Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madr...
Home / Posts filed under Padamu Negeri
Showing posts with label Padamu Negeri. Show all posts
Showing posts with label Padamu Negeri. Show all posts
31 July 2014
Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi :
- pengusulan calon oleh kepala sekolah dan/atau pengawas,
- seleksi administratif, dan
- seleksi akademik. Seleksi administratif dan akademik diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota atau instansi lain terkait yang berwenang.
Pengusulan guru sebagai calon kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: pengumuman, identifikasi guru potensial, penyiapan berkas usulan, dan pengajuan usulan calon kepala sekolah. Guru yang potensial dapat diusulkan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota oleh kepala sekolah/madrasah atau bersama-sama dengan pengawas sekolah/madrasah.
Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Permendiknas No.28 Tahun 2010 Pasal2, Ayat (2).
Sedangkan seleksi akademik dilakukan melalui Penilaian Potensi Kepemimpinan, penyusunan Makalah Kepemimpinan, serta penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Penilaian Potensi Kepemimpinan adalah suatu proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, kekuatan atau daya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon kepala sekolah/madrasah yang memungkinkan untuk dikembangkan.
Penyusunan makalah kepemimpinan dimaksudkan untuk menilai pemahaman/wawasan guru tentang kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Selain itu juga untuk memilih dan memilah calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki kerangka berpikir yang konseptual dan akademik untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Seleksi akademik ini dilakukan oleh asesor nasional untuk PPCKS/M.
Penguasaan awal kompetensi dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) semenjak guru melamar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Hasil AKPK diolah dan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah). AKPK bersifat individual dan merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.
Kahar Muzakkir Thursday, July 31, 2014 CB Blogger Indonesia |
| Diklat Calon Kepala Sekolah Lombok Timur - NTB tahun 2013 |
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginformasikan bahwa BPDSMPK bekerjasama dengan Pemerintah Australia menyelenggarakan program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan/Professional Development for Education Personnel (ProDEP) untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Salah satu kegiatan dalam ProDEP adalah Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS). Program ini bertujuan untuk mempersiapkan guru agar dapat bertugas sebagai kepala sekolah di masa mendatang
Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah adalah proses penyediaan calon kepala sekolah/madrasah yang meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah didasarkanpada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan kemudian dilakukan rekrutmen dengan memberikan kesempatan bagi guru terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah diselenggarakan oleh pemerintah daerah antara lain melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (komisi yang membidangi pendidikan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan.
Pemerintah daerah dengan segala kewenangannya dapat menyelenggarakan program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah mulai tahap rekrutmen, seleksi administratif, seleksi akademik, dan pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah, sepanjang memiliki lembaga diklat calon kepala sekolah yang terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bagi pemerintah daerah yang belum memiliki lembaga diklat calon kepala sekolah terakreditasi maka pemerintah daerah, baik langsung maupun dengan fasilitasi pemerintah dapat bekerjasama dengan LPPKS, LPMP atau lembaga lain yang setara.
Amanah pemerintah melalui Permendiknas No.6 Tahun 2009 menggariskan agar LPPKS melaksanakan penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah. Konsekuensi logis dari amanah ini antara lain mendudukkan LPPKS sebagai LeadingSector penyelenggaraan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (PPCKS/M), artinya setiap pihak yang akan melaksanakan PPCKS/M wajib berkoordinasi dengan LPPKS. Dengan kata lain, sebelum melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah, dinas pendidikan atau melaluilembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan harus menyampaikan kepada LPPKS bahwa dinas pendidikan akan menyelenggarakan program penyiapan calon kepala sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu pelaksanaan PPCKS/M.
Sebagai Leading Sector LPPKS wajibmelakukan supervisi pada saat dinas pendidikan atau melalui lembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan melaksanakan seleksi akademik dan Diklat Calon Kepala Sekolah (In 1, OJL, In 2) dengan biaya dari dinas pendidikan atau Pemerintah. Dinas pendidikan atau melaluilembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan wajib menyampaikan dokumen hasil seleksi administratif, dokumen hasil seleksi akademik, dan dokumen hasil Diklat Calon Kepala Sekolah kepadaLPPKS. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar oleh LPPKS dalam memproses Nomor Unik Kepala Sekolah, NUKS, dan sertifikat kepala sekolah.Calon Kepala Sekolah yang sudah memiliki NUKS merupakan aset pemerintah daerah yang dapat diangkat kapan saja sesuai formasi yang ada setelah lulus penilaian akseptabilitas.
MENGENAL PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH (PPCKS)
Diklat Calon Kepala Sekolah Lombok Timur - NTB tahun 2013 Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa Badan Pengembangan Sumber ...
23 July 2014
Melalui suratnya Nomor : 14068/J/LL/2014 tanggal 16 Juni 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginformasikan bahwa BPDSMPK bekerjasama dengan Pemerintah Australia menyelenggarakan program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan/Professional Development for Education Personnel (ProDEP) untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs.
Salah satu kegiatan dalam ProDEP adalah Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS). Program ini bertujuan untuk mempersiapkan guru agar dapat bertugas sebagai kepala sekolah di masa mendatang
Oleh karena itu bagi guru-guru yang memenuhi syarat dan berminat mengikuti program PPCKS dapat melakukan pematukhiran data individu dengan jalan login individu pada alamat situs http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu sebelum tanggal 31 Juli 2014
Adapun persyaratan administratif calon kepala sekolah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, terdiri dari:
- beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
- berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah; atau setinggi tingginya 54 tahun pada saat mengajukan lamaran.
- sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- memiliki sertifikat pendidik;
- pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanakkanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
- memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
- memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Jika ada pertanyaan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat menghubungi helpdesk Padamu Negeri melalui surel nuptk@kemdikbud.go.id atau menghubungi no telpon 021-57974168
Unduh surat resminya : http://cari.padamu.siap.web.id/statik/pdf/surat_edaran_prodep_ppcks.pdf
Baca juga : MATERI DAN LAPORAN DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH
BPSDMPK KEMDIKBUD bekerja sama dengan PRODEP AUSAID menyelenggarakan Program Pendidikan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)
Melalui suratnya Nomor : 14068/J/LL/2014 tanggal 16 Juni 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjami...
19 June 2014
Program ProDEP merupakan kerjasama pemerintah Australia dengan pihak Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan (Professional Development for Education Personnel/ProDEP). Program ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui hibah yang berdurasi selama 4 tahun (2013-2016). Hibah ini akan didistribusikan kepada instansi pelaksana (pusbangtendik, LPMP, LPPKS, dan PPPPTK) dalam durasi waktu dimaksud.
Pada tahun 2014 ini, program ProDEP akan melakanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Implementasi Program ProDEP
- Lokakarya Pengembangan Renstra Pendidikan dan Manajemen Keuangan
- Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah
- Diklat Calon Kepala Sekolah
- Pelatihan Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah/Madrasah - Sekolah Dasar/MI (PPKSPS/M SD/MI)
- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah - SD/MI (PKB KS/M - SD/MI)
Terkait dengan hal itu BPSDMPK Kemdikbud melalui situs http://padamu.siap.id/ menginformasikan bahwa akan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan ProDEP (Professional Development for Education Personnel) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs mulai Juli 2014. Pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan Sistem PADAMU NEGERI untuk proses ajuan dan seleksi para peserta Diklat ProDEP.
Beberapa program ProDEP yang menggunakan Sistem PADAMU NEGERI dimaksud antara lain:
- PPKSPS (Program Pendampingan Kepala Sekolah/Madrasah oleh Pengawas Sekolah) bagi Pengawas Sekolah/Madrasah
- PKB (Program Keprofesian Berkelanjutan) bagi Kepala Sekolah
- PPCKS (Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah) bagi Guru
Ditegaskan bahwa peserta terpilih dalam kegiatan program ProDEP sepenuhnya dibiayai oleh BPSDMPK Kemdikbud dan Pemerintah Australia. Karena kuota peserta terbatas pada program ProDEP tersebut, maka para calon peserta (Pengawas, Kepsek dan Guru) dihimbau melakukan pemutakhiran data Portofolio Personalnya menggunakan akun login masing-masing di PADAMU NEGERI sebagai dasar seleksi peserta terpilih program ProDEP.
Diharapkan semoga dengan adanya program ProDEP ini dapat lebih meningkatan kualitas dan profesionalisme para Pengawas, Kepsek dan Guru Calon Kepsek secara berkelanjutan.
Surat Edaran pendukung kegiatan tersebut dapat diunduh pada link berikut :
BPSDMPK AKAN ADAKAN DIKLAT BAGI PENGAWAS, KEPALA SEKOLAH DAN CALON KEPALA SEKOLAH MELALUI PROGRAM ProDEP
Program ProDEP merupakan kerjasama pemerintah Australia dengan pihak Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna Pengemb...
02 March 2014
Menanggapi terbitnya pengumuman dari Pusat Pengembangan Peserta Didik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan Aplikasi Padamu Negeri, Bp. Tagor Alamsyah Harahap Kasi Perencanaan Program Direktorat Profesi Pendidik Kemdikbud memberikan tanggapan sebagai berikut :
 |
| Tagor Alamsyah Harahap, M.Kom |
Pada point B. Memang NRG disetor secara manual.
Yang benar seharusnya tidak secara manual tapi secara online. Ini
membuktikan bahwa sistem padamu tidak terintegrasi dengan Dapodik yang oleh
surat menteri menjadi satu-satunya aplikasi penjaringan data resmi di
kementerian.
Point C: JJM pada dapodik sebagai salah satu syarat SK tunjangan tunjangan profesi.
Ini memang benar namun karena
JJM tidak digunakan oleh sistem padamu (dan kemungkinan tidak diberikan akses
karena di luar sistem pendataan kementerian) dalam menentukan calon peserta
sertifikasi tetapi dari pengakuan di atas dokumen saja, maka ketika guru lulus
PLPG dan kembali mengajar tidak bisa terbit SK karena tidak 24 jam. Ini
membuktikan sistem padamu tidak link dengan dapodik.
Point D: bagi guru yang akan
diterbitkan NRG harusnya tidak perlu lapor lapor karena semua data yang
dibutuhkan untuk penerbitan NRG sudah ada dalam dapodik yang sudah diverval, harusnya
NRG otomatis terbit karena kelengkapan data sudah ada. Ini membuktikan tidak
ada link padamu dengan dapodik.
Point E: benar sumber data untuk
sertifikasi dari padamu negeri (harusnya dari dapodik),
hal inilah penyebab
utama permasalahannya karena tidak terintegrasi dengan dapodik maka calon yang
dijaring diluar sistem dapodik jika sudah lulus akan menambah permasalahan
yaitu tidak memiliki 24 karena hanya berdasarkan pengakuan saja dalam dokumen,
penentuan calon tidak melihat perhitungan kebutuhan guru sehingga lulusan baru
justru menambah masalah karena guru yang lulus sudah melebihi guru yang
dibutuhkan, sehingga mereka tidak akan dapat jam, sebaiknya calon diambil dari
dapodik berdasarkan peta kelebihan dan kekurangan guru yg mengacu ke sim Rasio yang
bersumber dari dapodik sehingga jika sudah lulus PLPG kembali bertugas akan
terbit SKTP karena pada saat penjaringan awal mereka sudah mengajar 24 jam. Ini
membuktikan sistem padamu tidak ada kaitannya dengan dapodik.
Point lain tentang NUPTK yang
tidak valid di P2TK karena kami tidak mengakui NUPTK yang baru terbit. Hal ini sesuai
dengan kebijakan kementerian bahwa adanya moratorium untuk tidak boleh
menerbitkan NUPTK baru serta penerbitan NUPTK adalah tugas PDSP sebagai bagian
dari instruksi menteri no 2 thn 2011. Menurut tugas dan fungsi P2TK salah
satunya adalah fungsi perencanaan kebutuhan guru, saat ini kita sudah kelebihan
guru sehingga pemberian NUTPK baru tanpa berbasis analisis kelebihan dan
kekurangan akan menambah persoalan sehingga NUPTK yang baru terbit tidak kami
akui.
Jadi kesimpulannya tidak ada
kaitannya sistem padamu negeri dengan sistem dapodik (mohon disebarkan agar
dipahami dapodik sudah dirancang untuk 3 jenis entitas guru, siswa, dan sekolah
secara individual dan relasional untuk melayani Semua kebutuhan kementerian,
makanya terbit surat menteri yg melarang adanya penjaringan data diluar dapodik
yg berdiri sendiri)
Apa yang saya tulis tentang
pelurusan kesimpulan tersebut adalah agar semua pihak memperkuat dapodik dan
bersama sama membesarkan sehingga tidak perlu ada pendataan lain yg membuat
tugas sekolah menjadi ganda, toh semua yang diperlukan sudah ada disitu, jika
belum ada tinggal pilang ke si pengelola dapodik agar ditambahkan. Dapodik
milik kementerian bukan P2TK Dikdas, sehingga P2TK Dikdas tidak pernah
menjaring data tetapi perlu data, karena komitmen ingin satu data maka P2TK
mendukung dapodik bukan membuat aplikasi tandingan. Hilangkan ego sektoral mari
bergabung mendukung pendataan tunggal, tulisan saya tersebut mudah-mudahan
dapat menyadarkan oknum-oknum yang selama ini tidak memahami dan melaksanakan
instruksi menteri tersebut dan kalau diundang rapat membahas kebijakan pendataan
agar datang sehingga tahu perkembangan kebijakan, dengan tujuan tidak membuat
pendataan yang aneh-aneh dan duplikasi.
Salam Satu Data Berkualitas
PADAMU NEGERI TIDAK ADA KAITAN DENGAN DAPODIK....???
Menanggapi terbitnya pengumuman dari Pusat Pengembangan Peserta Didik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerbitan Nomo...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
