Rita Apriani, S.Pd. Kamis sore (01/01/2015) – Bunyi terompet tahun baru masih terdengar menggema di sana-sini, Masih terbayang gemerla...
Home / All posts
01 January 2015
 |
| Rita Apriani, S.Pd. |
Kamis sore (01/01/2015) – Bunyi terompet tahun baru masih terdengar menggema di sana-sini, Masih terbayang gemerlap pesta kembang api menghiasi langit malam tahun baru,hampir di seluruh belahan muka bumi ini yang bisa kita saksikan melalui berbagai media.
Tahun baru, semangat baru, harapan baru dan tentunya juga kerjaan baru menanti. Bagi rekan-rekan guru yang baru saja disibukkan oleh penyusunan PAK Tahunan, tentunya harus mulai mempersiapkan diri untuk segera tampil di depan kelas, menyampaikan materi kepada para siswanya beberapa hari lagi.
Salah satu tugas yang harus diselesaikan sebelum tampil adalah membuat perencanaan, agar proses pembelajaran teratur, sistematis dan bisa dipertanggung jawabkan. Merencanakan pembelajaran yang diimplementasikan dengan membuat administrasi pengajaran memang merupakan tugas rutin kita, yang kadangkala membuat jenuh. Tetapi harus kita lakukan.
Berbicara tahun baru, ternyata tidak semuanya mesti baru. Ketika sebagian sekolah mempergunakan kurikulum baru (K-13), sebagian besar lainnya harus baik lagi ke kurikulum lama (K-2006). Tetapi sebagai guru, tidak usah kita terlalu pusing memikirkan itu, yang penting mari kita laksanakan tugas kia dengan sebaik-baiknya.
Untuk rekan-rekan yang sekolahnya termasuk katagori “Balik Ke K-2006”, kali ini ada rekan kita dari SMP Negeri 3 Masbagik Kab. Lombok Timur – NTB, berbaik hati berbagi contoh perangkat administrasi pembelajaran Kurikulum 2006 mata pelajaran Matematika kelas VII SMP semester 2.
Terima kasih untuk ibu Rita Apriani, S.Pd. atas kado tahun barunya, dan kami yakin pasti sangat bermanfaat bagi rekan-rekan guru MAtematika kelas VII di seluruh Indonesia.
By the way… kalau dirasakan bermanfaat silahkan saja disedot pada link-link berikut ini.
- Cover Matematika Kelas 7 Semester 2
- Jadwal Tatap Muka Matematika Kelas 7 Semester 2
- Kalender Pendidikan Semester 2
- Kalender Kegiatan Matematika Kelas 7 Semester 2
- Analisis KKM Matematika Kelas 7 Semester 2
- Pemetaan SK –KD Matematika Kelas 7 Semester 2
- Analisis Program Semester Matematika Kelas 7 Semester 2
- Program Semester Matematika Kelas 7 Semester 2
- Silabus Matematika Kelas 7 Semester 2
- RPP Berkarakter Matematika Kelas 7 Semester 2
Sebagian besar file-file tersebut diseting dengan ukuran kertas A4, ada beberapa yang disetting berukuran Legal. Untuk file yang berukuran Legal, waktu dicetak, bisa menggunakan fasilitas Print Scale.
Tentunya ini hanya sekedar contoh untuk bahan referensi saja, sebab pada hakekatnya administrasi pembelajaran yang terbaik adalah yang disusun oleh guru itu sendiri, karena guru itu sendiri yang paling paham akan kondisi di kelasnya.
27 December 2014
Bagi rekan-rekan guru yang suka mengikuti kegiatan-kegiatan forum ilmiah, juga dihargai angka kreditnya loh.. Entah itu seminar ilmiah, forum MGMP, KKG, IHT dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) termasuk Pengembangan Diri,
Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan Pengembangan Diri terdiri dari 2 macam yaitu Diklat Fungional dan Kegiatan Kolektif Guru. Kalau Diklat Fungsional sudah kita bahas sebelumnya maka kali ini mari kita coba bedah buku 4 khusus mengenai Kegiatan Kolektif Guru.
Apa itu Kegiatan Kolektif Guru ?
Menurut buku 4 Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Guru dapat mengikuti kegiatan kolektif guru atas dasar penugasan baik oleh kepala sekolah/madrasah atau institusi yang lain, maupun atas kehendak sendiri guru bersangkutan.
Kegiatan tersebut dapat berupa:
- Mengikuti lokakarya atau kegiatan kelompok/ musyawarah kerja guru atau inhouse training untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media pembelajaran, dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru.
- Mengikuti, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta, pada seminar, koloqium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya.
- Mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesionalannya.
Berapa besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti kegiatan kolektif guru ?
Besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti kegiatan kolektif guru, sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
| No | Macam Kegiatan Kolektif yang Diikuti Guru | Angka Kredit |
| 1 | Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok/ musyawarah kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran | 0,15 |
| 2 | Kegiatan ilmiah, seperti seminar, koloqium, diskusi panel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain: - Sebagai pembahas atau pemakalah - Sebagai peserta |
0,2 0,1 |
| 3 | Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru | 0,1 |
Agar kegiatan kolektif tersebut bisa dinilai angka kreditnya, bukti fisik apa saja yang dibutuhkan ?
Tidak seperti pengusukan PAK yang menggunakan regulasi lama, jika kita mengikuti kegiatan forum ilmiah cukup dengan fukti fisik fotokopi sertifikat saja, maka untuk keperluan pemberian angka kredit pada aturan yang baru bukti fisik yang harus disertakan adalah sebagai berikut.
- Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah/madrasah atau instansi lain yang terkait, yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. Bila penugasan bukan dari kepala sekolah/madrasah (misalnya dari institusi lain atau kehendak sendiri), harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti kegiatan dari kepala sekolah/ madrasah.
- Laporan untuk setiap kegiatan yang diikuti yang dibuat oleh guru yang bersangkutan, diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka isi sesuai aturan.
Adapun aturan kerangka isi yang dimaksud terdiri dari :
Bagian Awal:
Memuat judul kegiatan yang diikuti, keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan, dimana kegiatan dilaksanakan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan, lama waktu pelaksanaan kegiatan, surat penugasan, surat persetujuan dari kepala sekolah/madrasah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana kegiatan (jika ada). Kegiatan yang pelaksanaannya di kelompok/ musyawarah guru (KKG, MGMP, KKKS, MKKS), sertifikat diberikan satu kali dalam satu tahun sesuai dengan tahun ajaran di akhir pelaksanaan pertemuan kegiatan rutin kelompok/ musyawarah kerja guru.
Sertifikat sebagai bukti keikutsertaan kegiatan di kelompok/musyawarah guru ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas usulan Ketua Kelompok/ Musyawarah Kerja.
Bagian Isi:
- tujuan kegiatan yang dilakukan;
- penjelasan isi kegiatan;
- tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru peserta kegiatan tersebut; dan
- penutup.
Bagian Akhir :
Bagian akhir merupakan lampiran, yang terdiri dari:
- makalah (materi) yang disajikan dalam kegiatan pertemuan, bahan bila yang bersangkutan sebagai peserta maupun pembahas;
- matriks ringkasan pelaksanaan kegiatan kolektif yang disajikan sebagaimana format berikut:
| Nama Kegiatan | Peran Guru (Sebagai Peserta/ Pemalakah/ Pembahas | Institusi Penyelanggara | Tempat Kegiatan | Waktu Kegiatan | Nama-Nama Fasilitator / Pemakalah/ Pembahas |
|
*) Adanya penambahan kompetensi pada guru sendiri maupun adanya perubahan dalam KBM yang lebih baik dan prestasi siswa.
Berikut ini kami berikan Contoh Laporan Pengembangan Diri yang sudah jadi. Semoga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru yang saat ini sedang sibuk menyusun PAK tahunan.
Salam….
Kahar Muzakkir Saturday, December 27, 2014 CB Blogger IndonesiaKEGIATAN KOLEKTIF GURU DAN ANGKA KREDITNYA
Bagi rekan-rekan guru yang suka mengikuti kegiatan-kegiatan forum ilmiah, juga dihargai angka kreditnya loh.. Entah itu seminar ilmiah, foru...
26 December 2014
Bangun dari tidur siang rasanya segar dan berseri-seri, tumben seperti ini. Seperti sebuah inspirasi yang timbul secara tiba-tiba, di saat sedang sibuk menyusun PAK tahunan yang implementasinya mulai tahun ini saya teringat bahwa dulu saya pernah ikut Diklat Calon Kepala Sekolah (meskipun sampai saat ini belum dipakai… he he) pola 300 jam. Bahkan ilmu yang diperoleh dari Diklat tersebut sudah saya share pada blog ini. Bagi yang tertarik silahkan dibaca artikel tentang MATERI DAN LAPORAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH
Langsung buka buku 4 tentang Pedoman PKB dan Angka Kreditnya, ternyata Diklat yang pernah saya ikuti itu termasuk kegiatan Pengembangan Diri dan dapat diperhitungkan angka kreditnya. Diklat fungsional dengan durasi antara 181 s/d 480 jam jumlah angka kreditnya 3. Wow… lumayan.
Coba perhatikan tabel berikut tentang Besaran angka kredit untuk kegiatan mengikuti diklat fungsional
| No | Lama Pelaksanaan Diklat (Dalam Satuan jam Efektif Pelaksanaan Diklat) | Angka Kredit |
| 1 | Lebih dari 960 jam | 15 |
| 2 | Antara 641 s/d 960 | 9 |
| 3 | Antara 481 s/d 640 | 6 |
| 4 | Antara 181 s/d 480 | 3 |
| 5 | Antara 81 s/d 180 | 2 |
| 6 | Antara 30 s/d 80 | 1 |
Apa sih Pengembangan Diri itu ?
Menurut buku 4 dikatakan bahwa “Kegiatan pengembangan diri pada kegiatan PKB adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan/atau melalui kegiatan kolektif guru.”
Pada kesempatan ini coba kita bedah khusus tentang Diklat fungsional, karena kebetulan topik ini yang membuat saya berseri-seri sore ini.
Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Macam kegiatan dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain.
Guru dapat mengikuti kegiatan diklat fungsional, atas dasar penugasan baik oleh kepala sekolah/madrasah atau institusi yang lain, maupun atas kehendak sendiri dari guru yang bersangkutan.
Pada saat itu untuk mengikuti kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh LP2KS bekerja sama dengan Dinas Dikpora Kabupaten, BKD dan LPMP, kita harus melalui serangkaian proses mulai dari pengusulan. seleksi dan Diklat. Berati saya mengikuti kegiatan tersebut atas dasar penugasan dari Dinas Dikpora Kabupaten, berarti harus memiliki surat persetujuan dari Kepala Sekolah.
Lalu untuk keperluan pemberian angka kredit, apa saja yang harus disertakan ?
Untuk keperluan pemberian angka kredit, bukti fisik yang harus disertakan adalah sebagai berikut :
- Fotokopi surat tugas dari kepala sekolah/madrasah atau instansi lain yang terkait, yang telah disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. Bila penugasan bukan dari kepala sekolah/madrasah (misalnya dari institusi lain atau kehendak sendiri), harus disertai dengan surat persetujuan mengikuti diklat fungsional dari kepala sekolah/madrasah.
- Fotokopi sertifikat diklat yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah.
- Laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan, diketik dan dijilid serta disajikan dengan kerangka isi sebagai berikut.Bagian Awal: Memuat judul diklat yang diikuti, keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan, tujuan dari penyelenggaraan diklat, lama waktu pelaksanaan diklat, surat penugasan, penyelenggara/pelaksana diklat, surat persetujuan dari kepala sekolah/madrasah, serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat
Bagian Isi:
- Uraian rinci dari tujuan diklat/pengembangan diri yang dilakukan.
- Penjelasan isi materi yang disajikan dalam diklat/pengembangan diri serta uraian kesesuaian dengan peningkatan keprofesian guru yang bersangkutan.
- Tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru peserta diklat/pengembangan diri berdasarkan hasil dari mengikuti diklat tersebut
- Dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dalam peningkatan mutu KBM dan siswanya.
- Penutup
Bagian Akhir
Lampiran, berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan sebagaimana format berikut: -
| Nama Diklat | Tempat Kegiatan | Jumlah Jam Kegiatan Diklat | Nama-nama Fasilitator | Mata Dikat/ Kompetensi | Nama Penyelenggara Kegiatan | Dampak *) |
Kalau dilihat-lihat, berkas yang harus disertakan sebagai bukti fisik, sepertinya sudah ada. Coba kita lihat sebagai contohnya.
 |  |  |
| Surat Tugas | Sertifikat bagian depan | Sertifikat bagian belakang |
Contoh Laporan Pengembangan Diri
Apakah rekan-rekan guru juga pernah mengikuti diklat fungsional ? Hayo.. lumayan untuk mendapatkan angka kredit bagi keperluan PAK dan kenaikan pangkat.
WOW… IKUT DIKLAT POLA 300 JAM ANGKA KREDITNYA 3
Bangun dari tidur siang rasanya segar dan berseri-seri, tumben seperti ini. Seperti sebuah inspirasi yang timbul secara tiba-tiba, di saat...
25 December 2014
Hari ini saya bertemu dengan teman guru yang kebetulan mengajar Matematika di kelas VIII SMP. Setelah ngobrol ngalor ngidul, sampailah pada obrolan tentang pergantian kurikulum 2013 yang baru seumur jagung diterapkan di sekolahnya.
Ketika saya tanya pendapatnya, dia mengungkapkan masih dilanda kebingungan dan kegamangan.
“Perasaan saya masih campur aduk.” ungkapnya.
“Loh.. kok begitu ?”
“Bagaimana tidak bercampur baur perasaan saya, ketika kita seolah dipaksa harus memakai Kurikulum 2013 tanpa dibekali terlebih dahulu (Diklat K-13 berlangsung di tengah semester), mau tidak mau kita pontang-panting belajar dan berusaha memahaminya. Ribet.. terutama pada penilaiannya. Tetapi pada akhirnya, ketika kita mulai sedikit demi sedikit memahami bahkan mulai menyukainya, malah distop dan dipaksa untuk balik lagi ke KTSP (Kurikulum 2006-red). Saya masih syok ini.. “ tuturnya.
“Berarti semua arsip terkait KTSP termasuk administrasi pembelajarannya sudah dihapus dong…?” saya mulai memancing. Ternyata umpan yang saya berikan termakan juga, dan akhirnya dia mau berbagi arsip itu.
Yuk… siapa mau menikmati hasil pancingan saya.. he he. Siapa tahu ikannya enak. Kalau berminat, silahkan disedot saja biar ndak terlalu pusing membuatnya untuk persiapan mengajar di semester 2 yang kurang dari dua minggu lagi.
Sekedar saran… file-file tersebut hendaknya jangan dipakai mentah-mentah. Ndak enak… he he. Ada baiknya dilakukan proses penyesuaian agar pas dengan kondisi di tempat Bapak/Ibu guru Matematika yang mengajar di kelas VIII.
Untuk mencetaknya, gunakan ukuran kertas A4, karena sebagian besar filenya sudah disetting dengan paper size A4. Ada beberapa file yang paper sizenya legal seperti Program Semester, dan Silabus serta analisis KKM. Untuk file yang seperti ini gunakan perintah print dengan skala A4 seperti contoh gambar berikut ini. Semoga bermanfaat…
IKHLAS BERBAGI ADMINSITRASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS VIII VERSI KTSP
Hari ini saya bertemu dengan teman guru yang kebetulan mengajar Matematika di kelas VIII SMP. Setelah ngobrol ngalor ngidul, sampailah pad...
Sekolah anda termasuk katagori yang harus balik ke KTSP (Kurikulum 2006) lagi ya… Berarti kita sama dong. Wah.. berarti mesti bongkar-bongkar lagi arsip lama. Bagi yang sudah terhapus bahkan mesti melakukan recovery data.
Kebetulan saya ngajarnya IPA di kelas 9. Bongkar-bongkar arsip ternyata masih ada tersimpan di google drive arsip administrasi pembelajaran tahun 2012/2013. Sekedar ingin berbagi kepada rekan-rekan sesama guru IPA, siapa tahu masih ada yang membutuhkannya.
Memang sih sebagian merupakan hasil copas dari file-file yang banyak beredar di internet terutama Silabus dan RPP nya, karena saya juga menyadari menyusun silabus dan RPP itu bukan pekerjaan gampang yang bisa tersusun dalam waktu yang singkat. Akan tetapi agar kita tidak terbiasa menjadi plagiator, maka kita harus bisa menyesuaikan isinya dengan kondisi di tempat kita mengajar.
Administrasi pembelajaran yang bagus sebenarnya adalah yang disusun oleh guru itu sendiri, bagaimanapun bentuknya asalkan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Akan tetapi mengingat waktu yang hanya tersisa kurang dari 2 minggu, kita harus siap berdiri di depan kelas dengan kurikulum 2006 maka berikut ini saya coba bagikan contoh administrasi pembelajaran IPA kelas 9 semester 2 sebagai referensi saja.
Langsung saja disedot…. semoga bisa bermanfaat…
- Jadwal tatap muka
- Analisis KKM
- Pemetaan SK dan KD
- Analisis Program Semester
- Program semester
- Silabus
- RPP
Biar enak dipakai, semua jenis perangkat itu dijilid dan dikemas rapi. DIbuatkan cover yang cantik, didesain dengan program grafis kemudian diprint dengan kertas yang bagus, pasti sip deh. Saya sendiri mendesain covernya pakai program adobe photosop, diprint warna menggunakan kertas glory. Dijilid persis buku paket, tanpa lakban.
Nih contoh cover hasil desain sendiri, ada foto keluarganya lagi. Jadi seneng kita memakainya.
DOWNLOAD ADMINISTRASI PEMBELAJARAN IPA KELAS IX SEMESTER 2
Sekolah anda termasuk katagori yang harus balik ke KTSP (Kurikulum 2006) lagi ya… Berarti kita sama dong. Wah.. berarti mesti bongkar-bongka...
24 December 2014
 |
| Salah satu parodi tentang OPS |
Kenyataan di lapangan masih banyak Kepala Sekolah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan dapodik kepada operator sekolah, mulai dari pengumpulan data, entri data bahkan sampai kepada pengaturan jam di rombel yang sebenarnya bukan Tupoksinya. Agak aneh rasanya kalau ops menanyakan bagaimana mengatur jumlah jam guru pada pembelajaran agar data guru tersebut valid sehingga bisa terbayar tunjangannya. Tetapi itulah yang terjadi.
“Data pokok dari sekolah harusnya menjadi tanggungjawab top manajemen sekolah alias Kepala Sekolah, bukan OPS. OPS hanya pelaksana teknis input data sesuai instruksi dan penugasan dari pimpinan. Hmm.. baiklah kalau demikian.. Bapak/Ibu Kepala Sekolah, perhatikan datanya mulai dari sekarang.. ada yang harus dilakukan untuk pengembangan semester 2” ungkap Bp. Yusuf Rokhmat pada update statusnya di medsos Facebook (24/12/2014 dini hari) menanggapi kenyataan tersebut.
“Tahun depan Kepsek harus assign Fakta Integritas kebenaran data hasil sync” tegas Bp Yusuf Rokhmat. Dengan demikian Kepala Sekolah tidak akan menyerahkan sepenuhnya proses pengerjaan dapodik kepada OPS sehingga akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap data yang dikirimkan.
Umumnya hal itu terjadi karena kebanyakan Kepala Sekolah dan jajaran manajemen di sekolah “buta dapodik”.
Diakui seperti diungkap oleh salah seorang ops dalam komentarnya bahwa, selama ini jalur komunikasi, komando, dan koordinasi Dapodik dari pusat ke sekolah lebih banyak dilakukan melalui media sosial ... dan hanya OPS-lah yang mengetahuinya. Kalau toh ada surat resminya, maka surat tersebut biasanya sudah sangat terlambat sampai di sekolah.
Oleh karena itu diusulkan ada baiknya di tahun 2015 nanti, Kemdikbud melakukan perubahan jalur dan model komunikasi untuk terwujudnya harapan. Kemdikbud perlu melakukan perubahan mindset di tingkat sekolah agar Kasek dan jajarannya merasa lebih punya tanggung jawab terhadap Dapodik dan OPS betul-betul hanyalah sebagai petugas entry data dan bukan pengambil kebijakan dalam Dapodik.
Agar Kepala Sekolah beserta jajaran manajemen sekolah lainnya punya rasa tanggung jawab terhadap Dapodik maka Kepala Sekolah harus "melek" Dapodik. Oleh karena itu perlu diadakan Diklat Dapodik khusus untuk Kepala Sekolah. Bukan untuk tujuan mahir entry data tetapi setidaknya bisa membuat Kepala Sekolah tidak buta sama sekali terhadap dapodik. Selain itu juga harus juga dibuka jalur komunikasi langsung dari Kemdikbud ke Kepala Sekolah sehingga setiap saat Kepala Sekolah tahu perubahan apa yang harus dilakukan pada Dapodiknya, dan bisa memberikan arahan kepada OPS di dalam mengentry data.
TAHUN 2015 KEPALA SEKOLAH HARUS TANDA TANGAN FAKTA INTEGRITAS KEBENARAN DATA HASIL SYNC DAPODIK
Salah satu parodi tentang OPS Kenyataan di lapangan masih banyak Kepala Sekolah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan dapodik kepada opera...
23 December 2014
Untuk itu mari kita kembali melihat Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009, yang berbunyi:
- Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
- Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Dalam peraturan tersebut jelas mengamanatkan bahwa harus dilakukan proses Penilaian Kinerja Guru (PK Guru), selain sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kompetensinya, juga berperan penting bagi peningkatan karir yaitu untuk pengusulan PAK (Penilaian Angka Kredit) sebagai bahan untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi guru PNS.
PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)
| 1. |
Penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan harus dilakukan secara objective dan jujur
|
2.
|
Kepala Sekolah / Madrasah sesuai dengan tupoksinya wajib melakukan penilaian kinerja guru setiap tahun :
|
| |
3.
|
Pengawas sesuai dengan tupoksinya melaksanakan penilaian kepada Kepala Sekolah/ Madrasah menggunakan format 1 B.
|
4.
|
Kepala sekolah/Madrasah wajib melaksanakan penilaian kinerja guru yang mendapat tugas tambahan dan tugas tertentu dengan format 1 C, 1 D, 1E dan 1 F
|
5.
|
Kepala Sekolah / Madrasah mengumpulkan hasil penilaiannya setiap tahun utk disampaikan kepada guru yang bersangkutan sebagai bahan usul PAK (DUPAK)
|
Bukti fisik PK Guru meliputi :
- Bukti fisik dan hasil konversi nilai kinerja ke dalam angka kredit hasil PKG.
- Rekap hasil PKG.
- Laporan dan hasil evaluasi PKG Kelas/Mata Pelajaran/BK dilengkapi dengan isian penilaian kinerja guru terhadap 14/17 kompetensi dan indikatornya.
- Isian format perhitungan Angka Kredit Penilaian Kerja Guru Kelas/Mata Pelajaran/BK yang ditandatangani oleh penilai kepala sekolah dan guru yang bersangkutan.
- Isian hasil penilaian yang ditandatangani oleh guru penilai atau koordinator tim penilai. Sedangkan untuk guru yang mendapat tugas tambahan agar menggunakan instrumen penilaian tugas tambahan yang bersangkutan (Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium/Ketua Program Keahlian).
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU
Guru mengusulkan penilaian Angka Kredit berdasarkan hasil penilaian kinerja kepada kepala sekolah setiap tahun berdasarkan bukti fisik sebagai berikut:
- Hasil PAK setiap tahunnya.
- Program tahunan dan RPP
- Foto copy DP3 tahun terakhir.
- Foto copy SK terakhir sebagai guru / Kepala Sekolah
- Salinan/copy PAK terakhir yang telah disahkan.
- Bukti – bukti fisik lainnya antara lain :
a.
|
Surat pernyatan telah melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dibuat oleh guru dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah.
|
b.
| Copy ijazah ( terlegalisir dari PT ) jika diperlukan |
c.
|
Laporan deskripsi mengenai hasil pendidikan dan pelatihan dan/atau kegiatan kolektif guru yang dilengkapi copy surat tugas dan copy sertifikat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
|
d.
|
Laporan mengenai hasil karya dalam bentuk publikasi ilmiah/karya inovatif yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
|
e.
|
Copy laporan/surat keterangan mengenai kegiatan penunjang tugas guru yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
|
f.
|
Bagi guru yang belum pernah mendapatkan PAK , maka melampirkan copy SK terakhir yang telah tercantum angka kreditnya
|
Secara berurutan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru adalah sebagai berikut :
- Halaman judul (cover)
- Lembar Identitas
- Lampiran I
- Lampiran II
- Lampiran III
- Lampiran IV (contoh Lampiran I, II, III dan IV yang sudah ada isinya dapat dilihat DI SINI )
- Fotokopi berkas yang sudah dilegalisir berurutan sesuai dengan Lampiran I , diantaranya :
- Foto Copy Ijazah pendidikan tertinggi (dilegalisir oleh Perguruan Tinggi) yang belum diajukan penilaian angka kreditnya agar dilengkapi dengan Surat Izin belajar atau SK tugas belajar, sedangkan bagi yang tugas belajar harus disertai juga dengan SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsioanal Guru dan SK Pengaktifan/pengangkatan kembali dalam jabatan guru
- Foto Copy PAK terakhir ( PAK hasil konversi )
- Foto Copy SK pangkat terakhir yang nilai komulatifnya sesuai dengan yang tertera pada PAK terakhir
- Foto copy DP3 dua tahun terakhir
- Foto copy Penilaian Prestasi Kerja ( PPK ) yang dilengkapi dengan sasaran kerja pegawai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
- Foto Copy KARPEG
- Foto copy SK Konversi NIP (NIP baru)
- Foto copy kartu NUPTK
- Foto copy kartu NRG
- Bukti fisik pelaksanaan tugas guru (SK Pembagian Tugas Mengajar) sampai dengan 31 Desember 2012 yang lalu diajukan penilaiannya agar disampaikan bersamaan dengan usul penilaian pelaksanaan tugas guru mulai 01 Januari 2013 dengan 2(dua) DUPAK dan bukti fisik terpisah sesuai dengan bukti fisik dan hasil konversi nilai kinerja ke dalam angka kredit hasil PKG
- SK – SK Lain Yang Menunjang ( SK Wakasek, SK Asesor, SK Pembimbingan, SK Pengelola Perpustakaan, Lab dll. )
- Program Semester dan 1 buah RPP pilihan
- Deskripsi Pengamatan (catatan fakta) disesuaikan dengan RPP di atas, 14 Kompetensi ( untuk Guru Mapel / Guru Kelas ) atau 17 Kompetensi ( untuk Guru Bp ). Untuk tugas tambahan :
1 Jika Kepala Sekolah : Ditambah Dengan 6 Kompetensi Beserta Rekap Dan Penilaiannya 2 Jika Waka : Tambahkan Dengan 5 Kompetensi Waka ( Tergantung Urusan Wakanya ). Beserta Rekap Dan Penilaiannya 3 Jika Pengelola Perpust : Tambahkan Dengan 10 Kompetensi Perpust. Beserta Rekap Dan Penilaiannya 4 Jika Peng. Laboratorium/Bengkel : Tambahkan Dengan 7 Kompetensi. Beserta Rekap Dan Penilaiannya 5 Jika Menjadi Ketua Prog. Keahlian : Tambahkan Dengan 6 Kompetensi, Beserta Rekap Dan Penilaiannya - Bukti Pengembangan Diri : Copy sertifikat peserta ( Surat Perintah Tugas dan Deskripsi Hasilnya Asli ) yang diisahkan oleh Kepala Sekolah.
- Bukti Fisik Publikasi Ilmiah Asli ( Jika Ada )
- Bukti Fisik Karya Inovatif Asli ( Jika Ada )
- ( persyaratan PD, PI, KI dan pengesahannya lihat BUKU 4 )
MEMBUAT DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU TAHUN 2014 BERBASIS PKG
Mulai akhir tahun ini sekolah terutama Kepala Sekolah dan Guru disibukkan oleh Penilaian Kinerja Guru atau lebih dikenal dengan nama...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
