Home / All posts

28 February 2015

Diberitakan pada laman dikdas.kemdikbud.go.id, Kemdikbud bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan menggelar Simposium Pendidikan Nasional. Acara yang digelar di Gedung Ki Hadjar Dewantara lantai 2, Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, pada Selasa-Rabu, 24-25 Februari 2015 ini dibuka dan ditutup oleh Mendikbud Anies Baswedan.dan mengambil tema ‘‘Membumi-landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”.

Simposium dibagi dalam enam kelompok (cluster). Tiap kelompok membahas satu tema, dan masing-masing menghasilkan rekomendasi yang dibacakan pada akhir acara. Adapun rekomendasi yang dihasilkan antara lain :

MUTU & KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

Pemerintah perlu mengkaji ulang persoalan konseptual fundamental Kurikulum 2013, terutama konsep Kompetensi Inti (spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan) dan Kompetensi Dasar. Deskripsi kompetensi inti hendaknya mengintegrasikan seluruh domain berpengetahuan dengan mengorientasikan KI pada nilai-nilai Pancasila yang dinyatakan di setiap jenjang pendidikan.
Pemerintah pusat menentukan Kompetensi Dasar dan membuat indikator kompetensi dasar. Desain silabus diserahkan pada Pemerintah Daerah, RPP didesain oleh guru di satuan pendidikan. Pemerintah daerah mengembangkan buku ajar berdasarkan KD dan Silabus yang dibuat sehingga semangat keragaman dan kebhinekaan tetap terjaga.
Pemerintah mengembalikan nomenklatur pendidikan agama secara mandiri, tidak digabungkan dengan pendidikan budi pekerti. Isi pelajaran agama hendaknya berupa ajaran dan sikap-sikap religius yang terarah pada nilai-nilai kesalehan sosial yang bersifat inklusif. Pendidikan Budi Pekerti yang bersifat lintas agama/iman/keyakinan penting untuk dikembangkan di sekolah dalam rangka memperkaya pengalaman keragaman siswa.
Pemerintah mengembalikan pembelajaran TIK dalam pembelajaran di sekolah sebagai bagian dari pengembangan kemampuan literasi media anak-anak Indonesia di tentang tantangan global.
Pemerintah mendesain kebijakan evaluasi pendidikan secara komprehensif (Ujian Nasional-SNMPT) yang melibatkan PTS. Mengevaluasi SNMPTN jalur undangan dengan kuota 50 persen, mengganti dengan kuota 5 persen. Memberikan kesempatan yang adil bagi siswa Indonesia untuk mengikuti tes masuk jalur tertulis dengan kuota lebih besar (70-80 persen). Ujian SNMPT melibatkan PTS berkualitas.
Pasca kebijakan UN, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab meningkatkan pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dan sekolah dalam rangka integritas penilaian pendidikan secara jujur. Pemerintah menghapuskan UN untuk siswa SD dan SMP. Untuk memonitor kualitas pendidikan nasional dibuat evaluasi pemetaan pendidikan bagi siswa kelas 4 dan 7 yang dilakukan dengan rentang waktu 2/3 tahun sekali. Istilah UN perlu dikaji ulang.
Penilaian hasil belajar SD memasukkan penjelasan kualitatif-deskriptif dan kuantitatifangka. Pendekatan pembelajaran tematik integratif, namun penilaiannya tetap berbasis mata pelajaran. Pemetaan kompetensi dasar dalam tiap mata pelajaran perlu dibuat dengan lebih komprehensif.
Pemerintah mengkaji ulang payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kurikulum 2013 dan mengadakan sinkroninasi kebijakan Kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN PENDIDIKAN & KOMITE SEKOLAH

Keberadaan Dewan Pendidikan & Komite Sekolah masih diperlukan. Status Dewan Pendidikan Nasional akan berada ditangan Menteri & akan dikonfirmasi.

Memperkuat peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah:

a.	Melakukan penguatan kapasitas DP & KS, melalui pengembangan strategi yang lebih efektif (akan didiskusikan masyarakat sipil lebih lanjut bersama Dirjend Dikdasmen).
b.	Memperbaiki regulasi terkait: proses rekruitmen kepengurusan, pembagian kewenangan, kewenangan pengangkatan/penetapan, komposisi/unsur kepengurusan, periode kepengurusan, mekanisme akuntabilitas kinerja (Masyarakat sipil akan menyerahkan Policy Paper untuk dikaji oleh Kemdikbud).

Perlu ada kampanye untuk menggerakan kesukarelawanan masyarakat untuk peduli pendidikan. Target: masyarakat, orang tua/wali, dunia usaha/industri. Siapa: pemerintah (kemdikbud-dikdasmen/kemenag) dan pemda, media masa, masyarakat peduli pendidikan (LSM, OMS, organisasi profesi, ormas, dll)
Perlu ada alokasi dana khusus operasional dan penguatan kapasitas Dewan Pendidikan serta penguatasan kapasitas untuk komite sekolah dari APBD. (Perlu surat edaran Mendagri ke semua Pemda agar mengalokasikan dana untuk DP & KS dalam APBD)

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Memperkuat dasar hukum penataan dan pemerataan guru dari SKB 5 Menteri menjadi PP
(Peraturan Pemerintah) tentang Penataan dan Pemerataan guru dengan isi antara lain:

Membuka ruang partisipasi publik dalam siklus kebijakan PP, Permen
Melakukan pemetaan pendidikan meliputi guru dan rombel sekolah (bagi daerah yang belum melakukan pemetaan pendidikan)
Perhitungan kebutuhan guru yang akan diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat untuk formasi CPNS guru dilakukan setelah penataan dan pemerataan guru berhasil dilakukan
Pemerataan bukan hanya berorientasi pada kuantitas tapi juga kualitas guru. Termasuk
juga pemerataan guru yang bermutu ke sekolah yang dibawah standar.
Harus ada insentif untuk guru-guru yang dipindahkan tersebut dan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Harus ada reward bagi pemda yang berhasil melakukan penataan dan pemerataan guru.
Ada target waktu yang jelas tercapainya target penataan dan pemerataan guru (diusulkan akhir tahun 2019).
Adanya turunan PP yang berfokus pada penataan dan pemerataan guru.

Proses penyusunan RPP tentang penataan dan pemerataan guru perlu melibatkan tahapan belajar dari pengalaman implementasi oleh pemerintah daerah yang telah melaksanakan.
Data yang dikeluarkan oleh kementerian hanya satu yaitu data yang terintegrasi.
Mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan data Dapodik dalam penataan dan pemerataan guru
Perlu adanya sinergisitas antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam sosialisasi kebijakan penataan dan pemerataan guru
Perumusan kebijakan layanan pendidikan perlu melibatkan peran lembaga pendidikan swasta.
Perlunya pendampingan dalam mengawasi implementasi kebijakan penataan dan Pemerataan guru.

PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN GURU

Mendorong perbaikan regulasi pengelolaan guru:

a	Adanya PP atau revisi UU 23 tentang Otonomi Pendidikan, yang mengatur soal pengangkatan guru ditingkat provinsi.
b	SK pengangkatan tetap di daerah, tetapi seleksi perekrutan dilaksanakan di pusat secara umum
c	Untuk pemenuhan guru di daerah 3T perlu revisi PP 74 Tahun 2008.
d	Mengamandemen UU 23, jika pengangkatan dan penempatan dilaksanakan di tingkat provinsi

Mendorong perbaikan regulasi distribusi guru:
Revisi PP No.74 Tahun 2008 tentang Guru, termasuk perlu ada aturan untuk memindahkan guru di daerah.

Mendorong regulasi tentang linieritas & legalitas LPTK penyelenggara dan system database

a	Harus ada PP yang menjelaskan tanggung jawab Pemda untuk menyekolahkan guru-gurunya
b	Merinci pembagian tanggung jawab kualifikasi yang tercermin dalam anggaran
c	Mengatur keterlibatan masyarakat sipil
d	Amandemen UU Sisdiknas, UU No.14 Tahun 2005, 20 Tahun 2003, dimana ada fase transisi untuk peningkatan kualifikasi akademik dan daerah khusus.

Minimalisasi mismatch antara bidang studi dan area distribusi
Pemerintah meminta LPTK untuk membuka program studi yang dibutuhkan sesuai data yang dimiliki Kemendikbud (revisi PP 74)

Seluruh guru sudah bersertifikat perbaikan rekrutmen, jadwal, persyaratan, dan uji kompetensi

a	Membuat system rekrutment terbuka
b	Harus ada duduk bersama antar kementerian (Kemenkeu, Bappenas, Kemendag, Kemendikbud). Masyarakat sipil mengawal Bappenas dalam mengawal isu pendidikan
c	Perlu ada UU yang mengatur pendanaan pendidikan

Adanya regulasi yang mengatur mekanisme dan prosedur pengendalian PKG berbasis management information system :

a Harus ada PP yang mengatur kementerian yang menangani pendidikan

b Harus ada Renstra kementerian pendidikan belum menjadi renstra pendidikan nasional (blue print pendidikan nasional)

ANGGARAN PENDIDIKAN

Perlu dilakukan studi mengenai standar biaya satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) baik negeri maupun swasta, dengan memperjelas indikator capaian SPM. Termasuk menggunakan data susenas tentang pengeluaran biaya pendidikan, dan tingkat kemahalan daerah. Studi ini dilakukan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan masyarakat sipil.
Studi diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan program Wajar 12 tahun.
Perbaikan regulasi mengenai kriteria dan tatakelola pendistribusian DAK Pendidikan Kabupaten/kota ke sekolah-sekolah
Diusulkan adanya studi mengenai profil infrastruktur pendidikan (baseline), dan skema anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam rangka melengkapi skema-skema infrastruktur yang ada (seperti DAK Pendidikan)
Untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, perlu adanya dukungan
pembiayaan untuk reformasi LPTK
Perlu memperkuat sistem pengaduan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat sipil, secara berjenjang dari tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan

AKSES DAN KETERJANGKAUAN PENDIDIKAN

Pemerintah harus merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Program wajib belajar harus ditingkatkan dari 9 tahun menjadi 12 tahun
Wajib belajar tidak hanya didefinisikan wajib sekolah, warga Negara bisa mendapatkan pelayanan pendidikan dari institusi yang lain seperti pesantren, sekolah alam, seminari dan lain-lain, harus diakui, didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah
Pemerintah menghilangkan hambatan administrasi pendidikan, seperti melampirkan Akta Lahir dan Kartu Keluarga, Ijazah TK/PAUD dll
Menambah jumlah lembaga sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang setara di wilayah-wilayah geografis sulit seperti Papua, Papua Barat , NTT dll. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga menjadi keharusan untuk memudahkan akses siswa menuju sekolah
Pemerintah harus membuat pendekatan kultural dan ekonomi sehingga angka partisipasi sekolah penduduk terutama perempuan bisa ditingkatkan. Pendekatan agama (seperti melalui pesantren dan melibatkan ormas keagamaan secara aktif) merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat bersedia mengenyam pendidikan sampai minimal tingkat SMA/MA dan sederajat. Ditambah penyediaan pembiayaan pendidikan (skema pendanaan pendidikan yang sudah ada) agar tepat sasaran (on target). Keduanya diharapkan membuat banyak penduduk bisa
mengakses pendidikan sampai minimal 12 tahun.
Pemerintah harus membuat data yang valid terhadap penyandang disabilitas dan menegakkan aturan sekolah inklusif untuk membuka akses kepada penyandang disabilitas dalam lembaga pendidikan. Perhatian pemerintah selama ini masih sangat kurang terhadap pendidikan penyandang disabilitas. Hal tersebut menyebabkan akses pekerjaan para penyandang disabilitas menjadi kian susah.
Pemerintah Pusat dan Daerah perlu bekerjasama membuat aturan keterkaitan antar kebijakan bantuan sosial dan saling berdampak, antara Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah perlu melakukan pendekatan pemecahan problem yang menyebabkan rendahnya akses pendidikan berdasarkan kepada problem dan kebutuhan setiap daerah, tidak boleh seragam. Beberapa masalah terkait dengan geografis mempengaruhi jumlah lembaga pendidikan. Karena itu, pengadaan lembaga pendidikan dan aksesnya menjadi penting.
Pemerintah menyediakan data secara transparan, akurat, mutakhir dan bisa diakses oleh publik. Sampai saat ini, data pendidikan masih relatif terbatas dari segi cakupan tahun kontemporer dan tidak bisa diakses secara mudah.
Pemerintah perlu menggunakan dan mengembangkan beberapa tools yang lain, yang mendorong upaya perluasan akses pendidikan, seperti penggunaan literasi melalui internet. Akses pada internet harus terbuka lebar untuk memperluas manfaatnya bagi semua kalangan di negeri ini, kota dan desa.
Pemerintah membuka atau transparans data peserta didik (melalui permintaan informasi public sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 tentang KIP) terutama terkait dengan peserta didik miskin peserta KIP atau penduduk Usia Sekolah yang masuk dalam program wajardikdas 9 tahun atau wajar 12 tahun.
Pemerintah harus menjamin adanya akses pendidikan warga Negara yang memiliki kondisi khusus seperti anak dalam penjara, sedang menjalani rehabilitasi narkoba, dan sedang hamil.
Pemerintah harus menjamin tidak adanya diskriminasi dan menindak pihak manapun yang menyebabkan terhambatnya hak warga Negara mendapatkan pendidikan contoh stigma sosial, politik, dan kondisi khusus.
Memperkuat Mekanisme Pengaduan berkaitan dengan akses bagi warga Negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.
Menindaklanjuti hasil kajian mengenai dampak negatif Otonomi daerah dalam Pelayanan Pendidikan dan Politisasi Pendidikan di Daerah.

Kahar Muzakkir Saturday, February 28, 2015 CB Blogger Indonesia

Inilah Rekomendasi Kebijakan Hasil Simposium Pendidikan Nasional

Saturday, February 28, 2015

Kabar Dunia Pendidikan

Diberitakan pada laman dikdas.kemdikbud.go.id , Kemdikbud bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan mengge...

27 February 2015

Sarjana Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua jenjang pendidikan untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S-1) atau Diploma empat (D-IV). Pemberian dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi, hanya berbentuk stimulan sebesar Rp 3.500.000 pertahun dan penerimanya ditentukan berdasarkan kuota.

Tahun ini Pemerintah sudah menentukan kuota nasional bagi guru penerima bantuan kualifikasi akademik jenjang pendidikan dasar sebanyak 84.750 orang. Kuota nasional akan didistribusikan menjadi kuota kab/kota secara proporsional berdasarkan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.

Penentuan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV berdasarkan data guru yang sudah valid pada Dapodikdas per tanggal 18 Maret 2015 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis dengan skala prioritas berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), semester yang telah ditempuh, jumlah jam mengajar, masa kerja dan usia, dengan mempertimbangkan kesesuaian jumlah guru dengan kebutuhan guru di tingkat satuan pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi hak untuk membatalkan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV apabila guru bersangkutan tidak memenuhi syarat, secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ditentukan nominasi penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.

Adapun kriteria Penerima Bantuan biaya ini adalah :

Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Guru PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.
Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.
Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada SD/SDLB/SMP/SMPLB negeri, yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah.
Guru bantu yang masih aktif mengajar, pada SD/SDLB/SMP/SMPLB dan Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Belum memiliki ijazah S-1/D-IV

Selain itu, guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

Guru PNS harus melampirkan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang di kabupaten/kota.
Guru bukan PNS harus melampirkan surat izin dari Kepala Sekolah atau Yayasan.
Guru tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari instansi/unit lain.
Guru yang telah mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah, masih memungkinkan untuk mendapatkan bantuan peningkatan kualifikasi S-1/D-IV dari Pemerintah.
Program Studi yang diambil sesuai dengan tugas mengajar yang sedang diampu;
Usia maksimum 55 tahun pada saat pendaftaran;
Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif atau sudah lulus seleksi dari perguruan tinggi .
Satu lembar copy Ijazah terakhir.
Mengisi Biodata (lampiran 2) termasuk nomor NPWP.
Foto copy buku (Nomor Rekening) Bank atas nama pribadi dan masih aktif.
Melampirkan foto copy NPWP.

Sumber : JUKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK KE S-1/D-IV JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2015

Kahar Muzakkir Friday, February 27, 2015 CB Blogger Indonesia

Pemerintah tentukan 87.500 kuota penerima bantuan kualifikasi akademik tahun 2015

Friday, February 27, 2015

Tunjangan Profesi

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yan...

Adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan Kurikulum Tahun 2006. Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.

Untuk mengatasi kondisi pemenuhan beban mengajar - agar mereka memperoleh tunjangan profesi, dibuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan ekivalensi kegiatan pembelajaran pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu. Khusus untuk jenjang SMP, hanya rombel yang terdaftar pada data dapodik semester pertama tahun ajaran 2014/2015 sebagai rombel yang melaksanakan kurikulum 2013.

Kegiatan Pemilihan Ketua OSIS Ekuivalensi sendiri dapat diartikan sebagai ‘senilai’, yang dalam konteks ini diartikan beberapa kegiatan di luar jam tatap muka diakui senilai dengan jam tatap muka di kelas, diantaranya :

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan/Kelas/ Kelompok/Orang	Ekuivalensi Beban Kerja Per Minggu
1	Walikelas	Satu kelas per tahun	2 Jampel
2	Membina OSIS	Pengurus OSIS	1 jam pelajaran
3	Menjadi guru piket	1 kali dalam seminggu	1 jam pelajaran
4	Membina kegiatan ekstrakurikuler, seperti OSN, Keagamaan, Pramuka, Olah raga, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, dan KIR	Satu paket per tahun	2 jam pelajaran
5	Menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan	Jam pelajaran per minggu	Sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu, maksimal 6 jam pelajaran

Ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan ini diakui paling banyak 25% beban mengajar guru atau 6 jam tatap muka per minggu yang dibuktikan dengan bukti fisik.dan hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Sehingga pada 1 Januari 2017 guru yang memenuhi 24 jam tatap muka per minggu dengan melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran harus dapat menyesuaikan kembali jumlah jam tatap muka per minggu sebanyak minimal 24 jam sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kegiatan pembelajaran/pembimbingan di luar tatap muka yang dapat diekuivalensikan sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu, diperuntukkan bagi guru SMP/SMA/SMK yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.

Perlu diingat bahwa bukan mata pelajarannya yang diekuivalensi, akan tetapi guru yang mengajar mata pelajaran tertentu pada rombongan belajar yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 yang dapat melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran/ pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka minimal 24 jam per minggu.

Mereka yang terkena dampak adalah yang mengajar :

Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, dan TIK pada SMP,
Mata pelajaran Geografi, Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Sejarah, dan TIK pada SMA dan
Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Sejarah, dan TIK/KKPI pada SMK.

Dengan demikian ekuivalensi ini tidak berlaku bagi guru-guru pada Sekolah Dasar karena guru di sekolah dasar merupakan guru kelas, yang beban kerjanya sudah bisa mencukupi 24 jam tatap muka per minggu dan bahkan bisa lebih dari itu berdasarkan struktur program kurikulum.

Adapun guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di Sekolah Dasar. alokasi waktu mata pelajaran tersebut dalam struktur kurikulum SD berdasarkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tahun 2006 tidak mengalami perubahan, sehingga tidak ada masalah dalam pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu jika rombongan belajarnya mencukupi.

Apabila rombongan belajarnya tidak mencukupi, guru-guru mata pelajaran tersebut, terutama yang telah bersertifikat pendidik tidak hanya dapat mengajar di sekolahnya, namun juga bisa mengajar di SD lain, SMP, SMA, atau SMK untuk mata pelajaran yang sama dengan sertifikat pendidiknya. Dengan demikian tidak diperlukan kegiatan ekuivalensi dalam pemenuhan beban mengajarnya.

Referensi :

Kahar Muzakkir Friday, February 27, 2015 CB Blogger Indonesia

Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan berlaku terbatas, tidak berlaku untuk Sekolah Dasar

Friday, February 27, 2015

Tunjangan Profesi

Adanya kebijakan untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak terpenuhi beban mengajar 24 jam tatap...

26 February 2015

Menurut draft POS UN 2015 versi 24 Februari 2015 dijelaskan bahwa, mulai tahun 2015 Ujian Nasional dilaksanakan dengan menggunakan 2 cara, yaitu :

Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper Based Test, PBT) yang selanjutnya disebut UN-PBT adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN dengan menggunakan naskah soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis kertas.
Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer Based Test, CBT) yang selanjutnya disebut UN-CBT adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN dengan menggunakan sistem komputer.

Khusus untuk CBT, diikuti oleh sekolah yang memenuhi kriteria tertentu dan ditetapkan oleh pusat setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten secara berjenjang. Adapun kriteria sekolah/madrasah yang akan menjadi pelaksana UN-CBT sebagai berikut:

a.	tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut
	komputer personal (PC) atau laptop sebagai client dengan rasio jumlah client dibanding jumlah peserta UN minimal 1 : 3 serta client cadangan minimal 10%; server yang memadai dilengkapi dengan UPS; jaringan lokal (LAN) dengan media kabel; koneksi internet dengan kecepatan yang memadai; asupan listrik yang memadai (diutamakan memiliki genset dengan kapasitas yang memadai ); ruangan ujian yang memadai;
b.	diutamakan sekolah/madrasah terakreditasi A;

Pada pelaksanaan CBT di tingkat satuan pendidikan, peran proktor dan teknisi menjadi sangat vital. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan sebagai pengawas pelaksanaan UN-CBT di sekolah/madrasah. Sedangkan Teknisi adalah petugas pengelola laboratorium komputer (pranata komputer) di sekolah/madrasah yang melaksanakan UN-CBT.

Karena vitalnya peran proktor dan teknisi, maka mereka yang bisa menanganinya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Kriteria dan persyaratan proktor adalah sebagai berikut:

guru, dosen, atau widyaiswara yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi komunikasi (TIK);
mengikuti dan lulus pelatihan sebagai proktor UN-CBT;
bersedia ditugaskan sebagai proktor di sekolah/ madrasah pelaksana UN-CBT;
menandatangani pakta integritas;

Sedangkan Kriteria dan persyaratan teknisi adalah sebagai berikut:

guru atau staf sekolah/madrasah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola LAN sekolah/madrasah;
mengikuti pembekalan sebagai teknisi UN-CBT; dan
menandatangani pakta integritas

Selengkapnya dapat dipelajari pada draft POS UN 2015 versi 24 Februari 2015 yang dapat didownload di sini.

Memang POS UN 2015 yang diterbitkan oleh BSNP ini masih berupa draft dan belum ditandatangani, tetapi isinya Insya Allah bisa dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2015.

Kahar Muzakkir Thursday, February 26, 2015 CB Blogger Indonesia

PERAN PROKTOR DAN TEKNISI PADA PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER TAHUN 2015

Thursday, February 26, 2015

UJIAN NASIONAL

Menurut draft POS UN 2015 versi 24 Februari 2015 dijelaskan bahwa, mulai tahun 2015 Ujian Nasional dilaksanakan dengan menggunakan 2 cara, ...

Ketika memposting masalah Mekanisme PKG untuk syarat penerbitan SKTP, banyak pertanyaan, yang muncul ke permukaan diantaranya tentang nilai PKG yang mana yang akan dipakai. Pertanyaan itu tidak bisa terjawab karena masalah yang saya posting itu masih bersifat informasi awal,. belum ada juknis yang bisa dijadikan pedoman.

Akhirnya pertanyaan itu kemudian bisa terjawab setelah Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi dipublikasikan melalui web P2TK Dikdas (25/02/2015).

Pada buku 2 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Guru, dijelaskan bahwa PK GURU dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada awal tahun ajaran (penilaian formatif) dan akhir tahun ajaran (penilaian sumatif).

PK Guru Formatif
PK GURU formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) minggu di awal tahun ajaran. Berdasarkan profil kinerja guru ini dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh guru secara mandiri, sekolah/madrasah menyusun rencana PKB. Bagi guru‐guru dengan PK GURU di bawah standar, program PKB diarahkan untuk pencapaian standar kompetensi tersebut. Sementara itu, bagi guru‐guru dengan PK GURU yang telah mencapai atau di atas standar, program PKB diorientasikan untuk meningkatkan atau memperbaharui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku keprofesiannya

PK Guru Sumatif
PK GURU sumatif digunakan untuk menetapkan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut. PK GURU sumatif juga digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB, baik bagi guru yang nilainya masih di bawah standar, telah mencapai standar, atau melebihi standar kompetensi yang ditetapkan. PK Guru sumatif harus sudah dilaksanakan 6 (enam) minggu sebelum penetapan angka kredit seorang guru..

Pertanyaannya, PKG yang manakah yang dipakai sebagai syarat penerbitan SKTP ? Apakah PK Guru Formatif ataukah PK Guru Sumatif ?

Pada juknis penyaluran tunjanga profesi, baik yang melalui mekanisme transfer pusat maupun transfer daerah disebutkan bahwa : Guru memiliki hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Format yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Dalam masa transisi, sampai dengan akhir tahun 2015, tunjangan profesi diberikan bagi guru tanpa memperhitungkan nilai dari hasil penilaian kinerja guru dan instrumen sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya..

Bagi guru yang telah melaksanakan penilaian kinerja guru sumatif tahun 2014, hasil penilaian kinerja gurunya dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada awal tahun 2015.

Bagi guru yang belum pernah melaksanakan penilaian kinerja guru, wajib melaksanakannya pada awal tahun 2015 (penilaian formatif) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Buku Pedoman Penilaian Kinerja Guru dari Departemen Pendidikan Nasional.

Hasil penilaian kinerja guru sumatif tahun 2014 atau penilaian kinerja guru formatif tahun 2015 inilah yang menjadi bukti pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk pembayaran tunjangan profesi tahun 2015. Hasil Penilaian kinerja guru yang diakui adalah hasil penilaian yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

Untuk tahun-tahun berikutnya, guru wajib meningkatkan hasil penilaian kinerja sumatif tahun 2015 karena mulai tahun 2016 tunjangan profesi akan diberikan bagi guru dengan hasil penilaian kinerja guru minimal baik.

Kahar Muzakkir Thursday, February 26, 2015 CB Blogger Indonesia

PKG yang manakah dipakai menjadi syarat penerbitan SKTP ?

Thursday, February 26, 2015

PKG dan PKB Tunjangan Profesi

Ketika memposting masalah Mekanisme PKG untuk syarat penerbitan SKTP , banyak pertanyaan, yang muncul ke permukaan diantaranya tentang ni...

25 February 2015

DOWNLOAD SOAL PENGAYAAN UJIAN NASIONAL IPA-SMP TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Wednesday, February 25, 2015

UJIAN NASIONAL

Jika melihat jadwal Ujian Nasional yang telah resmi dikeluarkan oleh Kemdikbud, maka pelaksanaannya sudah diambang pintu. Meskipun kebijak...

24 February 2015

contoh-prasarana-olahraga Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya : lokasi/tempat, bangunan sekolah,lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan .misalnya; Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium dan sebagainya.

Macam-macam sarana pendidikan :

Menurut keputusan menteri P dan K No 079/ 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar yaitu :

Bangunan dan perabot sekolah,
Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan , alat-alat peraga dan laboratorium.
Media pendidikan yang dapat di kelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunaakan alat penampil.

Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang di perlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah:

Ruang kelas : tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
Ruang perpustakaan: tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa dandari sinilah siswa dapat menambah pengetahuan.
Ruang laboratorium (tempat praktek): tempat siswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan .
Ruang keterampilan adalah tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu.
Ruang kesenian: adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni
Fasilitas olah raga: tempat berlangsungnya latihan-latihan olah-raga.

Komponen-komponen Sarpras Pendidikan :

a. Lahan

Lahan yang di perlukan untuk mendirikan sekolah harus di sertai dengantanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap (sertifikat), adapun jenis lahan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain :a Lahan terbangun adalah lahan yang diatasnya berisi bangunan ,b Lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan diatasnya.

Lahan kegiatan praktek adalah lahan yang di gunakan untuk pelaksanaankegiatan praktek
Lahan pengembangan adalah lahan yang di butuhkan untuk pengembanganbangunan dan kegiatan praktek.Lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang sesuai dengancakupan wilayah sehingga mudah di jangkau dan aman dari gangguan bencanaalam dan lingkungan yang kurang baik.

b. Ruang

Secara umum jenis ruang di tinjau dari fungsinya dapat di kelompokkan dalam:

i. Ruang pendidikan

Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar teori dan praktek antara lain :

Ruang teori sejumlah rombel
Ruang perpustakaaan
Ruang Laboratorium
Ruang kesenian
Ruang Olah raga
Ruang keterampilan

ii. Ruang administrasi

Ruang Administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor, yang terdiri dari:

Ruang kepala sekolah
Ruang tata usaha
Ruang guru
Gudang

iii. Ruang penunjang

Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar antara lain :

Ruang Ibadah
Ruang serbaguna
Ruang koperasi sekolah
Ruang UKS
Ruang OSIS
Ruang WC/ kamar mandi
Ruang BP

c. Perabot

Secara umum perabot sekolah mendukung 3 (tiga) fungsi yaitu : fungsi pendidikan, fungsi administrasi, fungsi penunjang. Jenis perabot sekolah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1.	Perabot pendidikan
	Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel yang di gunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Adapun Jenis, bentuk dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri
2.	Perabot administrasi
	Perabot administrasi adalah perabot yang di gunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Jenis perabot ini banyak sekali ragam dan jenisnya
3.	Perabot penunjang
	Perabot penunjang adalah perabot yang di gunakan atau di butuhkan dalam ruang penunjang, seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, perabot OSIS dan sebagainya.

d. Alat dan media pendidikan

Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran,sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal.

1.	Buku atau bahan pembelajaran
	Bahan pembelajaran adalah sekumpulan bahan pelajaran yang di gunakan dalam kegiatanproses belajar mengajar
2.	Buku pegangan
	Buku pegangan di gunakan oleh guru dan peserta didik sebagai acuan dalam pembelajaran yang bersifat Normatif, adaptif dan produktif
3.	Buku pelengkap
	Buku ini di gunakan oleh guru untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi.
4.	Buku sumber
	Buku ini dapat di gunakan oleh guru dan peserta didik untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai suatu bidang ilmu / keterampilan
5.	Buku bacaan
	Buku ini dapat di gunakan oleh guru dan peserta didik sebagai bahan bacaan tambahan (non fiksi) untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan bacaan (fiksi ) yang bersifat relatif.

Semoga bisa menjadi referensi..

Kahar Muzakkir Tuesday, February 24, 2015 CB Blogger Indonesia

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Tuesday, February 24, 2015

Manejemen Sekolah

Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya : lokasi/tempat, bangunan sekolah,lapangan olahraga, ...

23 February 2015

“Diam bisa jadi sedang galau…” demikian status yang ditulis oleh Bp Nazarudin pada akun facebooknya (23/03/2015;22:00 wita). Apa gerangan yang membuatnya galau..? Ternyata penyebabnya adalah laman Info PTK yang sampai saat ini belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015.

Setelah 7 hari data valid, terbitlah SKTP.. siswa juga dikunci

Ada banyak hal yang menyebabkan sampai saat ini laman Info PTK belum diupdate untuk semester 2 tahun pelajaran 2014/2015, terutama karena banyaknya aturan-aturan baru yang harus diakomodir. Disamping untuk penerbitan SKTP diperlukan juga nilai PKG, ada juga tambahan keterangan validasi sertifikasi.

“Jika data sudah valid, tujuh hari setelah itu akan terbit SKTPnya. Kalau sudah terbit SKTP maka data dikunci. Bukan saja JJM yang dikunci, akan tetapi keaktifan dan siswa juga dikunci. Jadi dalam satu semester siswa tidak bisa pindah-pindah kelas.” ungkap Bp. Nazarudin, yang kami kutip dalam komentar pada statusnya itu.

Adanya penguncian siswa di dalam rombel ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan mutasi siswa. Sebab bukannya tidak mungkin terjadi mutasi siswa di pertengahan semester, ketika datanya sudah terkunci.

Menanggapi permasalahan ini Bp. Nazarudin menjelaskan bahwa, jika terjadi mutasi siswa di tengah semester, maka akan diakui pada pergantian semester berikutnya.

Jika data PTK sudah valid, maka PTK tersebut berstatus siap SK. Selama 7 hari diberikan kewenangan bagi Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk memverifikasi kevalidan data tersebut. Jika pada waktu verifikasi tersebut ternyata data yang tampil pada Info PTK tidak sesuai dengan kondisi yang real di lapangan, maka Dinas Pendidikan Kab/Kota berhak membatalkan status siap SK tersebut.

Untuk proses verifikasi terkadang Dinas Pendidikan Kab/Kota membutuhkan dokumen-dokumen pendukung. Oleh karena itu tidak salah jika ada kebijakan di daerah yang mengharuskan adanya "Pemberkasan" bagi guru-guru penerima Tunjangan Sertifikasi. Tetapi ada juga daerah-daerah yang tidak perlu melakukan pemberkasan. Boleh-boleh saja karena semua itu merupakan kewenangan daerah masing-masing.

Kahar Muzakkir Monday, February 23, 2015 CB Blogger Indonesia

Setelah 7 hari data valid, terbitlah SKTP.. siswa juga dikunci

Monday, February 23, 2015

Dapodikdas Tunjangan Profesi

“Diam bisa jadi sedang galau…” demikian status yang ditulis oleh Bp Nazarudin pada akun facebooknya (23/03/2015;22:00 wita). Apa gerangan...

22 February 2015

capture video hati-hati dengan informasi

Tidak bisa dipungkiri arus informasi saat ini demikian derasnya, hampir tidak bisa dibendung. Sebuah informasi kadang bagai topan tornado, menyapu seluruh belahan dunia ini hanya dalam tempo sekejap.

Tidak selamanya informasi itu berakibat baik. Tidak jarang bahkan menimbulkan kekacauan, permusuhan bahkan peperangan. Oleh karena para penyebar informasi, apakah itu blogger, netizen dan lain-lainnya ada baiknya menonton video yang diroduksi oleh Surya University bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) ini.

Berikut ini kami rangkumkan narasi video yang berdurasi 03:45 tersebut, semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama.

Hati-hati dengan Informasi

Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat hidup kita celaka. Ada orang yang masuk penjara, gara-gara mentweet atau memposting status di media sosial. Tak jarang permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba.

Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah bercampur aduk. Kalau tak pandai memilah, bisa bahaya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda :

Lisan di sini tak hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tetapi juga tweet dan status yang kita posting, informasi yang kita share, berita sms dan BBM yang kita broadcast.

Bagaimana seharusnya kita mengolah informasi ?

1. Tabayyun (konfirmasi)

Allah SWT selalu mengajarkan kita untuk selalu konfirmasi.

“Jika datang kepadamu orang fasik dengan informasi, maka periksalah dengan teliti (tabayyun)” QS. Al-Hujurat ayat 6.

Kadang kita menerima broadcast massage, tanpa fikir panjang kita membroadcastnya lagi pada seluruh kontak kita tanpa mengecek kebenarannya. Itulah sifat dasar kita, malas mengecek informasi.

Karena itu suatu informasi bisa menyebar cepat tak terbendung. Konon ketika kabar baik baru menyebar beberapa kilometer, kabar buruk sudah melesat mengelilingi bola dunia. Ketika sebuah informasi sudah menyebar, akan sulit membendungnya.

2. ZHAN (Prasangka)

Jika kabar itu benar, maka itu ghibah, jika kabar itu salah, maka itu fitnah. Tidak ada pilihan, makanya jangan ikut-ikutan menyebarkannya.

“Sesungguhnya prasangka tak memberikanmu sedikitpun kebenaran.” (QS. An Najm ayat 28.)

Zhan (prasangka) dalam Bahasa Inggris disebut “Pre Judice” yang berasal dari kata Pre (sebelum) dan Judice (menghukum). Jadi pre judice artinya menghukum sesorang orang sebelum kita tahun informasi yang lengkap.

3. Bicara yang baik atau “Diam”

Taqwa itu seperti orang yang berjalan diantara duri-duri. Jadi selalu hati-hati agar tak terkena duri. Demikianlah sikap orang yang bertaqwa terhadap informasi. Tak asal percaya, dan berfikir seribu kali sebelum menyebarkan.

Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan benar. Menurut Rasulullah SAW, kita ini termasuk pendusta.

“Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, kalau dia menceritakan semua yang dia dengar.” (HR. Muslim)

Oleh karena itu sebelum menshare sebuah berita, tanyakan pada dirimu beberapa hal berikut :

Apakah berita ini benar. Apakah saya sudah mengkormisai kebenaran berita ini
Apakah ini fakta atau prasangka ?
Jika berita ini benar, apakah memang perlu disebarkan ? Apakah ada orang yang akan merasa disakiti dengan berita ini ?
Apakah berita ini akan memberikan kebaikan atau justru akan menyulut permusuhan ?

Kahar Muzakkir Sunday, February 22, 2015 CB Blogger Indonesia

“Hati-hati dengan informasi”

Sunday, February 22, 2015

Serba serbi

Tidak bisa dipungkiri arus informasi saat ini demikian derasnya, hampir tidak bisa dibendung. Sebuah informasi kadang bagai topan torn...

Ilustrasi bijksana dalam menerima-informasi

Mari kita membiasakan diri dalam menerima informasi hendaknya secara lengkap dan tuntas, jangan hanya sepotong-sepotong,sebab nantinya bisa jadi informasinya jadi bias, bahkan menjadi salah kaprah. Jangang hanya membaca judulnya saja kemudian menarik kesimpulan dan pemahaman sendiri. Bahasa jurnalistik terkadang sering dibuat sepotong-sepotong untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca dan menggali secara lengkap.

Dua contoh kasus berikut ini, belakangan sedang terjadi di lingkungan kita :

Sertifikasi guru tak harus 24 jam.

Pada sebuah media online diposting informasi dengan judul. " SERTIFIKASI GURU TAK HARUS 24 JAM TATAP MUKA !" Kalau kita hanya membaca judulnya saja maka kita akan langsung menarik kesimpulan bahwa sekarang ini untuk menjamin kevalidan data seorang guru untuk terbit SKTP nya tidak harus memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka. Padahal informasi tersebut kan masih ada tanda komanya. Jadi masih ada kelanjutannya.

Kurang lebih kalau kita kutip secara lengkap “Sekarang pemenuhan 24 jam tidak harus tatap muka tapi bisa ditambah kegiatan lain. Bisa dengan menjadi pembina ekstra seperti KIR [Karya Ilmiah Remaja] bisa juga pramuka. Yang penting ada legalitas kepramukaannya,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja, Edy Heri Suasana, di ruangannya, Selasa (17/2/2015), seperti yang dilansir oleh www.solopos.com(19/02/2015).

Sebenarnya aturan tentang tidak harus 24 jam tatap muka, bukanlah aturan baru. Sejak lama aturan ini sudah berlaku bagi guru yang memiliki tugas tambahan. Hanya saja tugas tambahan yang bisa dikonversikan ke dalam jam pelajaran masih terbatas sesuai dengan PP No. 74 tahun 2008.

Adapun sekarang dikabarkan akan segera disahkan permendikbud baru yang mengatur bahwa tugas tambahan yang bisa dikonversikan tidak hanya seperti yang tercantum dalam PP no 74 tahun 2008, tetapi juga walikelas, dan pembina ekstrakurikuler.Itupun tidak semua walikelas, hanya guru yg terkena dampak saja.

Jadi kesimpulannya adalah beban kerja guru itu tetap 24 jam. Untuk pemenuhan beban kerja tersebut, bgai guru yang tidak memiliki tugas tambahan, maka wajib memiliki jam tatap muka 24. Sedangkan bagi yang memiliki tugas tambahan yang diakui bisa dikonversikan sebagai jam pelajaran, maka jumlah jam tatap mukanya ditambah konversi jam tugas tambahan sehingga menjapai jumlah minimal 24 jam.

Penilaian Kinerja Guru (PKG) dilakukan oleh Pengawas.

Contoh kasus yang lain adalah, adanya informasi bahwa sekarang ini nilai PKG menjadi “salah satu” syarat penerbitan SKTP dan hanya pengawas yang memiliki tugas dan hak akses untuk mengirimnya ke pusat.

Pemahaman di lapangan sering menjadi bias, bahwa pengawaslah yang bertugas melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Padahal sudah dijelaskan bahwa pedoman yang dilakukan untuk melakukan PKG adalah Permendiknas nomor 35 tahun 2010 dan secara lebih teknis dijabarkan pada Buku 2 tentang pedoman Pelaksanaan PKG.

Pada Buku 2 dijelaskan bahwa Penilaian kinerja guru dilakukan di sekolah oleh Kepala Sekolah. Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri (misalnya karena jumlah guru yang dinilai terlalu banyak), maka Kepala Sekolah dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator PKB sebagai penilai. Sedangkan penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas.

Kaitannya dengan nilai yang harus dikirim yang menjadi salah satu syarat penerbitan SKTP, Bp. Asha Roed Andhin memberikan klarifikasi : "Aduh....jangan salah kaprah....bukan pengawas yang menilai..pengawas hanya mengentri. PKG bukan satu satunya syarat, tapi hanya salah satu syarat. Data valid tetap yang utama (JJM, kelengkapan data, kelulusan, dll). Peran OPS masih sangat penting, mari kita fokus dengan tugas masing masing...."