Jika pada web browser Google Chrome kita bisa menyimpan file yang aktif dalam bentuk PDF , maka teknik berikut bisa digunakan untuk meny...
Home / All posts
11 March 2014
Jika pada web browser Google Chrome kita bisa menyimpan file yang aktif dalam bentuk PDF, maka teknik berikut bisa digunakan untuk menyimpan halaman yang aktif pada Mozilla Firefox untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk menyimpan lembar cek INFO PTK pada link P2TK Dikdas.
PROSES INSTALASI
Caranya : buka mozilla firefox nya
- klik tool
- Klik Add-ons
- Akan terbuka jendela B, pada menu pencarian ketik Fireshoot kemudian enter
- Setelah ketemu klik install, biarkan proses instalasi selesai
- Jika proses instalasi berhasil muncul jendela C, klik Restart Now
- Add-ons Fireshoot siap terpakai
Klik tanda panah kecil pada icon dengan tanda huduf "S" berwarna putih dengan latar belakang merah, maka akan muncul pilihan menu-menu yang bisa kita pakai, diantaranya :
- Capture visible area and... diplih jika ing mengcapture (menangkap) daerah yang terlihat saja pada tab yang terbuka.
- Capture selected area and ... dipilih jika ingin mengcapture daerah yang kita pilih saja
- Capture entire page and ... dipilih jika ingin mengcapture semua halaman yang sedang aktif pada tab yang kita buka.
- Edit >> dipakai jika ingin mengedit dulu halaman yang kita "capture" sebelum disimpan. Misalnya menambahkan teks, mengubah gambar dan sebagainya. Penyimpanan hasil editan kita bisa dalam bentuk file gambar (JPEG, PNG, GIF dll) maupun dalam bentuk file PDF.
- Upload >> dipakai jika kita ingin langsung mengupload hasil "capture" kita tanpa perlu mengedit terlebih dahulu.
- Save >> dipakai jika ingin langsung menyimpan halaman hasil "capture". Penyimpanan bisa dalam bentuk file gambar (JPEG, PNG, GIF dll) maupun dalam bentuk file PDF.
- Save as PDF >> dipakai jika ingin langsung menyimpan halaman hasil "capture" dalam bentuk file PDF.
- Print >> dipakai jika ingin mencetak halaman hasil capture
- Copy to clippboard >> dipakai jika ingin menyimpan halaman hasil capture untuk ditempel pada program lain misalnya word, paint, photoshop dll sesuai kebutuhan
- E-mail >> dipakai jika ingin mengirim halaman hasil capture kepada seseorang melalui email
- Open in external editor >> dipilih jika ingin mengedit langsung halaman hasil capture pada program lain (selain yang disediakan pada point no 1) misalnya paint atau photoshop.
Contoh menu editor jika kita pilih submenu edit :
SELAMAT MENCOBA....!
06 March 2014
JAKARTA - Mungkin banyak pelajar atau bahkan masyarakat
luas bertanya-tanya bagaimana proses pembuatan soal-soal Ujian Nasional
(UN) sebagai syarat kelulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi.
Ternyata, terdapat sejumlah proses yang harus
dilewati hingga akhirnya menghasilkan soal-soal tersebut. Hal ini
disampaikan Kabalitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) Khairil Anwar. Dia menyatakan, setiap tahun kualitas dan
kredibilitas UN untuk tiap jenjang pendidikan berusaha mereka
tingkatkan.
"Kami meningkatkan pengawasan mulai dari hulu hingga hilir, yakni dari awal pembuatan kisi-kisi soal hingga akhirnya soal diterima di tiap daerah," kata Khairil kepada okezone di ruang kerjanya di Komplek Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2012).
Khairil mengungkapkan, tahapan pertama berupa pembuatan kisi-kisi soal UN. Kemudian, ujarnya, kisi-kisi tersebut harus sesuai dengan kurikulum yang ada. "Jangan sampai kurikulumnya ke barat, soal-soalnya justru ke arah timur," tuturnya menganalogikan.
Tahap ketiga, lanjutnya, adalah
pembuatan soal. "Kami mengarantina para pembuat soal dalam sebuah
ruangan. Kami jaga agar tidak ada selembar kertas pun ke luar dari
ruangan karantina tersebut," kata mantan Dekan Pascasarjana Institut
Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Untuk tahap selanjutnya terkait
percetakan soal. Khairil menegaskan, pihaknya memfokuskan diri pada
titik ini berdasarkan kekurangan yang terjadi pada tahun lalu.
"Tahun
lalu banyak persoalan dengan percetakan. Banyak soal yang tidak jelas
sehingga membuat siswa saling bertukar soal. Padahal dengan bertukar
soal, akan timbul peluang untuk berbagi contekan. Tapi kami tidak bisa
menyalahkan mereka karena memang soalnya tidak jelas. Adapula soal yang
tercampur dalam satu amplop. Tertulis soal Biologi tapi terdapat pula
soal Matematika di dalamnya," ujar Khairil.
Mantan Dosen
Matematika IPB ini menyebutkan, tahapan selanjutnya adalah
pendistribusian soal UN ke daerah-daerah yang merupakan tanggung jawab
percetakan. Namun, Kemendikbud tidak melepas begitu saja proses
distribusi soal tersebut.
"Ketika distribusi soal UN ke
daerah-daerah akan dikawal oleh petugas kepolisian, perwakilan PT, dan
pegawai Kemendikbud. Kami berusaha meminimalisasi
kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan." ujarnya.
Selanjutnya,
kata Khairil, soal-soal yang akan dikerjakan para siswa dalam UN
dibedakan menjadi lima tipe soal dengan tingkat kesulitan yang sama.
Tahun ini, Kemendikbud pula yang menentukan denah tempat duduk dengan
kode soal.
"Jadi bukan lagi sesuai keinginan pengawas untuk
memberikan tipe soal tertentu kepada peserta UN melainkan sesuai dengan
tempat duduk yang telah ditetapkan Kemendikbud," kata Khairil. (rfa)
Sumber : kampus.okezone.com
Mengenal Proses Pembuatan Soal-Soal UN
JAKARTA - Mungkin banyak pelajar atau bahkan masyarakat luas bertanya-tanya bagaimana proses pembuatan soal-soal Ujian Nasional (UN) s...
02 March 2014
Berikut adalah analisis data menggunakan sumber
data dapodik, menggambarkan pertumbuhan guru yang tidak terkendali :
Grafik di atas menggambarkan
jumlah guru di SMP Negeri di sebuah kabupaten. Menurut aturan Guru yang mengajar
di sekolah negeri adalah PNS (warna biru), namun kenyataannya boleh ada guru
bukan PNS jika terdapat kekurangan guru (dan hanya sementara tidak seperti
sekarang ada yang sampai 20 tahun honorer, ini adalah pendzoliman kepada
mereka, memang tidak ada formasi atau dikemanakan formasi CPNS selama 20 tahun ini?).
Kalau kita lihat Bar paling kiri jumlah guru sudah melebihi kebutuhan (titik merah). Ironisnya guru PNS sudah lebih, kok masih ada guru bukan PNS padahal menurut hitungan tidak dibutuhkan karena JJM tidak tersedia. Yang paling miris lagi adalah jumlah yang disertifikasi melebihi kebutuhan guru. ini artinya guru tersebut tidak akan dibayar karena tidak ada jam di sekolah tersebut.
Kemudian lihat ke Bar sebelah kanan selanjutnya, polanya hampir sama bahwa semua mapel kelebihan guru PNS dan Guru bukan PNS masih ada walaupun yang PNS sudah lebih. Silahkan hitung sendiri berapa inefisiensi keuangan negara untuk membiayai mereka pada saat sertifikasi melalui PLPG tetapi tenaganya tidak ini gunakan. Yang seperti ini hampir merata diseluruh indonesia.
Kondisi inilah yang tidak digunakan oleh si pemberi NUPTK baru. Pemberian NUPTK baru akan membuat permasalahan makin rumit, yang diperlukan adalah redistribusi guru bukan penambahan guru baru. Apalagi dengan bangganya status Anggota Dewan yang terhormat akan memperjuangkan pengangkatan semua tenaga honorer menjadi PNS. Kita tidak menolak selama itu sesuai kebutuhan, namun kalau itu hanya untuk menarik simpatik alangkan kasihannya mereka yang dijanji-janjikan.
Kalau kita lihat Bar paling kiri jumlah guru sudah melebihi kebutuhan (titik merah). Ironisnya guru PNS sudah lebih, kok masih ada guru bukan PNS padahal menurut hitungan tidak dibutuhkan karena JJM tidak tersedia. Yang paling miris lagi adalah jumlah yang disertifikasi melebihi kebutuhan guru. ini artinya guru tersebut tidak akan dibayar karena tidak ada jam di sekolah tersebut.
Kemudian lihat ke Bar sebelah kanan selanjutnya, polanya hampir sama bahwa semua mapel kelebihan guru PNS dan Guru bukan PNS masih ada walaupun yang PNS sudah lebih. Silahkan hitung sendiri berapa inefisiensi keuangan negara untuk membiayai mereka pada saat sertifikasi melalui PLPG tetapi tenaganya tidak ini gunakan. Yang seperti ini hampir merata diseluruh indonesia.
Kondisi inilah yang tidak digunakan oleh si pemberi NUPTK baru. Pemberian NUPTK baru akan membuat permasalahan makin rumit, yang diperlukan adalah redistribusi guru bukan penambahan guru baru. Apalagi dengan bangganya status Anggota Dewan yang terhormat akan memperjuangkan pengangkatan semua tenaga honorer menjadi PNS. Kita tidak menolak selama itu sesuai kebutuhan, namun kalau itu hanya untuk menarik simpatik alangkan kasihannya mereka yang dijanji-janjikan.
Sumber : Tagor Alamsyah Harahap
PERTUMBUHAN GURU TIDAK TERKENDALI
Berikut adalah analisis data menggunakan sumber data dapodik, menggambarkan pertumbuhan guru yang tidak terkendali : Grafik di...
Menanggapi terbitnya pengumuman dari Pusat Pengembangan Peserta Didik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan Aplikasi Padamu Negeri, Bp. Tagor Alamsyah Harahap Kasi Perencanaan Program Direktorat Profesi Pendidik Kemdikbud memberikan tanggapan sebagai berikut :
 |
| Tagor Alamsyah Harahap, M.Kom |
Pada point B. Memang NRG disetor secara manual.
Yang benar seharusnya tidak secara manual tapi secara online. Ini
membuktikan bahwa sistem padamu tidak terintegrasi dengan Dapodik yang oleh
surat menteri menjadi satu-satunya aplikasi penjaringan data resmi di
kementerian.
Point C: JJM pada dapodik sebagai salah satu syarat SK tunjangan tunjangan profesi.
Ini memang benar namun karena
JJM tidak digunakan oleh sistem padamu (dan kemungkinan tidak diberikan akses
karena di luar sistem pendataan kementerian) dalam menentukan calon peserta
sertifikasi tetapi dari pengakuan di atas dokumen saja, maka ketika guru lulus
PLPG dan kembali mengajar tidak bisa terbit SK karena tidak 24 jam. Ini
membuktikan sistem padamu tidak link dengan dapodik.
Point D: bagi guru yang akan
diterbitkan NRG harusnya tidak perlu lapor lapor karena semua data yang
dibutuhkan untuk penerbitan NRG sudah ada dalam dapodik yang sudah diverval, harusnya
NRG otomatis terbit karena kelengkapan data sudah ada. Ini membuktikan tidak
ada link padamu dengan dapodik.
Point E: benar sumber data untuk
sertifikasi dari padamu negeri (harusnya dari dapodik),
hal inilah penyebab
utama permasalahannya karena tidak terintegrasi dengan dapodik maka calon yang
dijaring diluar sistem dapodik jika sudah lulus akan menambah permasalahan
yaitu tidak memiliki 24 karena hanya berdasarkan pengakuan saja dalam dokumen,
penentuan calon tidak melihat perhitungan kebutuhan guru sehingga lulusan baru
justru menambah masalah karena guru yang lulus sudah melebihi guru yang
dibutuhkan, sehingga mereka tidak akan dapat jam, sebaiknya calon diambil dari
dapodik berdasarkan peta kelebihan dan kekurangan guru yg mengacu ke sim Rasio yang
bersumber dari dapodik sehingga jika sudah lulus PLPG kembali bertugas akan
terbit SKTP karena pada saat penjaringan awal mereka sudah mengajar 24 jam. Ini
membuktikan sistem padamu tidak ada kaitannya dengan dapodik.
Point lain tentang NUPTK yang
tidak valid di P2TK karena kami tidak mengakui NUPTK yang baru terbit. Hal ini sesuai
dengan kebijakan kementerian bahwa adanya moratorium untuk tidak boleh
menerbitkan NUPTK baru serta penerbitan NUPTK adalah tugas PDSP sebagai bagian
dari instruksi menteri no 2 thn 2011. Menurut tugas dan fungsi P2TK salah
satunya adalah fungsi perencanaan kebutuhan guru, saat ini kita sudah kelebihan
guru sehingga pemberian NUTPK baru tanpa berbasis analisis kelebihan dan
kekurangan akan menambah persoalan sehingga NUPTK yang baru terbit tidak kami
akui.
Jadi kesimpulannya tidak ada
kaitannya sistem padamu negeri dengan sistem dapodik (mohon disebarkan agar
dipahami dapodik sudah dirancang untuk 3 jenis entitas guru, siswa, dan sekolah
secara individual dan relasional untuk melayani Semua kebutuhan kementerian,
makanya terbit surat menteri yg melarang adanya penjaringan data diluar dapodik
yg berdiri sendiri)
Apa yang saya tulis tentang
pelurusan kesimpulan tersebut adalah agar semua pihak memperkuat dapodik dan
bersama sama membesarkan sehingga tidak perlu ada pendataan lain yg membuat
tugas sekolah menjadi ganda, toh semua yang diperlukan sudah ada disitu, jika
belum ada tinggal pilang ke si pengelola dapodik agar ditambahkan. Dapodik
milik kementerian bukan P2TK Dikdas, sehingga P2TK Dikdas tidak pernah
menjaring data tetapi perlu data, karena komitmen ingin satu data maka P2TK
mendukung dapodik bukan membuat aplikasi tandingan. Hilangkan ego sektoral mari
bergabung mendukung pendataan tunggal, tulisan saya tersebut mudah-mudahan
dapat menyadarkan oknum-oknum yang selama ini tidak memahami dan melaksanakan
instruksi menteri tersebut dan kalau diundang rapat membahas kebijakan pendataan
agar datang sehingga tahu perkembangan kebijakan, dengan tujuan tidak membuat
pendataan yang aneh-aneh dan duplikasi.
Salam Satu Data Berkualitas
PADAMU NEGERI TIDAK ADA KAITAN DENGAN DAPODIK....???
Menanggapi terbitnya pengumuman dari Pusat Pengembangan Peserta Didik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerbitan Nomo...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
