Al-Maududy

Home / All posts

19 May 2014

Berikut ini kami sajikan pedoman penyusuna dan pengelolaan KTSP pada kurikulum 2013 yang dikutip dari lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013 dengan harapan semoga bisa menjadi tambahan referensi bagi kita dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum 2013 di tingkat satuan pendidikan masing-masing.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang berjumlah sekitar 17.500. Penduduk Indonesia berdasarkan pada Sensus Penduduk tahun 2010 berjumlah lebih dari 238 juta jiwa. Keragaman yang menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia adalah antara lain dari segi geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, latar belakang dan kondisi sosial budaya, dan berbagai keragaman lainnya yang terdapat di setiap daerah. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkatan kebutuhan dan tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam rangka meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di setiap daerah.

Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Begitu pula halnya dengan kurikulum sebagai jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

1. Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

2. Pasal 36 Ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

3. Pasal 38 Ayat (2) mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Dari amanat undang-undang tersebut ditegaskan bahwa:

1. Kurikulum dikembangkan secara berdiversifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta peserta didik; dan

2. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan.

Kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

II. TUJUAN PEDOMAN

Pedoman penyusunan dan pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bertujuan untuk.

1. Menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan mengelola KTSP secara optimal di satuan pendidikan.

2. Menjadi acuan operasional bagi dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi penyusunan dan pengelolaan kurikulum di setiap satuan pendidikan.

III. PENGGUNA PEDOMAN

Pedoman ini digunakan dalam rangka penyusunan dan pengelolaan KTSP oleh:

1. kepala sekolah;

2. guru; dan

3. dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota.

IV. DEFINISI OPERASIONAL

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Visi sekolah merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga sekolah/madrasah, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah/madrasah.

2. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program pokok sekolah/madrasah, baik jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang, dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan.

3. Tujuan pendidikan sekolah merupakan gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai oleh setiap sekolah dengan mengacu pada karakteristik dan/atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pengembangan diri merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

V. KOMPONEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan

1. Visi mendeskripsikan cita-cita yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan.

2. Misi mendeskripsikan indikator-indikator yang harus dilakukan melalui rencana tindakan dalam mewujudkan visi satuan pendidikan.

3. Tujuan pendidikan mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.

B. Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Muatan KTSP terdiri atas muatan kurikulum pada tingkat nasional, muatan kurikulum pada tingkat daerah, dan muatan kekhasan satuan pendidikan.

1. Muatan Kurikulum pada Tingkat Nasional

Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan:

a. untuk SD/MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;

b. untuk SMP/MTs mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;

c. untuk SMA/MA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;

d. untuk SMK/MAK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK;

2. Muatan Kurikulum pada Tingkat Daerah

Muatan kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.

Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Begitu pula halnya, apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

3. Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan

Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

C. Pengaturan Beban Belajar

1. Beban belajar dalam KTSP diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester.

a. Sistem Paket

Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun ajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

b. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) diberlakukan hanya untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar 1 (satu) sks terdiri atas 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri.

2. Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

a. Sistem Paket

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Paket yaitu 0%-40% untuk SD/MI, 0%-50% untuk SMP/MTs, dan 0%-60% untuk SMA/MA/SMK/MAK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

b. Sistem Kredit

Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) mengikuti aturan sebagai berikut:

1) Satu sks pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

2) Satu sks pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka dan 25 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

3. Beban Belajar Kegiatan Praktik Kerja SMK

Beban belajar kegiatan praktik kerja di SMK diatur: (i) 2 (dua) jam praktik di sekolah setara dengan 1 (satu) jam tatap muka, dan (ii) 4 (empat) jam praktik di dunia usaha dan industri setara dengan 2 (dua) jam tatap muka.

4. Beban Belajar Tambahan

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

D. Kalender Pendidikan

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

1. Permulaan Waktu Pelajaran

Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran.

2. Pengaturan Waktu Belajar Efektif

a. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

b. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum tingkat daerah), ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.

3. Pengaturan Waktu Libur

Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel berikut ini.

Tabel 1: Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan

NO	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1.	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
3.	Jeda antar semester	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II
4.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
5.	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
6.	Hari libur umum/nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
7.	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
8.	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

VI. MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN

A. Tahapan Penyusunan

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru.

Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: (i) perumusan visi dan misi berdasarkan analisis konteks dengan tetap mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan nasional dan daerah; penyiapan dan penyusunan draf; riviu, revisi, dan finalisasi; pemantapan dan penilaian; serta pengesahan. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim pengembang kurikulum sekolah.

B. Prinsip-prinsip Penyusunan

Dalam menyusun KTSP perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia

Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. KTSP disusun agar semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

2. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan

Kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran.

3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik

Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

4. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan

Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

5. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.

6. Tuntutan Dunia Kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

8. Agama

Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua matapelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

9. Dinamika Perkembangan Global

Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

10. Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

11. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

12. Kesetaraan Jender

Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender.

13. Karakteristik Satuan Pendidikan

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan.

C. Mekanisme Pengelolaan

KTSP dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan nasional sesuai tujuan pendidikan, keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib dan muatan lokal.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara hard skills dan soft skills pada setiap kelas antarmata pelajaran, dan memperhatikan kesinambungan hard skills dan soft skills antarkelas.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar jenjang pendidikan.

6. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan dinas pendidikan atau kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk pendidikan menengah.

a. Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas: guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

b. Tim penyusun KTSP pada MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas: guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite madrasah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

c. Tim penyusun KTSP pada pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) terdiri atas: guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

VIII. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun sebagai acuan operasional dalam penyusunan dan pengelolaan KTSP oleh satuan pendidikan. Dengan adanya KTSP tersebut, satuan pendidikan dapat mengatur implementasi Kurikulum 2013 ke dalam tataran teknis secara fleksibel, terutama pada aspek pembelajaran.

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013

Kahar Muzakkir Monday, May 19, 2014 CB Blogger Indonesia

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KTSP PADA KURIKULUM 2013

Monday, May 19, 2014

Kurikulum 2013

Berikut ini kami sajikan pedoman penyusuna dan pengelolaan KTSP pada kurikulum 2013 yang dikutip dari lampiran I Peraturan Menteri Pendid...

18 May 2014

MEKANISME AJUAN TAMBAH DATA KELULUSAN dan PERUBAHAN KODE BIDANG STUDI

Sunday, May 18, 2014

Dapodikdas

Pesan P2TK Dikdas Pusat (Nazaruddin Kompoten) -------------------------------------------------------------------------- UNTUK TERTIB ADMINI...

Seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa salah satu fitur penting pada patch 2.07c adalah “nama dan tanggal lahir PTK dan peserta didik dikonci”. Ini artinya nama dan tanggal lahir pada PTK dan peserta didik tidak bisa diedit. Dikoncinya nama dan tanggal lahir ini sempat membuat para OPS kelabakan, terutama bagi mereka yang datanya masih menyisakan kesalahan.

Muncullah saran-saran dan trik-trik untuk bisa mengakali data yang terkunci tersebut. Ada dua trik yang banyak berkembang dan banyak dipakai oleh para OPS, yaitu :

Pertama dengan jalan memundurkan time zone pada komputer/laptop sehingga bisa mengakali patch 2.06 yang sudah expired untuk dapat dibuka kembali sehingga bisa mengedit nama dan tanggal lahir yang terkonci.

Trik kedua adalah dengan memanipulasi element pada aplikasi, seperti berikut :

Pilih nama/TTL yang akan di edit
Klik 2x dibagian tsb. Setelah berubah warnanya lanjutkan dengan klik kanan dan pilih “periksa elemen”
Disable ganti menjadi (unable), setelah diganti tutup elemen dengan klik tanda silang yang ada di kanan tabel elemen.
Nama dan tanggal lahir bisa diedit

Akan tetapi kedua cara yang merupakan hasil kreativitas para OPS tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah, seperti data menjadi rusak, demikian juga aplikasi sering menjadi eror.

Dari pihak pengembang dapodik kemudian menyarankan satu cara untuk mengedit data yang salah. yaitu “HAPUS DATA PTK/PD KEMUDIAN INPUT ULANG” dengan data yang sama. Cara ini terbukti paling aman.

Kenapa cara ini dianggap paling, aman..? Dapodik Hasan dari tim pengembang dapodik memberikan penjelasan seperti yang diposting pada group FB “ Info Pendataan Ditjen Dikdas “ ,berikut ini :

Asal Mula mengapa nama dan tanggal lahir di kunci pada versi 2.0.7.
Ini dikarenakan bahwa ID pada setiap PD maupun PTK tidak reuse/dipergunakan lagi dengan data lain.
Contoh:
ada PD A mempunyai ID 123, namun PD A ini sudah keluar dari sekolah entah lulus, keluar, wafat, dsb. Tapi oleh OPS, PD A ini tidak dikeluarkan melalui tombol "Registrasi", namun record tsb di ganti oleh data PD B.
Memang dari aplikasi terlihat tidak masalah, namun ini masalah karna ID 123 sudah digunakan oleh PD A dan sekarang digunakan oleh PD B. Ini yang jadi fatal. Sehingga dari pihak PDSP untuk mengunci nama dan tanggal lahir. Akibat dari permasalahan ini adalah permasalahan pada penertiban NISN, dikarenakan ID 123 ada 2 record yang berbeda.

Jadi jika ada perubahan nama dan tanggal lahir lebih baik hapus record dan input ulang.

Kahar Muzakkir Sunday, May 18, 2014 CB Blogger Indonesia

Mengapa Harus Hapus dan Input Ulang Nama dan Tanggal Lahir yang salah pada Dapodik….?

Sunday, May 18, 2014

Dapodikdas

Seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa salah satu fitur penting pada patch 2.07c adalah “nama dan tanggal lahir PTK dan peserta didik...

16 May 2014

Sampai tanggal 16 Mei 2014 menurut data yang dikeluarkan oleh pihak P2TK masih terdapat 19.488 PTK Non PNS dan SLB serta 113.915 PNSD yang bermasalah atau tidak valid datanya. Ini berarti tinggal 15 hari waktu tersedia untuk perbaikan data sebelum deadline tanggal 31 Mei 2014. Apabila pada tanggal 31 Mei 2014 tersebut data yang tidak valid belum diperbaiki, maka PTK yang bersangkutan tidak bisa diterbitkan SK TPP nya, karena dianggap tidak memenuhi syarat. Itu artinya PTK tersebut tidak bisa dibayaran tunjangannya untuk triwulan 1 dan 2.

Berbagai macam permasalahan yang menjadi penyebab tidak validnya data tersebut. Untuk itu pihak P2TK Dikdas mengumumkan daftar Data Bermasalah per tanggal 16 Mei 2014, lengkap dengan permasalahannya. P2TK Dikdas juga memberikan tabel kunci permasalahan, penyebab dan alternatif penyelesaiannya agar pihak-pihak terkait seperti PTK, Kepala Sekolah, OPS, OP SImtun Kab-Kota, maupun pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman dalam mengatasi permasalahan ketidakvalidan data tersebut.

Berikut adalah tabel kunci Daftar Permasalahan, Penyebab data tidak valid beserta alternatif solusinya :

Permasalahan	Penyebab	Solusi
Jam Linier Kurang	Kelebihan Guru	Redistribusi Guru (permendikbud No. 62 Tahun 2013), Ambil JJM di sekolah lain
	Salah memasukkan JJM	Perbaiki di Aplikasi Dapodik
	Salah Kode Bidang Studi pada Sertifikat	Meminta Surat Keterangan dari LPTK tentang kesalahan kode bidang
	Mulok belum diakui	Kirimkan Perda Gubernur / SK Bupati Tentang Mulok yang diterapkan
Tidak Terdaftar di Dapodik	NUPTK tidak valid pada Data Kelulusan	Perbaiki NUPTK melalui aplikasi Simtun
	NUPTK Tidak valid pada Dapodik	Perbaiki NUPTK melalui Aplikasi Dapodikdas, lalu kirim BSD
	Kelulusan sudah tidak aktif mengajar	Non Aktifkan melalui Apikasi Simtun
	NUPTK Baru	Usulkan ke P2TK agar diakui
NIP tidak sinkron dengan tgl Lahir	Pengisian Tgl Lahir atau NIP salah	Perbaiki NIP dan Tanggal Lahir melaui aplikasi dapodik
	Kesalahan NIP dari BKD	Usulkan Valiidasi NIP Tidak sinkron melalui SimTun
Tidak ada Sekolah Induk	Tidak mencentang sekolah induk pada dapodik	Perbaiki pada Aplikasi dapodik, pada bagian PTK Terdaftar
	Belum mengisi dapodik pada Sekolah Induk	Isi data pada sekolah induk
Belum mengisi JJM semester 2	Pembelajaran belum diisi untuk semester 2 (2013/2014)	Lengkapi data pembelajaran pada aplikasi dapodik
NIP Harus 18 digit	Kesalahan pengisian NIP	Perbaiki NIP dan Tanggal Lahir melaui aplikasi dapodik
	Belum punya NIP baru	Usulkan Valiidasi NIP Tidak sinkron melalui SimTun
Murid Belum terdaftar di Rombel	Belum memasukkan Murid ke dalam Kelas/Rombel	Perbaiki pada Aplikasi dapodik
Pangkat Golongan tidak diketahui	Pengsian Pangkat Golongan belum benar	masukkan Riwayat Gaji Berkala dan Riwayat Kepangkatan secara lengkap pada Dapodik
Honor Sekolah Belum diakui	Honor Sekolah di Sekolah Negeri Tidak diakui	Mutasi ke Sekolah Swasta Menjadi GTY
Lembaga Pengangkat Tidak diakui	Lembaga pengangkat Bukan Ketua Yayasan/Kepala Daerah
Sumber Gaji Tidak diakui	Sumber Gaji yang diakui adalah APBD/APBN/Yayasan
Sudah Pensiun	Memasuki usia 60 Tahun	Non Aktifkan melalui Apikasi Simtun
Tugas Tambahan Belum Valid	Jumlah Tugas Tambahan melebihi Ketentuan	Sesuai dengan jumlah Tugas Tambahan yang diakui
	belum mengisi TMT Tugas Tambahan	Perbaiki TMT pada aplikasi Dapodik
	Belum mengisi No SK TugasTambahan	Perbaiki No sk pada aplikasi Dapodik
Guru BK belum memenuhi Syarat	Kelebihan Guru BK	Ambik JJM tambahan di sekolah lain
	Murid belum dimasukkan ke Rombel	Perbaiki mapping murid pada aplikasi dapodik
Gaji Pokok Belum sesuai	Guru PNS pengisian Riwayat Kepangkatan dan Gaji Berkala belum benar	Jika Sudah SK bisa diperbaiki pada saat pencairan
	Guru Non PNS Inpassing gagal diverifikasi	Ajukan Perbaikan dengan menyerahkan SK inpassing yang sudah dilegalisir
NUPTK bentrok	NUPTK dipakai bersama sehingga salah satu tidak bisa masuk sistem	Ajukan perbaikan dengan menyerahkan dokumen lengkap
JJM Terkunci	JJM Guru Sudah SK akan terkunci dan tidak dapat dipindahkah ke Guru Lain	Jika karena kesalahan pengisian bisa ajukan perbaikan dengan mengirimkan : Surat Keterangan yg di ttd kepsek (materai 6000) SK Pembagian Jam mengajar lengkap
Mutasi Kemenag	Data kelulusan belum terdaftar	Pengajuan penambahan data kelulusan harus dilengkapi : 1. Verifikasi NRG dari Pusbangprodik (gedung D lantai 14) 2. Surat Pemberhantian Tunjangan Profesi dari Kemenag 3. Surat Pengantar Dinas Pendidikan
Mutasi Dikmen/PAUD	Data Kelulusan belum terdaftar	Pengajuan penambahan data kelulusan harus dilengkapi : 1. Verifikasi NRG dari Pusbangprodik (gedung D lantai 14) 2. Surat Keterangan dari Dinas bahwa ybs Tidak diajukan Tunjangan Profesi nya Ke dikmen/Paud 3. Surat Pengantar Dinas Pendidikan

Sedangkan daftar Data bermasalah untuk seluruh Indonesia per tanggal 16 Mei 2014, dapat di download di sini

Sumber : Ibnu Aditiya Karana

Kahar Muzakkir Friday, May 16, 2014 CB Blogger Indonesia

DAFTAR PERMASALAHAN PENYEBAB DATA TIDAK VALID PADA DAPODIK BESERTA PENYELESAIANNYA

Friday, May 16, 2014

Dapodikdas

Sampai tanggal 16 Mei 2014 menurut data yang dikeluarkan oleh pihak P2TK masih terdapat 19.488 PTK Non PNS dan SLB serta 113.915 PNSD yang b...

14 May 2014

AKHIR MEI “NISN” AKAN DIINSERTKAN PADA DATABASE DAPODIKDAS

Wednesday, May 14, 2014

Dapodikdas

Pada TOT Pemanfaatan Data Dapodikdas yang berlangsung di Bandung, 5 s.d 7 Mei 2014 Bp. Eru dari PDSP mengungkapkan bahwa Pemberian NISN Sis...

Setelah sukses melakukan Penandatanganan tahap pertama yang berlangsung pada tanggal 25 sampai 28 April 2014 dan penandatanganan tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 2 – 5 Mei 2014, Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur kembali mengeluarkan jadwal penandatangan SPJ Tunjangan Profesi dana Transfer Daerah tahap ketiga bagi guru-guru PNSD Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun jadwal terebut adalah sebagai berikut :

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	TEMPAT TANDA TANGAN
1	Jum’at, 16 Mei 2014	14.00–17.00 Wita	SD	Sambelia, Suela, Pringgabaya, Wanasaba, Aikmel	UPTD Dikpora Pringgabaya
2	Jum’at, 16 Mei 2014	14.00–17.00 Wita	SD	Masbagik, Pr.Sela, Sukamulia	UPTD Dikpora Masbagik
3	Jum’at, 16 Mei 2014	14.00–17.00 Wita	SD	Mt. Gading, Terara, Sikur	UPTD Dikpora Terara
4	Jum’at, 16 Mei 2014	14.00–17.00 Wita	SD	Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakti, Sakra	UPTD Dikpora Sakra Barat
5	Sabtu, 17 Mei 2014	14.00–17.00 Wita	SD	Selong, Labuhan Haji, Suralaga	UPTD Dikpora Selong
6	Sabtu, 17 Mei 2014	14.00–17.00 Wita	SMP,SMA, SMK, PENGAWAS	Semua Kecamatan	Aula Handayani Dikpora Kabupaten

Sumber : Bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur

Siapa sajakah guru yang akan melakukan tanda tangan SPJ tersebut, dapat dilihat dan didownload pada : Daftar Nama Penandatangan SPJ Triwulan 1 Tahap ke-3 Kabupaten Lombok Timur.

Diingatkan pula bahwa Nomor penandatanganan SPJ sama dengan nomor urut pada daftar tersebut dan pada saat penandatangan SPJ guru yang bersangutan agar membawa kartu NUPTK (asli) sebagai bukti identitas resmi.

Sementara itu guru-guru PNSD penerima Tunjangan Sertifikasi yang sudah melakukan Penandatanganan tahap pertama, dananya yang sudah disalurkan melalui BANK NTB sudah masuk rekening masing-masing sejak hari Selasa malam (13/05/2014).

Karena masih banyak guru di Kabupaten Lombok Timur jenjang Dikdas yang belum valid datanya di Dapodik sehingga belum bisa diterbitkan SK TPP nya, maka kemungkinan masih ada jadwal penandatangan tahap berikutnya. Sedangkan proses pembayaran kekurangan (Carry Over) menurut informasi yang kami peroleh sedang dalam proses dan diharapkan dalam waktu dekat bisa dicairkan.

Para guru penerima tunjangan saat ini bolehlah tersenyum lega, karena dana tunjangannya sudah cair, akan tetapi perlu diingat terutama pada jenjang Dikdas bahwa keberhasilan itu sangat besar ditentukan oleh hasil kerja keras para Operator Sekolah (OPS) yang bekerja siang malam agar data guru tersebut bisa valid sehingga bisa diterbitkan SK-nya. Oleh karena itu bapak ibu guru jangan lupakan OPS nya ya……

Kahar Muzakkir Wednesday, May 14, 2014 CB Blogger Indonesia

LOMBOK TIMUR KEMBALI TANDA TANGAN SPJ-TPP TAHAP KE-3

Wednesday, May 14, 2014

Dinas

Setelah sukses melakukan Penandatanganan tahap pertama yang berlangsung pada tanggal 25 sampai 28 April 2014 dan penandatanganan tahap...

20130423 mksr hal 1 (Sekolah Protes Naskah UN SMP Buram)

Ilustrated by google

Tidak terasa setelah beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan kegiatan Ujian Nasional bagi kelas 9, maka tugas selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan Ujian Semester genap bagi kelas 7 dan 8 sebagai salah satu syarat kenaikan kelas. Khusus untuk Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai panduan pelaksanaan berikut ini kami kutip petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Semeser Genap Bersama (USB) Kabupaten Lombok Timur, lengkap dengan kisi-kisi soalnya, seperti yang diposting pada blog MKKS SMP Lombok Timur

A. Peserta Ujian Sekolah

Peserta Ujian Semester Genap bersama adalah siswa SMP Negeri/swasta se Kabupaten Lombok Timur yang saat ini sedang duduk dikelas 7 ( tujuh ) dan 8 ( delapan ) tahun pelajaran 2013/2014 dan terdaftar pada MKKS SMP Lotim.

B. Penyelenggaraan Ujian Semester Bersama

Sekolah Penyelenggara USB adalah Sekolah Negeri dan Swasta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur berdasarkan aspek-aspek kelayakan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan Sekolah Penyelenggara USB seperti persyaratan Sekolah/Madrasah Penyelenggara dan bernaung dibawah salah satu Subrayon SMP yang telah ditetapkan oleh Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur
Sekolah Penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggaraan USB mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi USB dan pelaporan.

C. Panitia Penyelenggara USB

Kepala Sekolah Penyelenggara adalah penanggung jawab penyelenggaraan USB.
Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan Panitia USB yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
Panitia USB terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan dari Sekolah Penyelengara dan Sekolah Menggabung.

D. Bahan Ujian Sekolah

Materi USB disusun berdasarkan kurikulum yang digunakan Sekolah Penyelenggara.
Soal USB disusun melalui workshop yang difasilitasi oleh MKKS SMP Lotim dalam bentuk Ujian Teori.
Tim Penyusun Perangkat Naskah Soal Ujian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Menguasai mata pelajaran yang diujikan
Mempunyai kemampuan menyusun naskah soal ujian.
Memiliki sikap dan prilaku yang jujur, bertanggung jawab, teliti, tekun, dn dapat memegang kerahasian soal.

4.Mata Pelajaran dan Jenis Ujian pada USB Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dikelola oleh MKKS SMP terdiri dari 8 ( delapan ) mata pelajaran sebagai berikut :

Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris,
Matematika,
IPA,
IPS,
PKn,
Pend. Agama Islam dan
TIK.

Sementara mata pelajaran Mualtan Lokal dan Seni Budaya dipersiapkan sendiri oleh sekolah dengan mengacu pada kaidah penulisan soal yang resmi.

E. Jadwal Ujian Semester Bersama SMP

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran	Jumlah Soal
1.	Senin, 9 Juni 2014	07.30 – 09.10 09.30 – 11.10	Bahasa Indonesia Pendidikan Agama	50 Butir Soal 50 Butir Soal
2.	Selasa , 10 Juni 2014	07.30 – 09.10 09.30 – 11.10	Matematika P Kn	40 Butir Soal 50 Butir Soal
3.	Rabu , 11 Juni 2014	07.30 – 09.10 09.30 – 11.10	Bahasa Inggris T I K	50 Butir Soal 50 Butir Soal
4.	Kamis , 12 Juni 2014	07.30 – 09.10 09.30 – 11.10	I P A I P S	40 Butir Soal 50 Butir Soal
5.	Jumat , 13 Juni 2014	07.30 – 09.10 09.30 – 11.10	Seni Budaya Muatan Lokal	50 Butir Soal 50 Butir Soal

F. Pengawas USB

Pengawas ruang USB pada tiap ruang sama dengan pengawas UN.
Pengawas ruang USB dilaksanakan dengan sistem silang antar guru mata pelajaran pada Subrayon masing – masing.

G. Pemeriksaan dan Penilaian USB

Pemeriksaan LJK USB dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten dengan menggunakan scanner dan hasil pemeriksaan didistribusikan paling lambat 2 ( dua) hari setelah pelaksanaan ujian mata pelajaran yang bersangkutan.
Pemeriksaan dan Penilaian USB tertulis dan dilaksanakan secara obyektif.
Daftar nilai USB yang akan dikirimkan ke Sekolah penyelenggara berdasarkan hasil ujian setiap peserta dalam bentuk angka dengan rentang nilai 0 – 10 dengan 2 angka di belakang koma desimal.
Ditingkat Kabupaten nilai tersebut ditabulasi untuk dianalisis sesuai dengan variabel yang diperlukan.
Setelah dianalisis selanjutnya nilai tersebut dijadikan bahan untuk perangkingan tingkat kabupaten sesuai dengan pencapaian besaran angka mutu yang direpresentasikan melalui rerata.
USB diselenggarakan dengan prinsip terbuka, jujur, adil, mendidik dan bermartabat.
Sekolah sekolah atau Sub Rayon yang terbukti melakukan kecurangan dianggap telah mencederai ikhtiar bersama untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan , karena itu terhadap sekolah dimaksud akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Laporan hasil USB selanjutnya diantarkan ke Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk print out dan software (CD) .

H. Biaya Penyelenggaraan USB

Penyelenggaraan USB SMP Tingkat Kabupaten Lombok Timur Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 , diselenggarakan secara gotong royong oleh semua sekolah dengan memperhitungkan unit cost tiap siswa.

Adapun pembiayaan itu meliputi :

Pengadaan naskah soal, LJK, penggandaan ,distribusi dan kegiatan kepanitiaan tingkat kabupaten sebesar Rp. 15.000,- per siswa ( hasil survey biaya tahun 2014 0.
Besaran unit kos pembiayaan di tingkat sub rayon dan Sekolah

Pengawasan per orang/mapel/ruang = Rp.35.000, (( transport = Rp. 10.000 dan honor Rp. 25.000 ( dipotong pajak ))
Snek per orang Rp. 7000 s.d. Rp. 10.000,-
Sub Rayon membuat RAB yang disepakati anggota sekolah penyelenggara dengan unit cost penyelenggaraan dihitung berdasarkan jumlah siswa Rp. 3000,- s.d. Rp. 5.000,- atau dengan pertimbangan yang rasional dan kepatutan
Struktur kepanitiaan Sub Rayon ,terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota sesuai kebutuhan

3. Biaya penyelenggaraan USB berasal dari RAPBS Sekolah

I. Laporan Penyelenggara Ujian

Pelaporan kegiatan USB SMP Tingkat Kabupaten Lombok Timur dilaporkan secara berjenjang oleh Panitia tingkat sekolah, Panitia Tingkat Sub Rayon dan Panitia Tingkat Kabupaten yang dialamatkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur U.p Kabid Dikdas dengan tembusan Korwas SMP, Pengawas Pembina masing-masing sekolah , Panitia USB Tingkat Kabupaten .

Laporan USB dimaksud sekurang kurangnya memuat :

Pengantar
Masalah-masalah yang dihadapi
Daftar Nilai Murni
Nilai rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Standar deviasi
Rentang nilai
Pembiayaan
Kesimpulan dan saran-saran

J. Penutup

Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk dipedomani dalam pelaksanaan USB tahun pelajaran 2013/2014.
Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Jika terdapat kekeliruan dlam petunjuk pelaksanaan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DOWNLOAD KISI-KISI SOAL KELAS 7 :

DOWNLOAD KISI-KISI SOAL KELAS 8 :

Kahar Muzakkir Wednesday, May 14, 2014 CB Blogger Indonesia

Juknis dan Kisi-Kisi Soal Ujian Semester Genap Bersama SMP Kab. Lombok Timur 2013/2014

Wednesday, May 14, 2014

Dinas

Ilustrated by google Tidak terasa setelah beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan kegiatan Ujian Nasional bagi kelas 9, mak...

11 May 2014

Irvan Rivandi

Diambil dr sebuah kutipan rekan satu Profesi, yg mungkin sama dengan apa yg kita alami sebagai OPS seperti yang ceritakan oleh Irvan Rivandi :

Ini pengalaman yg ke 2x nya saya terjun untuk menangani pedataan di sekolah saya. Bukan berarti saya juga pertama hadir dalam dunia wiyata bakti, Namun saya bukan seorang tenaga pendidik, saya hanya seorang tenaga Tata Usaha yang juga merangkap pekerjaan lain seperti administrasi BOS dan pendataan ini.

Sebenarnya saya pun tidak memiliki perintah secara tertulis untuk menangani DAPODIK dari kepala sekolah, entah kenapa namun pada akhirnya saya yang menangani dari mulai instal aplikasi hingga SK Tunjangan Profesi bisa keluar. Meski tanpa perintah atau bahkan SK operator yg di lampirkan kepada pemerintah daerah setempat,

saya tetap berusaha untuk menyelesaikannya hingga tahap akhir, karena saya menyadari, jika seorang guru yang mengerjakannya, tentu siswa pasti dikorbankan waktu belajarnya,

Image by Google

sangat saya sadari sesibuk apapun saya dengan pekerjaan saya, pasti tidak terlalu di pandang terlalu penting jika dibanding dengan tugas mengajar. nol saya memulainya tanpa memiliki modal apapun. Mencari informasi seorang diri hanya dengan berdasar dari kutipan2 rekan2 seprovesi dalam jejaring sosial, karena memang sosialisasi datang ketika sudah berjalan mengerjakan dan bahkan tidak menyelesaikan permasalahan masalah yang dihadapi.

Ini merupakan salah satu hal begitu memberatkan pikiran, kepada siapa saya harus bertanya jika ada masalah, dari pagi, siang, malam bahkan hingga pagi lagi, pikiran dan tenaga begitu terkuras serasa habis hanya untuk memecahkan masalah, dari mulai menyebar formulir, menunggu formulir kembali, mengentri data, hingga pada sinkronisasi yang selalu gagal.

Seorang diri, itulah pikiran yang selalu membayangi dalam keseharian ketika masalah yang dihadapi belum menemui jalan keluar. Tidak pernah terbayang sebelumnya jika ternyata pekerjaan ini begitu berat. Terkadang sampai berpikir jika orang lain disekeliling acuh dan tidak memperhatikan. Itukah nasib seorang OPS? Setiap hari hanya masalah DAPODIk yang selalu membayangi.

Tertulis tugas OPS hanya mengentri data, tapi pada kenyataannya data-data tidak semua terkumpul dengan rapi dan harus mencari sendiri kekurangan-kekurangan semua itu. Pengalaman yang sungguh luar biasa, dimana data yang di entri merupakan data pokok yang digunakan sebagai acuan berbagai hal namun seakan dikesampingkan.

Pembicaraan utama pasti pada tunjangan profesi pendidik (TPP). Untuk mereka yang sudah berstatus PNS. Untuk mereka guru non PNS, tunjangan fungsional tentu juga diharapkan. Jika ada kesalahan pengentrian data untuk mereka bagaimana nasib TPP mereka, jika tidak dapat cair, siapa yang akan disalahkan? OPS kah? Dan pada DAPODIK ini memang saya mengalaminya, 24 guru PNS telah mendapatkan SK TPP, namun untuk beberapa orang guru non PNS tidak mendapat tunjangan fungsional.

Rasa salah memang terkadang hadir, ya pasti karena saya yang mengerjakan data mereka, tapi tentu itu bukan mutlak kesalahan saya bukan. Data yang saya entrikan sudah benar, namun pertanyaan-pertanyaan yang terkadang tidak membuat nyaman sering terlontar, saya harus menjawab apa, sedangkan saya pun tidak tahu persis bagaimana.

Informasi yang begitu sempit dari dinas membuat saya harus berinisiatif mencari informasi sendiri hanya dengan bermodalkan internet. Berpikirkah mereka ketika saya harus mencari informasi-informasi itu setiap waktu dengan jaringan internet yang tentu tak selalu baik. Saya hanya bisa tersenyum dalam kepilian, menjawab semampu dan setahu saya.

Jujur sejauh ini pun saya tidak menuntut berlebih dari mereka semua, meskipun saya harus seorang diri menangani berbagai macam masalah itu. Saya tidak menuntut upah lembur atau apapun, yang terpenting untuk pengisian pulsa modem setiap bulannya sebesar Rp 100.000,00. Yang ada dalam pikiran saya hanya yang terpenting semua data yang dientrikan sudah valid.

Keberhasilan dari tahap awal hingga akhir sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi tugas saya itu, amanat yang telah diberikan telah terselesaikan dan saya sudah melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban disana. Lepas dari masalah materi yang didapatkan, saya sudah begitu banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru dimana mungkin saya tidak bisa menikmatinya di tempat lain.

Dalam sebuah pekerjaan memang pertanyaan yang pantas di lontarkan adalah apa yang dapat kita berikan bukan apa yang akan kita dapatkan. Belajar untuk bersabar dan ikhlas dengan kondisi yang ada. Bersikap dan berpikir lebih dewasa untuk masa depan. Karena sebuah kenikmatan didapat apabila kita mau belajar untuk selalu bersyukur dengan keadaan yang ada, bukan berarti menyerah namun belajar memahami keadaan.

Kahar Muzakkir Sunday, May 11, 2014 CB Blogger Indonesia

CATATAN KECIL SEORANG OPS

Sunday, May 11, 2014

Dapodikdas

Irvan Rivandi Diambil dr sebuah kutipan rekan satu Profesi, yg mungkin sama dengan apa yg kita alami sebagai OPS seperti yang ceritaka...

09 May 2014

Guru membimbing peserta didik dalam diskusi memecahkan masalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah dikatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dikatakan juga Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.

Adapun standar proses yang berlaku untuk kurikulum 2013 tersebut adalah

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwapendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isimaka prinsip pembelajaran yang digunakan:

dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
daripembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hard skills) dan keterampilan mental (softskills);
pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
pembelajaranyang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

BAB II

KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.

Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas“ menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas“ mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melaluiaktivitas“ mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”.Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran

berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah(project based learning).

Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut

Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Menerima	Mengingat	Mengamati
Menjalankan	Memahami	Menanya
Menghargai	Menerapkan	Mencoba
Menghayati	Menganalisis	Menalar
Mengamalkan	Mengevaluasi	Menyaji
		Mencipta

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran di SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS.

Karakteristik proses pembelajaran di SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan.

Standar Proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal.

Secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif,affektif dan psikomotor. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

BAB III

PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Desain Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentukSilabus dan Rencana PelaksanaanPembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

Penyusunan Silabusdan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

1. Silabus

Silabus merupakan acuanpenyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikitmemuat:

a	Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan);
b	Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
c	kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, danketerampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan matapelajaran;
d	kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran;
e	tema(khususSD/MI/SDLB/Paket A);
f	materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;
g	pembelajaran,yaitukegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
h	penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
i	alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam strukturkurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
j	sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalamsatu kali pertemuan atau lebih.

Komponen RPP terdiri atas:

a	identitas sekolahya itu nama satuan pendidikan
b	identitas matapelajaran atau tema/subtema;
c	kelas/semester;
d	materi pokok;
e	alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
f	tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
g	kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi
h	materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
i	metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
j	media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
k	sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
l	langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup;
m	penilaian hasil pembelajaran.

3. Prinsip Penyusunan RPP

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

a	Perbedaan individual peserta didikantara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
b	Partisipasi aktif peserta didik
c	Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
d	Pengembangan budaya membaca dan menulisyang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
e	Pemberian umpan balik dan tindak lanjutRPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
f	Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduanantara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
g	Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya
h	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran

a	SD/MI	35 menit
b	SMP/MTs.	40 menit
c	SMA/MA	45 menit
d	SMK/MAK	45 menit

2. Buku Teks Pelajaran

Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatan efisiensi dan efektivitas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

3. Pengelolaan Kelas

a	Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.
b	Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik
c	Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.
d	Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
e	Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran
f	Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
g	Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.
h	Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.
i	Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan
j	Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan

B. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

a	menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
b	memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional;
c	mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
d	menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
e	menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2. Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atauinkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/ataupembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning)disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

a. Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan,menghargai,menghayati,hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakuan aktivitas tersebut.

b. Pengetahuan

Pengetahuandimilikimelaluiaktivitasmengetahui, memahami, menerapkan,menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta.Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

c. Keterampilan

Keterampilandiperolehmelaluikegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquirylearning)dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning).

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

a	seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
b	memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
c	melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan
d	menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

BAB V

PENILAIAN HASIL DAN PROSES PEMBELAJARAN

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment)yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran.

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakansebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

BAB VI

PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.

1. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan dan menetapkan peringkat akreditasi.

2. Sistem dan Entitas Pengawasan

Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

a	Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu
b	Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial
c	Pengawasan yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah.

3. Proses Pengawasan

a. Pemantauan

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

b. Supervisi

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.

c. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

d. TindakLanjut

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:

1) penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan

2) pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

Download sumber aslinya :

Kahar Muzakkir Friday, May 09, 2014 CB Blogger Indonesia

STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (K13)

Friday, May 09, 2014

Kurikulum 2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Da...

Kepala sekolah/madrasah adalah tokoh sentral dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Keberhasilan kepala sekolah/madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga yang dipimpinnya tidak terlepas dari kompetensi dan kemampuannya memainkan tugas, peran, dan fungsinya sebagai kepala sekolah/madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah memberikan acuan bagi pengembangan kompetensi kepala sekolah/madrasah. Dengan standar tersebut diharapkan seluruh kepala sekolah/madrasah di Indonesia memiliki kompetensi yang layak sebagai kepala sekolah/madrasah.

Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa seorang kepala sekolah/madrasah diharapkan memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Pada kenyataannya, tidak semua kepala sekolah/madrasah menguasai seluruh kompetensi secara utuh. Untuk itu penataan sistem rekrutmen kepala sekolah/madrasah perlu dilakukan secara sistematik agar diperoleh calon kepala sekolah/madrasah yang memenuhi standar seperti yang diharapkan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah mempersyaratkan bahwa seorang kepala sekolah/madrasah harus memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah. Sertifikasi kepala sekolah/madrasah akan memberikan legalitas kompetensi kepala sekolah/madrasah di mata publik.

Untuk memperoleh sertifikat kepala sekolah/madrasah, calon harus menempuh 2 tahapan, yakni tahap rekrutmen dan tahap pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah secara simultan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain perencanaan kebutuhan, pengusulan calon, seleksi administratif, seleksi akademik, program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah oleh lembaga yang terakreditasi, dan sertifikasi menuju pengangkatan sebagai kepala sekolah/madrasah.

Berikut ini kami sajikan materi-materi serta contoh laporan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah dengan harapan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.

Modul - Modul :

LAPORAN OJL :

LAMPIRAN LAPORAN OJL :

Contoh sertifikat Kepala Sekolah :

Kahar Muzakkir Friday, May 09, 2014 CB Blogger Indonesia

MATERI DAN LAPORAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH

Friday, May 09, 2014

Contoh Administrasi

Kepala sekolah/madrasah adalah tokoh sentral dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Keberhasilan kepala sekolah/madrasah dal...

08 May 2014

Sebagai bahan referensi untuk memahami lebih jauh tentang mekanisme penerbitan SK Aneka Tunjangan Guru, berikut ini saya copas dari catatan di wallnya bp. Anto Ta yang bersumber dari keterangan bp. Nazarudin pada tanggal 26 April 2014. Semoga bermanfaat.

OPS bekerja mengetri data dan menyinkronkannya ke server dapodik,..kelihatannya sederhana,.. tapi sangat amat sulit,.. kita maklumi bersama, semua ops tahu,.. semua opk juga tahu,.. admin pusatpun pasti tahu,..Apakah ada tindakan perbaikan,..sepanjang waktu selalu diperbaharui mulai dari metode sampai ke sarana selalu diupgrade,tentunya untuk mencari yang terbaik,..

Yang bikin OPS galau adalah tekanan dari PTK yang tidak mau mengerti datanya harus valid,.. padahal OPS dibatasi dengan kewenangannya yang hanya mengentri data dan melakukan sync,.. masalah data adanya di PTK masing2..data pembelajaran yang menyusun bagian kurikulum, jadi valid tidaknya data tergantung sumbernya,.. memenuhi jam atau tidak juga tergantung sumbernya yaitu pembagian tugas mengajarnya,.. linier atau tidak juga tergantung sertifikat dan pembagian tugasnya sejalan atau tidak,... kecuali jika memang OPS melakukan kesalahan pengentrian,.. itu baru salah OPS,..

saya tidak sedang membela OPS cuma menyampaikan realita seharusnya,.. untuk tunjangan bukan lagi menjadi beban OPS,..

Tahapan KASARNYA kurang lebih begini :

Data guru diserahkan ke ops,..
OPS entri datanya,..
Data mengajar diserahkan kurikulum ke OPS
OPS entri juga datanya
Kepsek menyerahkan data Sekolah lengkap termasuk siswa, banguna dll ke ops
OPS entri datanya,..
Selesai entri data sesuai dengan data yang diterima,.. ops wajib melakukan sync,.
Sync gagal pada tahap 1
OPS sync lagi,.. gagal lagi,..sync lagi
Sync berhasil,.... tugas ops selesai,..
Data yang ada diserver DAPODIK,..dimasukan keserver replikasi,..
Data replikasi dikirim keserver P2TK,..
Setelah masuk server p2tk data divalidasi tahap 1,.. untuk diambil dan diolah,.. validasi tahap 1 adalah untuk mengambil data sekolah yang melakukan syncnya secara lengkap,.. semua tabil minimal sudah ada,..
Setelah lewat validasi tahap 1,.. kemudian data ditarik ke tabel sementara untuk di cros cek dengan data yang pernah masuk ke P2TK,..
Setelah cros cek selesai kemudian data di masukan kedalam tabel utama,..
Masuk dalam tabel utama kemudian dilakukan validasi nuptk, NRG, pembelajaran dsb,..
Selesai validasi tahap 2, maka ditentukan nominasi tunjangan,..
Nominasi jadi... dimasukan kedalam aplikasi tunjangan
Setelah masuk aplikasi tunjangan OP kab/kota harus memverifikasi datanya juga,.. apakah guru tersebut adalah guru yang mengajar di kab/kotanya atau bukan,..
Setelah yakin bahwa itu memang guru diwilayahnya maka dia akan melihat kuoata utk aneka tunjangan itu ada batasan kuota,.. kemudian mereka usulkan untuk menerima tunjangan,..
OP tunjangan harus memveriifkasi sebab jika dia salah centang guru yang seharusnya sudah tidak ada diwilyahnya tapi masih masuk di wilayahnya, maka tunjangan guru teresebut biasanya akan terkendala dalam proses pebayaran,..terbit SK tunjangannya tapi tidak bisa dibayarkan,..
Setelah diusulkan maka diterima admin pusat (p2tk)..
Data yang diusulkan tadi ditarik datanya untuk di SK-kan,..
SK jadi akan di PDF'kan untuk di distribusikan di aplikasi simtun
SK cetak akan diambil oleh pengelola
Dasar pembayaran pengelola adalah SK cetak
Info SK akan masuk di info guru (LTD),.jika sudah sk maka infonya akan muncul di info PTK biasanya sehari setelah SK terbit atau selambatnya 7 hari setelah SK dibuat. tergantung kondisi server,..
SK cetak sampai di pengelola (kabupaten/kota dan pusat) harus dibuatkan SPP sebagai dasar pembayaran,..
Proses pembuatan SPP formnya berbeda dengan SK,.. jadi harus disalin satu persatu,..karena form spp tidak sama antar daerah,..
Untuk yang dibayar pusat SPP harus dibuat per 700 orang, jika terbit sk 100.000 orang kira berapa spp yang harus dibuat,...silahkan hitung sendiri,.. pusat pernah sampai 300.000 orang
Setelah ada spp harus dientri lagi untuk masuk spm,..
SPM harus disampaikan ke KPPN yang disana tidak hanya pengelola tunjangan dan kemendikbud, tapi juga kementerian lain,.. (untuk yang dibayar daerah juga tidak jauh berbeda)
Di KPPN akan di cek format dan kelengkapannya,..jika tidak lengkap akan dikembalikan dan harus proses ulang SPP,..
Jika diterima juga harus antri entri SPM untuk terbit SP2D,..
Setelah terbit SP2D baru dikirim ke bank untuk dicairkn uangnya,..
Uang dicairkan ternyata rekeningnya mati,.. karena tahun lalu saat menerima tunjangan duitnya ditarik semua sehingga saldonya kosong,..dsb
Jika rekening mati maka akan retur,, uang akan masuk ke kas negara, proses retur lebih sulit lagi,.. karena harus menunggu surat resmi dari KPPN rekening2 yang retur,..
Cerita ini belum tamat,..udah keburu capek nulisnya,..

uraian diatas cuma gamabaran kasar saya,...

karena saya bukan orang keuangan,.. pada proses keungan tidak saya gambarkan secara detail,...Jika ada yang salah tolong koreksi,..

harapan saya dari gambaran di atas kita bisa tahu sampai dimana letak kewenangan dan kewajiban kita,...

------------------

NB *)

SPP = Surat Permintaan Pembayaran
SPM = Surat Perintah Membayar
SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana
KPPN=Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Kahar Muzakkir Thursday, May 08, 2014 CB Blogger Indonesia

MEKANISME TERBITNYA "SK ANEKA TUNJANGAN GURU"

Thursday, May 08, 2014

Dapodikdas

Sebagai bahan referensi untuk memahami lebih jauh tentang mekanisme penerbitan SK Aneka Tunjangan Guru, berikut ini saya copas dari catatan ...

07 May 2014

Banyak diantara kita terutama para OPS sering bertanya : “Kalau sudah melakukan sinkronisasi dapodik, apakah perlu mengirim BSD ? atau kalau sudah mengirim BSD apakah perlu melakukan sinkronisasi ?”

Bila dilihat dari pertanyaan tersebut, dapat kita lihat bahwa pemahaman kita terhadap dapodik belum utuh. Artinya kita belum bisa membedakan antara dapodik sebagai bank data dengan P2TK sebagai salah satu pengguna data, sehingga terkadang kita beranggapan bahwa pengiriman data dapodik kita baik melalui jalur sinkronisasi maupun jalur BSD alamatnya ke satu server yang sama.

Dapodik merupakan sebuah bank data yang menampung banyak sekali data-data kependidikan yang diperoleh secara riil dan langsung dari sekolah-sekolah, bahkan dikatakan bahwa Dapodik merupakan sistem yang sangat rumit dan kompleks dibandingkan dengan sistem pendataan lain di Indonesia, termasuk e-KTP. Sistem yang digunakan e-KTP lebih sederhana dibanding Dapodik lantaran datanya tidak bersifat relasional. Sementara Dapodik ada data relasional yang mengaitkan tiga entitas pokok pendidikan yaitu data pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan, dan peserta didiknya.

Sebagai bank data yang menampung jutaan record data pendidikan, dapodik memiliki server sendiri yaitu server dapodik yang berfungsi sebagai server utama. Data-data yang kita entri melalui aplikasi dapodik kemudian kita kirim ke server dapodik melalui jalur sinkronisasi. Data-data yang kita kirim dan tersimpan pada server dapodik itulah yang kemudian dimanfaatkan berbagai pihak untuk keperluan transaksional. Salah satu pihak yang menggunakan data tersebut adalah Direktorat P2TK untuk keperluan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Aneka Tunjangan lainnya.

Untuk keperluan transaksional tersebut maka Data yang masuk diserver utama direplikasi kebeberapa server replikasi. Dari server reflikasi inilah pihak-pihak pengguna seperti P2TK mengambil data ke servernya untuk diolah sesuai kebutuhan masing-masing.

Kendala sinkronisasi pada server utama dapodik kemudian menjadi penyebab pihak pengguna seperti P2TK memberi jalur alternatif karena terdesak untuk percepatan penerbitan SK Tunjangankeperluan, penilaian angka kredit dan penentuan siapa yg bisa di Inpasing bagi Guru Bukan PNS pada tahun 2014. yaitu berupa Backup Sinkron Dapodik atau BSD. BSD dikirim langsung ke server P2TK tanpa melalui server dapodik dan server replikasi.Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

Kesimpulannya jika sudah melakukan perbaikan data pada aplikasi dapodik, maka perbaikan itu harus kita kirim ke server dapodik melalui jalur sinkronisasi, begitu juga untuk keperluan percepatan penerbitan SK Tunjangan harus kita kirim ke server P2TK melalui jalur BSD. Hal ini dipertegas oleh Bp Ibnu Aditiya Karana seperti yang dishare oleh Bp Nunu Nugraha : “ Kita pertegas pernyataan Pak Ibnu Aditya Karana :
Untuk bulan Mei ini, bila diaplikasi ada data perubahan maka : SINKRON ITU HUKUMNYA WAJIB, DAN KIRIM BSD ITU HUKUMNYA LEBIH WAJIB LAGI. Jadi silahkan pahami mandiri dan ga usah lagi kita bertanya tentang bila sudah synch harus kirim lagi BSD atau tidak ya...!!!
Mesti diingat juga SYNCH itu masuknya ke server dapodik berguna sbg data dasar utk kelanjutan pendataan sekolah kita dimasa depan, sedang kirim BSD itu masuknya ke server P2TK berguna untuk kepentingan transaksional Aneka Tunjangan waktu sekarang, seperti sama tapi tetap berbeda.
Terimakasih atas pemahamannya.

Kahar Muzakkir Wednesday, May 07, 2014 CB Blogger Indonesia

SINKRONISASI HUKUMNYA WAJIB, KIRIM BSD LEBIH WAJIB LAGI

Wednesday, May 07, 2014

Dapodikdas

Banyak diantara kita terutama para OPS sering bertanya : “Kalau sudah melakukan sinkronisasi dapodik, apakah perlu mengirim BSD ? atau kal...

06 May 2014

Beberapa hari yang lalu pihak P2TK Dikdas menyatakan bahwa file-file BSD yang terkirim ke server P2TK banyak yang corrupt atau rusak. File yang corrupt ini tentu saja berpengaruh terhadap kevalidan data yang dipublish di Laporan Tunjangan DIkdas atau Info PTK. Dari data pengiriman BSD tanggal 1 – 4 Mei yang mulai diproses dan dipublish sejak 5 Mei 2014 banyak diantaranya yang semula valid menjadi tidak valid terutama pada status ijazah terakhir yang jadi merah.

Hanya saja pihak OPS tidak bisa mengetahui atau mendeteksi apakah file yang berhasil terkirim ke server P2TK baik atau corrupt, hanya sistem pada server P2TK yang bisa mendeteksi. “lagi dicariin cara biar ops tahu kirimannya bagus atau tidak” ungkap Bapak Nazarudin pada sebuah statusnya.

IJAZAH TERAKHIR MERAH

Pada awalnya pihak P2TK masih mentolerir ketidakvalidan Ijazah terakhir dan tidak berpengaruh kepada penerbitan SKTP.

Tanggal 6 Mei 2014 kembali Bp Nazarudin memperkuat pernyataannya mengenai ketidakvalidan ijazah terakhir, seperti terungkap pada statusnya :”Bagi yang sedang risau dengan status pendidikan terakhir yang masih merah,...IJAZAH Terakhir tidak berpengaruh pada penerbitan SKTP,..Tapi kalau masih kurang puas dengan hasil dan ingin menyempurnakannya,..silahkan download dan install ulang aplikasi bsdnya,..itu terjadi karena efek file korupt,..pada pengiriman yang tidak sempurna,..”

Dengan kata lain kembali diluncurkan aplikasi BSD terbaru yang bisa mengatasi efek file corrupt yang menyebabkan data Ijazah Terakhir merah.

Adapun aplikasi BSD terbaru yang dimaksud dapat di download di sini.

Adapun panduan manualnya masih tetap sama, silahkan baca di nazarukompetan.blogspot.com. Agar masalah gagal membaca alamat server disarankan untuk melakukan Flush DNS terlebih dahulu sebelum menginstall BSD.

“Dengan yang ini pengiriman riwayat pendidikan formal telah di perbaiki,..TAPI JIKA ANDA SUDAH NYAMAN DENGAN YANG LAMA JUGA TIDAK APA2,..untuk saat ini,.. JADI TIDAK PERLU DIKHAWATIRKAN<…” tegas Pak Nazarudin

Kahar Muzakkir Tuesday, May 06, 2014 CB Blogger Indonesia

ATASI FILE CORRUPT, P2TK DIKDAS LUNCURKAN BSD VERSI BARU

Tuesday, May 06, 2014

Dapodikdas

Beberapa hari yang lalu pihak P2TK Dikdas menyatakan bahwa file-file BSD yang terkirim ke server P2TK banyak yang corrupt atau rusak. Fil...

19 May 2014

I. PENDAHULUAN

II. TUJUAN PEDOMAN

III. PENGGUNA PEDOMAN

IV. DEFINISI OPERASIONAL

V. KOMPONEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

VI. MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

VIII. PENUTUP

18 May 2014

16 May 2014

14 May 2014

A. Peserta Ujian Sekolah

B. Penyelenggaraan Ujian Semester Bersama

C. Panitia Penyelenggara USB

D. Bahan Ujian Sekolah

F. Pengawas USB

G. Pemeriksaan dan Penilaian USB

H. Biaya Penyelenggaraan USB

I. Laporan Penyelenggara Ujian

J. Penutup

DOWNLOAD KISI-KISI SOAL KELAS 7 :

DOWNLOAD KISI-KISI SOAL KELAS 8 :

11 May 2014

09 May 2014

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN

BAB III

PERENCANAAN PEMBELAJARAN

1. Silabus

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

3. Prinsip Penyusunan RPP

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

B. Pelaksanaan Pembelajaran

1. Kegiatan Pendahuluan

2. Kegiatan Inti

a. Sikap

b. Pengetahuan

c. Keterampilan

3. Kegiatan Penutup

BAB V

PENILAIAN HASIL DAN PROSES PEMBELAJARAN

BAB VI

PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Prinsip Pengawasan

2. Sistem dan Entitas Pengawasan

3. Proses Pengawasan

a. Pemantauan

b. Supervisi

c. Pelaporan

d. TindakLanjut

08 May 2014

07 May 2014

06 May 2014

IJAZAH TERAKHIR MERAH

Admin

Populer Post

Arsip Blog

Artikel Pilihan

Labels

Followers