Al-Maududy

Home / All posts

22 April 2014

Berangkat dari pengalaman ternyata OPS sering mengalami kesulitan dalam memahami cara pengisian setiap item pada aplikasi dapodikdas 2013, maka pihak pengembang kemudian melengkapi fitur aplikasi ini pada versi Patch 2.07c yang resmi dirilis pada tanggal 1 April 2014. Salah satu fitur yang dilengkapi pada aplikasi dapodikdas versi 2.07c adalah disediakannya menu bantuan (help) pada setiap bagian. Menu bantuan ini dimaksudkan sebagai pedoman pengisian untuk tiap-tiap item data sehingga diharapkan pengisiannya sesuai dengan aturan dan keinginan data yang diharapkan.

1. Identitas Sekolah

Nama	:	Nama sekolah. Apabila terjadi kekeliruan, silakan kontak KK Datadik / CS Pusat
NSS	:	NSS jika kosong atau salah diabaikan saja, kedepannya hanya akan menggunakan NPSN
NPSN	:	Nomor Pokok Sekolah Nasional. Apabila terjadi kekeliruan, silakan kontak KK Datadik / CS Pusat. Cek di referensi.data.kemdikbud.go.id
Bentuk pendidikan	:	Jenjang/Bentuk pendidikan sekolah. Apabila terjadi kekeliruan, silakan kontak KK Datadik / CS Pusat.
Status sekolah	:	Status sekolah. Apabila terjadi kekeliruan, silakan kontak KK Datadik / CS Pusat

2. Lokasi Sekolah

Alamat	:	Diisi dengan alamat jalan sekolah berupa jalan, gang, dan nomor (jika ada).
RT	:	Diisi dengan nomor RT.
RW	:	Diisi dengan nomor RW.
Nama dusun	:	Diisi dengan nama dusun. Contoh: Dusun Merak.
Desa/Kelurahan	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan. Contoh: Desa Selatan Tiga.
Kecamatan	:	Diisi dengan kecamatan yang sesuai.
Kode pos	:	Diisi dengan kode pos yang sesuai.
Lintang	:	Diisi posisi geografis sekolah dalam garis lintang.
Bujur	:	Diisi posisi geografis sekolah dalam garis bujur.

3. Data Pelengkap

Kebutuhan khusus dilayani	:	Macam kebutuhan khusus yang juga dilayani oleh sekolah. Kolom ini berupa multiseleksi. Opsi yang tersedia dapat dipilih lebih dari satu.
SK pendirian sekolah	:	Diisi dengan nomor SK pendirian sekolah.
Tanggal SK pendirian	:	Diisi dengan tanggal ditetapkannya SK pendirian sekolah.
Status kepemilikan	:	Pilih pihak yang memiliki sekolah.
Yayasan	:	Pilih yayasan yang menaungi sekolah. Opsi ini muncul jika data yayasan di Data Rinci Sekolah telah diisi. Khusus sekolah swasta.
SK izin operasional	:	Diisi dengan nomor SK izin beroperasinya sekolah.
Tanggal SK izin operasional	:	Diisi dengan tanggal ditetapkannya SK operasional sekolah.
SK akreditasi	:	Diisi dengan nomor SK akreditasi sekolah.
Tanggal SK akreditasi	:	Diisi dengan tanggal ditetapkannya SK akreditasi sekolah.
Nomor rekening BOS	:	Diisi dengan nomor rekening BOS milik sekolah. Tidak diperkenankan isian selain angka.
Nama bank	:	Diisi dengan nama bank tempat rekening BOS milik sekolah terdaftar.
Cabang KCP/unit	:	Diisi nama kantor cabang/unit/pembantu dari bank tempat rekening BOS milik sekolah terdaftar.
Rekening atas nama	:	Diisi nama pemilik sesuai dengan yang tertera di buku rekening BOS. Harus atas nama sekolah
MBS	:	MBS adalah singkatan dari Manajemen Berbasis Sekolah. Pilih salah satu, sekolah telah melaksanakan (Ya) atau tidak melaksanakan (Tidak).
Luas tanah milik (m²)	:	Diisi dengan luas tanah milik sekolah. Satuan yang dipakai adalah meter per segi. Jika desimal isi dengan tanda titik (.) contoh 607.85
Luas tanah bukan milik (m²)	:	Diisi dengan luas tanah yang digunakan oleh sekolah, namun tidak dimiliki oleh sekolah (misalnya menumpang pada pihak-pihak tertentu). Satuan yang dipakai adalah meter per segi.

4. Kontak Sekolah

Nomor telepon	:	Diisi nomor telepon sekolah (jika ada).
Nomor fax	:	Diisi nomor faksimili sekolah (jika ada).
Email	:	Diisi nomor surat elektronik sekolah (jika ada).
Website	:	Diisi alamat situs web sekolah (jika ada).

5. Sekolah Longitudinal

Terpencil	:	Centang wilayah terpencil. Pemilihan wilayah tersebut harus sesuai dengan SK yang telah ditetapkan mengenai wilayah khusus dari Gubernur/Walikota/Bupati.
Perbatasan	:	Centang wilayah perbatasan. Pemilihan wilayah tersebut harus sesuai dengan SK yang telah ditetapkan mengenai wilayah khusus dari Gubernur/Walikota/Bupati.
Transmigrasi	:	Centang wilayah transmigrasi. Pemilihan wilayah tersebut harus sesuai dengan SK yang telah ditetapkan mengenai wilayah khusus dari Gubernur/Walikota/Bupati.
Adat	:	Centang wilayah adat terpencil. Pemilihan wilayah tersebut harus sesuai dengan SK yang telah ditetapkan mengenai wilayah khusus dari Gubernur/Walikota/Bupati.
Bencana Alam	:	Centang wilayah bencana alam berdasarkan SK dari Gubernur/Walikota/Bupati.
Bencana Sosial	:	Centang wilayah bencana sosial. Pemilihan wilayah tersebut harus sesuai dengan SK yang telah ditetapkan mengenai wilayah khusus. Sekolah yang tidak berada di salah satu daerah khusus, tidak perlu mencentang apa pun.
Daya listrik (Watt)	:	Diisi dengan angka daya listrik yang dimiliki sekolah. Satuan yang digunakan adalah Watt.
Akses Internet	:	Pilih akses Internet utama yang dimiliki oleh sekolah.
Akreditasi	:	Pilih tingkat akreditasi yang telah dimiliki oleh sekolah (A sampai C). Pilih Tidak Diakreditasi jika tidak memiliki akreditasi. Pilih Belum Diakreditasi jika sekolah akan atau dalam proses akreditasi.
Waktu penyelenggaraan	:	Pilih waktu penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar. Pilih Kombinasi jika KBM diselenggarakan pagi dan siang, pilih
Sumber listrik	:	Pilih sumber listrik utama yang dimiliki oleh sekolah.
Sertifikasi ISO	:	ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. Sebuah badan internasional yang menangani standarisasi. Pilih jenis ISO yang telah dimiliki sekolah, antara lain ISO 9001:2000 atau ISO 9001:2008 (revisi dari 9001:2000). Pilih opsi Proses Sertifikasi jika sekolah sedang dalam proses memperoleh sertifikasi. Atau, pilih opsi Belum Bersertifikat jika sekolah belum memiliki sertifikat ISO.

6. Sanitasi

Kecukupan air	:	Pilih tingkat kecukupan air sanitasi di sekolah.
Sekolah memproses air sendiri	:	Pilih manajemen air oleh sekolah, misalnya memroses air minum untuk warga sekolah. Pilih Ya jika memroses sendiri. Pilih Tidak jika air diproses oleh pihak ketiga (seperti penyediaan air galon untuk minum).
Air minum untuk siswa	:	Pilih penyediaan air minum untuk siswa oleh sekolah, Disediakan oleh sekolah jika disediakan, Tidak disediakan jika sekolah tidak menyediakan air minum untuk siswa.
Mayoritas Siswa Membawa Air	:	Pilih Ya jika peserta didik mayoritas membawa air sendiri. Pilih Tidak jika mayoritas peserta didik tidak membawa air sendiri.
Jumlah toilet berkebutuhan khusus	:	Diisi dengan angka jumlah toilet yang dimiliki sekolah untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus.
Sumber air sanitasi	:	Pilih sumber air utama sekolah untuk keperluan sanitasi.
Ketersediaan air sanitasi	:	Pilih ketersediaan sumber air utama untuk sanitasi, Ada sumber atau atau Tidak ada sumber air.
Jml toilet utk siswa kecil (kls 1 & 2)	:	Diisi dengan angka jumlah toilet yang dimiliki sekolah untuk peserta didik kelas kecil (kelas I dan II SD). Untuk jenjang SMP tidak perlu mengisi.
Jumlah tempat cuci tangan	:	Diisi dengan angka jumlah tempat cuci tangan (wastafel) yang disediakan oleh sekolah.

7. Blockgrant

Nama	:	Nama dana bantuan yang diterima oleh sekolah.
Tahun	:	Tahun dana bantuan tersebut diterima oleh sekolah.
Jenis Bantuan	:	Jenis bantuan tersebut yang diterima oleh sekolah.
Sumber Dana	:	Sumber dana bantuan tersebut yang diterima oleh sekolah.
Besar Bantuan	:	Besarnya dana bantuan tersebut yang diterima oleh sekolah.
Dana Pendamping	:	Besarnya dana pendamping (buffer) yang diterima oleh sekolah.
Peruntukan Dana	:	Peruntukan penggunaan dana bantuan yang diterima oleh sekolah.

Pada postingan selanjutnya akan kami sajikan panduan-panduan pengisian pada tabel-tabel lainnya, tentu saja dengan harapan apa yang kami tampilkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Kahar Muzakkir Tuesday, April 22, 2014 CB Blogger Indonesia

Buku Elektronik Aplikasi Dapodikdas bagian I : PEDOMAN PENGISIAN TABEL SEKOLAH :

Tuesday, April 22, 2014

Dapodikdas

Berangkat dari pengalaman ternyata OPS sering mengalami kesulitan dalam memahami cara pengisian setiap item pada aplikasi dapodikdas 201...

20 April 2014

Seorang OPS bertanya kepada Bp. Nazarudin Kompetan : "Kepala sekolah saya terhitung mulai tanggal 10 April 2014 pensiun sedangkan sampai saat ini belum ada penggantinya. Bagaimana cara mengeluarkannya dari aplikasi dapodik ? Jika dikeluarkan lewat menu penugasan, maka di beranda tidak akan tercantum nama kepala sekolah, sedangkan kalau di satu sekolah tidak ada kepala sekolahnya maka kelas yang ada menjadi tidak normal. Bagaimana solusinya..?"

Persoalan perubahan PTK di suatu institusi termasuk sekolah merupakan hal yang lumrah terjadi, entah itu dikarenakan karena mutasi, pensiun, meninggal dunia dan sebagainya. Ilustrasi di atas merupakan salah satu contoh perubahan yang timbul akibat PTK pensiun, dan lebih khusus lagi PTK pensiun itu adalah kepala sekolah di tempat tersebut.

Kalau yang berubah itu terjadi pada seorang PTK yang tidak mempunyai tugas tambahan Kepala Sekolah, maka datanya tinggal diatur/disesuaikan pada menu penugasan. Kalau dia keluar maka dikeluarkan di penugasan dengan mencantumkan alasannya misalnya mutasi, pensiun dan sebagainya. Cara ini berlaku untuk PTK yang masuk maupun PTK yang keluar. Sekedar Mengingatkan Kembali Sebelum Memutasikan Guru Perhatikan Sekolah Induknya. Jika Masih Sekolah Induk Segera Ganti Jadi Non Induk Baru Kemudian Mutasikan. Jika Sudah Terlanjur Dimutasikan Keluarkan Dari Tab PTK Mutasi. Perbaiki. Mutasikan Ulang Kemudian Sync

Selanjutnya bagi Sekolah yang ada PTK mutasi masuk di Sekolah anda utamanya di Tahun Ajaran 2013-2014 ini jangan lupa tanyakan & pastikan di sekolah lama sudah di mutasikan dan status induk di sekolah lama sudah diganti Non Induk.

Jika yang mengalami perubahan itu adalah Kepala Sekolah dengan kondisi Kepala Sekolah Pengganti belum ada, maka langkah di atas tentu tidak bisa dilakukan karena akan menyebabkan kelas menjadi tidak normal. Ingat sekolah yang tidak mempunyai Kepala Sekolah akan menjadi tidak normal. Kelas yang tidak normal akan menyebabkan semuanya tidak normal.

Terus bagaimana caranya ...?

Bp. Nazarudin Kompetan lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak perlu dikeluarkan di menu penugasan sampai ada penggantinya. Cukup melakuan ubah data PTK tersebut, masuk ke tab Tugas Tambahan kemudian mengisi Tanggal Selesai Tugas (TST) sesuai TMT pensiunnya.

Jangan lupa setelah kita melakukan perubahan pada aplikasi, maka kita harus melakukan syncronisasi untuk menyamakan data yang ada di aplikasi kita dengan data yang ada di server pusat.

Mudah-mudahan langkah di atas bisa menjadi solusi bagi rekan-rekan OPS yang mengalami PTK mutasi atau pensiun.

Kahar Muzakkir Sunday, April 20, 2014 CB Blogger Indonesia

SOLUSI JIKA KEPSEK PENSIUN BELUM ADA PENGGANTINYA

Sunday, April 20, 2014

Dapodikdas

Seorang OPS bertanya kepada Bp. Nazarudin Kompetan : "Kepala sekolah saya terhitung mulai tanggal 10 April 2014 pensiun sedangkan s...

Kenapa Nama dan Tanggal Lahir tidak bisa diedit....? Ini alasannya.....

Sunday, April 20, 2014

Dapodikdas

Dirilisnya patch 2.07 pada tanggal 1 April 2014 menekankan satu poin penting yaitu ‘Nama dan Tanggal Lahir’ PTK maupun peserta didik dikon...

Melihat perkembangan terakhir dari pelaksanaan Dapodikdas Bp. Ibnu Aditya Karana memberikan beberapa pencerahan terkait fenomena yang muncul sejak diluncurkannya Patch 2.07c, yaitu :

Hasil validasi data sinkronisasi menggunakan DAPODIK Versi 2.07c didapati data :

37.000 sekolah sudah berhasil sinkron
Dari 37.000 data 32.000 sudah pula mengirimkan BSD
5.000 sekolah sudah melakukan sink dengan 2.07 namun tidak pernah mengirimkan BSD

Oleh sebab itu di ambil kesimpulan untuk 32.000 yang berhasil sync tetapi pernah mengirimkan BSD kami belum merubah data dari BSD ke sync karena dikhawatirkan akan merusak data yang ada, dan dari 5.000 sekolah yang sudah sync insya Allah hasilnya bisa di lihat 2 atau 3 hari kedepan (mudah2an tidak ada kendala yang berarti)

Jadi bisa di simpulkan, bahwa :

Masih banyak sekolah yang masih menggunakan DAPODIK versi 2.06 karena takut data nya bermasalah dan tidak bisa dibackup dengan BSD
Masih banyak sekolah yang berharap ada BSD lanjutan

Oleh sebab itu pihak DAPODIK sudah mengeluarkan penjadwalan dan pembagian wilayah untuk sinkronisasi (Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan), maka bagi sekolah-sekolah yang belum melakukan migrasi dari 2.06 ke 2.07 kami harap utk segera melakukan migrasi ke 2.07c dan melakukan sinkronisasi sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan

Maka saya mencoba merangkum pertanyaan yang timbul minggu ini, antara lain :

Apa masih bisa mengirimkan data dengan BSD …? Jawabannya TIDAK BISA, (BSD Sudah tidak kami proses lagi)
Dapodik versi 2.07 tidak bisa sinkron …? Jawabannya PASTIKAN PATCH NYA ADALAH 2.07c
Saya sudah melakukan sinkron menggunakan 2.07c namun belum ada perubahan di Lembar Info PTK ?? Jawabannya, KAMI BELUM MENARIK PENUH DATA SINKRON UNTUK DI GUNAKAN DALAM VALIDASI DATA DI P2TK DIKDAS
Data saya sudah valid, namun SK TPP Belum terbit ?? Jawabannya KAMI MENGELUARKAN SK TPP SECARA BERTAHAP SESUAI DENGAN USULAN HASIL VERIFIKASI DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
Data saya sudah valid, Data sudah di usulkan OP Dinas tapi SK TPP blm terbit ?? Jawabannya MASIH ADA KELENGKAPAN DATA YANG BELUM LENGKAP Mis (No Rekening blm terbentuk oleh pihak bank yang sudah melakukan MOU, NIP bermasalah, Gol dan Masa kerja yang aneh)
Data sudah valid, data sudah di usulkan dan SK TPP sudah terbit tapi Dana Tunjangan belum ada di rekening ?? Jawabannya .. (ADDDOOOOOEEEHH BAPAK IBU SABAR YAH KAN ADA PROSES PENCAIRAN YANG NGA MUNGKIN 1 ATAU 2 JAM CAIR JADI SABAR YAH .. NGA BAKAL ILANG JUGA DUITNYA)

Pertanyaan Teknis :

Kepsek dan Wakasek yang mengajar BP datanya blm valid ?? Jawabannya KAMI MASIH MEMVERIFIKASI DAN MENGHITUNG ULANG UTK BEBAN KERJA NYA
NIP dan Tgl Lahir berbeda dikarenakan NIP yg dikluarkan oleh BKN tidak sesuai dengan tgl lahir ?? Jawabannya NIP wajib sama dengan tanggal lahir sebagai dasar perhitungan pensiun maka KAMI AKAN MENAMBAHKAN FITUR DI APLIKASI TUNJ PROFESI UNTUK MENGAKOMODIR MASALAH INI. (TUNGGU INFO LEBIH LANJUT)
MULOK BELUM LINIER ?? Jawabannya, PASTIKAN PENULISAN MATA PELAJARA LOKAL PADA APLIKASI DAPODIK SAMA DENGAN MATA PELAJARAN YANG TERTERA PADA SK PENETAPAN BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR, Mis di SK Bahasa Jawa maka di dapodik wajib di Tulis Bahasa Jawa. Jangan B. Jawa atau Bhs Jawa.
BATAS AKHIR DATA YANG KAMI TERIMA ADALAH AKHIR BULAN MEI TAHUN 2014 sebagai dasar penerbitan SK TPP utk semester 1

PESAN :

Jangan mengubah-ubah jam karena PTK yang sudah SK JJM-nya kami kunci.
Lakukan verfikasi terlebih dahulu sebelum melakukan sinkron
Kalau sudah cair tunjangannya jangan lupa ama operator sekolah
Banyak-banyak berdoa

UNTUK SELURUH OPERATOR SEKOLAH :

Jangan banyak bergadang karena percuma, dapodik sudah menjadwalkan dan pembagian wilayah serta pada pukul 00.00 - 03.00 wib ada maintenance jadi dipastikan tidak akan bisa sinkron

Kahar Muzakkir Sunday, April 20, 2014 CB Blogger Indonesia

TAKUT DATA RUSAK.. RIBUAN SEKOLAH TAKUT MIGRASI DARI 2.06 KE 2.07c

Sunday, April 20, 2014

Dapodikdas

Melihat perkembangan terakhir dari pelaksanaan Dapodikdas Bp. Ibnu Aditya Karana memberikan beberapa pencerahan terkait fenomena yang ...

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2014 bertempat di Bintang Senggigi Hotel Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan Rapat Koordinasi Sosialisasi Program Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Guru Non PNS,Tunjangan Khusus Daerah Terpencil dan Bantuan Peningkatan Kualifikasi Akademikguru S1/DIV se-Nusa Tenggara Barat. Rakor tersebut menghasilkan 3 rekomendasi yaitu :

Kepala Sekolah harus membuat surat pernyataan tentang guru yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi dengan melampirkan antara lain : a. Daftar hadir mengajar; dengan catatan, guru yang masuk mengajar tapi tidak mengisi/menandatangani daftar hadir dianggap tidak melaksanakan tugas mengajar. b. SK Pembagian tugas c. Jadual mengajar/roster
Guru yang tidak melaksanakan tatap muka selama 3 hari dengan alasan apapun dinyatakan tidak memenuhi beban mengajar minimal 24 jam/minggu dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi pada bulan bersangkutan (sesuai juknis Pembayaran Tunjangan Profesi tahun 2013)
Format data guru harus sudah selesai paling lambat tanggal 20 April 2014, kecuali Data Individu Kepegawaian dan guru persekolah (by name) paling lambat tanggal 30 Mei 2014.

Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing kabupaten kota dengan menyerukan setiap sekolah untuk mengumpulkan tambahan berkas berupa absensi guru selama 3 bulan yaitu Januari, Februari dan Maret 2014 serta dilengkapi Surat Pernyataan Mutlak dari Kepala Sekolah yang ditandatangani di atas materai.

Dalam pelaksanaannya ketiga rekomendasi itu banyak menuai protes terutama poin kedua. Muncul pemahaman bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seorang guru tidak boleh berhalangan termasuk sakit. Guru dituntut untuk selalu tampil bertugas meskipun dalam keadaan sakit.

Pengurus Daerah PGRI Kab. Lombok Timur kemudian mendesak Kepala Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur untuk mencabut surat pemberitahuan hasil rakor tersebut. Akhirnya melalui surat bernomor : 900/927/DIK V/2014 tanggal 17 April 2014 Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur mencabut surat pemberitahuan hasil Rakor yang tidak manusiawi itu, yang berarti rekomendasi terutama poin kedua dinyatakan tidak berlaku.

Kahar Muzakkir Sunday, April 20, 2014 CB Blogger Indonesia

Kadis Dikpora Cabut Rekomendasi Hasil Rakor Yang Tidak Manusiawi

Sunday, April 20, 2014

Kabar Dunia Pendidikan

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2014 bertempat di Bintang Senggigi Hotel Kabupaten L...

Al-Maududy

22 April 2014

Buku Elektronik Aplikasi Dapodikdas bagian I : PEDOMAN PENGISIAN TABEL SEKOLAH :

20 April 2014

SOLUSI JIKA KEPSEK PENSIUN BELUM ADA PENGGANTINYA

Kenapa Nama dan Tanggal Lahir tidak bisa diedit....? Ini alasannya.....

TAKUT DATA RUSAK.. RIBUAN SEKOLAH TAKUT MIGRASI DARI 2.06 KE 2.07c

Kadis Dikpora Cabut Rekomendasi Hasil Rakor Yang Tidak Manusiawi

Admin

Populer Post

Arsip Blog

Artikel Pilihan

Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru

Labels

Followers