Al-Maududy

Home / All posts

01 February 2015

Informasi-validasi-(-belum-sinkron-20142)

Apakah anda mengalami masalah seperti yang dikeluhkan oleh OPS berikut ini ?

“Bagaimana dengan data yang telah berhasil pada progress pengiriman tetapi di cek validasinya masih belum sinkron 20142. Apa sebabnya ? padahal sudah sinkron beberapa kali tetapi tdak ada perubahan, Mohon penjelasannya sehingga tdak berakibat terhadap pengambilan data BOS yang tinggal 2 minggu lagi.”

Jika anda mengalami masalah tersebut ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi.

Pertama kemungkinan memang sinkronnya belum berhasil dengan sempurna. Menjelang deadline pengiriman data untuk keperluan BOS triwulan 2 dan patch 3.03 yang mengharuskan proses sinkronisasi, traffic ke server cukup padat. Dalam kondisi ini peristiwa gagal sinkron maupun sinkronisasi tidak sempurna bisa saja terjadi.

Untuk solusi masalah ini, haruslah dipastikan bahwa sinkronisasi yang kita lakukan betul-betul berhasil dan data lokal 100% sama dengan data di server. Untuk mengetahui apakah sinkronisasi berhasil atau tidak saya kira para OPS tidak asing lagi, karena sudah banyak dibahas pada artikel-artikel sebelumnya.

Jika kita yakin bahwa sinkron yang kita lakukan benar-benar berhasil, tetapi pada “informasi validasi masih tetap belum Sinkron 20142”, bisa jadi karena kemungkinan kedua yaitu data anda belum divalidasi atau validasinya belum diupdate, karena sementara ini proses validasi masih dilakukan secara manual. Jadi ... ditunggu saja.

“Validasi akan dirunning secara cronjobs terjadwal. Sementara ini running manual. Akan kami update..” komentar Bp. Yusuf Rokhmat menjawab pertanyaan serupa di Group FB Info Pendataan Ditjen Dikdas.

Apa itu cron jobs?

Cron merupakan program/job/process yang berfungsi untuk melakukan schedule terhadap suatu program yang nantinya akan dijalankan pada suatu saat tertentu tergantung pengaturannya. Pengaturan schedule agar dapat dieksekusi oleh cron job dilakukan dengan mengedit entri-entri yang terdapat pada file crontab.

Sederhananya cronjobs pada konteks ini merupakan proses validasi yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan software.

Kahar Muzakkir Sunday, February 01, 2015 CB Blogger Indonesia

SOLUSI UNTUK INFORMASI VALIDASI “BELUM SINKRON 20142” PADA PROGRESS PENGIRIMAN DAPODIKDAS

Sunday, February 01, 2015

Dapodikdas

Apakah anda mengalami masalah seperti yang dikeluhkan oleh OPS berikut ini ? “ Bagaimana dengan data yang telah berhasil pada progress p...

29 January 2015

MENDIKBUD JADIKAN DAPODIK SEBAGAI ALAT KONTROL PELAKSANAAN KURIKULUM 2013

Thursday, January 29, 2015

Dalam rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (27/01/2015) Mendikbud mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 dimulai dari tahun ini de...

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013, yang salah satu pointnya mengatakan bahwa Pengaturan implementasi kurikulum tersebut akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maka kemdikbud melalui laman dapo.dikdas.kemdikbud.go.id telah mengumumkan daftar sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 (29/01/2015).

Menurut surat edaran tersebut ketentuan penentuan sekolah pengguna kurikulum 2013 hanya dua yaitu pertama sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester tetap bisa melaksanakannya dan kedua sekolah yang baru melaksanakan 1 semester, harus kembali ke Kurikulum 2006. Jadi tidak ada ketentuan lain seperti akreditasi dan lain-lain.

Untuk mengetahui daftar sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, silahkan masuk ke laman dapo.dikdas.kemdikbud.go.id. Pada halaman utama klik tombol merah “Pengguna Kurikulum 2013” seperti gambar berikut :

Atau bisa juga dengan mengklik link langsung http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/cdata/k13. Selanjutnya bisa ditelusuri Daftar sekolah SD SMP yang sudah di verifikasi Pusat untuk melanjutkan Kurikulum 2013.

“Hanya sekolah yang terdaftar dalam list tersebut yang boleh melanjutkan K13 , sekolah diluar itu kembali menggunakan Kurikulum 2006. Tunggu surat resmi nya dari pusat dalam proses.” ungkap Bp. Yusuf Rokhmat dari tim dapodik.

Bagaimana jika sekolah tidak termasuk dalam daftar tersebut, akan tetapi karena alasan tertentu tetap memakai kurikulum 2013 ? Pada aplikasi dapodikdas versi 3.02 secara teknis masih bisa dilakukan, karena belum dilakukan penguncian kurikulum pada pengaturan rombel. Akan tetapi jika sekolah tidak termasuk dalam daftar tersebut, tetapi tetap memaksakan untuk melaksanakan kurikulum 2013 maka resikonya “TIDAK DIAKUI JJMNYA PADA VALIDASI JJM DI P2TK “ (baca kembali artikel kami sebelumnya :Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila…….. ). Bahkan pada patch 3.03 yang baru dirilis muncul warning sebagai berikut :

Warning bagi sekolah yang tidak masuk daftar tetapi mencoba menggunakan K-13 pada dapodik

Kahar Muzakkir Thursday, January 29, 2015 CB Blogger Indonesia

DIRJEN DIKDAS UMUMKAN DAFTAR SD SMP PENGGUNA KURIKULUM 2013

Thursday, January 29, 2015

Dapodikdas Kurikulum 2013

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 t...

27 January 2015

Pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 selain menggunakan LJUN (Lembar Jawaban), akan diselenggarakan ujian dengan menggunakan komputer (Computer Based Test).

Terkait dengan hal tersebut Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik Balitbang Kemdikbud) melalui surat edarannya Nomor : 0059/H4/TU/2015 telah memilih beberapa SMP, SMA dan SMK yang dianggap memenuhi syarat dan siap melaksanakan sistem CBT UN (Tidak menggunakan LJUN). Selain sekolah yang dipilih oleh Puspendik, Dinas Pendidikan Provinsi juga dapat mengusulkan sekolah-sekolah lain yang memenuhi syarat dan siap melaksanakan ujian nasional dengan sistem CBT. Ujian-Nasional-dengan-sistem-CBT

Sekolah-sekolah yang namanya tercantum dalam Daftar Nominasi serta memenuhi persyaratan diharapkan segera melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten setempat. sebelum tanggal 30 Januari 2015. Selanjutnya, petugas pendataan Kota/Kabupaten mengirimkan Lembar Konfirmasi yang telah diisi lengkap dan dipindai (full colour, bukan black and white atau grayscale).

Menurut surat edaran tersebut persyratan minimal yang harus dimiliki oleh sekolah adalah :

Tersedia petugas laboratorium komputer (laboran).
Dapat menyediakan komputer client di sekolah yang jumlahnya sebanding dengan jumlah peserta ujian nasional yaitu dengan perbandingan 1 : 3 (1 komputer tersedia untuk 3 orang peserta ujian). Contoh: Jumlah peserta UN 120 orang, maka jumlah komputer yang harus tersedia minimum 40 unit.
Dapat menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi (minimal) sebagai berikut:

a.	Server : PC/Tower/Desktop (bukan laptop) Processor Xeon atau i5 RAM 4 GB Harddisk 250 GB Operating System: Windows Server/Windows 7 (64 bit) UPS
b.	Client: Processor Pentium 4 RAM 512 MB Operating System: Windows Xp Web Browser: Chrome/Mozilla Firefox/Xambro
c.	Jaringan internet dengan bandwith minimal 1 Mbps
d.	Jaringan area lokal (Local Area Network – LAN): 1 server maksimal untuk 25 client (apabila tidak terpenuhi, maka bisa 1 server maksimal untuk 40 client).

Sedangkan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional dengan menggunakan sistem CBT adalah sebagai berikut :

Dokumen terkait pelaksanaan Ujian Computer Based Test (CBT) tahun 2015. Silakan klik pada nama dokumen di bawah ini.:

Kahar Muzakkir Tuesday, January 27, 2015 CB Blogger Indonesia

Puspendik Keluarkan Surat Edaran Tentang Ujian Nasional Berbasis Komputer (CBT)

Tuesday, January 27, 2015

UJIAN NASIONAL

Pelaksanaan Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 selain menggunakan LJUN (Lembar Jawaban), akan diselenggarakan ujian dengan menggunakan...

BIAYA UJIAN NASIONAL 80 RIBU RUPIAH PER SISWA

Tuesday, January 27, 2015

UJIAN NASIONAL

Diberitakan pada laman Kemdikbud , bahwa Rapat kerja (raker) perdana antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Komisi X D...

23 January 2015

Kebijakan UN tahun ini akan diubah tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara komprehensif seluruh komponen pada siswa untuk menyatakan tamat atau tidaknya peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu.Demikian salah satu isi dalam jumpa pers yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (23/1/2015) seperti yang diberitakan pada laman kemdikbud.

Mengapa kebijakan tentang Ujian Nasiona diubah ? Ada beberapa alasan yang dikemukakan diantaranya, yaitu :

UN seharusnya memberi dampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan yang lebih luas lagi, seperti :

Mendorong siswa belajar
Mendorong guru tuntaskan kompetensi
Menjadi standar kompetensi minimum nasional
Dapat dipakai sebagai acuan antar propinsi
Pemersatu bangsa
Adanya ukuran capaian kompetensi pendidikan yang dapat dipakai antar negara

Namun, kenyataan di lapangan justru menimbulkan perilaku negatif, Karena sifat ujiannya itu high-stake testing seperti

Timbulnya berbagai mmacam kecurangan
Perilaku negatif teaching-tothe-test
Siswa menjadi “korban”
Siswa alami distress
Pembelajaran tidak tuntas
Kekurangan standardized tests

Mendikbud memaparkan rencana perubahan yang akan terjadi pada UN tahun ini, yaitu

Pertama, UN tidak untuk kelulusan.

Sekolah sepenuhnya diberikan kewenangan mempertimbangkan seluruh aspek dari proses pembelajaran, termasuk komponen perilaku siswa untuk menentukan lulus tidaknya mereka dari jenjang pendidikan tertentu.

Kedua, UN dapat ditempuh lebih dari sekali.

Bagi mereka yang hasilnya kurang, punya kesempatan memperbaiki dan mengambil ujian ulang. Karena tujuan UN kan bukan menjadi hakim, tapi alat pembelajaran. Kita ingin mengubah UN dari sekadar alat menilai hasil belajar, tetapi alat untuk belajar,

Ketiga, UN wajib diambil minimal satu kali oleh setiap peserta didik.

Tahun ini kita tidak menyelenggarakan ujian ulang, karena 2015 ini transisi. Konsep ini akan diterapkan tahun depan. Bagaimana caranya? Awal semester akhir peserta didik sudah dapat mengambil UN. Dan bila diperlukan ada perbaikan, maka mereka bisa melakukan perbaikan di akhir semester akhir. Tapi ini baru bisa diterapkan di 2016

Selengkapnya dapat dibaca pada Paparan Mendikbud Pada Konferensi Pers Ujian Nasional, 23 Januari 2015

Kahar Muzakkir Friday, January 23, 2015 CB Blogger Indonesia

Mengapa kebijakan tentang Ujian Nasional tahun ini diubah ?

Friday, January 23, 2015

UJIAN NASIONAL

Kebijakan UN tahun ini akan diubah tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara kompre...

22 January 2015

Penguncian-Kurikulum-pada-aplikasi-dapodik

Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 423.5/154/Sj Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap, semakin mempertegas tentang sekolah mana yang harus tetap menerapkan Kurikulum 2013 dan yang mesti balik lagi pada Kurikulum 2006.

Seperti yang bisa kita ambil dari point 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah beberapa pemahaman diantaranya :

sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkan Kurikulum 2013
Daftar nama sekolah per kabupaten/kota akan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 semester ditetapkan untuk kembali menggunakan kurikulum tahun 2006.
Pengaturan implementasi kurikulum tersebut di atas akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Bagaimana pengaturan implementasi kurikulum tersebut pada aplikasi dapodik ? Bapak Nazarudin dari P2TK Dikdas menjelaskan dalam statusnya di medsos FB sebagai berikut : “Validasi k13 akan dilihat dari daftar sekolah k13 yang sudah disahkan oleh Bp. Menteri. Kalau data sekolah tidak terdaftar pada peserta K13. Maka akan dianggap memakai KTSP (Kurikulum 2006-red) Kalau didapodiknya pakai k13 maka jadi tidak normal.”

Dengan demikian nantinya pada aplikasi dapodik akan terjadi penguncian kurikulum berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementrian melalui Balitbangdikbud, sehingga sekolah tidak bisa sembarangan menggunakan kurikulum di aplikasi. Nantinya akan ada peringatan seperti gambar berikut.

Warning penguncian kurikulum pada aplikasi dapodik

Apabila sekolah nekat mempergunakan kurikulum 2013 padahal tidak termasuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kementrian maka akan terjadi ketidaknormalan rombel. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila rombel tidak normal maka semuanya menjadi tidak normal. Pengaturan JJM menjadi tidak valid dan akan mengakibatkan SK Tunjangan tidak bisa diterbitkan. Jika SK Tunjangan tidak terbit artinya tunjangan (sertifikasi dan aneka tunjangan) tidak cair.

Permasalahan mungkin akan timbul pada sekolah-sekolah meskipun baru melaksanakan 1 semester akan tetapi karena kebijakan lokal harus menerapkan Kurikulum 2013. Dalam hal ini mungkin perlu pembahasan serta peninjauan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan konsekwensi yang akan ditimbulkan.

Kahar Muzakkir Thursday, January 22, 2015 CB Blogger Indonesia

Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila……..

Thursday, January 22, 2015

Dapodikdas Tunjangan Profesi

Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 233/C/KR/2015 tentang Penetapan...

Al-Maududy

01 February 2015

SOLUSI UNTUK INFORMASI VALIDASI “BELUM SINKRON 20142” PADA PROGRESS PENGIRIMAN DAPODIKDAS

29 January 2015

MENDIKBUD JADIKAN DAPODIK SEBAGAI ALAT KONTROL PELAKSANAAN KURIKULUM 2013

DIRJEN DIKDAS UMUMKAN DAFTAR SD SMP PENGGUNA KURIKULUM 2013

27 January 2015

Puspendik Keluarkan Surat Edaran Tentang Ujian Nasional Berbasis Komputer (CBT)

BIAYA UJIAN NASIONAL 80 RIBU RUPIAH PER SISWA

23 January 2015

Mengapa kebijakan tentang Ujian Nasional tahun ini diubah ?

22 January 2015

Tunjangan Sertifikasi Terancam Tidak Cair, Apabila……..

Admin

Populer Post

Arsip Blog

Artikel Pilihan

Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru

Labels

Followers