PDSP kembali merilis sebuah system baru (27/03/2015) yang merupakan satu metode terkait dengan verifikasi dan validasi proses pembelajaran,...
Home / All posts
28 March 2015
Sistem yang dinamakan "Verifikasi dan Validasi Data Proses Pembelajaran" dapat diakses melalui laman http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp/ dimaksudkan untuk memastikan konsistensi proses belajar mengajar (PBM) dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sumber data Dapodik.
Langkah Awal adalah Debugging Data (Memastikan data mengalir dengan baik dari OPS-Dapodik-ODS dan DW). Oleh karena itu pada tahap ini Operator Sekolah dimohon untuk melakukan verifikasi data yang ada, jika ada ketidaksesuaian data dipersilahkan melakukan koordinasi melalui Forum Jaringan Pengelola Data Pendidikan. Username dan Password untuk login menggunakan akun yang sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan
Langkah berikutnya adalah memperbanyak Parameter/Formula terkait dengan Evaluasi Proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan sebab hingga saat tulisan ini kami publikasikan parameter/formula masih terbatas, yaitu :
- Rasio Peserta Didik SD/MI per Rombongan Belajar
- Rasio Rombongan Belajar per sekolah SD/MI
- Akreditasi Sekolah SD/MI
- Rasio Guru SD/MI Berkualifikasi S1 atau D-IV
- Rasio Guru SD/MI Bersertifikasi
- Rasio Peserta Didik SMP/MTs per Rombongan Belajar
- Rasio Rombongan Belajar per sekolah SMP/MTs dan
- Akreditasi Sekolah SMP/MTs
Rasio Peserta Didik per Rombongan Belajar
Perbandingan antara jumlah peserta didik SD/MI pada masing-masing rombongan belajar.berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- Untuk jenjang SD/MI. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang,
- Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang,
Rasio Rombongan Belajar per sekolah
Rombel atau rombongan belajar adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru dalam suasana belajar di sekolah. Rasio rombongan belajar per sekolah adalah jumlah rombongan belajar, sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana.
Berdasarkan Standar Sarana, Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, sedangkan untuk Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
Rasio Guru berkualifikasi S1 atau D-IV
Rasio guru berkualifikasi S1 atau D-IV merupakan perbandingan guru berkualifikasi S1 atau DIV, pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, dimana disebutkan bahwa setiap SD/MI minimal tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV, di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%.
Rasio Guru Bersertifikasi
Rasio guru bersertifikasi merupakan perbandingan guru bersertifikasi guru profesional pada masing-masing jenjang pendidikan, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2. Untuk jenjang SD minimal terdapat 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan untuk jenjang SMP/MTs. minimal separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
Akreditasi Sekolah
Akreditasi sekolah adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang (BAN-SM) setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.
Kahar Muzakkir Saturday, March 28, 2015 CB Blogger Indonesia18 March 2015
Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) sebagai pusat yang bertanggung jawab terhadap data master referensi peserta didik telah membangun sistem pengelolaan data pendidikan secara online berbasis web dengan alamat http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/ .
Dengan dibangunnya sistem tersebut diharapkan lebih memudahkan dan mendekatkan proses pengelolaan data peserta didik dan master referensi pendidikan antara tingkat pusat dengan tingkat daerah.
Aplikasi verifikasi dan validasi peserta didik (verval PD) merupakan salah satu aplikasi pendukung pengelolaan pendataan pendidikan. Jika sebelumnya aplikasi verval PD hanya bisa diakses oleh institusi pendidikan di lingkup Kemdikbud, maka mulai tahun 2015 aplikasi verval PD bisa diakses dan dikelola oleh lembaga pendidikan di lingkup Kemenag dengan alamat http://vervalpdkemenag.go.id
Ada bebarapa perbedaan antara aplikasi verval PD Kemdikbud dengan aplikasi verval PD Kemenag, diantaranya :
- Data siswa verval PD di lingkup Kemdikbud bersumber dari aplikasi dapodik sedangkan data siswa pada verval PD Kemenag bersumber dari aplikasi EMIS yang dimiliki oleh Kemenag.
- Proses verifikasi dan validasi data peserta didik di lingkungan Kemdikbud dilakukan oleh operator sekolah, sedangkan di lingkungan Kemeng Operator Madrasah hanya berfungsi sebagai user atau pengguna. Proses Proses verifikasi dan validasi data peserta didik dilakukan oleh Operator Kemenag Kab/Kota.
REGISTRASI
Sebelum bisa mengakses Verval PD Kemenag, maka harus terdaftar dulu menjadi anggota pengelola data pendidikan. Adapun cara pendaftarannya adalah :- Masuk ke laman http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=pegawai/operatorbaru kemudian isi form yang ada
- Unggah file surat penugasan File dalam format PDF dengan ukuran Max. 2Mb (Ditandatangani Atasan dan Cap.)
- Tunggu konfirmasi dari admin melalui email
HAK AKSES
HAK AKSES OPERATOR MADRASAH
- Operator madrasah harus mendaftar/registrasi sebagai anggota di laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
- Operator yang sudah terdaftar menjadi anggota dapat mengakses : laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan, forum komunikasi SDM, dan aplikasi Verifikasi Validasi Peserta Didik untuk Kementerian Agama (Verval PD Kemenag).
- Untuk aplikasi Verval PD Kemenag, operator madrasah bisa melihat data siswa‐siswa yang sudah memiliki NISN.
- Operator Kemenag Kabupaten/Kota harus mendaftar/registrasi sebagai anggota di laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
- Operator Kemenag Kabupaten/Kota yang sudah terdaftar menjadi anggota dapat mengakses : laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan, forum komunikasi SDM, dan aplikasi Verifikasi Validasi Peserta Didik untuk Kementerian Agama (Verval PD Kemenag).
- Hak akses sebagai operator Verval PD Kemenag hanya diberikan pada 1 (satu) akun saja di setiap Kabupaten/Kota, dan akan diberikan akses untuk dapat :
- Mengelola data referensi Verval PD Kemenag;
- Mengembalikan data siswa dari referensi ke residu (Un‐Match);
- Menentukan NISN yang akan digunakan oleh siswa (Match) melalui hasil pencarian dari database arsip NISN PDSP;
- Membuat NISN baru (Not‐Match) untuk siswa yang belum memiliki NISN atau jika NISN sebelumnya tidak sesuai dengan yang ada di arsip NISN;
- Mengajukan perubahan (Edit) NISN, nama, dan tanggal lahir siswa;
- Melakukan konfirmasi data pada setiap data referensi hasil Verval PD Kemenag untuk memperbaharui database arsip NISN PDSP, sehingga data referensi Verval PD Kemenag menjadi sama dengan data di database Arsip NISN PDSP dan bisa dicek oleh siswa, orang tua atau madrasah secara mandiri melalui laman Arsip NISN PDSP (http://nisn.data.kemdikbud.go.id).
- Operator Kanwil Kenenag Provinsi harus mendaftar/registrasi sebagai anggota di laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
- Operator Kanwil Kemenag Provinsi yang sudah terdaftar menjadi anggota dapat mengakses : laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan, forum komunikasi SDM, dan Aplikasi Verifikasi Validasi Peserta Didik untuk Kementerian Agama (Verval PD Kemenag).
- Hak akses sebagai operator Verval PD Kanwil Kemenag Provinsi hanya diberikan pada 1 (satu) akun saja di setiap Kanwil, dan akan diberikan akses untuk dapat :
- Menyetujui perubahan nama dan tanggal lahir siswa yang diajukan oleh Operator Kemenag Kabupaten/Kota (approval).
- Melihat dashboard Verval PD Kemenag, yang menggambarkan perbandingan antara jumlah data siswa yang sudah dan belum memiliki NISN berdasarkan wilayahnya.
- Melihat data siswa‐siswa yang sudah memiliki NISN.
HAK AKSES STAF KEMENAG KABUPATEN/KOTA, STAF KEMENAG PROVINSI, DAN STAF KEMENAG PUSAT
- Staf Kemenag harus mendaftar/registrasi sebagai anggota di laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan (http://sdm.data.kemdikbud.go.id).
- Staf yang sudah terdaftar menjadi anggota dapat mengakses : laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan, forum komunikasi SDM, dan aplikasi Verifikasi Validasi Peserta Didik untuk Kementerian Agama (Verval PD Kemenag).
- Untuk aplikasi Verval PD Kemenag, setiap staf akan diberikan akses untuk :
- Melihat dashboard Verval PD Kemenag, yang menggambarkan perbandingan antara jumlah data siswa yang sudah dan belum memiliki NISN berdasarkan wilayahnya;
- Melihat data siswa‐siswa yang sudah memiliki NISN.
- Memiliki akses ke menu yang sama dengan operator Verval PD Kemenag Kabupaten/Kota, untuk memeriksa efektivitas dan aktivitas dari menu dan fungsi‐fungsi pada aplikasi Verval PD Kemenag (proses debugging).
- Melihat dashboard Verval PD Kemenag, yang menggambarkan perbandingan antara jumlah data siswa yang sudah dan belum memiliki NISN;
- Menyetujui/menolak pengajuan perubahan NISN yang diajukan oleh operator Verval PD Kemenag Kabupaten/Kota.
| Home |
Tampilan awal aplikasi verval PD Kemenag
|
Dashboard
|
Menampilkan dashboard Verval PD Kemenag, yang menggambarkan perbandingan antara data siswa di menu referensi dan menu residu baik menurut jumlah maupun persentase siswa.
|
Sekolah
|
Menampilkan data siswa per sekolah yang sudah memiliki NISN. Data ditampilkan sesuai dengan kewenangan user (jabatan saat registrasi di laman Jaringan Pengelola Data Pendidikan/SDM, baik itu Madrasah, Kabupaten/Kota, Propinsi, atau Pusat).
|
Referensi
|
Menampilkan data siswa per sekolah yang sudah memiliki NISN dan dilengkapi juga dengan tombol UNMATCH, tombol yang berfungsi untuk mengembalikan data siswa dari menu referensi ke menu residu.
|
Residu
|
Menampilkan data siswa per sekolah yang belum diverifikasi NISN‐nya dan harus dikelola oleh operator verval PD Kemenag. Fungsi untuk pengajuan NISN baru dan pengelolaan NISN berada di menu ini, melalui tombol MATCH dan NOT‐MATCH.
|
Edit Data
|
Fasilitas untuk mengajukan perubahan NISN dan juga merubah identitas siswa (nama dan tanggal lahir). Pengajuan perubahan dilakukan oleh operator Verval PD Kemenag Kabupaten/Kota sesuai dengan permintaan dari madrasah. Data yang bisa diedit adalah data siswa yang sudah masuk ke dalam data referensi Verval PD Kemenag.
|
Konfirmasi Data
|
Fasilitas untuk mengupdate/memperbaharui database arsip NISN PDSP (laman arsip NISN – http://nisn.data.kemdikbud.go.id), supaya data referensi hasil Verval PD Kemenag bisa dicek oleh siswa atau madrasah secara mandiri melalui laman Arsip NISN.
|
Aproval
|
Menampilkan data siswa‐siswa yang diajukan perubahan NISN atau nama dan tanggal lahir (EDIT DATA). Setiap pengajuan perubahan NISN oleh operator Verval PD Kemenag Kabupaten/Kota memerlukan persetujuan (approval) terlebih dahulu dari Admin PDSP. Sedangkan setiap pengajuan perubahan nama dan tanggal lahir, memerlukan approval dari Kanwil Kemenag Provinsi. Oleh karena itu, Operator Verval PD Kanwil Kemenag Provinsi harus melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung secara cermat dan teliti.
|
System
|
Menu untuk keluar dari aplikasi Verval PD Kemenag (logout).
|
- Pengguna yaitu Operator Madrasah hanya bisa mengakses menu Home, Sekolah dan System. sesuai dengan hak aksesnya hanya bisa melihat data siswa‐siswa yang sudah memiliki NISN.
- OPERATOR VERVAL PD KEMENAG KABUPATEN/KOTA yaitu Staf Kemenag Kabupaten/Kota yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi Verval PD Kemenag sebagai operator kabupaten/kota, sesuai dengan SK penunjukkan dari instansi yang bersangkutan.dapat mengakses menu Home, Referensi, Residu, Edit Data, KOnfirmasi Data dan System.
- OPERATOR VERVAL PD KANWIL KEMENAG PROVINSI yang terdiri dari Staf Kanwil Kemenag Provinsi yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi Verval PD Kemenag sebagai operator provinsi, sesuai dengan SK penunjukkan dari instansi yang bersangkutan, dapat mengakses menu Home, Dashboard, Sekolah, Aproval dan System.
- SUPERVISI yang terdiri dari Staf Kemenag Kabupaten/Kota (selain Operator), Staf Kemenag Propinsi (selain Operator), Staf Kemenag Pusat, dst dapat mengakses menu Home, Dashboard, Sekolah dan System.
- ADMIN (PDSP), yaitu staf PDSP yang ditunjuk sebagai admin dapat mengakses menu Home, Dashboard, Referensi, Residu, Aproval dan System.
Sumber : sdm.data.kemdikbud.go.id
Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (VervalPD) untuk Kemenag
Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) sebagai pusat yang bertanggung jawab terhadap data master referensi peserta didik telah membangun ...
17 March 2015
Menanggapi banyaknya isu linearitas ijazah yang sempat berkembang beberapa waktu lalu, ada baiknya kita membaca kembali SUrat Edaran yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar PGRI Nomor 128/Org/PB/XXI/2014 yang diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2014 yang lalu.
Surat yang ditujukan kepada semua Ketua Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa PGRI di Seluruh Indonesia dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. Sulistiyo, M.Pd. dan Sekretaris Jenderal, M. Qudrat Nugraha, Ph. D.ditembuskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, isi selengkapnya adalah sebagai berikut :
Sehubungan dengan isu linieritas ijazah yaitu banyaknya guru TK dan guru SD yang tidak bisa naik pangkat karena ijazah dianggap tidak linier dan isu linieritas sertifikat pendidik yang mengakibatkan dihentikan pembayaran tunjangan profesi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan standar kualifikasi, latar belakang pendidikan, dan sertifikat profesi yang harus dimiliki pendidik PAUD dan SD/MI sebagai berikut:
a. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini memiliki:
1)
| kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) |
2)
| latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan |
3)
| sertifikat profesi guru untuk PAUD |
1)
| kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat(D-IV) atau sarjana (S1) |
2)
| latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan |
3)
| sertifikat profesi guru untuk SD/MI |
Memperhatikan pasal 29 ayat (1) tersebut di atas, maka ijazah guru TK dimungkinkan berlatar belakang pendidikan PAUD, kependidikan lain, atau psikologi. Untuk itu guru TK yang tidak berlatar belakang pendidikan PAUD atau psikologi tetapi yang bersangkutan lulusan dari LPTK, maka ijazahnya linier dan kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009.
Memperhatikan pasal 29 ayat (2) tersebut di atas, maka ijazah guru SD/MI dimungkinkan berlatar belakang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi. Untuk itu guru SD/MI yang tidak berlatarbelakang pendidikan SD/MI atau psikologi tetapi yang bersangkutan lulusan dari LPTK, maka ijazahnya linier dan kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009.
Sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dinyatakan bahwa “tunjangan profesi diberikan kepada guru yang mengajar mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya”. Dengan kata lain, guru harus konsisten dengan pilihannya secara profesional mengajar bidang studi sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki walaupun latar belakang pendidikannya tidak sama dengan sertifikat pendidik yang dimiliki.
Sebagai contoh, seorang guru SD dengan latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Guru yang bersangkutan telah ikut sertifikasi dengan mata pelajaran Bahasa Inggris. Sesuai pasal 29 ayat (2) PP 19 Tahun 2005, ijazah yang bersangkutan linier apabila:
a
| guru yang bersangkutan mengajar sebagai guru kelas, sehingga sertifikat pendidiknya akan dikonversi sebagai guru kelas SD sesuai surat Kepmendiknas Nomor 26269/J/LL/2012 tanggal 9 Oktober 2012, atau |
b
| guru yang bersangkutan mengajar muatan lokal mata pelajaran Bahasa Inggris, dengan syarat mata pelajaran tersebut telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai muatan lokal di seluruh kabupaten/kota sesuai PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya di Bidang Pendidikan |
Jadi, guru SD/MI pada huruf a atau b seperti di atas (S1-nya bukan PGSD), berhak memperoleh tunjangan profesi.
Penjelasan tersebut di atas, telah kami konfirmasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kami mohon Saudara melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama di wilayah Saudara agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat berakibat merugikan guru.
Untuk memperlancar informasi kepada anggota, mohon surat ini disampaikan kepada Pengurus Kabupaten/Kota PGRI di wilayah Saudara.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Sumber : Group FB “PB PGRI”Surat Edaran PB PGRI perihal “Linieritas Ijazah dan Sertifikat Pendidik”
Menanggapi banyaknya isu linearitas ijazah yang sempat berkembang beberapa waktu lalu, ada baiknya kita membaca kembali SUrat Edaran yang...
15 March 2015
Pada tahun 2014 Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dan salah satu kebijakan yang diambil adalah menerapkan perubahan kurikulum secara bertahap. Langkah yang dilakukan adalah
menunda pelaksanaan kurikulum baru pada sekolah yang baru melaksanakan selama 1 (satu) semester dan sekolah tersebut diharuskan kembali menggunakan Kurikulum Tahun 2006. Lalu secara bertahap pemerintah menyiapkan sekolah dan mengimplementasikan kurikulum baru.
Dengan adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan Kurikulum Tahun 2006. Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Untuk mengatasi kondisi pemenuhan beban mengajar - agar mereka memperoleh tunjangan profesi - dibuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan ekivalensi kegiatan pembelajaran pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu. Khusus untuk jenjang SMP, hanya rombel yang terdaftar pada data dapodik semester pertama tahun ajaran 2014/2015 sebagai rombel yang melaksanakan kurikulum 2013.
Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka yang dapat diekuivalensikan sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu, diperuntukkan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.
Ekuivalensi bertujuan untuk mengatasi permasalahan guru yang bersertifikat pendidik yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar di SMP/SMA/SMK yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2013, kemudian menggunakan kurikulum tahun 2006 untuk memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.
Ekuivalensi berlaku terbatas hanya bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Sebagai contoh, seorang guru mata pelajaran matematika yang mengajar pada rombel kelas 7/8 dan 9 atau rombel kelas 10/11 dan 12, ketika semua rombel tersebut kembali ke Kurikulum Tahun 2006, guru tersebut dapat melakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan hanya untuk rombel kelas 7/8 dan kelas 10/11. Adapun bagi rombel kelas 9 dan 12 tidak dapat diberlakukan ekuivalensi pembelajaran/pembimbingan karena belum pernah melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015.
Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka apa sajakah yang dapat diekuivalensikan ?
Kita mulai dari WALIKELAS
Kahar Muzakkir Sunday, March 15, 2015 CB Blogger IndonesiaEkuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Bimbingan di Luar Jam Tatap Muka
Pada tahun 2013-2014, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh sekol...
13 March 2015
 |
| ilustrasi-UN-2015 |
Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran. Ujian Nasional atau UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Sedangkan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA/SMAK/SMTK. Sementara itu Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan
Untuk lulus dalam ujian akhir tersebut maka harus memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditentukan. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal Standar Kompetensi Lulusan dari semua mata pelajaran untuk dinyatakan lulus dari satuan pendidikan
Pada BAB II Permendikbud No. 5 tahun 2015 dijelaskan tentang:
KELULUSAN PESERTA DIDIK
- Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; - SMP/MTs dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
- SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, dan SMK/MAK apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
- SMP/MTs dan SMA/MA/SMAK/SMTK yang menerapkan sistem kredit semester (SKS) apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; dan
- Program Paket B/Wustha dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan derajat kompetensi masing-masing jenjang program.
- Kelulusan peserta didik dari Ujian Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- kelulusan peserta didik dari Ujian Pendidikan Kesetaraan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- Kelulusan peserta didik ditetapkan setelah satuan pendidikan menerima hasil UN peserta didik yang bersangkutan.
c. lulus Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan.
KRITERIA KELULULUSAN :
- Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian Sekolah/Madrasah untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai Sekolah/Madrasah.
- Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan perolehan Nilai Pendidikan Kesetaraan dari PKBM/kelompok belajar pada SKB.
- Kriteria kelulusan peserta didik mencakup minimal rata-rata nilai dan minimal nilai setiap mata pelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan diperoleh dari gabungan:
a. Rata-rata nilai rapor dengan bobot 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen):- semester I sampai dengan semester V atau yang setara pada SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha;
- semester III sampai dengan semester V atau yang setara pada SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK, dan Paket C;
- semester I sampai dengan semester V atau yang setara bagi SMP/MTs dan SMA/MA/SMAK/SMTK yang menerapkan sistem SKS.
b. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dengan bobot 30% sampai dengan 50% (lima puluh persen). -
- Total bobot nilai rapor dan nilai Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan 100% (seratus persen).
- Nilai S/M/PK dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
PENENTUAN KELULUSAN
Untuk menentukan Kelulusan peserta didik dari jenjang SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rapat dewan guru. Sedangkan untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal.
Selanjutnya dijelaskan bahwa setiap peserta didik yang telah mengikuti UN apakah dia lulus atau tidak lulus akan mendapatkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau SHUN. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan. SHUN sekurang-kurangnya berisi: (a). biodata siswa, (b). nilai hasil UN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, dan (c). tingkat pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
Nilai hasil UN dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Sedangkan Tingkat pencapaian kompetensi lulusan disusun dalam kategori sebagai berikut.
- SANGAT BAIK, jika nilai lebih dari 85 (delapan puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 100 (seratus);
- BAIK, jika nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) dan kurang dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima);
- CUKUP, jika nilai lebih dari 55 (lima puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh); dan
- KURANG, jika nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima).
Sebagai pedoman maupun referensi dalam menyelenggarakan Ujian Nasional tahun 2015 ini, anda bisa mendownload dokumen-dokumen terkait Ujian Nasional pada link-link berikut ini :
Kriteria Kelulusan Ujian Nasional Berdasarkan Permendikbud No 5 Tahun 2015
ilustrasi-UN-2015 Ujian akhir pada satuan pendidikan terdiri dari beberapa macam yaitu Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan, U...
10 March 2015
Apakah di sekolah anda yang menerapkan kurikulum 2006 terdapat mapel TIK dan Keterampilan ? Kedua mata pelajaran ini memiliki kekhususan sendiri sehingga kalau salah cara pengaturannya pada tab rombel pada aplikasi dapodikdas, akan mengakibatkan rombel tersebut menjadi tidak normal.
Salah satu contoh kasus yang terjadi ketika mata pelajaran TIK dan Keterampilan dimasukkan pada mapel wajib (tabel 1), pada lembar Info PTK terdapat validasi Rombel tidak normal dengan keterangan JJM utama Matapelajaran Keterampilan melebihi kurikulum, seperti gambar berikut ini.
Mengapa hal itu bisa terjadi ?
Perlu diketahui bahwa Mata pelajaran Keterampilan dan TIK dalam struktur Kurikulum SMP (K-2006) adalah satu mata pelajaran sehingga jika keduanya diselenggarakan maka salah satu masuk ke dalam Jam Wajib Tambahan.
Pada pengaturan pembelajaran aplikasi dapodikdas dikenal 3 tabel yaitu tabel 1 untuk jam wajib , tabel 2 untuk Jam Wajib tambahan dan tabel 3 untuk jam tambahan. Jam Wajib adalah Jam yang sesuai dengan Struktur Kurikulum KTSP SMP (32 Jam). Jam Wajib Tambahan (4 jam) adalah jam pelajaran tambahan untuk mapel yang ada dalam struktur kurikulum. Jam Tidak Wajib adalah JJM tambahan untuk mapel apa saja baik dalam struktur kurikulum atau tidak di luar 36 jam.
Oleh karena itu jika di sekolah menerapkan mapel TIK dan Keterampilan, maka ada beberapa alternatif pengaturan yang bisa kita gunakan agar data di Info PTK menjadi valid, yaitu :
- Jika kedua guru mapel tersebut sudah sertifikasi, maka pengaturannya adalah salah satu dimasukkan ke dalam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan ke dalam jam wajib tambahan (tabel 2) dengan memanfaatkan bonus (free) 4 jam yang ada.
- Jika salah satu yang sudah sertifikasi, maka mapel yang gurunya sudah sertifikasi dimasukkan ke dalam jam wajib dan mapel yang gurunya belum sertifikasi dimasukkan ke dalam jam tidak wajib (JJM Tambahan) karena mapel tambahan tidak akan diperhitungkan untuk tunjangan apapun dan tidak akan mempengaruhi kenormalan rombel. Dengan pengaturan ini juga maka bonus 4 jam free bisa dimanfaatkan oleh mapel lain yang membutuhkan.
- Jika dua mapel tersebut gurunya belum sertifikasi maka salah satu dimasukkan ke jam wajib (tabel 1) dan satunya lagi dimasukkan pada jam tambahan (tabel 3).
Contoh berikut pengaturan jika guru keterampilan sudah sertifikasi, sementara guru TIK belum sertifikasi
 |
| Guru-Keterampilan-sertifikasi-TIK-belum |
Pengaturan Jam TIK dan Keterampilan pada Aplikasi Dapodikdas
Apakah di sekolah anda yang menerapkan kurikulum 2006 terdapat mapel TIK dan Keterampilan ? Kedua mata pelajaran ini memiliki kekhususan s...
06 March 2015
Adanya dua aplikasi penjaringan data pendidikan di Indonesia yaitu Dapodik dan Padamu Negeri tidak urung menjadi polemik berkepanjangan. Bahkan akhir-akhir ini sempat menghangat terkait dengan agenda kegiatan yang dilakukan oleh aplikasi Padamu Negeri.
Akan tetapi polemik yang berkepanjangan tersebut sepertinya akan segera mencapai titik temunya.. Hal ini tersirat pada status akun facebook Asha Roed Andhin yang dimiliki oleh salah seorang admin tunjangan P2TK Dikdas pada hari Jum’at (02/02/2015).
Pada status tersebut Bp. Andhin menulis :”Ya sudah tidak usah ribut ribut.. Orang tinggal nunggu penghulunya doang, walau 'pernikahan' ini terkesan terpaksa, tapi ga ada salahnya manut 'simbah', mudah mudahan bapak tiri kita nanti bukan mahluk halus, tapi beneran orang yg punya hidung, sehingga bisa diajak komunikasi. Semoga pernikahan itu bisa membawa berkah, dikaruniai anak sholeh atau sholehah. Kita siapin nama yuk, kayanya bagus tuh idenya kasih nama ahmad padamudik atau ada ide lain, hehehe. Kalau kami sih... Dari dulu emang anak tiri, cuma bisa berharap dapat orang tua yg akur, bisa mengayomi anak asuhnya se Indonesia. Tapi kalau nggak seperti yg diharapkan, harus mampu hidup mandiri, atau cari orang tua asuh yg baru... Hidup terus berjalan.....”
Status tersebut ditanggapi beragam oleh para operator. Umumnya menyambut positif karena berharap pekerjaan operator menjadi lebih ringan dan efisien,karena tidak perlu mengentry data yang sama secara berulang-ulang untuk dua aplikasi yang berbeda.
Apakah ‘perkawinan’ kedua aplikasi tersebut hanya antara Dapodikdas saja dengan Padamu Negeri, ataukah Dapodikmen, beserta semua aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik seperti vervalpd, vervalSP dan lain-lain ? Demikian juga mengenai apakah ada nama baru untuk penggabungan kedua aplikasi tersebut. ? Mengenai hal ini rupanya kita harus menunggu kejelasannya setelah keduanya diresmikan.
“Liat saja setelah akad jadinya gimana hehehe…” komentar Bp. Andhin dengan nada berseloroh.
Ada sinyal Padamu Negeri berintegrasi dengan Dapodik
Adanya dua aplikasi penjaringan data pendidikan di Indonesia yaitu Dapodik dan Padamu Negeri tidak urung menjadi polemik berkepanja...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
