Dari Bp. Ibnu Aditiya Karana disampaikan bahwa Tanggal 31 Mei 2014 sudah lewat, berarti tahap pengiriman dan verifikasi datapun berakhir....
Home / All posts
03 June 2014
Dari Bp. Ibnu Aditiya Karana disampaikan bahwa Tanggal 31 Mei 2014 sudah lewat, berarti tahap pengiriman dan verifikasi datapun berakhir. Berikut ditampilkan DATA PTK BERSERTIFIKAT YANG BELUM MEMILIKI SK TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK (SK TPP) SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2014,
Dari daftar nama tersebut masih terdapat 14.525 Guru Non PNS (Pembayaran melalui mekanisme transfer pusat) dan 67.256 guru PNS (pembayaran melalui mekanisme transfer daerah) yang telah memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi pendidik berdasarkan PP 74 tahun 2008, namun terkendala persyaratan administrasi atau kesalahan yang di akibatkan salah entry data maupun salah pemahaman dalam penerapan peraturan perundang-undangan hingga membuat beberapa PTK yang seharusnya memenuhi syarat hingga terhambat penerbitan SK TPP nya.
Untuk diketahui bersama berdasarkan PP 74 TAHUN 2008 BAB III TENTANG HAK Bagian Kesatu Tunjangan Profesi Pasal 15,
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a
| memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen |
b
| memenuhi beban kerja sebagai Guru; |
c
| mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya; |
d
| terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap; |
e
| berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan |
f
| tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. |
Oleh sebab itu P2TK masih menerima konfirmasi validasi dan verifikasi terhadap PTK-PTK yang telah memenuhi syarat berupa file backup sinkron dapodik [BSD] yang di upload atau dikirimkan melalui aplikasi tunjangan profesi pada operator tingkat dinas pendidikan kabupaten/kota
1. TIDAK TERDAFTAR PADA DAPODIK
Pastikan NUPTK pada aplikasi DAPODIK sesuai dan valid dengan NUPTK pada data kelulusan di Aplikasi tunjangan profesi, atau sebaliknya. Jika terdapat kesalahan segera lakukan perbaikan dan samakan satu dengan yang lainnya
2. BELUM MENGISI JJM SEMESTER II
Konsultasikan dan pastikan data pada local aplikasi DAPODIK sudah pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014
3. JJM LINIER KURANG
Pastikan tidak ada kesalahan input data baik dari pengisian PTK pada rombel ataupun penempatan JJM
Pastikan kode mapel pada no peserta yang tertera pada sertifikat sesuai dengan Mata Pelajaran yang di ampu, jika terdapat kesalahan pada No Peserta buktikan dengan :
a. Surat Pernyataan dari pihak LPTK selaku penerbit sertifikat pendidikb. Formulir A1 (Pendaftaran Peserta Sertifikasi)
c. RPP Pada saat mengikuti Portfolio/Diklat/PLPG
Berikut kami lampirkan Nomor : 26269 /J/LL/2012, Tanggal : 9 Oktober 2012 Mengenai INFORMASI RAMBU-RAMBU PENYESUAIAN/KONVERSI KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SERTIFIKASI GURU, Silahkan dipelajari pada link di bawah ini
PENYESUAIAN/KONVERSI KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SERTIFIKASI GURU 4. TUGAS TAMBAHAN MELIBIHI KETENTUAN
Konsultasikan kembali pada Dinas Pendidikan terkait tentang regulasi jumlah Tugas Tambahan di masing2 sekolah berdasarkan ketentuan jumlah rombel
5. JJM PADA ROMBEL TERKUNCI
Pastikan tidak ada indikasi memindah atau mengganti atau berganti jam demi pemenuhan beban mengajar bagi 1 PTK dengan PTK lainnya, jika terdapat kekeliruan segera laporkan pada dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan :
a. Surat pernyataan Kepala Sekolah tentang terdapat kekeliruan terhadap pengisian dan penempatan PTK pada rombel
b. Pembagian Tugas Mengajar
c. Seluruh dokumen di tanda tangani di atas materai
a. Surat pernyataan Kepala Sekolah tentang terdapat kekeliruan terhadap pengisian dan penempatan PTK pada rombel
b. Pembagian Tugas Mengajar
c. Seluruh dokumen di tanda tangani di atas materai
MENGINGAT MAKIN MENIPISNYA BATAS WAKTU PENERBITAN SK TPP KAMI HIMBAU KEPADA SELURUH PTK, OPERATOR SEKKOLAH SERTA OPERATOR TUNJANGAN UNTUK KOOPERATIF MENGINFORMASIKAN DAN SEGERA CARIKAN SOLUSI
Berikut ini adalah rambu-rambu penyesuaian / konversi kode dan nama bidang studi sertifikasi guru sebelum dan sesudah tahun 2009
A. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru
Bidang studi sertifikasi guru adalah bidang studi yang ditempuh oleh guru dalam mengikuti sertifikasi guru sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guru sebagai guru profesional yang tercantum dalam sertifikat pendidik. Guru harus menetapkan bidang studi sertifikasi guru sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dikuasainya. Harus disadari oleh guru bahwa bidang studi sertifikasi guru ini akan terus melekat dalam tugas mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru selama guru tersebut mengajar. Dengan kata lain, guru harus konsisten dengan pilihannya secara profesional karena guru harus mengajarkan bidang studi atau mata pelajaran tersebut selama bertugas sebagai guru.
Kode bidang studi sertifikasi guru adalah kode yang ditetapkan sebagai pengelolaan data pelaksanaan sertifikasi guru yang ditunjukkan dalam nomor peserta sertifikasi guru pada digit 7, 8, dan 9. Pemberian kode bidang studi selama pelaksanaan sertifikasi guru yang dimulai dari tahun 2007 mengalami perubahan pada tahun 2009. Adanya perubahan tersebut didasarkan atas struktur kurikulum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan spektrum program studi pada sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2009. Dengan adanya perubahan kode bidang studi sertifikasi guru tersebut, maka perlu adanya penyesuaian kode bidang studi bagi peserta sertifikasi guru sebelum tahun 2009.
B. Mekanisme Konversi Kode dan Nama Bidang Studi Sertifikasi Guru
Konversi kode bidang studi sertifikasi guru hanya diperuntukkan bagipeserta sertifikasi guru tahun 2007 dan 2008 untuk bidang studi tertentu.Dengan adanya perubahan kode dan nama bidang studi tersebut, maka pemilik Sertifikat Pendidik tahun 2007dan 2008 akan mengalami perubahan nomor peserta dan bidang studi sertifikasi guru sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Pendidik. Mekanisme konversi nomor kode dan bidang studi sertifikasi guru sebagai berikut. :
| 1. | Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan penyesuaian nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru kepada Ketua Rayon LPTK dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain: |
a
| Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah. |
b
| SK tugas mengajar sejak mendapat Sertifikat Pendidik (Tahun 2007-2008) hingga 2012 yang dilegalisasi oleh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. |
c
| Ijasah S-1/D-IV. |
| 2. | Rayon LPTK melakukan penelaahan usulan kemudian menyetujui atau tidak menyetujui usulan penyesuaian tersebut didasarkan atas pertimbangan akademik. |
| 3. | Menerbitkan Surat Keterangan penyesuaian nomor kode dan bidang studi sertifikasi guru bagi yang disetujui dan mengirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota |
| 4. | Mengirimkan Rekap hasil penyesuaian kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan up. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, dan Kepala LPMP. |
C. PenyesuaianNomor Kode Bidang Studi Bagi Guru yang Diangkat Dalam Jabatan Pengawas
Pengawasmulai mengikuti sertifikasi guru pada tahun 2009 setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru. Substansi yang diujikan pada proses sertifikasi bagi pengawas pada tahun 2009 s.d 2011 penekanannya pada kompetensi kepengawasan.Nomor kode bidang studi bagi pengawas yang diberikan didasarkanatas kelompok rumpun bidang studi.
Sesuai dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru, maka Pengawas harus memiliki kompetensi sebagaimana profesi guru. Oleh karena itu, nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi bagi pengawas perlu disesuaikan dengan berpedoman pada kompetensi guru dengan nomor kode yang telah ditetapkan. Salah satu dasar pertimbangan penetapan penyesuaian nomor kode dan bidang studi sertifikasi bagi pengawas adalah bidang studi atau jurusan pada latar belakang pendidikan S-1/D-4.
Sedangkan daftar DAFTAR PENYESUAIAN/KONVERSI BIDANG STUDI SERTIFIKASI SEBELUM DAN SETELAH 2009 dapat di download di sini
PENYESUAIAN/KONVERSI KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SERTIFIKASI GURU
Berikut ini adalah rambu-rambu penyesuaian / konversi kode dan nama bidang studi sertifikasi guru sebelum dan sesudah tahun 2009 A. Kode...
01 June 2014
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa pembayaran tunjangan dan aneka tunjangan lainnya termasuk Kurang Bayar (Carry Over) Tahun 2012 ditunda sampai dengan selesainya audit penggunaan dana Tunjangan Profesi yang ada di Kabupaten/Kota oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian pada akhir Maret 2014 sudah berlangsung rapat penyerahan hasil audit BPKP kepada Kemenkeu sebagai dasar penerbitan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang Pembayaran Tunjangan Profesi melalui mekanisme transfer daerah.
Selanjutnya untuk pencairannya tergantung meknisme dan proses yang berlangsung di daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Untuk pembayaran kurang bayar (carry over) tahun 2012 kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahap I akan berlangsung penandatangan SPJ sesuai jadwal berikut :
JADWAL PENANDATANGANAN SPJ KEKURANGAN 2 BLN TAHAP 1 TAHUN 2014
NO
|
HARI, TANGGAL
|
WAKTU
|
JENJANG
|
KECAMATAN
|
TEMPAT PENANDATANGANAN
|
1
| Senin, 2 Juni 2014 | 14.00 - 17.00 Wita |
SD
| Sambelia,Suela,Pringgabaya, Aikmel, Sembalun, Wanasaba | UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya |
2
| Senin, 2 Juni 2014 | 14.00 - 17.00 Wita |
SD
| Montong Gading, Terara, Sikur | UPTD Dikpora Kec. Terara |
3
| Senin, 2 Juni 2014 | 14.00 - 17.00 Wita |
SD
| Jerowaru, Keruak, Sakbar, Sakti, Sakra | UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat |
4
| Senin, 2 Juni 2014 | 14.00 - 17.00 Wita |
TK
| Semua Kecamatan | Dinas Dikpora Bidang PLS |
5
| Selasa, 3 Juni 2014 | 14.00 - 17.00 Wita |
SD
| Sukamulia, Pringgasela, Masbagik | UPTD Dikpora Kec. Masbagik |
6
| Selasa, 3 Juni 2014 | 14.00 - 17.00 Wita |
SD
| Selong, Labuhan Haji, Suralaga | UPTD Dikpora Kec. Selong |
7
| Selasa, 3 Juni 2014 | 14.00 - 17.00 Wita |
SMP, SMA,SMK
| Semua Kecamatan | Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim |
PETUGAS PELAYANAN PENANDA TANGANAN SPJ BEBAN TETAP PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2012
SENIN, 02 JUNI 2014 WAKTU : PUKUL 14.00 _ 16.00 WITA
SENIN, 02 JUNI 2014 WAKTU : PUKUL 14.00 _ 16.00 WITA
NO
|
NAMA PETUGAS
|
KECAMATAN
|
SATUAN PENDIDIKAN
|
TEMPAT
|
1
| TITIK RONIYANTI | AIKMEL / 125 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya |
2
| WIRIYADI / AMAQ ARKIM | SEMBALUN,SUELA, PR.BAYA, SAMBELIA / 68 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya |
3
| ARFINA YUNERSI, SE | WANASABA / 54 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Pringgabaya |
4
| SATRIAWAN, S.Sos | TERARA / 100 GURU |
SMP
| UPTD Dikpora Kec. Terara |
5
| MALINI, S.AP | SIKUR / 83 GURU |
SMA/SMK
| UPTD Dikpora Kec. Terara |
6
| DINY HARDIANTI S, S.Pd | MT. GADING / 61 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Terara |
7
| EVA RAHMAWATI | SAKRA / 105 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat |
8
| AHMAD TRAKTOR | SAKTI / 56 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat |
9
| RAFIQURROHMAN, S.Kom | SAKBAR / 60 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat |
10
| MUH. ARIFIN | JEROWARU, KERUAK /67 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Sakra Barat |
PETUGAS PELAYANAN PENANDA TANGANAN SPJ BEBAN TETAP PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2012
SELASA, 03 JUNI 2014 WAKTU : PUKUL 14.00 _ 16.00 WITA
SELASA, 03 JUNI 2014 WAKTU : PUKUL 14.00 _ 16.00 WITA
NO
|
NAMA PETUGAS
|
KECAMATAN
|
SATUAN PENDIDIKAN
|
TEMPAT
|
1
| EVA RAHMAWATI ARKIM | MASBAGIK / 125 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Masbagik |
2
| WIRIYADI | PR.SELA / 61 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Masbagik |
3
| DINY HARDIANTI S, S.Pd | SUKAMULIA / 54 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Masbagik |
4
| RAFIQURROHMAN, S.Kom | SELONG / 149 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Selong |
5
| MALINI, S.AP | SUKAMULIA / 73 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Selong |
6
| AHMAD TRAKTOR | LAB. HAJI / 32 GURU |
SD
| UPTD Dikpora Kec. Selong |
7
| SATRIAWAN, S.Sos | SEMUA KECAMATAN/ 1-99 |
SMP
| Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim |
8
| TITIK RONIYANTI | SEMUA KECAMATAN/ 1-157 |
SMA
| Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim |
9
| ARVINA YUNERSI | SEMUA KECAMATAN/158-288 |
SMA
| Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim |
10
| MUH. ARIFIN | SEMUA KECAMATAN/ 1-96 |
SMK
| Aula Handayani Dinas Dikpora Lotim |
DAFTAR NAMA LENGKAP JENJANG SD, SMP DAN SMA/SMK
Sumber : bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur
PENANDATANGANAN SPJ KURANG BAYAR (CARRY OVER) TAHUN 2012 TAHAP I KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa pembayaran tunjangan dan aneka tunjangan lainnya termasuk Kurang Bayar (Carry Over) Tahu...
29 May 2014
Berkaitan dengan deadline perbaikan data dapodik yang dipatok pada tanggal 31 Mei 2014, Bp. Tagor Alamsyah Harahap menjelaskan beberapa hal tentang batas akhir pengiriman data dapodik tersebut, yaitu :
- Jika di info PTK atau Laporan Tunjangan Dikdas (LTD) datanya sudah valid semua namun SK belum terbit, maka tunjangannya tetap akan dibayarkan karena persyaratannya sudah dipenuhi baik untuk guru maupun pengawas.
- Jika guru sudah memenuhi syarat 24 jam dan linier, namun ada permasalahan dengan NUPTK dan NRG yang belum ditemukan atau belum valid, maka tetap akan diterbitkan SKTP dan tunjangannya akan tetap dibayarkan sejak januari setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan tersebut.
- Jika point 17,18, dan 19 pada LTD sudah valid namun masih ada kesalahan pada point lain, maka tetap akan dibayarkan jika kesalahan tersebut sudah diperbaiki.
Intinya semua kesalahan masih bisa diperbaiki kecuali yang terkait pada point 17, 18, dan 19 (amanat pasal 15 PP 74 tahun 2008) tidak bisa ditawar dengan batas akhir 31 mei 2014. - Sampai saat ini batas akhir perbaikan data tetap 31 mei 2014 dan belum ada perpanjangan (H min 1). Wassalam Tagor Alamsyah Harahap, P2TK Dikdas
- Point no 17 adalah mengenai “Jumlah Jam Mengajar “
- Point no 18 adalah mengenai “Jumlah Jam Linier”
- Point no 19 adalah mengenai “Jumlah Jam Linier + Tugas Tambahan”
SELAIN MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN JAM MENGAJAR, TUNJANGAN SERTIFIKASI TETAP DIBAYAR TERHITUNG JANUARI
Berkaitan dengan deadline perbaikan data dapodik yang dipatok pada tanggal 31 Mei 2014, Bp. Tagor Alamsyah Harahap menjelaskan beberap...
26 May 2014
Masih tersisa lima hari menjelang deadline (31 Mei 2014) perbaikan data bagi guru yang sampai saat ini belum mendapatkan SK tunjangan profesi pendidik masih diberikan kesempatan. Belum turunnya SK tunjangan tersebut disebabkan berbagai hal di antaranya karena data yang belum lengkap atau perlu perbaikan data.
“Memperbaikinya tidak sulit, tinggal kemauan guru. Kita tunggu sampai 31 Mei 2014,” kata Kepala Seksi Penyusunan Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud, Tagor Alamsyah Harapan pada kegiatan Bedah Pengaduan Kemdikbud, di Hotel Harris, Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/5/2014) malam seperti yang diberitakan pada website Kemdikbud.
Beberapa data yang mungkin belum lengkap di antaranya adalah :
- jenis PTK,
- pangkat golongan,
- masa kerja, gaji pokok,
- ijazah terakhir,
- sekolah induk, dan lain-lain.
Selain melengkapi data, guru juga harus memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan profesi pendidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.74/2008 tentang Guru meliputi :
- guru mengajar sesuai sertifikat pendidik,
- melaksanakan beban mengajar minimal 24 jam/minggu,
- sebagai guru tetap di departemen,
- mengajar pada satuan pendidikan sesuai rasio minimal,
- usia maksimal 60 tahun, dan
- tidak terikat sebagai tenaga tetap di instansi lain.
Mengingat waktu yang sudah mepet maka diperlukan kerjasama semua pihak terutama guru, kepala sekolah maupun operator sekolah dalam mengatasi permasalahan data yang belum valid. Sebab apabila sampai tanggal 31 Mei 2014 data belum valid maka guru yang bersangkutan dianggap belum memenuhi syarat untuk diterbitkan SK Tunjangannya untuk triwulan 1 dan 2. Tentu saja apabila SK Tunjangan tidak terbit maka pembayaran Tunjangan triwulan 1 dan 2 tidak bisa dibayarkan dan guru tidak berhak untuk menuntut kekurangan bayar (carry over).
Mengenai permasalahan teknis saat ini sudah bukan saatnya lagi bertanya mengapa datanya belum valid, bagaimana cara mengisi dan mengirim data dan aneka pertanyaan teknis lainnya. Langkah tepat saat ini adalah segera merapat ke dinas masing-masing. Kalau berkaitan dengan aplikasi ke KKDATADIK sedangkan kalau berkaitan dengan tunjangan ke OP SIM TUNJANGAN Kabupaten/Kota, atau bisa juga ke operator lain yang dianggap mampu.
Kahar Muzakkir Monday, May 26, 2014 CB Blogger Indonesia5 HARI LAGI JIKA DATA TIDAK VALID : SK TIDAK TERBIT, TUNJANGAN TRIWULAN 1 DAN 2 HANGUS
Masih tersisa lima hari menjelang deadline (31 Mei 2014) perbaikan data bagi guru yang sampai saat ini belum mendapatkan SK tunjangan profes...
Mulai tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah telah memberlakukan kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 2013. Kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran disamping komponen-komponen yang lain. Komponen tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Proses pembelajaran merupakan upaya untuk mencapai Kompetensi Dasar yang dirumuskan dalam kurikulum. Sementara itu, kegiatan penilaian dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian Kompetensi Dasar. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh sebab itu kurikulum yang baik dan proses pembelajaran yang benar perlu di dukung oleh sistem penilaian yang baik, terencana dan berkesinambungan.
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
Dengan diberlakukannya kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran berbasis aktivitas, maka penilainnya lebih menekankan pada penilaian proses baik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan demikian diperlukan suatu pedoman penilaian yang memberikan fokus perhatian pada hal-hal sebagai berikut.
- Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasarpada KI-3 dan KI-4.
- Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
- Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan.
- Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar peserta didik yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan.
Selengkapnya dapat dipelajari pada PANDUAN TEKNIS PENILAIAN DI SEKOLAH DASAR
Kahar Muzakkir Monday, May 26, 2014 CB Blogger IndonesiaPanduan Penilaian di Sekolah Dasar sesuai visi dan misi Kurikulum 2013
Mulai tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah telah memberlakukan kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 2013. Kurikulum, proses pembe...
24 May 2014
-
Kepala UPTD Dikpora Kecamatan,
-
Ketua MKKS SMP.SMA. dan SMK
-
Semua PTK Penerima Tunjangan Profesi
Kepada Yth.
Se - Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB
Bismillahirrohmaanirrohim. Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan ini kami informasikan kepada Bapak/Ibu Guru untuk hadir tepat waktu guna menandatangani SPJ beban tetap penerima pembayaran tunjangan profesi triwulan 1 (Januari, Februari, Maret) tahun 2014 tahap IV, pada :
Hari : Senin tanggal 26 Mei 2014
Waktu : Pukul 14 sd 17 wita
Tempat : Aula Handayani Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur
Demikian untuk maklum atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
CATATAN :
-
Nomor penandatanganan SPJ sama dengan nomor urut..
-
Guru penandatangan SPJ agar membawa kartu NUPTK (asli)
Silahkan unduh Daftar Penerima Tunjangan Profesi Triwulan 1 (januari - Maret) tahun 2014 tahap 4 untuk masing-masing jenjang berikut ini :
Sumber : Bidang PMPTK Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur
Kahar Muzakkir Saturday, May 24, 2014 CB Blogger IndonesiaINFO PENANDATANGANAN SPJ TRIWULAN 1 TAHAP IV KAB. LOMBOK TIMUR
Kepada Yth. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan, Ketua MKKS SMP.SMA. dan SMK Semua PTK Penerima Tunjangan Profesi Se - Kabupaten Lombok ...
22 May 2014
NISN merupakan data individu peserta didik (NISN) yang telah tervalidasi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Seperti diketahui NISN siswa di verval datanya berasal dari hasil sinkronisasi dapodikdas & PDSP.
Verval Peserta Didik diperlukan untuk melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Peserta Didik tersebut adalah BENAR siswa yang berada pada SEKOLAH tersebut. Oleh karenanya, jauh-jauh hari sebelumnya telah disampaikan bahwa agar OPS segerah membenahi data peserta didik masing-masing di app DAPODIKDAS karena pada app DAPODIKDAS versi 207, data peserta didik (khususnya NAMA dan TANGGAL LAHIR) akan terkunci pada aplikasi tersebut. Hal tersebut diberlakukan, salah satu tujuannya adalah untuk persiapan perbaikan dan penerbitan NISN Baru bagi peserta didik yang belum memiliki NISN.
Untuk melakukan verval peserta didik ini, Direktorat PSDP telah meluncurkan aplikasi Full Online yang bernama VERVAL PESERTA DIDIK (silahkan klik link ini: http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/sys/login ) atau bisa juga klik gambar berikut. Aplikasi ini dapat dipergunakan oleh Operator Sekolah dengan menggunakan username dan passwoard yang sama ketika akan mengaktifkan aplikasi DAPODIKDAS masing-masing.
Aplikasi VERVAL PESERTA DIDIK ini terdiri dari beberapa kolom aplikasi yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu HOME, REFERENSI, RESIDU, dan SYSTEM.
- Kolom HOME : menampilkan informasi tentang aktifitas verbal peserta didik se Indonesia yang dilakukan oleh OPS dan ditampilkan dalam bentuk diagram
- Kolom REFERENSI : menampilkan daftar peserta didik yang telah memiliki data Peserta Didik dan NISN yang dikategorikan telah VALID antara data peserta didik yang ada di server DAPODIKDAS dengan data peserta didik yang ada di server PDSP.
- Kolom RESIDU (Data Penampungan yg perlu verfikasi): menampilkan daftar peserta didik yang telah memiliki data NISN Peserta Didik yang memerlukan proses verifikasi dan validasi peserta didik karena data peserta didik tersebut berbeda antara data peserta didik yang ada di server DAPODIKDAS dengan data peserta didik yang ada di server PDSP sehingga dibutuhkan tindakan verifikasi dan validasi dari OPS sekolah yang bersangkutan. Untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data peserta didik ini, pada kolom RISIDU telah disiapkan 2 tombol verifikasi, yaitu tombol MACTH (untuk data yg sudah sesuai dengan data di DAPODIKDAS dan telah memiliki NISN namun PD tersebut mengalami perubahan data sehingga berbeda dengan data yg ada di server PDSP) dan tombol NOT MACTH (untuk PD yang belum memiliki NISN)
- Kolom SYSTEM : kolom ini memiliki tombol logout yang digunakan ketika penggunakan aplikasi ini akan keluar dari aplikasi VERVAL PESERTA DIDIK
PEMBAHASAN LEBIH RINCI TENTANG TOMBOL “Not Match” DI TAB RESIDU
Kita klik nama siswa lalu nanti akan ada lingkaran loading/please wait, untuk siswa baru (Kelas 1 SD & yg belum mendapatkan NISN dr sejak kelas 1) maka akan langsung muncul Not Match meski diantaranya akan muncul siswa-siswa lain (itu dikarenakan ada kemiripan nama dgn siswa di sekolah lain) & juga Not Data Display. Tetapi itu tidak masalah tinggal klik saja Not Match. Loh ko langsung klik Not Match ? ya karna sudah dipastikan untuk siswa kelas 1 SD belum mempunyai NISN, juga bagi Siswa yang dari kelas 1 belum mendapatkan NISN atau juga siswa yg perasaan sudah punya NISN tetapi muncul Not Match & di search pun tidak ada yang sama. Ya tinggal klik saja Not Match
PEMBAHASAN UNTUK TOMBOL “Match” DI TAB. RESIDU
Nah, untuk yang ini adalah penyesuaian data yg sudah atau terdaftar di database PDSP. Pertama kita kita klik siswa (biasanya ini siswa kelas atas bukan siswa baru/kls 1). Jadi ketika kita mengklik nama siswa maka akan muncul siswa dan search. Untuk memastikan kita akan disuguhkan dgn nama-nama siswa tetai bila tidak sesuai kita klik search lagi. Bila ditemukan namanya mirip sperti gambar diatas maka kita ceklis dulu lalu klik Match (yang artinya data sudah benar/akur/sesuai dan perlu dipindahkan ke referensi dan sudah terdaftar mempunyai NISN) tetapi bila di search tdk muncul juga , itu berrati dipastikan belum mempunyai NISN jadi itu caranya harus meng’KLIK Not Match (untuk dibuatkan NISN).
Biasanya yang Match ini, karna perbedaan nama seperti di atas, misalnya di dapodik terdaftar Nur Alam Herlina Putri (karna di Aktenya namanya itu/harus lengkap) tapi di Database terdaftar Nur Alam Herlina P. Jadi bisa disimpulkan yang terdaftar di database PDSP bila di Match maka data NISNnya akan menyesuaikan namanya dengan yg ada di dapodikdas.
Ending, kita akan ke Tab Referensi.
Bagi yang datanya di Tab Residu stelah di Matching atau Not Matching akan muncul di Tab Referensi yg datanya sudah Valid atau tak ada masalah.Akan muncul sperti gambar dibawah ini.
Untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi data Peserta didik, disarankan untuk mengunduh absensi peserta didik di dapodikdas.. lihat tab yg kelas 1 dulu lalu pindah ke kelas berikutnya.. terus lihat di menu residu, kalau ada di daftaran menu residu.. silahkan klik tombol verifikasi (match dan Not macth) berdasarkan fungsi masing-masing tombol.
Sumber :APLIKASI VERVAL PESERTA DIDIK UNTUK KEPERLUAN NISN
NISN merupakan data individu peserta didik (NISN) yang telah tervalidasi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Seperti diketahui NIS...
21 May 2014
Mulai tahun pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kurikulum 2013 secara terbatas dan bertahap. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.
Pada tahun pelajaran 2014/2015 implementasi kurikulum 2013 akan diberlakukan pada semua satuan pendidikan: SD/MI kelas 1, 2, 4 dan 5; SMP/MTs kelas 7 dan 8; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas 10 dan 11 di seluruh Indonesia.
Agar implementasi kurikulum berjalan dengan baik dan lancar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan-kegiatan pendukung, antara lain penyediaan buku teks pelajaran bagi siswa dan buku pegangan guru.
Untuk penyediaan buku di semester I Tahun Pelajaran 2014/2015, buku tersebut dibeli oleh sekolah dengan menggunakan dana bantuan sosial penyediaan buku kurikulum 2013 yang bersumber dari dana dekonsentrasi tahun anggaran 2014, dan kekurangannya dipenuhi dari dana BOS yaitu sekitar 5% dari total dana yang diterima dalam satu tahun anggaran.
Untuk semester II tahun pelajaran 2014/2015, penyediaan buku teks pelajaran dan buku pegangan guru kurikulum 2013 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sumber DAK tahun anggaran 2014 atau menggunakan dana APBD Daerah Tingkat II bagi Kabupaten/Kota yang tidak menerima DAK.
Selengkapnya dapat dipelajari pada Juknis Bansos Buku Kurikulum 2013 TA 2014
Kahar Muzakkir Wednesday, May 21, 2014 CB Blogger IndonesiaPEMERINTAH AKAN GULIRKAN DANA BANSOS PENYEDIAAN BUKU KURIKULUM 2013
Mulai tahun pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kurikulum 2013 secara terbatas dan bertahap. Hal te...
20 May 2014
Berikut ini kami sajikan pedoman PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM 2013 yang dikutip dari lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013 dengan harapan semoga bisa menjadi tambahan referensi bagi kita dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum 2013 di tingkat satuan pendidikan masing-masing
I. PENDAHULUAN
Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan sistematis dan terencana yang terdiri atas kegiatan pengembangan ide kurikulum, dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Keempat dimensi pengembangan kurikulum ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan keseluruhan proses pengembangan.
Sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan sejak awal pengembangan ide kurikulum, pengembangan dokumen, implementasi, dan sampai kepada saat di mana hasil kurikulum sudah memiliki dampak di masyarakat. Evaluasi dalam proses pengembangan ide dan dokumen kurikulum dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai kesesuaian ide dan desain kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi lulusan (SKL). Evaluasi terhadap implementasi dilakukan untuk memberikan masukan terhadap proses pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan apa yang telah dirancang dalam dokumen. Evaluasi terhadap hasil memberikan keputusan mengenai dampak kurikulum terhadap individu warga negara, masyarakat, dan bangsa. Secara singkat, evaluasi kurikulum dilakukan untuk menegakkan akuntabilitas kurikulum terhadap masyarakat dan bangsa.
Evaluasi terhadap ide dan dokumen kurikulum dilakukan terhadap upaya mencari informasi dan memberikan pertimbangan berkenaan dengan keajekan konsistensi ide kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang diharapkan, dan keajekan desain kurikulum dengan model dan prinsip pengembangan kurikulum. Evaluasi terhadap ide kurikulum menentukan apakah filosofi, teori, dan model yang akan dikembangkan telah mampu memenuhi fungsi kurikulum dalam mempersiapkan generasi muda bangsa untuk menjalani kehidupan sebagai seorang individu dan warga negara di masa yang akan datang sebagaimana ditetapkan dalam SKL.
Evaluasi kurikulum dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu program pendidikan yang menjadi rujukan inti pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 77Q ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.
II. TUJUAN PEDOMAN
Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:
1. menjadi acuan operasional bagi berbagai pemangku kepentingan; dan
2. menjadi acuan operasional di tingkat satuan pendidikan.
III. PENGGUNA PEDOMAN
Pengguna pedoman ini mencakup:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kementerian Agama;
3. pemerintah daerah;
4. penyelenggara pendidikan oleh masyarakat;
5. satuan pendidikan; dan
6. pihak lain yang berkepentingan.
IV. DEFINISI OPERASIONAL
Evaluasi kurikulum adalah serangkaian tindakan sistematis dalam mengumpulkan informasi, pemberian pertimbangan dan keputusan mengenai nilai dan makna kurikulum.
Pertimbangan dan keputusan mengenai nilai berkenaan dengan keajekan ide, desain, implementasi, dan hasil kurikulum.
Pertimbangan dan keputusan mengenai arti berkenaan dengan dampak kurikulum terhadap masyarakat. Dampak dimaknai sebagai sesuatu yang positif.
V. KOMPONEN EVALUASI KURIKULUM
A. Fokus Evaluasi
Evaluasi Kurikulum berfokus pada empat dimensi kurikulum yaitu ide, dokumen, implementasi, dan hasil. Evaluasi terhadap dua dimensi kurikulum yaitu terhadap ide dan desain telah dilakukan selama proses pengembangan keduanya.
Fokus dari pedoman ini adalah pada implementasi kurikulum. Implementasi diartikan sebagai kegiatan merealisasikan ide dan rancangan kurikulum dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Implementasi terdiri atas dua fase yaitu implementasi awal dan implementasi penuh. Atas dasar pengertian implementasi tersebut maka fokus dari pedoman ini adalah evaluasi terhadap:
1. pengadaan dokumen kurikulum dan distribusi ke pengguna (fokus 1);
2. kegiatan persiapan lapangan untuk melaksanakan kurikulum (fokus 2); dan
3. implementasi kurikulum secara terbatas dan menyeluruh (fokus 3).
Fokus pada pengadaan dokumen kurikulum meliputi ketersediaan dokumen untuk digunakan oleh sekolah dan guru yang akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun 2013-2014, 2014-2015, dan 2015-2016. Evaluasi terhadap ketersediaan diarahkan pada adanya dokumen kurikulum, buku panduan guru dan buku teks pelajaran untuk peserta didik, serta pedoman lain sebelum tahun pendidikan baru dimulai.
Evaluasi terhadap persiapan lapangan berkenaan dengan pelatihan para pengguna kurikulum terutama guru, kepala sekolah dan pengawas. Evaluasi persiapan lapangan berkenaan pula dengan kesiapan administrasi sekolah untuk melaksanakan kurikulum.
Evaluasi terhadap implementasi kurikulum ditujukan untuk mengkaji rancangan yang dibuat oleh satuan pendidikan, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan kegiatan pembelajaran. Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan kurikulum mampu mencapai kompetensi peserta didik yang diharapkan. Termasuk dalam evaluasi ini adalah kajian tentang seberapa jauh pedoman implementasi kurikulum memfasilitasi pengelolaan kurikulum secara optimal di lapangan.
Evaluasi untuk fokus 1 dan 2 bersifat reflektif yang ditujukan untuk mengkaji kesahihan isi, keberterimaan, keterlaksanaan, dan legalitas melalui diskusi tim pengembang kurikulum dan uji publik secara nasional. Sedangkan fokus 3 merupakan evaluasi formatif terhadap implementasi kurikulum secara terbatas dan evaluasi sumatif yang merupakan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum baru secara nasional setelah implementasi kurikulum berjalan selama 5 (lima) tahun.
B. Aspek Evaluasi Implementasi
Aspek evaluasi kurikulum mencakup:
1. Evaluasi reflektif dilakukan dalam suatu proses diskusi intensif dalam kelompok pengembang kurikulum (tim pengarah dan tim teknis) dan tim nara sumber secara internal. Evaluasi reflektif tersebut dilaksanakan melalui diskusi mengenai landasan filosofi, teoritik, dan model yang digunakan dalam pengembangan kurikulum.
Landasan filosofi yang digunakan adalah pemikiran yang bersifat eklektik yang berakar dari filosofi perenialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruksi sosial, dan humanisme dinyatakan sebagai landasan filosofi yang dipilih sebagai landasan dan kerangka pengembangan kurikulum. Dengan pandangan filosofis yang bersifat eklektik tersebut kurikulum dikembangkan dengan tetap berakar pada nilai dan moral Pancasila untuk mewarisi keunggulan bangsa, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan bangsa, mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik, dan memberikan kontribusi pada upaya pembangunan masyarakat, bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan kehidupan abad ke 21.
Desain kurikulum mengalami perubahan. Perubahan ini diyakini lebih memperkuat konsep kurikulum yang berbasis kompetensi, dan memperkuat organisasi vertikal (antar tingkat satuan pendidikan) dan horizontal (antarmuatan atau mata pelajaran) kurikulum. Keterkaitan konten kurikulum secara horizontal dan vertikal dilakukan melalui Kompetensi Inti (KI). Untuk memastikan bahwa disain kurikulum ini mampu menjawab berbagai tantangan abad ke 21, diperlukan evaluasi konseptual dilihat dari koherensi ide dengan kenyataan. Review dan revisi terhadap Kompetensi Dasar (KD) yang menjadi konten/kompetensi kurikulum dilakukan segera setelah KD selesai dikembangkan dan umpan balik untuk revisi segera diberikan.
Evaluasi terhadap kesesuaian konten dengan tahap perkembangan psikologi anak dilakukan oleh para ahli psikologi anak dan psikologi pendidikan terutama untuk konten kurikulum SD. Perumusan ulang dan penyederhanaan KD-SD yang telah dikembangkan tim dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai kesuaian antar materi kurikulum dengan kemampuan kognitif, sosial, dan afektif peserta didik SD.
Di SMP dan SMA/SMK yang peserta didiknya telah memasuki tahap kemampuan berpikir formal, evaluasi terhadap konten kurikulum dilakukan oleh para ahli dalam bidang materi pelajaran. Evaluasi menghasilkan berbagai penyesuaian KD terhadap KI dan keterkaitan antara satu KD dengan KD lainnya. Hasil dari evaluasi ini memberikan keyakinan akan organisasi horizontal dan tata urutan konten kurikulum.
Evaluasi terhadap kesinambungan konten antara satu kelas (tahun) dengan kelas lainnya dilakukan secara terbuka. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perubahan beberapa KD yang dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi sangat intensif dan dilakukan secara internal dalam pertemuan antartim pengembang.
Evaluasi keterkaitan antara KD-SD dengan KD-SMP dan KD-SMP dengan KD-SMA dilakukan dengan menempatkan KD-SD sebagai dasar untuk mengembangkan KD-SMP dan KD-SMP sebagai dasar untuk mengembangkan KD-SMA. Evaluasi kesesuaian dilakukan secara terbuka dalam proses pengembangan kurikulum.
Evaluasi oleh tim eksternal dilakukan dengan mengundang para pakar dari 12 perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Temuan dari tim eksternal langsung dikomunikasikan kepada tim teknis pengembang. Masukan dari tim eksternal merevisi berbagai KD yang telah dirumuskan dan hasil rumusan tersebut dianggap final.
2. Evaluasi dokumen kurikulum mencakup kegiatan penilaian terhadap:
a. dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pedidikan (kerangka dasar dan struktur kurikulum);
b. dokumen kurikulum setiap mata pelajaran (silabus);
c. pedoman implementasi kurikulum (pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP, pedoman umum pembelajaran, pedoman pengembangan muatan lokal, dan pedoman kegiatan ekstrakurikuler);
d. buku teks pelajaran;
e. buku panduan guru; dan
f. dokumen kurikulum lainnya.
Evaluasi dilakukan untuk mengkaji ketersediaan, keterpahaman, dan kemanfaatan dari dokumen tersebut dilihat dari sisi/kelompok pengguna.
3. Evaluasi implementasi kurikulum dilakukan untuk mengkaji keterlaksanaan dan dampak dari penerapan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Pada tingkat nasional mencakup penilaian implementasi kurikulum secara nasional. Pada tingkat daerah penilaian implementasi kurikulum mencakup kajian pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan muatan lokal oleh pemerintah daerah. Sedangkan pada tingkat satuan pendidikan evaluasi dilakukan pada tingkat satuan pendidikan.
Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat nasional mencakup kajian kebijakan dalam penyiapan dan distribusi dokumen, penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya yang diperlukan, dan pelaksanaan kurikulum, serta dampak kebijakan terhadap pengelolaan kurikulum pada tingkat daerah dan tingkat satuan pendidikan.
Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat daerah mencakup kajian kebijakan dalam penyiapan dan distribusi dokumen muatan lokal, penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya yang diperlukan, dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal serta keterlaksanaannya pada tingkat satuan pendidikan.
Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan mencakup kajian penyusunan dan pengelolaan KTSP, penyiapan dan peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan, dan pelaksanaan pembelajaran secara umum serta muatan lokal, dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Evaluasi hasil implementasi kurikulum merupakan evaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan pada setiap peserta didik pada satuan pendidikan.
Capaian standar kompetensi lulusan setiap peserta didik dikaji melalui:
a. hasil penilaian individual yang bersifat otentik;
b. hasil ujian sekolah; dan
c. hasil ujian yang bersifat nasional.
C. Desain dan Instrumen
1. Desain
Desain evaluasi implementasi kurikulum dapat dilakukan melalui evaluasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
2. Instrumen
Instrumen dikembangkan sesuai dengan desain dan jenis data dan informasi yang akan dikumpulkan.
VI. MEKANISME PELAKSANAAN
Evaluasi kurikulum dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. evaluasi kurikulum pada tingkat nasional;
2. evaluasi kurikulum pada tingkat daerah; dan
3. evaluasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.
Tingkatan evaluasi
|
Inisiator
|
Pelaksana
|
Pengguna
|
| Nasional | Kemdikbud Kemenag | Unit utama yang ditunjuk untuk melaksanakan | Kemdikbud Kemenag, dan pemerintah daerah |
| Daerah | Pemerintah daerah, kantor wilayah kementerian Agama, kantor kementerian agama | Unit terkait | Kemdikbud, Kemenag, dan permerintah daerah |
| Satuan pendidikan | Unit terkait | Kepala sekolah/madrasah | Kemdikbud, Kemenag, dan pemerintah daerah |
Mekanisme
VII. PIHAK YANG TERLIBAT
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kementerian Agama;
- Pemerintah daerah;
- Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat;
- pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan;
- Komite Sekolah; dan
- Pihak lain yang relevan.
VIII. PENUTUP
Pedoman Evaluasi Kurikulum ini memberikan arahan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi kurikulum. Dengan demikian, kurikulum baik dokumen maupun implementasinya bisa terpantau kekuatan dan kelemahannya secara periodik. Hasil dari evaluasi kurikulum dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan yang terkait dengan kurikulum.
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM 2013
Berikut ini kami sajikan pedoman PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM 2013 yang dikutip dari lampiran V Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
