Al-Maududy

Home / All posts

17 April 2014

Seperti halnya Jakarta yang identik dengan kemacetannya maka server dapodik juga tidak luput dari kemampetan sehingga sinkronisasi data dari aplikasi dapodik ke server sering gagal. Traffic yang tinggi pada waktu-waktu tertentu sering menyebabkan server dapodik menjadi kewalahan.

Akibatnya "server dalam perbaikan" , "under maintenance" menjadi istilah yang akrab di kalangan para OPS, bahkan istilah-istliah tersebut seringkali diplesetkan menjadi MAIN TENIS.. ujung-ujungnya adalah gagal sinkron.

'Gagal sinkron' menjadi suatu fenomena yang menimbulkan kepanikan terutama di kalangan OPS. Bagaimana tidak.. gagal sinkron akan menyebabkan data yang sudah dientry di aplikasi tidak terkirim ke server dan tetunya berimplikasi pada tidak dapat tersalurnya berbagai jenis bantuan ke sekolah Terutama Guru-guru tidak bisa diterbitkan SK tunjangannya baik itu Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Kualifikasi Akademik maupun Tunjangan Khusus bagi sekolah-sekolah yang termasuk katagori daerah khusus.

Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi proses sinkronisasi dan pengaturan traffic pengiriman data maka di buat jadwal sinkronisasi berdasarkan wilayah, hal ini agar beban server dapat diatur. Pengaturan jadwal ini sebenarnya pernah dilakukan pada awal semester 2 yaitu pada bulan Januari dan Februari. Akan tetapi pada waktu itu terkadang tidak berjalan efektif karena hanya berisi himbauan, tidak ada yang bisa mengontrol jika melakukan sinkronisasi di luar jadwal.

Kemudian pada Kamis malam pihak admin pusat yaitu Bp. Yusuf Rokhmat mengumumkan jadwal sinkronisasi berdasarkan wilayah. Kelebihan dari pengaturan jadwal yang sekarang adalah adanya sistem yang mengatur sehingga jika melakukan sinkronisasi diluar jadwalnya, maka akan ada pencegahan dari sistem.

Gambar berikut merupakan pencegahan dari sistem agar tidak melakukan sinkron di luar jadwalnya :

Berikut ini jadwal sinkron yang diatur berdasarkan wilayah.

NO	PROVINSI	HARI
1	DIY, LAMPUNG, DKI, JAWA BARAT	SENIN
2	KALTARA, KALBAR, KALTIM, KALSEL, JAWA TIMUR	SELASA
3	GORONTALO, SULBAR, SULTENG, SULTRA SULUT, JAWA TENGAH	RABU
4	ACEH, SULSEL, BABEL, BENGKULU, JAMBI, KEPRI, RIAU, SUMBAR, SUMSEL	KAMIS
5	SUMUT, BALI, MALUKU, MALUT, NTT, NTB, PAPUA, PAPUA BARAT, BANTEN	JUM’AT
6	WILAYAH BEBAS	SABTU
7	WILAYAH BEBAS	MINGGU
8	Maintenance server rutin dilakukan pukul 01.00 – 03.00 WIB (dini hari) setiap hari, atau hari lain yang akan diinformasikan selanjutnya

Kahar Muzakkir Thursday, April 17, 2014 CB Blogger Indonesia

JADWAL SINKRONISASI DAPODIKDAS

Thursday, April 17, 2014

Dapodikdas

Seperti halnya Jakarta yang identik dengan kemacetannya maka server dapodik juga tidak luput dari kemampetan sehingga sinkronisasi data da...

08 April 2014

Bertempat di Bintang Senggigi Hotel Lombok Barat NTB pada tanggal 03 s.d 05 April 2014 telah digelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Program Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Guru Non PNS, Tunjangan Khusus Daerah Terpencil dan Bantuan Peningkatan Kualifikasi Akademik guru S1/DIV se-Nusa Tenggara Barat.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh pengelola SIM Tunjangan Kab/Kota se provinsi NTB tersebut melahirkan beberapa kesepakatan antara lain :

Kepala Sekolah harus membuat surat pernyataan tentang guru yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi dengan melampirkan antara lain :

a. Daftar hadir mengajar; dengan catatan, guru yang masuk mengajar tapi tidak mengisi/menandatangani daftar hadir dianggap tidak melaksanakan tugas mengajar.

b. SK Pembagian tugas

c. Jadual mengajar/roster
Guru yang tidak melaksanakan tatap muka selama 3 hari dengan alasan apapun dinyatakan tidak memenuhi beban mengajar minimal 24 jam/minggu dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi pada bulan bersangkutan (sesuai juknis Pembayaran Tunjangan Profesi tahun 2013)
Format data guru harus sudah selesai paling lambat tanggal 20 April 2014, kecuali Data Individu Kepegawaian dan guru persekolah (by name) paling lambat tanggal 30 Mei 2014.

Menindaklanjuti hasil rakor tersebut Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur Bidang PMPTK mengeluarkan surat edaran yang meminta semua sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK agar mengirimkan daftar hadir bulan Januari, Februari dan Maret, Surat pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Kepala Sekolah sebagai tambahan kelengkapan berkas pembayaran Tunjangan Profesi triwulan I tahun anggaran 2014.

Ditegaskan pula melalui surat yang ditujukan kepada semua Kepala UPTD Dikpora Kecamatan, Kepala SMP, SMA, SMK se-Kab. Lombok Timur bahwa berkas-berkas tersebut harus sudah diserahkan ke Bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur paling lambat 12 April 2014.

Kahar Muzakkir Tuesday, April 08, 2014 CB Blogger Indonesia

Guru Tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak melaksanakan tugas mengajar.....TPP tidak bisa cair ...?

Tuesday, April 08, 2014

Dapodikdas

Bertempat di Bintang Senggigi Hotel Lombok Barat NTB pada tanggal 03 s.d 05 April 2014 telah digelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Program...

07 April 2014

Jakarta, Kemdikbud (Senin, 07/04/2014 - 15:41) --- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum dalam pembayaran tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) tahun anggaran 2014 telah terbit. Penerbitan PMK tersebut dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan hasil audit tentang kekurangan pembayaran tunjangan guru 2010-2013. Dengan terbitnya PMK itu, kekurangan tunjangan guru pada tahun 2010-2013 pun segera dibayar.

PMK No. 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 diterbitkan pada 3 April 2014. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, audit BPKP mengenai kekurangan pembayaran tunjangan guru tahun 2010-2013 membutuhkan waktu sekitar empat bulan, sehingga BPKP baru merampungkannya pada akhir Februari lalu, dan akhirnya PMK pun terbit pada awal April kemarin.

“Dengan adanya PMK diharapkan semakin ada kepastian pembayaran tunjangan. Uangnya ada, persoalan dukungan administrasi ada melalui SK, perintah membayarkan melalui PMK juga ada. Jadi tidak ada alasan bagi (pemerintah) kabupaten dan kota untuk tidak membayarkan (tunjangan guru),” ujar Mendikbud saat jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (07/04/2014).

Ia menjelaskan, dari hasil audit BPKP, jumlah kekurangan tunjangan guru tahun 2010-2013 mencapai Rp 4 triliun. Sedangkan dana yang masih tersimpan di kas daerah kabupaten/kota sekitar Rp 6 triliun. “Jadi setelah dibayar masih ada Rp 2 triliun di kas daerah,” jelasnya.

Pembayaran tunjangan guru PNSD untuk triwulan pertama akan dilakukan pada bulan April 2014, yaitu pada tanggal 9-14 April 2014 sambil melakukan kelengkapan administrasi seperti SK Penerima Tunjangan. Kekurangan pembayaran tunjangan guru tahun 2010-2013 pun akan dibayarkan pada triwulan I.

Mendikbud menambahkan, di dalam PMK diatur juga jadwal pembayaran tunjangan guru untuk tahun anggaran 2014. “Untuk triwulan kedua dibayar paling lambat akhir minggu ke-4 bulan Juni, triwulan ketiga paling lambat bulan September, dan triwulan keempat paling lambat bulan November,” ujarnya. (Desliana Maulipaksi)

Sumber : Kemdikbud

Kahar Muzakkir Monday, April 07, 2014 CB Blogger Indonesia

PMK Terbit, Tunjangan Guru Triwulan I dan Kekurangan Pembayaran pada 2010-2013 Segera Dibayar

Monday, April 07, 2014

Dinas

Jakarta, Kemdikbud ( Senin, 07/04/2014 - 15:41) --- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum dalam pembayaran tu...

KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

1.	Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
	a.	menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
	b.	memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
	c.	lulus Ujian Sekolah (US); dan
	d.	lulus Ujian Nasional (UN).
2.	Kelulusan peserta UN Pendidikan Kesetaraandari satuan pendidikan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh rapat dewan tutor dan pamong pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pembina dengan mempertimbangkan nilai akhir (NA) dan akhlak mulia.

KELULUSAN UJIAN NASIONAL

1.	Peserta didik dinyatakan lulus US/M SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M.
2.	Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diperoleh dari:
	a.	gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
	b.	gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 untuk SMA/MA, dan SMALB dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
	c.	gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2 dan 3 untuk peserta yang menggunakan sistem kredit semester (SKS) dan dapat menyelesaikan program kurang dari tiga tahun.
	d.	gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5 untuk SMK/MAK dengan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.
	e.	Nilai sekolah yang dikirimkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat harus diverifikasi oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi, dan tidak dapat diubah setelah diterima oleh Pelaksana UN Pusat.
3.	Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.
4.	Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah:
	a.	gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai Ujian Teori Kejuruan dengan pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori Keahlian Kejuruan;
	b.	kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah minimum 6,0 ;
5.	NA sebagaimana dimaksud pada butir nomor 3 diperoleh dari gabungan Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dengan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% untuk Nilai UN.
6.	Pembulatan nilai gabungan nilai S/M dan nilai rapor dinyatakan dalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
7.	Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
8.	Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila memiliki rata-rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).
9.	Peserta UN Pendidikan Kesetaraan dinyatakan lulus apabila memiliki rata-rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).
10.	NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata derajat kompetensi (NDK) pada satuan pendidikan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN Pendidikan Kesetaraan, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NDK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai UN Pendidikan Kesetaraan.
11.	Peserta yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, NDK diambil dari Nilai Sekolah (NS).
12.	Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud Sumber : POS Ujian Nasional 2014

Kahar Muzakkir Monday, April 07, 2014 CB Blogger Indonesia

KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2014

Monday, April 07, 2014

UJIAN NASIONAL

KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN 1. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentuk...

04 April 2014

Ada yang tanya : Pak Kapan SK TPP utk PNSD terbit ??,

Saya cuma bisa jawab : "Kami masih menunggu kabar dari pihak Kemenkeu dan Kemenkumham perihal PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sebagai dasar pencairan dana tunjangan melalui transfer daerah.

ADA PROSES BAPAK GURU GANTENG, ADA MEKANISME IBU GURU CANTIK

Kalau mau dirunut-runut prosesnya dikutip dari keterangan Pak Tagor Alamsyah Harahap ketika menanggapi statement Ketua Umum PB PGRI yang mengatakan : "Pengurus PGRI Yth. Berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, alhamdulillah Audit BPKP tentang Tunjangan Profesi Guru sudah selesai. TPG siap dibayarkan. Saat ini sedang diselesaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis administrasinya. Semoga sebelum tanggal 9 April 2014 TPG sudah dibayarkan. Terima kasih, Salam, Sulistiyo (Ketua Umum PB PGRI)" kurang lebih seperti ini :

BPKP Menyerahkan hasil audit ke kemdikbud (baru diserahkan rekapnya saja)
Kemdikbud menghitung berapa sisa anggaran Di kas daerah dan menghitung berapa kebutuhan untuk lulusan baru.
Kemdikbud menyerahkan alokasi dana ke kemenkeu (surat menyurat saja sudah lama)
Kemenkeu membuat PMK dan lampiran alokasi dana per kab kota,
Draf PMK diberikan ke kementerian hukum dan ham untuk diharmonisasi aspek hukumnya,
Baru keluar PMK.
Dikbud terima nomor PMK baru cetak sk hampir 1 juta orang (butuh 1 minggu)
(ini udah pasti team P2TK tidak akan pulang-pulang dah .. siapin tenaga yah Nazarudin Kompetan, Asyarudin Andhin, Ujang Kemon, Yuniadi Pusponegoro, Ronny Ajah Dech, Hilal Ramadhan)
Kemenkeu transfer dana ke kab daerah.
SK ada, uang ada baru bisa dibayar.
Bendahara pemda mengajukan SPP dan SPM sampai keluar SP2D.
Bank mentransfer rekening guru.
Hebat jika bisa menyelesaikan pekerjaan tadi dalam waktu 6 hari ini yang melibatkan banyak instansi, silahkan camkan apakah semudah mengucapkannya.

JADI KIRA2 BERAPA LAMA DARI BAPAK/IBU LIHAT NOMOR SK MELALUI LEMBAR INFO PTK HINGGA TUNJANGAN TIBA DI REKENING BAPAK/IBU GURU
SABAR SEBAGIAN DARI PADA IBADAH

copyright > Ibnu Aditya Karana

Kahar Muzakkir Friday, April 04, 2014 CB Blogger Indonesia