Al-Maududy

Home / All posts

28 March 2014

TRIK EDIT DATA PTK YANG MASIH MERAH

Friday, March 28, 2014

Hanya jenis PTK yang masih merah Mengapa kalau kita melakukan sedikit perubahan/edit pada data PTK, di Info PTK sulit berubah sed...

Jakarta, Kemdikbud (Senin, 24/03/2014 - 17:04) --- Hasil audit BPKP menunjukkan, tunggakan utang tunjangan profesi para guru yang belum dibayarkan dari tahun 2010-2013 sebesar Rp4,31 triliun. Jumlah tersebut jauh berkurang dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar Rp8 triliun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, mengatakan, total sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang berada di kabupaten kota sebesar Rp6,068 triliun. Dana tersebut seharusnya untuk pembayaran tunjangan profesi guru yang masih menjadi utang dari tahun 2010-2013.

“Jadi saldo Silpa itu masih ada Rp1,7 triliun lagi, dan memang benar uang itu masih ada di kabupaten kota,” tegas Mendikbud usai meluncurkan SBMPTN 2014, di Kantor Kemdikbud, Jumat (21/03/2014) malam.

Mendikbud mengatakan, meskipun dana tersebut tersebar di kabupaten/kota, ada juga kabupaten/kota yang benar-benar tidak memiliki Silpa. Akibatnya, kabupaten/kota tersebut tidak bisa membayarkan tunjangan profesi para guru di daerahnya. Dari kabupaten/kota yang kurang itu, Kemdikbud telah mengalokasikan Rp598 miliar di 2014 ini, untuk membayar hutang 2010-2013.

Untuk daerah yang memiliki Silpa, Mendikbud menegaskan akan segera menyelesaikan tunggakan utang kepada para guru. Kemdikbud, kata dia, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP. “Segera kita selesaikan, tinggal menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) nya saja untuk memakai silpa-silpa itu supaya bisa digunakan untuk utang piutang itu,” katanya.

PMK direncanakan rampung bulan ini (Maret). Dengan keluarnya PMK memiliki dasar hukum untuk menyalurkan dana tersebut kepada para guru yang berhak. “Selama ini kan mereka (daerah) tidak berani menggunakan anggaran tersebut karena merupakan anggaran tahun 2010. Dengan PMK, maka kabupaten/kota harus mencairkan,” katanya. (Aline Rogeleonick)

Sumber : Kemdikbud

Kahar Muzakkir Friday, March 28, 2014 CB Blogger Indonesia

Utang Tunjangan Profesi Guru akan Segera Dibayar Setelah Ada Peraturan Menteri Keuangan

Friday, March 28, 2014

Jakarta, Kemdikbud ( Senin, 24/03/2014 - 17:04) --- Hasil audit BPKP menunjukkan, tunggakan utang tunjangan profesi para guru yang...

Asep Sulle Morrana

Kepada Yth :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

CC. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bismillahirohmanirrohim...

Perjalanan DAPODIK selama 2 tahun ini begitu banyak perkembangan dari kualitas data sampai dengan kualitas pengiriman sampai dengan 96% Progres Nasional. Siapa yang berjasa??

Pihak P2TK pun mengakui bahwa pemerintah saat ini “mengemis” meminta data dari sekolah dalam hal ini Operator Sekolah.

Untuk apa?? Mulai dari Sekolah, pemerintah mengetahui dengan pasti berapa jumlah sekolah di negeri ini, berapa yang rusak ringan, berapa yang rusak berat, berapa yang kekurangan ruangan kelas tidak seperti sebelum dapodik yang dikirim secara manual banyak yang fiktif sehingga pemerintah merasa di rugikan milyaran bahkan trilyunan rupiah karena bantuan masuk kepada yang tidak berhak.

Sekolah mana saja yang berhak mendapatkan bantuan DAK, mana saja yang berhak mendapatkan RKB dengan rasio jumlah siswa yang akurat, tepat dan akuntable, mana saja yang berhak mendapatkan bantuan bangunan Perpustakaan dll.

Sekarang?? Berapa milyar dan bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??

Dari data PTK sebelum dapodik pemerintah tidak yakin akan jumlah PTK yang ada di negeri ini, bagaimana penyebarannya, berapa jumlah PNS, berapa Jumlah Non PNS, apakah sekolah kekurangan guru ataupun malah kelebihan karena yang pemerintah pusat terima adalah laporan secara manual dari dinas provinsi, dinas kabupaten yang isinya tidak akurat setelah langsung di validasi kelapangan. Pemerintah merasa kecolongan dan dibohongi.

Sekarang?? Dengan Dapodik melalui Operator Sekolah Pemerintah dengan pasti mengetahui bagaimana pemetaan PTK di sekolah-sekolah, mana saja sekolah yang kekurangan guru, mana saja sekolah yang kelebihan guru, berapa jumlah PNS, berapa Jumlah Non PNS, berapa jumlah yang berhak menerima Tunjangan Profesi sesuai dengan 24 jam mengajarnya, berapa jumlah yang berhak menerima Aneka Tunjangan untuk Non PNS yang sebelum dapodik hanya usulan manual dan ternyata sampai kepada yang tidak berhak.

Sekarang?? Berapa milyar bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??

Peserta Didik, sekarang dengan pasti pemerintah bisa mengetahui berapa Dana BOS harus dikucurkan ke sekolah-sekolah, berapa dana BSM harus dikeluarkan tidak seperti sebelum dapodik yang pengajuannya dilakukan secara manual karena banyaknya sekolah-sekolah yang membengkakkan datanya.

Sekarang?? Berapa milyar bahkan trilyunan rupiah bisa diselamatkan. Siapa yang berjasa??

Operator Sekolah ibarat Pejuang Kemerdekaan RI, yang berjuang jiwa dan raga dengan hati ikhlas dan profesional, mengorbankan materi, meninggalkan keluarga tanpa melihat resiko dan jasa apa yang akan mereka dapat tetapi tujuan mereka adalah berjuang untuk kemerdekaan Republik Tercinta ini, untuk seluruh Rakyat RI. Mereka adalah cikal bakal kemerdekaan tanpa kenal lelah siang dan malam memperjuangkan Kebebasan dari penjajah. Walaupun nantinya hanya ucapan terimakasih yang didapat, hanya sebuah nama yang di kenang dalam buku sejarah dan batu nisan bahkan tanpa di kenal sama sekali dan dianggap tidak ada.

Apa yang membuat semangat Operator Sekolah??? Sebuah system dari pemerintah melalui aplikasi-aplikasi terutama Dapodik memotong jalur birokrasi Administrasi dari sekolah, UPT kecamatan, Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Pusat. Kecurangan-kecurangan yang terjadi, manupulasi data, pembengkakan jumlah Peserta Didik, pelaporan BSM yang fiktif, laporan palsu dari penerima sertifikasi dan lain sebagainya di kikis oleh Aplikasi yang namanya dapodik. Pelaporan dari Sekolah langsung ke Dirjen Kemdiknas membuat gerah para pejabat yang nakal, yang memanfaatkan pelaporan secara manual, tidak bisa lagi menahan ataupun menyunat tunjangan-tunjangan yang langsung masuk ke rekening penerima, dan mungkin yang terjadi sekarang hanya membuat “pengkondisian” dan juga “belas kasihan” dari sang penerima tunjangan.

Nah..disinilah Peran seorang Operator Sekolah sangat penting dalam menginput data dengan benar dan sesuai realita dengan tidak keluar dari Aturan-aturan pemerintah sesuai tuntutan Aplikasi dan dibayangi dengan UU ITE. Seorang Operator Sekolah harus menguasai alur dan strukture pemograman, Aturan pembagian jam Pembelajaran sesuai KTSP ataupun KUR 2013, penguasaan mereka lebih hebat dari Wakil Kepala sekolah bagian program kurikulum, mendata seluruh peserta didik dan PTK, lebih hebat dan rinci dari bagian sensus kependudukan dan kepegawaian daerah, bertanggung jawab mengenai pencairan dana BOS, tunjangan sertifikasi PTK, bantuan RKB, DAK, dsb yang berkaitan dengan sekolah lebih hebat dari pejabat-pejabat pembuat kebijakan, dan para dewan yang terhormat yang membuat persetujuan. APLIKASI YANG LUAR BIASA HEBAT dan OPERATOR YANG LUAR BIASA HEBAT DAN HANDAL.

Untuk siapa sebenarnya OPS berjuang..?? Untuk Sekolah, Untuk Siswa, Untuk PTK lantas….Apa yang Operator Sekolah terima?? Tekanan dari sekolah, dari PTK yang bersertifikasi, dari PTK Non PNS yang merasa berhak menerima Aneka Tunjangan.

Sementara Operator Sekolahnya pun tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah, hanya melempar ke sekolah dengan sedikit mencatumkan di JUKNIS BOS 2014 itu juga kalau dijalankan oleh Sekolah..buktinya banyak keluhan dari Operator Sekolah yang memakai laptop sendiri, modem dan pulsa sendiri dengan honor sekolah yang disamakan dengan honor penjaga sekolah bahkan mungkin di bawahnya dan pantas saja dari sekolah dan PTKnya tidak menghargai pekerjaan Operator Sekolah karena Pemerintahpun tidak menghargai kerja kerasnya Operator. Ada yang bilang “kalau tidak sanggup jangan jadi operator sekolah”, Bukan mengenai mau atau tidaknya menjadi Operator Sekolah bukan mengenai sanggup tidaknya menjadi operator sekolah karena itu berkaitan dengan individu masing-masing, tetapi esensi dari tugas Operator Sekolah sendiri, Penghargaan Untuk Operator Sekolah sendiri.

Melalui Aneka Tunjangan yang tadinya diharapkan para Operator Sekolah sekarang sudah tinggal cerita, ini bukti Operator Sekolah di abaikan oleh Pemerintah, belum lagi Kriteria penerima tunjangan yang sudah di tetapkan melenceng jauh dan tergantung dari tangan sakti Operator Aneka SIMTUN Kab..ini kutipan komentar petinggi P2TK pada satu status.

"Tagor Alamsyah Harahap Ukurannya bukan paling duluan atau belakangan, yg jadi ukuran adalah kebenaran data, jika kirim dgn sync tetap kami gunakan dan kami umumkan dgn info PTK, jika ada kesalahan bisa dikoreksi kirim ulang dgn bsd, jadi mau belakangan atau mau paling duluan tetap yg jadi patokan kebenaran data. Jika dilihat di info PTK ada dalam kurung sync atau BSD jadi dua2nya diakomodir.

Petikan dari http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/dinas-pendidikan-kabupatenkota-tentukan-calon-penerima-tunjangan-guru/

“Nominasi yang muncul dari layar mereka online. Kabupaten/Kota membuka aplikasi, muncul nama-nama guru yang memenuhi syarat (nominasi) yang diambil dari Dapodik beserta jumlah kuotanya, tinggal operator Kabupaten/Kota check list siapa orangnya sejumlah kuota. Dia simpan, saat itu juga langsung terbaca di Jakarta,” urainya.

Lebih lanjut Tagor menjelaskan, penentuan nama guru penerima tunjangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lantaran merekalah yang tahu kondisi guru di lapangan. Jika tahun lalu seorang guru mendapat tunjangan, maka tahun ini ia bisa tidak dapat tunjangan lagi. Hal ini tergantung kebenaran data yang dikirim karena bisa saja guru tersebut sudah tidak memenuhi syarat.

Bagaimana Pa Tagor menjelaskan gambar yang saya lampirkan.

Sudah di abaikan kini Operator Sekolah merasa di pojokkan karena Data yang sudah benar tidak mendapatkan tunjangan sementara data yang belum benar mendapatkannya.

Kami hanya minta OPERATOR SEKOLAH diperhatikan oleh pemerintah tidak lebih..

Kami hanya minta OPERATOR SEKOLAH dihargai oleh pemerintah tidak lebih…

Salahkah OPERATOR SEKOLAH minta untuk di prioritaskan mendapatkan tunjangan tersebut,, karena Operator Sekolah sudah menyelamatkan Uang Negara milyaran bahkan trilyunan rupiah.

Karena Operator Sekolah sudah dibodohi oleh Operator Kabupaten dan juga Operator Sekolah tidak dianggap ada oleh pemerintah pusat, maka saya putuskan untuk menghentikan pengiriman data sampai ada kejelasan dan bukti bahwa pemerintah memperhatikan Operator Sekolah.

Bila saya mati besok, setidaknya saya sudah tenang karena perjuangan saya, walaupun lewat tulisan dan jejaring sosial, mudah-mudahan berbuah hasil agar Operator Sekolah Indonesia kedepan bisa di SK kan paling tidak mendapat Tunjangan Operator Sekolah.

Mohon Maaf sebesar-besarnya dan Terimakasih kepada:

Saudara dan Sahabat saya Ahmad Rizal, yang sudah mengajak saya bergabung dengan TIM DAPODIK lantai 5.
Bapak Yusuf Rokhmat yang sudah menerima saya menjadi bagian dari TIM DAPODIK lt.5
Ndan Obeng Bunhauw yang sudah membimbing saya dari awal terbentuknya Forkops Jabar sampai di lt.5.
Para rekan-rekan Gerilyawan Dapodik yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang sudah berjuang tanpa henti dan tanpa diminta sudah membantu pemerintah dalam sosialisasi dan menjaga DAPODIK ini.
Para rekan-rekan Operator Sekolah seluruh Indonesia yang sudah mempercayai saya sebagai nara sumber dan tempat bertanya.

Tetap Dalam Semangat SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA, SATU DATA !!

Nobody is Perfect

I am Nobody

Kahar Muzakkir Friday, March 28, 2014 CB Blogger Indonesia