Al-Maududy

Home / All posts

01 December 2014

Diberitakan oleh KOMPAS.COM (1/12/2014) bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebut kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi gawat darurat. Dari sejumlah data yang dimiliki Kemendikbud, dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan Indonesia menunjukkan hasil buruk

"Pendidikan Indonesia sedang dalam gawat darurat. Fakta-fakta ini adalah sebuah kegentingan yang harus segera diubah," ujar Anies, dalam pemaparan materi di hadapan kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, di Kemendikbud, Senin (1/12/2014).

Berikut beberapa data mengenai hasil buruk yang dicapai dunia pendidikan Indonesia pada beberapa tahun terakhir. :

Sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan.
Nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar kompetensi guru adalah 75.
Indonesia masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas pendidikan, menurut lembaga The Learning Curve.
Dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia berada di peringkat 49, dari 50 negara yang diteliti.
Pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64, dari 65 negara yang dikeluarkan oleh lembaga Programme for International Study Assessment (PISA), pada tahun 2012. Anies mengatakan, tren kinerja pendidikan Indonesia pada pemetaan PISA pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012, cenderung stagnan
Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suap- menyuap dan pungutan liar. Selain itu, Anies mengatakan, dalam dua bulan terakhir, yaitu pada Oktober hingga November, angka kekerasan yang melibatkan siswa di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai 230 kasus.

Data-data ini, sebut Anies, menunjukkan kinerja buruk pemerintah, yang perlu mendapat perhatian serius. "Kita semua bertanggung jawab. Kita harus turun tangan. Langkah yang harus kita kerjakan jangan tanggung-tanggung. Banyak hal yang harus kita ubah demi pendidikan Indonesia," kata Anies.

Kahar Muzakkir Monday, December 01, 2014 CB Blogger Indonesia

ANIES BASWEDAN : “PENDIDIKAN INDONESIA SEDANG DALAM KONDISI GAWAT DARURAT”

Monday, December 01, 2014

Kabar Dunia Pendidikan

Diberitakan oleh KOMPAS.COM (1/12/2014) bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebut kondisi pendidikan Indonesia saat i...

30 November 2014

SAMPAI 29 NOVEMBER 2014 P2TK DIKDAS MASIH HUTANG 1.800 INDIVIDU BELUM SK DAN 10 MILIAR RUPIAH TERSANGKUT PENCAIRAN

Sunday, November 30, 2014

Sampai dengan 29 November 2014, kita masih menyisakan hutang sekitar 1.800 individu yang belum SK (rekening), dan sekitar 10M tersangk...

Entri data dengan benar dan valid sesuai dokumen pendukung yang resmi sejak awal ternyata merupakan suatu keharusan, sebab kalau tidak akan menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Entri data yang valid ini bukan saja harus diperhatikan oleh operator pengentri data, akan tetapi juga bagi PTK yang memberikan data untuk dientri.

Proses entri yang dilakukan dengan asal-asalan tidak bisa lagi dilakukan pada era database sekarang ini. Sebab prosesing data tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi sudah masuk ke suatu ‘system’ yang dilakukan secara terpusat, terintegrasi dan daring. Data pokok yang paling prinsip adalah nama dan tanggal lahir. Jangan sampai nama dan tanggal lahir di Ijazah, SK, dapodik, database NUPTK berbeda, hatta itu hanya masalah singkatan yang sebenarnya memiliki makna yang sama.

Contoh kecil saja nama Muhammad, Muhamad, Moch. Muh. Semua nama itu sebenarnya memiliki maksud yang sama, jika diverifikasi secara manual oleh tangan-tangan manusia masih bisa lolos karena manusia bisa memahami maksudnya. Akan tetapi jika diverifikasi oleh suatu system pasti akan terbaca sebagai data yang berbeda. Oleh karena itu apabila mengalami kasus seperti ini harus diambil langkah yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang ada untuk memperbaikinya.

User ID dan Password Tidak valid

Salah satu kejadian yang banyak terjadi saat ini ketika seorang PTK mengecek datanya pada aplikasi Info PTK, ternyata ditemukan “User ID dan Password Tidak valid” akibat adanya perbedaan data pada database NUPTK dan database SIM Tunjangan.

Dimisalkan pada database Simtun ternyata ada kesalahan NUPTK, Nama, tanggal lahir tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena mungkin dulu tidak diperbaiki ketika terbit NUPTK, jika mau diperbaiki, saat ini mau tidak mau, suka tidak suka harus datang ke P2TK Dikdas pusat, karena di aplikasi Simtun Kab/kota tidak bisa memperbaiki kasus tersebut. Untuk memperbaiki data tersebut harus juga membawa semua berkas/dokumen yang diperlukan sebagai bukti kebenaran dan keabsahan data, termasuk Kartu Keluarga!

“Yang datang ke P2TK tidak harus PTK yang bersangkutan.” kata pak Nazarudin Kompetan. Lebih jauh ditegaskan pula, “Bisa diwakilkan oleh siapa saja, boleh orang Dinas, saudara atau keluarga, yang penting ada Surat Kuasanya. Sedangkan untuk kesalahan NIP bisa dierbaiki di dapodiknya”

Kasus seperti ini dicontohkan : Di database Simtun nama M. Abdul ternyata karena ingin agar sesuai ijazah yaitu Moch. Abdul, mungkin di dapodik oleh OPS di isi Moch. Abdul, otomatis tidak akan sama, kecuali di dapodik diisi M. Abdul.

JJM Terkunci

Setelah SK TPP terbit, otomatis JJM pada aplikasi terkunci sehingga otomatis untuk menjaga kevalidan dan kualitas data tidak bisa dipakai oleh PTK yang lain. Akan tetapi terkadang karena suatu sebab, kita perlu membuka kuncian tersebut agar bisa dipakai oleh PTK yang lain, bisa jadi karena kesalahan pada waktu mengisi data JJM pada rombel atau bisa juga karena hal lain seperti adanya mutasi dan sebagainya.

Untuk membuka kuncian ini langkah maka kita harus membuat “Surat Permohonan Pembukaan Kunci” ke P2TK pusat, bisa langsung ke kantor P2TK di Jakarta atau bisa juga melalui OP Simtun Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Jika disebabkan oleh kesalahan entri maka harus dilengkapi dengan “Surat Pernyataan Kesalahan Entri”.

Diinformasikan oleh Pak Nazararudin bagi yang sudah merasa membuat surat pernyataan salah entri dan sudah diserahkan ke P2TK tetapi masih belum valid datanya, maka hal yang perlu diperhatikan adalah :

Data dapodiknya apakah sudah diperbaiki sebelum kirim surat atau belum... Jika belum pasti Data akan sulit valid..
Apakah ada ‘Jadwal Harian’ (Jadwal Pelajaran, bukan pembagian jam – red) atau tidak saat mengirim surat tersebut, ini diperlukan untuk analisa ketercukupan jam..
Pastikan suratnya nyampe ke P2TK...

“Surat hanya pembuka kunci..jika datanya salah.. Hasilnya tetap akan salah. Jika kunci sudah dibuka...terus server akan baca data sync... Lalu SP (Store Procedur) dijalankan..tetapi data syncnya masih data yang tidak valid, maka hasilnya tetap tidak valid..dan rombel kembali dikunci.” tegas pak Nazarudin.

Kahar Muzakkir Sunday, November 30, 2014 CB Blogger Indonesia

NUPTK SALAH DAN MEMBUKA JJM TERKUNCI HARUS KE P2TK PUSAT

Sunday, November 30, 2014

Dapodikdas

Entri data dengan benar dan valid sesuai dokumen pendukung yang resmi sejak awal ternyata merupakan suatu keharusan, sebab kalau tidak aka...

28 November 2014

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana yang ditujukan kepada aparatur sipil negara atau PNS.

Dikutip dari situs Kementerian PAN RB, Kamis (27/11/2014), surat edaran tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota Indonesia.

Berikut isi Surat Edaran Menteri Yuddy yang ditembuskan pada Presiden dan Wakil Presiden tersebut:

Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang.
Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah.
Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.

Menanggapi terbitnya Surat Edaran tersebut Piet Hein Pusung salah seorang staf pengajar pada IPDN dan IBA FEB Unsrat membuat tulisan yang cukup menggelitik pada Fan Pagenya, seperti kami copas berikut ini.

Memusuhi PNS dianggap perjuangan kesejahteraan rakyat,
Mengurangi tunjangan PNS dan melarang kegiatan di hotel dianggap kemenangan rakyat,
Sidak dan memarahi PNS dianggap prestasi,
Kampanye "jangan jadi PNS, jadilah pengusaha" sebagai pedoman hidup bijaksana,
PNS di pusat perbelanjaan adalah suatu dosa dan kenistaan,
PNS yang berkecukupan adalah ancaman negara yang harus diberantas,
Membatasi 400 undangan perkawinan adalah ide cemerlang benderang rupawan.
.........
Sahabat saya PNS seluruh Indonesia, kita adalah korban kebijakan populis!
Para penguasa berusaha membangun propaganda "PNS adalah musuh bersama" untuk merebut hati rakyat miskin dengan mengobral isu bahwa kita PNS hidup keenakan.
Banyak rakyat miskin di negara kita adalah dampak dari korupsi para penguasa! Bukan karena tunjangan PNS, bukan karena PNS melangsungkan pernikahan dengan 400 undangan! Seolah-olah kehidupan PNS adalah masalah paling krusial di negara ini.
Apa kabar mafia anggaran? Apa kabar mafia minyak? Apa kabar mafia kebijakan ekspor-impor? Apa kabar mafia hukum?
Mari bersama kita tolak POLITISASI PNS... kami adalah abdi negara, abdi masyarakat, berjanji untuk setia kepada bangsa dan negara, mengambil pilihan untuk menjadi PNS karena kami cinta Indonesia.
KAMI BUKAN MASALAH, KAMI BUKAN PENYAKIT, KAMI BUKAN MUSUH!

Kahar Muzakkir Friday, November 28, 2014 CB Blogger Indonesia

STOP POLITISASI PNS, KAMI BUKAN MUSUH

Friday, November 28, 2014

Serba serbi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/2014 tentang ...

INGIN BEKERJA DENGAN RAPI, OPS BERHARAP TERWUJUDNYA DATA SATU PINTU

Friday, November 28, 2014

Artikel Pendidikan

“Dunia pendidikan disaat ini sudah memiliki pondasi data yang sangat fundamental, detil dan relational dengan tingkat akurasi tinggi, val...

27 November 2014

TETAP KEMDIKBUD BUKAN KEMDIKDASMENBUD

Thursday, November 27, 2014

Kabar Dunia Pendidikan

Menanggapi masih adanya perbedaan persepsi tentang kementrian yang menangani masalah pendidikan terkait terpisahnya pengurusan dirjen Dikt...

25 November 2014

Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar pada Jenjang Dikdasmen. Ketuntasan Belajar adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar

Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan.

Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Nilai Ketuntasan Sikap
(Predikat)

Sangat Baik (SB)

Baik (B)

Cukup (C)

Kurang (K)

Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik (B).

Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan

Ketuntasan Belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67 untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 2,67.

Khusus untuk SD/MI ketuntasan sikap, pengetahuan dan keterampilan ditetapkan dalam bentuk deskripsi yang didasarkan pada modus, skor rerata dan capaian optimum.

Kahar Muzakkir Tuesday, November 25, 2014 CB Blogger Indonesia

KETUNTASAN BELAJAR MENURUT PERMENDIKBUD NOMOR 104 TAHUN 2014

Tuesday, November 25, 2014

Kurikulum 2013

Menurut Permendikbud No. 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar pada Jenjang Dikdasmen. Ketuntasan Belajar adalah tingkat minimal...

Al-Maududy

01 December 2014

ANIES BASWEDAN : “PENDIDIKAN INDONESIA SEDANG DALAM KONDISI GAWAT DARURAT”

30 November 2014

SAMPAI 29 NOVEMBER 2014 P2TK DIKDAS MASIH HUTANG 1.800 INDIVIDU BELUM SK DAN 10 MILIAR RUPIAH TERSANGKUT PENCAIRAN

User ID dan Password Tidak valid

JJM Terkunci

NUPTK SALAH DAN MEMBUKA JJM TERKUNCI HARUS KE P2TK PUSAT

28 November 2014

STOP POLITISASI PNS, KAMI BUKAN MUSUH

INGIN BEKERJA DENGAN RAPI, OPS BERHARAP TERWUJUDNYA DATA SATU PINTU

27 November 2014

TETAP KEMDIKBUD BUKAN KEMDIKDASMENBUD

25 November 2014

KETUNTASAN BELAJAR MENURUT PERMENDIKBUD NOMOR 104 TAHUN 2014

Admin

Populer Post

Arsip Blog

Artikel Pilihan

Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru

Labels

Followers