy SK pangkat terakhir yang nilai komulatifnya sesuai dengan yang tertera pada PAK terakhir
Foto copy DP3 dua tahun terakhir
Foto copy Penilaian Prestasi Kerja ( PPK ) yang dilengkapi dengan sasaran kerja pegawai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
Foto Copy KARPEG
Foto copy SK Konversi NIP (NIP baru)
Foto copy kartu NUPTK
Foto copy kartu NRG
Bukti fisik pelaksanaan tugas guru (SK Pembagian Tugas Mengajar) sampai dengan 31 Desember 2012 yang lalu diajukan penilaiannya agar disampaikan bersamaan dengan usul penilaian pelaksanaan tugas guru mulai 01 Januari 2013 dengan 2(dua) DUPAK dan bukti fisik terpisah sesuai dengan bukti fisik dan hasil konversi nilai kinerja ke dalam angka kredit hasil PKG
SK – SK Lain Yang Menunjang ( SK Wakasek, SK Asesor, SK Pembimbingan, SK Pengelola Perpustakaan, Lab dll. )
Program Semester dan 1 buah RPP pilihan

Deskripsi Pengamatan (catatan fakta) disesuaikan dengan RPP di atas, 14 Kompetensi ( untuk Guru Mapel / Guru Kelas ) atau 17 Kompetensi ( untuk Guru Bp ). Untuk tugas tambahan :

1	Jika Kepala Sekolah : Ditambah Dengan 6 Kompetensi Beserta Rekap Dan Penilaiannya
2	Jika Waka : Tambahkan Dengan 5 Kompetensi Waka ( Tergantung Urusan Wakanya ). Beserta Rekap Dan Penilaiannya
3	Jika Pengelola Perpust : Tambahkan Dengan 10 Kompetensi Perpust. Beserta Rekap Dan Penilaiannya
4	Jika Peng. Laboratorium/Bengkel : Tambahkan Dengan 7 Kompetensi. Beserta Rekap Dan Penilaiannya
5	Jika Menjadi Ketua Prog. Keahlian : Tambahkan Dengan 6 Kompetensi, Beserta Rekap Dan Penilaiannya

Bukti Pengembangan Diri : Copy sertifikat peserta ( Surat Perintah Tugas dan Deskripsi Hasilnya Asli ) yang diisahkan oleh Kepala Sekolah.
Bukti Fisik Publikasi Ilmiah Asli ( Jika Ada )
Bukti Fisik Karya Inovatif Asli ( Jika Ada )
( persyaratan PD, PI, KI dan pengesahannya lihat BUKU 4 )

Mungkin anda membutuhkan ini juga RINCIAN KEGIATAN GURU DAN ANGKA KREDITNYA (Lamp. PermenPAN dan RB No. 16 Tahun 2009)

Kahar Muzakkir Tuesday, December 23, 2014 CB Blogger Indonesia

MEMBUAT DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU TAHUN 2014 BERBASIS PKG

Tuesday, December 23, 2014

PKG dan PKB

Mulai akhir tahun ini sekolah terutama Kepala Sekolah dan Guru disibukkan oleh Penilaian Kinerja Guru atau lebih dikenal dengan nama...

20 June 2014

Setelah kita membahas tentang Konsep supervisi akademik dalam kurikulum 2013, kita memiliki pemahaman tentang bagaimana kegiatan supervisi akademik itu menjadi begitu penting peranannya dalam meningkatkan profesionalisme guru, sekarang kita membahas mengenai tekniknya.

Teknik supervisi akademik terdiri atas dua macam, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Mari kita bahas satu persatu.

1. Teknik supervisi individual

Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Teknik supervisi individual terdiri atas lima macam yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antarkelas, dan menilai diri sendiri.

a. Kunjungan kelas

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk menolong guru dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Cara melaksanakan kunjungan kelas adalah sebagai berikut:

Dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tergantung sifat tujuan dan masalahnya,
Atas permintaan guru bersangkutan,
Sudah memiliki instrumen atau catatan-catatan, dan
Tujuan kunjungan harus jelas.

Adapun tahapan kunjungan kelas meliputi:

Tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan kelas.
Tahap pengamatan selama kunjungan. Pada tahap ini, supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung.
Tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, supervisor bersama guru mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi.
Tahap terakhir adalah tahap tindak lanjut.

Teknik supervisi individual melalui kunjungan kelas harus menggunakan enam kriteria, yaitu (1) memiliki tujuan-tujuan tertentu, (2) mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki kemampuan guru, (3) menggunakan instrumen observasi untuk mendapatkan data yang obyektif, (4) terjadi interaksi antara pembina dan yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling pengertian, (5) pelaksanaan kunjungan kelas tidak menganggu proses pembelajaran; dan (6) pelaksanaannya diikuti dengan program tindak lanjut.

b. Observasi kelas

Observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data obyektif aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran.

Secara umum, aspek-aspek yang diobservasi adalah usaha-usaha dan aktivitas guru-siswa dalam proses pembelajaran, cara menggunakan media pengajaran, variasi metode, ketepatan penggunaan media dengan materi, ketepatan penggunaan metode dengan materi, dan reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar.

Pelaksanaan observasi kelas ini melalui tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penutupan, penilaian hasil observasi; dan tindak lanjut. Supervisor: 1) sudah siap dengan instrumen observasi, 2) menguasai masalah dan tujuan supervisi, dan 3) observasi tidak mengganggu proses pembelajaran.

c. Pertemuan Individual

Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor guru. Tujuannya adalah:

memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi;
mengembangkan hal mengajar yang lebih baik;
memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru; dan menghilangkan atau menghindari segala prasangka.

Dalam pertemuan individual Supervisor harus berusaha mengembangkan segi-segi positif guru, mendorong guru mengatasi kesulitan-kesulitannya, memberikan pengarahan, dan melakukan kesepakatan terhadap hal-hal yang masih meragukan

Swearingen (1961) mengklasifikasi empat jenis pertemuan (percakapan) individual sebagai berikut

classroom-conference, yaitu percakapan individual yang dilaksanakan di dalam kelas ketika murid-murid sedang meninggalkan kelas (istirahat).
Office-conference. Yaitu percakapan individual yang dilaksanakan di ruang kepala sekolah atau ruang guru, di mana sudah dilengkapi dengan alat-alat bantu yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan pada guru.
causal-conference. Yaitu percakapan individual yang bersifat informal, yang dilaksanakan secara kebetulan bertemu dengan guru
observational visitation. Yaitu percakapan individual yang dilaksanakan setelah supervisor melakukan kunjungan kelas atau observasi kelas.

Supervisor harus berusaha mengembangkan segi-segi positif guru, mendorong guru mengatasi kesulitan-kesulitannya, memberikan pengarahan, dan melakukan kesepakatan terhadap hal-hal yang masih meragukan.

d. Kunjungan antar kelas

Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Cara-cara melaksanakan kunjungan antar kelas, yaitu:

harus direncanakan;
guru-guru yang akan dikunjungi harus diseleksi;
tentukan guru-guru yang akan mengunjungi;
sediakan segala fasilitas yang diperlukan;
supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan pengamatan yang cermat;
adakah tindak lanjut setelah kunjungan antar kelas selesai, misalnya dalam bentuk percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-tugas tertentu;
segera aplikasikan ke sekolah atau ke kelas guru bersangkutan, dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang dihadapi;
adakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar kelas berikutnya.

e. Menilai diri sendiri

Menilai diri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Untuk maksud itu diperlukan kejujuran diri sendiri. Cara menilai diri sendiri adalah sebagai berikut.

Suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka, dengan tidak perlu menyebut nama.
Menganalisa tes-tes terhadap unit kerja.
Mencatat aktivitas murid-murid dalam suatu catatan, baik mereka bekerja secara individu maupun secara kelompok.

2. Teknik Supervisi kelompok

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Menurut Gwynn (1961), ada tiga belas teknik supervisi kelompok yaitu kepanitiaan-kepanitiaan, kerja kelompok, laboratorium dan kurikulum, membaca terpimpin, demonstrasi pembelajaran, darmawisata, kuliah/studi, diskusi panel, perpustakaan, organisasi profesional, buletin supervisi, pertemuan guru, lokakarya atau konferensi kelompok

Tidak satupun di antara teknik-teknik supervisi individual atau kelompok di atas yang cocok atau bisa diterapkan untuk semua pembinaan guru di sekolah. Oleh sebab itu, seorang kepala sekolah harus mampu menetapkan teknik-teknik mana yang sekiranya mampu membina keterampilan pembelajaran seorang guru. Untuk menetapkan teknik-teknik supervisi akademik yang tepat tidaklah mudah.

Seorang kepala sekolah, selain harus mengetahui aspek atau bidang keterampilan yang akan dibina, juga harus mengetahui karakteristik setiap teknik di atas dan sifat atau kepribadian guru sehingga teknik yang digunakan betul-betul sesuai dengan guru yang sedang dibina melalui supervisi akademik. Sehubungan dengan kepribadian guru, Lucio dan McNeil (1979) menyarankan agar kepala sekolah mempertimbangkan enam faktor kepribadian guru, yaitu kebutuhan guru, minat guru, bakat guru, temperamen guru, sikap guru, dan sifat-sifat somatic guru.

Kahar Muzakkir Friday, June 20, 2014 CB Blogger Indonesia

TEKNIK-TEKNIK SUPERVISI AKADEMIK

Friday, June 20, 2014

Manejemen Sekolah

Setelah kita membahas tentang Konsep supervisi akademik dalam kurikulum 2013 , kita memiliki pemahaman tentang bagaimana kegiatan supervis...

24 November 2014

Dalam rangka hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Nov 2014, maka Mendikbud RI Anies Baswedan memberikan sambutan dalam bentuk surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk bapak ibu guru di seluruh tanah air. Diharapkan surat tersebut dihimbau untuk disampaikan dan disebarluaskan pada upacara peringatan hari guru. Berikut bunyi surat tersebut:

Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati dan muliakan,

Semoga Ibu dan Bapak Guru dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat saat surat ini menemui Ibu dan Bapak sekalian. Seiring dengan peringatan Hari Guru ini, atas nama pemerintah, saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu dan Bapak Guru semua yang telah mengemban tugas mulia serta mengabdi dengan hati dan sepenuh hati. Izinkan saya dengan rendah hati menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih, dan rasa bangga atas pengabdian Ibu dan Bapak sekalian.

Menjadi guru bukanlah pengorbanan. Menjadi guru adalah sebuah kehormatan. Ibu dan Bapak Guru telah memilih jalan terhormat, memilih hadir bersama anak-anak kita, bersama para pemilik masa depan Indonesia. Ibu dan Bapak Guru telah mewakili kita semua menyiapkan masa depan Indonesia.

Mewakili seluruh bangsa hadir di kelas, di lapangan, bahkan sebagian harus mengabdi dengan fasilitas ala kadarnya demi mencerahkan dan membuat masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Saya ingin menggarisbawahi bahwa persiapan masa depan bangsa dan negara Indonesia ini dititipkan pada Ibu dan Bapak Guru.

Saya menyadari masih banyak tanggung-jawab pemerintah pada Guru yang belum ditunaikan dengan tuntas. Kita harus mengakui bahwa bangsa ini belum menempatkan guru sebagaimana seharusnya. Guru memiliki peran yang amat mulia dan amat strategis. Saya percaya bahwa cara kita memperlakukan guru hari ini adalah cermin cara kita memperlakukan persiapan masa depan bangsa ini. Kita harus mengubah diri, kita harus meninggikan dan memuliakan guru. Pemerintah di semua level harus menempatkan guru dengan sebaik-baiknya dan menunaikan secara tuntas semua kewajibannya bagi guru. Pekerjaan rumah pemerintah, di semua level masih banyak, mulai dari masalah status kepegawaian, kesejahteraan, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan guru harus dituntaskan.

Meskipun demikian, dibalik semua permasalahan yang ada, pendidikan harus tetap berjalan dengan baik. Di pundak Guru, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ada wajah masa depan kita. Setiap hari Ibu dan Bapak Guru menemui wajah masa depan Indonesia, dan di ruang-ruang kelas itulah anak-anak bersiap bukan saja untuk menyongsong tetapi juga untuk memenangkan masa depan.

Hari-hari di depan kelas tentu menyedot energi. Anak-anak yang menuntut perhatian. Tugas-tugas Guru yang menumpuk. Masih banyak ruang kelas yang tak memadai, fasilitas belajar yang ala kadarnya, atau suhu udara yang tidak selalu bersahabat, ibu dan bapak guru yang saya hormati, teruslah hadir membawa senyum; berbekal kerahiman, songsonglah anak-anak bangsa ini dengan kasih sayang; hadirlah dengan hati dan sepenuh hati.

Kita semua sadar bahwa pendidikan adalah ikhtiar fundamental dan kunci untuk kita dapat memajukan bangsa. Potensi besar di Republik ini akan dapat dikembangkan jika manusianya terkembangkan dan terbangunkan. Kualitas manusia adalah hulunya kemajuan dan pendidikan adalah salah satu unsur paling penting dalam meningkatkan kualitas manusia.

Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk melihat pendidikan bukan semata-mata urusan negara, urusan pemerintah. Tanpa mengurangi peran negara, karena negara masih harus menyelesaikan tanggung-jawab yang belum tuntas dan meningkatkan kinerjanya, saya mengajak semua warga bangsa Indonesia untuk ikut bekerja sama demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya, secara konstitusional mendidik adalah tanggung jawab negara, tetapi secara moral mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik.

Saya mengajak semua kalangan, mari terlibat untuk membantu sekolah, guru, madrasah, balai belajar, dan taman belajar. Kita terlibat untuk mendorong kemajuan pendidikan. Untuk itu pula, kepada Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan mari kita bukakan pintu lebar-lebar. Kita mengajak dan memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut terlibat, memikirkan, dan berbuat untuk kemajuan dunia pendidikan kita.

Ibu dan Bapak Guru yang saya muliakan,

Potret Indonesia hari ini adalah potret hasil dunia pendidikan di masa lalu. Potret dunia pendidikan hari ini adalah potret Indonesia masa depan. Jadikan rumah kita dan sekolah kita menjadi zona berkarakter mulia. Izinkan anak-anak kita merasakan rumah yang membawa nilai kejujuran. Izinkan anak-anak kita merasakan sekolah yang guru-gurunya adalah teladan. Biarkan anak-anak kita mengingat Kepala Sekolahnya dan seluruh Tenaga Kependidikan di sekolahnya sebagai figur-figur bersih dan terpuji karakternya. Bayangkan Ibu dan Bapak Guru yang terhormat, kelak anak-anak kita akan hidup di era baru. Mereka hidup di era yang korupsi sudah dianggap sebagai sesuatu yang basi, sesuatu yang bukan lagi kelaziman, dan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan pelanggaran hukum, tetapi lebih dari itu korupsi menyangkut persoalan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pada suatu saat, ketika anak-anak kita, murid-murid itu telah dewasa dan berkiprah di dalam masyarakat, mereka kelak bisa bertutur, "Saya belajar jujur, dan belajar integritas dari Guru". Seraya, nama Ibu/Bapak Guru disebut. Ibu dan Bapak Guru mungkin saja tidak mendengar langsung ucapan-ucapan itu, tetapi yakinlah bahwa melalui anak didik yang meneladani Ibu/Bapak Guru itulah aliran pahala untuk Ibu dan Bapak tidak akan pernah berhenti. Pahala yang tiada henti-hentinya melalui anak-anak didik yang menjadi manusia berkarakter mulia, yang menjalani hidup dengan kejujuran dan berintegritas.

Karakter memang tidak cukup diajarkan melalui lisan dan tulisan. Karakter diajarkan melalui teladan. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak Guru yang saya muliakan, jadilah figur-figur yang diteladani oleh murid-murid dan lingkungannya. Akhirnya, kepada seluruh Guru, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, saya sampaikan apresiasi. Sekali lagi, atas nama pemerintah, saya sampaikan terima kasih. Ikhtiar mulia ini harus kita teruskan. Suatu saat kelak, Ibu dan Bapak Guru dapat melakukan refleksi atas apa yang sudah dijalani sambil bersyukur bahwa di saat Indonesia sedang mengubah wajahnya menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih jujur, lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih cerah, Ibu dan Bapak Guru memegang peran penting. Kelak Ibu dan Bapak dapat berkata, "Saya disana, saya terlibat. Sekecil apapun saya ikut mendidik generasi lebih baik. Saya ikut melahirkan generasi baru dan ikut berkontribusi membuat wajah Indonesia yang lebih cemerlang, dan membanggakan."

Selamat meneruskan pengabdian mulia, selamat menginspirasi, dan Selamat Hari Guru.

Salam hangat,

Anies Baswedan

Download Surat Resminya DI SINI

Kahar Muzakkir Monday, November 24, 2014 CB Blogger Indonesia

SURAT DARI MENDIKBUD UNTUK IBU DAN BAPAK GURU, DALAM RANGKA HARI GURU NASIONAL TAHUN 2014

Monday, November 24, 2014

Artikel Pendidikan

Dalam rangka hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Nov 2014, maka Mendikbud RI Anies Baswedan memberikan sambutan dalam bentuk su...

10 October 2015

Hati-hati dalam mengentri data Guru TIK pada aplikasi Dapodikdas

AL-MAUDUDY.COM (10/10/2015) - Seorang OPS bertanya kepada admin melalui inbox di Facebook, "Pak kenapa pada Info GTK guru TIK di sekolah kami kok mirip dengan guru BP/BK ? Tidak ada JJMnya, yang ada malahan Rasio murid/Guru TIK. Padahal kan kami menggunakan Kurikulum 2006.."

Apakah anda juga mengalami masalah seperti di atas ?

Untuk mengatasi masalah seperti itu mari kita coba membahas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan guru TIK tersebut. Pada awalnya guru TIK posisinya sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Pada Kurikulum 2006 TIK menjadi sebuah mata pelajaran wajib yang harus diajarkan melalui kegiatan tatap muka di kelas. Jadi tidak ada yang berbeda.

Adanya perubahan kurikulum dari Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013 menyebabkan mata pelajaran TIK atau KKPI dihapus dari struktur kurikulum. Penghapusan mata pelajaran TIK/KKPI dari struktur kurikulum pada kurikulum 2013 tentu saja sesederhana seperti yang dibayangkan. Dampak langsung paling dirasakan oleh guru yang memiliki sertifikasi sebagai guru TIK/KKPI. Bagaimana pemenuhan JJM 24 untuk mereka agar bisa terbit SKTPnya ?

Mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah, dalam hal ini menerbitkan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang “Peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013”

Pada Permendikbud tersebut diatur Peran guru mirip dengan peran guru BP/BK di sekolah yaitu sebagai pembimbing pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun perannya adalah:

membimbing peserta didik untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
memfasilitasi sesama guru dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran pada jenjang Dikdas dan Dikmen
memfasilitasi teaga kependidikan dalam mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK

Jadi dengan demikian kita bisa melihat perbedaan peran guru TIK/KKPI pada kedua kurikulum tersebut. Pada kurikulum 2006 guru TIK/KKPI berperan sebagai "guru mata pelajaran" sedangkan pada kurikulum 2013 berperan sebagai "guru pembimbing" di bidang TIK.

Pada aplikasi dapodikdas tersedia 11 pilihan Jenis PTK diantaranya: guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, guru inklusi, Tenaga administrasi sekolah, guru pendamping, guru magang, guru TIK, laboran, pustakaan dan lainnya. Di sini kita harus hati-hati di dalam menentukan jenis PTK untuk guru TIK.

Bagi sekolah yang masih menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) maka pilihlah jenis PTK "Guru Mata Pelajaran" untuk guru TIK, sedangkan

Untuk sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 maka pilihlah jenis PTK "Guru TIK"

Kasus di atas muncul karena sekolah menerapkan Kurikulum 2006 dan pilihan jenis PTKnya "Guru TIK" sehingga di info PTK muncul guru TIK dihitung berdasarkan rasio siswa binaannya. Oleh karena itu mumpung masih ada waktu untuk perbaikan data (kabarnya akan dilock pada akhir November 2015), silahkan bagi yang mengalami kasus serupa diperbaiki jenis PTKnya pada aplikasi lokal sesuai dengan petunjuk di atas.

Jangan lupa setelah diperbaiki lakukan syncronisasi.
Untuk pengaturan Jam TIK pada kurikulum 2006 silahkan ikuti panduannya DI SINI.

Kahar Muzakkir Saturday, October 10, 2015 CB Blogger Indonesia

Hati-hati dalam mengentri data Guru TIK pada aplikasi Dapodikdas

Saturday, October 10, 2015

Dapodikdas Tunjangan Profesi

AL-MAUDUDY.COM (10/10/2015) - Seorang OPS bertanya kepada admin melalui inbox di Facebook, " Pak kenapa pada Info GTK guru TIK di se...

20 March 2019

Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu pada satuan administrasi pangkal. Beban kerja selama 40 jam tersebut terdiri atas 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat. Jika diperlukan sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif.

Beban Kerja Guru berdasarkan Permendikbud No. 15 Tahun 2018

Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif bagi guru mencakup kegiatan pokok, yaitu :

Merencanakan pembelajaran atau bimbingan;
melaksanakan pembelajaran atau bimbingan, yang dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
menilai hasil pembelajaran atau bimbingan;
membimbing dan melatih peserta didik; dan
melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

ad.1. Merencanakan pembelajaran atau bimbingan

Merencanakan pembelajaran atau bimbingan meliputi kegiatan-kegiatan :

Pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran/pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan;
Pengkajian program tahunan dan semester; dan
Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.

ad.2 melaksanakan pembelajaran atau bimbingan

Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan merupakan pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL). Bagi guru kelas atau guru mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran ini dipenuhi minimal 40 jam tatap muka per minggu sedangkan bagi guru BP/BK atau guru TIK membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar (rombel) per tahun.

ad.3. menilai hasil pembelajaran atau bimbingan

Menilai hasil pembelajaran atau bimbingan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

ad.4. membimbing dan melatih peserta didik

Membimbing dan melatih peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler..

ad.5. melaksanakan tugas tambahan

Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok harus dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya (sekolah induk). Jika dilakukan di sekolah non induk maka tidak terhitung sebagai pemenuhan beban kerja guru. Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru, meliputi :

Wakil kepala satuan pendidikan;
ketua program keahlian satuan pendidikan;
Kepala perpustakaan satuan pendidikan;
Kepala Laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ teaching factory satuan pendidikan;
Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau
tugas tambahan selain yang disebutkan di atas yang terkait dengan dengan pendidikan di satuan pendidikan.

Wakil Kepala Satuan Pendidikan, Ketua Program keahlian, Kepala Perpustakaan, Kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi diekuivalensikan dengan 12 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau membimbing 3 rombel bagi guru BP/BK atau Guru TIK untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Sedangkan tugas tambahan sebagai Pembimbing Khusus pada sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif diekuivalensikan dengan 6 jam tatap muka per minggu.

Adapun tugas tambahan lain seperti yang disebutkan pada poin no 6 di atas meliputi :

walikelas;
pembina OSIS;
pembina ekstrakurikuler;
Koordinator PKB/PKG atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK;
Guru piket;
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
Penilai kinerja guru;
Pengurus organisasi/asosiasi profesi guru; dan/atau
tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Tugas tambahan lain tersebut dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, dengan kata lain seorang guru mata pelajaran boleh memegang tugas tambahan maksimal 3 jenis yang berbeda. Untuk guru BP/BK atau guru TIK pelaksanaan 2 tugas tambahan atau lebih dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembibingan 1 rombel per tahun.

Ekuivalensi untuk tugas tambahan walikelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, Koordinator PKB/PKG atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK dan penilai kinerja guru adalah masing-masing 2 jam tatap muka perminggu. Sedangkan untuk guru piket dan ketua LSP-P1 masing-masing 1 jam tatap muka per minggu.

Pengurus organisasi /asosiasi guru tingkat nasional setara dengan 3 jam tatap muka untuk guru mata pelajaran, sedangkan untuk tingkat provinsi setara dengan 2 jam tatap muka untuk guru mata pelajaran.

Guru yang mendapat tugas tambahan lain wajib memenuhi jam tatap muka paling sedikit 18 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau paling sedikit 4 rombongan belajar per tahun bagi guru BP/BK atau guru TIK.

Dengan demikian seorang guru wajib memenuhi paling kurang 12 jam tatap muka di sekolah induknya (satminkal). Jika tidak bisa memenuhi 24 jam, maka dapat diberikan tugas tambahan yang ekuivalensinya 12 jam seperti di atas atau 3 jenis tugas tambahan lain yang berbeda yang ekuvalensinya 6 jam tatap muka per minggu dan menambah jam di luar satminkalnya tetapi dalam satu zona yang ditetapkan oleh dinas.

Kahar Muzakkir Wednesday, March 20, 2019 CB Blogger Indonesia

Beban Kerja Guru berdasarkan Permendikbud No. 15 Tahun 2018

Wednesday, March 20, 2019

Guru Manejemen Sekolah

Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu pada satuan administrasi pangkal. Beban ke...

22 January 2014

Pada tahun 2003 Kemdiknas (pada waktu itu) pernah mengangkat guru bantu yang ditempatkan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Sebagai dasar pengangkatan adalah melalui seleksi. Jika lulus maka akan diterbitkan SK oleh Pemerintah Daerah atas nama Mendiknas.

Pemerintah Kab/kota akan menerbitkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) sesuai format terlampir . Perjanjian kerjasama itu melibbatkan Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan guru yg bersangkutan.

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dapat diperpanjang setiap 3 tahun. Oleh karena itu dengan surat ini diminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota SPK yang masih memiliki guru bantu agar segera mengrimkan fotokopi SK guru bantu yang sudah dilegalisir yang masih berlaku sampai 2014 sebagai dasar pembayaran honorer tahun 2014. Jika kab/kota masih memerlukan tenaga guru bantu tersebut maka SPK bisa diterbitkan, namun jika sudah selesai kontrak tanpa ada perpanjangan SPK maka sesuai permendikbud akan kami hentikan pembayaran honorer guru bantu dimaksud. Silahkan kab/kota dan guru bantu meyikapi kebijakan ini.

Yang dimaksud Guru Bantu Pusat dalam surat tersebut adalah guru bantu yg sudah diangkat sejak tahun 2003 berdasarkan permendiknas tahun 2003 (bukan untuk pengangkataan baru saat ini). Jadi kami tidak akan disalahkan jika membayar guru bantu tersebut karena memang mereka masih diberdayakan oleh pemda Kab/Kota dengan menerbitkan SPK yg masih berlaku sampai 2014.

Sesuai kebijakan kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tahun 2014 ini honorarium guru bantu akan disalurkan ke rekening masing-masing guru bantu yang berhak menerimanya. Untuk dapat menerima honorarium guru bantu tersebut maka setiap guru bantu wajib mempunyai surat perjanjian kerja sebagai guru bantu.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Mendiknas No. 034/U/2003 tentang Guru Bantu yang menyatakan bahwa guru bantu yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang selama-lamanya 3 tahun dan masa perjanjian guru bantu dapat diperpanjang sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dimohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota di seluruh Indonesia yang masih memiliki guru bantu di wilayahnya, agar segera mengirimkan berkas diantaranya :

fotokopi Keputusan Pengangkatan Guru Bantu yang sudah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota,
Perpanjangan Surat Peranjian Kerja (SPK) guru bantu yang menunjukkan masih aktif bertugas sampai akhir tahun 2014, dan
Jadwal mengajar yang bersangkutan minima 24 jam tatap muka perminggu

Apabila berkas-berkas tersebut tidak dikirimkan paling lambat 30 Januari 2014 maka dianggap guru bantu tersebut telah berakhir masa perjanjian kerjanya dan honorarium guru bantu tersebut dihentikan seterusnya.

Pengiriman SPK Guru Bantu dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Bupati/Walikota atau Gubernur secara Kolektif ke alamat

Perpanjangan SPK Guru Bantu Jenjang PAUD ke :
Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD NI, Ditjen PAUD NI
Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta Pusat 10270
Telp. (021)57974115 Fax (021)57974115/57946130
Email : programptkpaudni@yahoo.co.id atau tunjangangurutk@yahoo.co.id
Website : http://pptkpaudni.kemdiknas.co.id

Perpanjangan SPK Guru Bantu Jenjang Dikdas ke :
Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdas
Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt 18, Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta Pusat 10270
Telp/Fax (021)57853580
Email : subditprogramp2tkdikdas@gmail.com
Website : http://p2tkdikdas.kemdiknas.go.id

Perpanjangan SPK Guru Bantu Jenjang Dikmen ke :
Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Ditjen Dikmen
Kompleks Kemdikbud Gedung D Lt 12, Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta Pusat 10270
Telp/Fax (021)57974108, 57974113
Email : ptkdikmen@gmail.com atau tunjangandikmen@yahoo.co.id
Website : http://p2tkdikmen.kemdiknas.go.id

Surat tentang Perjanjian Kerjasama (SPK) Guru Bantu Pusat

klik gambar untuk melihat surat selengkapnya

Sumber : Tagor Alamsyah Harahap (Dit. Profesi Dirjen Dikdas Kemdikbud RI)

Kahar Muzakkir Wednesday, January 22, 2014 CB Blogger Indonesia

Surat tentang Perjanjian Kerjasama (SPK) Guru bantu Pusat

Wednesday, January 22, 2014

Kabar Dunia Pendidikan

Pada tahun 2003 Kemdiknas (pada waktu itu) pernah mengangkat guru bantu yang ditempatkan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Sebagai d...

12 September 2019

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5745/B.BI.3/HK/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Guru Bukan PNS adalah pendidik yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Bukan PNS sebagaimana dimaksud di atas meliputi guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, dan guru yang diberi tugas tambahan

Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS

Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Bukan PNS yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.Sedangkan Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru Bukan PNS sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Sementara itu yang dimaksud dengan Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.

Daerah Khusus ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pada :

Data desa sangat tertinggal dari Kemendes PDTT; dan/atau
Data Kementerian

Data dari Kementerian yang dimaksud merupakan:

desa yang terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain berdasarkan data dari kementerian/lembaga yang berwenang; dan/atau
desa yang tidak ditetapkan sebagai desa sangat tertinggal oleh Kemendes PDTT namun memiliki kondisi sebagai berikut:
1) akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca;
2) hanya dapat diakses dengan jalan kaki atau perahu kecil; dan/atau
3) memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar.

Penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan untuk:

Memberi penghargaan kepada Guru Bukan PNS sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
Mengangkat martabat Guru Bukan PNS, meningkatkan kompetensi guru bukan PNS, memajukan profesi Guru BukanPNS, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkanpelayanan pendidikan yang bermutu; dan
membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru Bukan PNS profesional.

Kriteria Guru Bukan PNS penerima Tunjangan Profesi sebagai berikut:

Berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Guru Bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
Bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/masyarakat dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya, kecuali bagi:
a. guru pendidikan agama. Tunjangan Profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan
b. guru yang bertugas di satuan pendidikan kerjasama.
Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki;
Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
Memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”;
Mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.

Besaran Tunjangan Profesi

Besaran Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan PNS adalah sebagai berikut:

bagi yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan diberikan setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada SK inpassing atau penyetaraan; atau
bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatalan dan Penghentian

Tunjangan Profesi dapat dibatalkan pembayarannya apabila:

data dan informasi yang digunakan untuk memenuhi persyaratan melanggar hukum;
memperoleh sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan; dan
menerima lebih dari satu Tunjangan Profesi.

Dalam hal Guru Bukan PNS telah menerima Tunjangan Profesi namun dibatalkan pembayarannya, wajib mengembalikan ke kas negara dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS dihentikan apabila:

meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
diangkat menjadi CPNS maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan dan pembayaran Tunjangan Profesi selanjutnya akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau
mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;

Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Kepala sekolah wajib melaporkan kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) sebelum jatuh tempo pembayaran Tunjangan Profesi.

Download Filenya DI SINI

Kahar Muzakkir Thursday, September 12, 2019 CB Blogger Indonesia

Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS

Thursday, September 12, 2019

Tunjangan Profesi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5745/B.BI.3/HK/2019 tentang...

27 December 2014

Bagi rekan-rekan guru yang suka mengikuti kegiatan-kegiatan forum ilmiah, juga dihargai angka kreditnya loh.. Entah itu seminar ilmiah, forum MGMP, KKG, IHT dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) termasuk Pengembangan Diri,

Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan Pengembangan Diri terdiri dari 2 macam yaitu Diklat Fungional dan Kegiatan Kolektif Guru. Kalau Diklat Fungsional sudah kita bahas sebelumnya maka kali ini mari kita coba bedah buku 4 khusus mengenai Kegiatan Kolektif Guru.

Apa itu Kegiatan Kolektif Guru ?

Menurut buku 4 Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Guru dapat mengikuti kegiatan kolektif guru atas dasar penugasan baik oleh kepala sekolah/madrasah atau institusi yang lain, maupun atas kehendak sendiri guru bersangkutan.

Kegiatan tersebut dapat berupa:

Mengikuti lokakarya atau kegiatan kelompok/ musyawarah kerja guru atau inhouse training untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media pembelajaran, dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru.
Mengikuti, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta, pada seminar, koloqium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya.
Mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesionalannya.

Berapa besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti kegiatan kolektif guru ?

Besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti kegiatan kolektif guru, sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Macam Kegiatan Kolektif yang Diikuti Guru	Angka Kredit
1	Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok/ musyawarah kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran	0,15
2	Kegiatan ilmiah, seperti seminar, koloqium, diskusi panel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain: - Sebagai pembahas atau pemakalah - Sebagai peserta	0,2 0,1
3	Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru	0,1

Agar kegiatan kolektif tersebut bisa dinilai angka kreditnya, bukti fisik apa saja yang dibutuhkan ?

Tidak seperti pengusukan PAK yang menggunakan regulasi lama, jika kita mengikuti kegiatan forum ilmiah cukup dengan fukti fisik fotokopi sertifikat saja, maka untuk keperluan pemberian angka kredit pada aturan yang baru bukti fisik yang harus disertakan adalah sebagai berikut.

Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah/madrasah atau instansi lain yang terkait, yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. Bila penugasan bukan dari kepala sekolah/madrasah (misalnya dari institusi lain atau kehendak sendiri), harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti kegiatan dari kepala sekolah/ madrasah.
Laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti yang dibuat oleh guru yang bersangkutan, diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka isi sesuai aturan.

Adapun aturan kerangka isi yang dimaksud terdiri dari :

Bagian Awal:

Memuat judul kegiatan yang diikuti, keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan, dimana kegiatan dilaksanakan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan, lama waktu pelaksanaan kegiatan, surat penugasan, surat persetujuan dari kepala sekolah/madrasah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana kegiatan (jika ada). Kegiatan yang pelaksanaannya di kelompok/ musyawarah guru (KKG, MGMP, KKKS, MKKS), sertifikat diberikan satu kali dalam satu tahun sesuai dengan tahun ajaran di akhir pelaksanaan pertemuan kegiatan rutin kelompok/ musyawarah kerja guru.

Sertifikat sebagai bukti keikutsertaan kegiatan di kelompok/musyawarah guru ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas usulan Ketua Kelompok/ Musyawarah Kerja.

Bagian Isi:

tujuan kegiatan yang dilakukan;
penjelasan isi kegiatan;
tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru peserta kegiatan tersebut; dan
penutup.

Bagian Akhir :

Bagian akhir merupakan lampiran, yang terdiri dari:

makalah (materi) yang disajikan dalam kegiatan pertemuan, bahan bila yang bersangkutan sebagai peserta maupun pembahas;
matriks ringkasan pelaksanaan kegiatan kolektif yang disajikan sebagaimana format berikut:

Nama Kegiatan	Peran Guru (Sebagai Peserta/ Pemalakah/ Pembahas	Institusi Penyelanggara	Tempat Kegiatan	Waktu Kegiatan	Nama-Nama Fasilitator / Pemakalah/ Pembahas	Dampak*)

*) Adanya penambahan kompetensi pada guru sendiri maupun adanya perubahan dalam KBM yang lebih baik dan prestasi siswa.

Berikut ini kami berikan Contoh Laporan Pengembangan Diri yang sudah jadi. Semoga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru yang saat ini sedang sibuk menyusun PAK tahunan.

Salam….

Kahar Muzakkir Saturday, December 27, 2014 CB Blogger Indonesia

KEGIATAN KOLEKTIF GURU DAN ANGKA KREDITNYA

Saturday, December 27, 2014

PKG dan PKB

Bagi rekan-rekan guru yang suka mengikuti kegiatan-kegiatan forum ilmiah, juga dihargai angka kreditnya loh.. Entah itu seminar ilmiah, foru...

02 September 2014

A. Pengertian

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil.

B. Tujuan

Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS bertujuan:

menetapkan kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS sesuai dengan peraturan perundangundangan.
menjadi acuan/rujukan bagi guru, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengusulan dan pemrosesan penetapan angka kredit GBPNS
menjadi acuan/rujukan bagi GBPNS untuk memenuhi kewajiban dan haknya terkait dengan pemberian tunjangan profesi

C. Persyaratan GBPNS yang dapat ditetapkan kesetaraan jabatan dan pangkat adalah:

Guru berstatus bukan pegawai negeri sipil yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan pengangkatan dari Pemerintah atau pemerintah daerah atau Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah;
memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi, bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B;
bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling/Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki;
bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling, Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki;
usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan;
memiliki Nomor Unik yang dikeluarkan oleh Kementerian;
melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus;
memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satminkalnya terhitung sejakditerbitkannya Surat Keputusan pengangkatan sebagai Guru Tetap.

D. Berkas usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS adalah sebagai berikut:

salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan sebagai guru sebelum diangkat menjadi guru tetap paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
salinan atau foto kopi Sertifikat Program Induksi yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
salinan atau fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh gubernur/bupati/walikota; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh ketua yayasan; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah;
salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai jadwal pembelajaran selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya dengan mencantumkan NUPTK atau NRG bagi yang sudah memiliki;
salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi penerbit ijazah;
salinan atau fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi, apabila dalam ijazah tidak tercantum Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi;
salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat
yang berwenang dari LPTK penerbit sertifikat;
hasil cetak lembar transkrip data (LTD)/info PTK berdasarkan Dapodikdas semester terakhir
pada saat mengusulkan, khusus bagi GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB;
salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Tugas Tambahan yang ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium /kepala bengkel/kepala program keahlian/kepala unit produksi;
salinan atau fotokopi Sertifikat Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/ Kepala Laboratorium yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium;

Mekanisme

Guru Bukan PNS (GBPNS) yang memenuhi syarat berdasarkan Dapodikdas akan diberi nomor urut berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, serta masa kerja, dan kemudian diumumkan melalui laman: http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id
Bagi guru yang namanya sudah diumumkan pada tahap 1 atau pada tahap selanjutnya dapat mempersiapkan berkas persyaratan administrasi pemberian kesetaraan jabatan fungsional.
Kepala sekolah memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi GBPNS di sekolahnya.
Kepala sekolah membuatkan surat pengantar (Format-1) dan mengirimkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p Direktorat P2TK Dikdas untuk pengusulan pemberian kesetaraan.
Bagi GBPNS yang mengajar di sekolah Indonesia luar negeri, kepala sekolah menyampaikan kelengkapan administratif kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.
Pengiriman berkas disertai lampiran berupa “Lembar Identitas Pengusul Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang dicetak melalui fasilitas lembar transkrip data (LTD)/info PTK yang dapat diakses dengan IP address 223.27.144.195:8081 atau 223.27.144.195:8082 atau 223.27.144.195:8083.
Direktorat P2TK Dikdas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi yang dikirim oleh kepala sekolah.
GBPNS dapat mengikuti program pemberian kesetaraan kembali pada tahap berikut ya setelah yang bersangkutan mendapat nomor urut baru melalui laman http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id. serta mengikuti proses mulai dari awal (nomor 1 s.d 7), apabila mengalami kondisi sebagai berikut:

GBPNS sudah terpanggil tetapi tidak mengirimkan kelengkapan administrasi atau melewati batas waktu pengiriman.
GBPNS sudah mengirimkan kelengkapan administrasi tetapi terdapat kekurangan atau dokumen tidak sah, yang menyebabkan proses pemberian kesetaraan tidak dapat dilanjutkan.

Pengiriman Berkas:

Waktu pengiriman dan penerimaan berkas:
Setelah nama-nama guru yang memenuhi persyaratan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi GBPNS di umumkan, berkas dapat dikirimkan paling lambat minggu akhir bulan September 2014 melalui laman: http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id
Alamat Pengiriman Berkas disampaikan kepada :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Direktur Pembinaan PTK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan alamat: PO Box 1316 JKS 12013
Seluruh informasi terkait dengan proses penyetaraan jabatan dan pangkat GBPNS disampaikan melalui laman: http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id

Sumber : http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id/

Kahar Muzakkir Tuesday, September 02, 2014 CB Blogger Indonesia

Program Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Inpassing) Jenjang Dikdas

Tuesday, September 02, 2014

Dapodikdas Manejemen Sekolah

A. Pengertian Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraa...

11 June 2014

Mekanisme Pendataan Sertifikasi Kedua :

A. Dasar Hukum

B. Tujuan

C. Sasaran Peserta

D. Persyaratan Peserta

E. Mekanisme Pendataan

F. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

13 January 2021

Dasar Hukum

Ketentuan Umum :

Prosedur Pengajuan Dupak

Kelengkapan Berkas DUPAK

Unsur Pengembangan Diri (PD):

Unsur Publikasi Ilmiah (PI) :

Kegiatan Ilmiah dapat berupa :

Unsur Karya Inovatif :

Sanksi:

23 December 2014

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU

20 June 2014

1. Teknik supervisi individual

a. Kunjungan kelas

b. Observasi kelas

c. Pertemuan Individual

d. Kunjungan antar kelas

e. Menilai diri sendiri

2. Teknik Supervisi kelompok

24 November 2014

10 October 2015

20 March 2019

ad.1. Merencanakan pembelajaran atau bimbingan

ad.2 melaksanakan pembelajaran atau bimbingan

ad.3. menilai hasil pembelajaran atau bimbingan

ad.4. membimbing dan melatih peserta didik

ad.5. melaksanakan tugas tambahan

22 January 2014

12 September 2019

Besaran Tunjangan Profesi

Pembatalan dan Penghentian

27 December 2014

Apa itu Kegiatan Kolektif Guru ?

Berapa besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti kegiatan kolektif guru ?

Agar kegiatan kolektif tersebut bisa dinilai angka kreditnya, bukti fisik apa saja yang dibutuhkan ?

Bagian Awal:

Bagian Isi:

Bagian Akhir :

02 September 2014

A. Pengertian

B. Tujuan

C. Persyaratan GBPNS yang dapat ditetapkan kesetaraan jabatan dan pangkat adalah:

D. Berkas usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS adalah sebagai berikut:

Mekanisme

Pengiriman Berkas:

Admin

Populer Post

Arsip Blog

Artikel Pilihan

Labels

Followers