AL-MAUDUDY.COM (17/11/2017) - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan un...
Home / All posts
02 November 2017
AL-MAUDUDY.COM (17/11/2017) - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menilai prestasi dan kinerja PNS dengan obyektif berdasar sasaran yang telah ditetapkan diawal penysunan SKP oleh masing-masing PNS. PP ini merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang telah berlaku selama 24 tahun, hal ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum.
Prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 unsur penilaian, yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.
SKP yang berisi rencana kerja berdasar tugas jabatan, angka kredit dan target kinerja nyata dan terukur dalam kurun waktu penilaian yang akan dicapai oleh seorang PNS mempunyai bobot nilai 60%. Sedangkan sebesar 40% merupakan nilai perilaku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang PNS.
Dalam PP juga disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang disiplin PNS. Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.
Berkaitan dengan penyusunan SKP ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara barat dalam rangka penyesuaian dengan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru serta untuk tertibnya administrasi kepegawaian, mengambil kebijakan mengenai Penilaian dan Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2017.
Adapun kebijakan tersebut antara lain :
- Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai, yaitu :
.NoCPNS/PNS Yang DinilaiPejabat PenilaiAtasan Pejabat Penilai1a. Guru TKb. Kepala TKKepala TKKepala UPTKepala UPTKepala Bidang PNF2a. Guru SDNb. Penjaga SDNc. Kepala SDNKepala SekolahKepala SekolahKepala UPTKepala UPTKepala UPTKepala Bidang Pemb. SD3a. Guru SMPNb. Pegawai TU/Penjagac. Kepala SMPNKepala SekolahKepala SekolahKepala UPTKepala UPTKepala UPTKepala Bidang Pemb. SMP4a. Pegawai UPTb. Kepala UPTKepala TU / UPTSekretaris DinasKepala UPTKepala Dinas5Pengawas SMPSekretaris DinasKepala Dinas6a. Pengawas TKb. Pengawas SD/SDLBKepala UPTKepala UPTKepala Bidang PNFKepala Bidang Pemb. SD7Fungsional PLSKepala UPTKepala Bidang PNF8Pamong pada SKBKepala UPTKepala Bidang PNF9Staf pada SKBKepala TU / UPTKepala Bidang PNF10Guru Ydpk (Guru yang diperbantukan)Kepala UPTKepala Bidang masing-masng - Untuk pejabat struktural dan staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur disesuaikan dengan struktur organisasinya
- Tanggal penilaian disesuaikan dengan tanggal hari kerja dan tidak dibenarkan penilaian pada hari libur
- Khusus bagi PNS Non Fungsional, pejabat penilai tidak boleh pangkat/golongan ruangnya lebih rendah dari pejabat yang dinilai , minimal Pangkat/Gol. Ruangnya sama.
- Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada Sekretaris DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur (Subag Umum dan Kepegawaian).. (*)
01 November 2017
AL-MAUDUDY.COM (1/11/2017) - Apakah anda seorang Guru Tetap pada satuan pendidikan, dan sudah memiliki ijazah S-1/D-IV tetapi belum memiliki sertifikat pendidik ? Kini anda mempunyai kesempatan untuk memperoleh sertifikat pendidik melalui jalur PPG Dalam Jabatan.
Menurut PP Nomor 19 Tahun 2017 yang dimaksud Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
Jadi Guru Tetap bisa merupakan seorang PNS (diangkat oleh Pemerintah), GTY (Guru Tetap Yayasan) atau Guru non PNS yang diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengajar di Satuan Pendidikan Negeri.
Sedangkan Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipilyang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan pendataan calon peserta PPG bagi Guru Dalam Jabatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi S-1/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Beberapa ketentuan dalam Pendataan Calon Peserta PPG Dalam Jabatan ini adalah :
- Guru Calon peserta PPG Dalam Jabatan adalah guru yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yaitu Guru tetap dan memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV
- Data calon peserta PPG Dalam Jabatan diambil dari data Dapodik per 31 Juli 2017. Data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi pendataan calon peserta PPG Dalam Jabatan
- Guru melakukan konfirmasi sebagai calon peserta PPG Dalam Jabatan ke dalam aplikasi melalui situs http://simpkb.id menggunakan akun individu masng-masng dan mengunggah pindai (scan) ijazah asli S-1/D-IV ke aplikasi pendataan tersebut. Informasi lengkap terkait proses pendataan dapat dibaca dalam situs tersebut
- Guru harus menetapkan bidang study yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan bidang study adalah linier dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV yang dimiliki. Daftar linieritas bidang studi PPG dapat dilihat pada situs simpkb
- Jadwal pendataan akan dimulai tanggal 1 November dan berakhir tanggal 20 November 2017
Oleh karena itu bagi anda yang memiliki kondisi sesuai dengan uraian di atas, ada baiknya untuk sering-sering mengecek akun simpkb anda, siapa tahu anda termasuk sebagai calon peserta PPG Dalam Jabatan. (*)
Ditjen GTK akan adakan Pendataan Calon Peserta Sertifikasi Jalur PPG-DJ
AL-MAUDUDY.COM (1/11/2017) - Apakah anda seorang Guru Tetap pada satuan pendidikan, dan sudah memiliki ijazah S-1/D-IV tetapi belum memil...
Al-Maududy.com (1/11/2017) - Dilansir pada laman dapo.paud-dikmas dijelaskan bahwa sesuai Permendikbud No. 79 tahun 2015 tentang Dapodik dijelaskan bahwa tugas satuan pendidikan antara lain :
- Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik
- Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester
- Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi dapodik di sejumlah sistem transaksional kementrian, dan
- menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.
Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas antara lain :
- Melakukan pengelolaan manejemen pendataan, dan
- Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui dapodik.
Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun melalui aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas pada tahun 2015 s.d 2017 terdapat satuan PAUD dan Dikmas yang tidak melakukan pengisian Dapodik selama 2 semester pendataan (1 tahun) dan 4 semester pendataan (2 tahun) secara berturut-turut.
Oleh karena itu melalui Surat Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas nomor 2724/C1.1/PR/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang penonaktifan NPSN satuan PAUD dan Dikmas menginstruksikan kepada semua Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk:
- Menegur dan menginstruksikan pengisian Dapodik kepada satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran Dapodik PAUD dan Dikmas selama 2 semester pendataan (1 tahun).
Adapun batas waktu yang diberikan adalah sebagai berikut :
Satuan PAUD (TK, KB, TPA, SPS) : 1 Desember 2017;
Satuan Dikmas (PKBM, SKB, LKP) : 25 Desember 2017.
Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan satuan pendidikan tidak melakukan pemutahiran data, maka kami akan membekukan akun Dapodik satuan PAUD dan Dikmas tersebut; - Melakukan penutupan NPSN bagi satuan PAUD yang selama 4 semester pendataan (2 tahun) tidak melakukan pemutakhiran Dapodik PAUD dan Dikmas. Penutupan dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme VervalSP (http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/), adapun batas waktu yang diberikan adalah sampai dengan 1 Desember 2017.
Sedangkan Surat Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas dapat diunduh pada tautan ini.
Resmi ... ! Paud dan Dikmas yang tidak pernah update Dapodik terancam ditutup
Al-Maududy.com (1/11/2017) - Dilansir pada laman dapo.paud-dikmas dijelaskan bahwa sesuai Permendikbud No. 79 tahun 2015 tentang Dapo...
31 October 2017
AL-MAUDUDY.COM (31/10/2017) - Akhir bulan seperti ini banyak OPS, Kepala Sekolah atau orang yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah berniat mencentang daftar Absen online karena keesokan harinya bulan sudah berganti, artinya bulan ini tidak akan bisa diedit lagi. Tetapi ketika mengakses laman Absen Online (hadir.gtk.kemdikbud.go.id) yang ditemukan malahan tulisan "Under Maintenance." Tentunya kita jadi panik kan ... ?
Bagaimana tidak panik sebab hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pembayaran tunjangan profesi guru. Jika lewat bulan bersangkutan, maka tidak bisa diedit di bulan berikutnya. Itu artinya jika ada guru yang tidak dicentang kehadirannya pada bulan tertentu maka dia dianggap tidak masuk pada bulan tersebut. Jika lebih dari 3 hari terbaca tidak hadir, maka tunjangan sertifikasinya tidak bisa dibayarkan pada bulan tersebut.
Sesuai dengan Juknis Pembayaran Tunjangan Profesi guru, bahwa salah satu syarat tunjangannya bisa dibayarkan adalah dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam selama seminggu. Itu artinya guru tidak boleh absen (tidak hadir) mengajar tanpa alasan lebih dari 3 hari dalam bulan bersangkutan, hatta karena sakit sekalipun, sehingga sempat berkembang opini yang cukup ekstrim bahwa "guru tidak boleh sakit". Guru hanya boleh izin jika sedang mengikuti kegiatan PKB. Dalam juknis Pembayaran TPG tahun 2015 disebutkan "bagi guru yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, tunjangan profesinya tetap dibayarkan. Lebih lanjut disebutkan bahwa Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh tunjangan profesi.
Kehadiran guru dalam rangka memenuhi persyaratan pembayaran sertifikasi sebelumnya diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan sejak tahun pelajaran 2017/2018 Ditjen GTK Kemdikbud merilis SIM Kehadiran guru yang terintegrasi dengan dapodik. SIM Kehadiran GTK yang dapat diakses melalaui laman hadir.gtk.kemdikbud.go.id dan beberapa link alternatif ini mulai dipublish sejak awal Agustus 2017.
Absen online ini merupakan tugas dan wewenang Kepala Sekolah, adapun jika kepala sekolah dapat enunjuk seseorang untuk melaksanakan dengan memberikan user id dan password untuk login ke SIM Daftar Hadir GTK.
Tidak mesti tiap hari kita mencentang Daftar hadir GTK online, bisa saja kita lakukan sekali seminggu atau sekali sebulan di akhir bulan asal jangan lewat bulan yang bersangkutan, misalnya absen bulan Oktober hanya bisa dilakukan/diedit pada bulan Oktober, jika kita edit setelah lewat bulannya misalnya pada bulan November, maka hasil perubahan yang kita lakukan tidak bisa disimpan.
Hanya saja karena merupakan aplikasi baru yang diluncurkan oleh Ditjen GTK, maka kondisinya belum fix betul. Servernya juga belum 100% berjalan maksimal. Oleh karena itu kondisi susah diakses, sering maintenance merupakan keseharian yang sering membuat operator yang mengaksesnya sering panik. Ditambah lagi belum adanya instruksi resmi serta panduan resmi yang dikeluarkan, menyebabkan banyak pihak sekolah yang masih mengabaikannya.
Akan tetapi tidak perlu panik yang berlebihan, sebab hal ini sudah dimaklumi oleh tim pengembang. Seperti penjelasan Bp. Nazaruddin ketika menanggapi keluhan operator pada media sosisal facebook (31/10/2017) yang mengatakan "Seneng jika dhgtk lancar tanpa ada notif mainten". Bp. Nazarudin menanggapi "iya... sama.. servernya belum optimal,... lakukan selagi bisa saja... nanti dibuka semua bulan bisa centang."
Dari pernyataan itu bisa kita pahami bahwa memang pihak pengembang dalam hal ini Ditjen GTK menyadari betul bahwa kondisi server SIM Kehadiran GTK belum optimal kerjanya. Oleh karena disarankan mengerjakannya selagi bisa, artinya selagi aplikasi tersebut lancar di diakses. Jika susah diakses atau dalam kondisi perawatan/perbaikan/maintenance jangan dipaksakan.
Bagaimana jika sampai lewat akhir bulan masih tidak bisa diakses ? Tidak perlu panik karena Bp Nazarudin sudah memberikan sinyal bahwa nantinya semua bulan akan dibuka sehingga memberikan kesempatan bagi sekolah yang terlambat mencentang atau tidak pernah sama sekali mencentang untuk mencentang bulan-bulan yang belum diedit. (*)
Absen Online susah diakses... tidak perlu panik, ini penjelasan Bp. Nazaruddin
AL-MAUDUDY.COM (31/10/2017) - Akhir bulan seperti ini banyak OPS, Kepala Sekolah atau orang yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah berniat men...
29 October 2017
AL-MAUDUDY.COM (29/10/2017) - Di era milenial sekarang ini digitalisasi di segala bidang tidak bisa dihindari lagi termasuk pada dokumen-dokumen kepegawaian milik kita. Pemberkasan tidak lagi berbasis kertas tetapi sudah mulai berbasis soft copy.
Massivnya tuntutan digitalisasi dokumen berkas terkadang tidak dibarengi dengan tersedianya perangkat yang mendukung, apalagi bagi kita yang berkecimpung di sekolah. Misalnya saja scanner yang banyak beredar sekarang ini umumnya hanya bisa menscan dokumen (obyek 2D) dengan ukuran maksimal A4 (21 cm x 29,7 cm). Ada juga sih scanner yang ukuran lebih besar (A3), tetapi bagaimana kalau yang kita punya hanya yang untuk ukuran A4 ?
Kalau dokumen / obyek yang akan kita scan ukurannya A4 atau kurang tidak jadi masalah karena langsung bisa kita scan dengan scanner yang kita punya. Bagaimana misalnya dokumen yang akan kita scan ukurannya lebih dari A4, misalnya SK Kenaikan Pangkat yang ukurannya F4 dengan margin yang sangat kecil sehingga hampir full isinya ?
Butuh cara atau trik kreatif untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu berikut ini kami coba menawarkan satu trik jitu bagaimana melakukan scan dokumen yang ukurannya lebih besar dari kertas A4, sehingga nantinya file dokumen kita yang ukurannya lebih dari A4 bisa kita miliki versi digitalnya.
Langkah pertama pastikan di kumputer anda sudah terinstall driver scanner yang anda miliki. Pastikan juga di computer anda sudah terpasang aplikasi adobe photoshop. Hubungkan scanner dengan computer anda dengan kabel USB nya. Buka aplikasi adobe photoshop, karena kita tidak akan melakukan scanning melalui tool scanner, tetapi melalui fasilitas import pada aplikasi adobe photoshop.
Nah... sekarang semua sudah siap, tinggal lakukan langkah-langkah berikut.
 |
| klik gambar untuk memperbesar |
- Masukkan dokumen ukuran F4 yang akan discan, sepotong dulu
- Kembali ke aplikasi photoshop, buka menu File >> Import >> pilih scanner yang akan dipasang. Misalnya kalau saya pakai canon type lide on 25. Scanner akan bekerja menscan dokumen, dan hasilnya berupa file image yang sepotong tidak full karena memang kapasitasnya hanya untuk ukuran A4.
- Balik posisi dokumen F4, yang atas jadi bawah. Kemudian kembali lakukan langkah 2 dan 3.
- Sekarang kita sudah mendapat dua buah image (gambar) hasil gambar. Image pertama potongan atas yang full sedangkan bagian bawah terpotong, dan image kedua potongan bawah yang full sedangkan bagian atasnya terpotong.
- Buat dokumen baru ukuran F4 dengan cara klik File kemudian pilih New. Atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl + N pada keyboard anda.
- Pilih satuan ukuran dengan satuan yang familiar dengan anda, misalnya cm. Ukuran F4 adalah 21,9 cm x 33,02 cm, isi angka tersebut pada kolom width (21,9 cm) dan height (33,02 cm), atur resolusi agar sama dengan hasil scan misalnya kita pakai 300 pixel/inch. Klik OK.
- Sekarang kita sudah punya tiga file image yang sudah terbuka di aplikasi photoshop, yaitu file baru ukuran F4 dengan resolusi 300 pixel/inch, dan dua buah file hasil scan dokumen yang berukuran A4 dengan resolusi sama yaitu 300 pixel/inch.
- Pastikan posisi kedua file hasil scan dokumen sama, apakah sama-sama menghadap ke atas atau sama-sama menghadap ke bawah. Jika tidak sama baliklah salah satu dengan cara klik menu image >> rotate canvas >> pilih 180 derajat.
- Untuk mempermudah kerja ada baiknya lakukan restore dengan jalan menekan tombol kotak kecil di bagian kanan atas photoshop. Ada dua tombol restore di sana, pilih yang bagian bawah, sehingga ketiga dokumen terlihat.
- Pada tool pilih tanda panah (bagian paling atas), kemudian klik daerah sembarang di file scan yang pertama.
- Klik tahan mouse anda kemudian geret ke file baru yang masih kosong.
- Lakukan langkah 10-11 untuk file scan yang kedua.
- Sekarang kita cukup bekerja pada file baru yang sudah berisi image-image dari hasil scan tersebut.
- Lembar kerja kita sekarang sudah terdiri dari 3 layer yaitu background, layer 1 dan layer 2.
- Lakukan setingan pada layer 1 dan 2 dengan menggeser, menghapus, merapikan dan sebagainya sehingga posisi mereka pas.
- Anda bisa menggabungkan semua layers dengan jalan menekan tombol Ctrl+Shift+E secara bersamaan sebelum menyimpan (save) dokumen, atau bisa juga langsung disimpan.
- Simpan dokumen yang sudah anda buat dengan ekstensi sesuai selera atau kebutuhan misalnya JPG, PDF dll.
- Done
Agak njelimet ya.... tetapi cobalah pelan-pelan, anda pasti bisa. Kalau ada yang belum jelas atau perlu dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah...
Trik jitu Scan dokumen berukuran F4 atau Legal
AL-MAUDUDY.COM (29/10/2017) - Di era milenial sekarang ini digitalisasi di segala bidang tidak bisa dihindari lagi termasuk pada dokumen-...
26 October 2017
AL-MAUDUDY.COM (26/10/2017) - Sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan di sekolah hendaknya melalui perencanaan yang baik teratur dan sistematis serta dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan membuat perencanaan kegiatan yang tertulis secara sistematis maka pelaksanaan kegiatan akan menjadi lebih terarah dan lebih mudah membuat pertanggungjawabannya.
Rencana kegiatan tersebut dibuat dalam bentuk proposal kegiatan. Proposal merupakan sebuah rancangan kegiatan yang akan berlangsung dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan terperinci, Disamping mempermudah kita dalam membuat laporan pertanggungjawaban, membuat proposal kegiatan juga akan memberikan nilai lebih pada sistem administrasi sekolah kita sehingga kesannya menjadi lebih profesional.
Contoh kecil kegiatan yang dipilih di sini adalah mengadakan workshop sederhana penyusunan soal ulangan. Seperti kita maklumi bahwa menyusun soal (alat penilaian) merupakan salah satu tupoksi guru, oleh karena itu tidak boleh dibiayai dari dana BOS. Akan tetapi jika kita mengadakan kegiatan workshop menyusun soal secara bersama-sama, maka kegiatannya boleh dibiayai dari dana BOS. Ingat yang dibiayai adalah kegiatan workshopnya bukan penulisan soalnya. Kemudian dari hasil kegiatan itu kita akan memperoleh produk yang dihasilkan berupa perangkat soal yang lengkap, bukan sekedar butir soal saja.
Berikut ini kami sajikan contoh proposal kegiatan workshop penulisan soal ulangan. Semoga bermanfaat.
A. LATAR BELAKANG
Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2015-2016 menjelaskan bahwa sasaran pembangunan di bidang pendidikan antara lain adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian yang komprehensif.
Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada pelaksanaan penilaian pendidikan di SMP Negeri 1 Awan menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum dapat merancang, melaksanakan dan mengolah hasil penilaian dengan baik dan sesuai standar. Hal ini tergambar pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester maupun pada kegiatan ujian sekolah.
Kesulitan yang utama adalah dalam merumuskan indikator, menyusun kisi-kisi dan butir soal yang baik sesuai kaidah-kaidah penulisan soal. Sehingga yang terjadi adalah pembuatan butir soal tanpa berdasarkan kisi-kisi maupun copy paste soal-soal yang sudah jadi.
Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun butir soal beserta seluruh perangkat pendukungnya, maka SMP Negeri 1 Awan menyelenggarakan kegiatan Workshop Penulisan Soal Ulangan Mid Semester Ganjil Terstandar.
B. DASAR HUKUM
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang Standar Kelulusan
- Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
- Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses
- Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
- Program kerja tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SMP Negeri 1 Awan tahun pelajaran 2017/2018
- Hasil Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Awan pada tanggal .............
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah :
- Meningkatkan kemampuan guru untuk menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal.
- Tersusunnya perangkat soal Ulangan Mid Semester Ganjil SMP Negeri 1 Awan yang lengkap dan sesuai dengan standar kaidah penulisan soal yang baik dan benar.
D. PRODUK YANG DIHASILKAN
Setelah selesai kegiatan ini tersusun paket soal Ulangan Mid Semester Ganjil tahun pelajaran 2017/2018 yang lengkap dengan perangkatnya serta sesuai dengan standar kaidah penulisan soal yang baik.
E. JENIS KEGIATAN
Jenis kegiatan yang dilakukan adalah “Workshop Penulisan Soal Ulangan Mid Semester Terstandar”
F. PESERTA
Peserta terdiri dari semua guru SMP Negeri 1 Awan baik yang PNS maupun Non PNS (daftar peserta terlampir).
G. MATERI KEGIATAN
- Pengantar/hakekat kegiatan “Workshop Penulisan Soal Ujian Mid Semester Terstandar”
- Penjelasan Teknis Kegiatan Workshop oleh Ketua Panitia
- Penyusunan soal Ulangan Mid Semester Ganjil
- Penutup
H. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan pada hari ..................... mulai pukul 14.00 s/d pukul 17.30 Wita bertempat di ruang Perpustakaan SMP Negeri 1 Awan (Jadwal selengkapnya terlampir).
I. PEMBIAYAAN
Pendanaan kegiatan ini bersumber dari dana BOS Triwulan 3 Tahun Anggaran 2017, dengan alokasi diperuntukan untuk (sesuai dengan juknis BOS):
- Honor Narasumber, jika kita menggunakan narasumber dari luar
- Transport peserta dan Panitia.
- Biaya foto Copy
- Konsumsi peserta dan Panitia
- ATK.
- Lain-lain
- Jumlah.-
J. KEPANITIAAN
Panitia penyelenggara adalah Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Awan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah, dengan susunan sebagai berikut :
Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
Ketua : ......................
Sekretaris : .......................
Bendahara : .......................
Anggota Anggota :
- ......................
- ......................
- ......................
- ......................
K. PENUTUP
Demikian Program kegiatan “Workshop Penulisan Soal Ulangan Mid Semester Ganjil Terstandar” pada SMP Negeri 1 Awan tahun 2017 ini kami buat untuk dapat dimaklumi seperlunya. Terima kasih.
Lampiran :
- Daftar nama peserta
- Daftar nama susunan panitia
- Daftar nama nara sumber
- Jadwal pelaksanaan kegiatan secara terperinci (time schedule)
- dll
Contoh Proposal Kegiatan Workshop Penulisan Soal Ulangan di Sekolah
AL-MAUDUDY.COM (26/10/2017) - Sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan di sekolah hendaknya melalui perencanaan yang baik teratur dan si...
25 October 2017
AL-MAUDUDY.COM (25/10/2017) - Menjelang akhir tahun yaitu setiap bulan Desember setiap instansi pemerintah tidak terkecuali di lembaga pendidikan (Sekolah) harus membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi PTK nya yang berstatus PNS.
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, sering disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan. Daftar Urut Kepangkatan merupakan salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena itu Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus-menerus.
Tata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut :
- Pangkat;
- Jabatan;
- Masa kerja;
- Latihan jabatan;
- Pendidikan; dan
- Usia.
1. Pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, umpamanya Pembina golongan ruang IV/a, maka dari antara mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan (lihat TMT pangkatnya).
Contoh :
Pada SMP Negeri 1 Kayangan terdapat 3 orang guru yang berpangkat sama yaitu Pembina golangan ruang IV/a. Budi diangkat dalam golongan ruang IV/a pada tanggal 1 Maret 2013, Erlina diangkat dalam golongan ruang IV/a pada tanggal 31 Desember 2013 dan Susi diangkat dalam golongan ruang IV/a sejak tanggal 1 Maret 2014. Maka susunan nama mereka pada Daftar Urut Kepangkatan SMP Negeri 1 Kayangan yang dimuat dengan urutan Budi, Erlina kemudian Susi.
2. Jabatan
Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama pula, maka dari antara mereka yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.
Contoh
Pada SMP Negeri 1 Kayangan terdapat dua orang guru yaitu Budi dan Wati yang memiliki pangkat dan golongan sama serta TMT pangkat sama yaitu Pembina IV/a TMT 1 Januari 2016. Budi menjabat sebagai Kepala Sekolah sedangkan Wati menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah. Karena jabatan Kepala Sekolah lebih tinggi dari jabatan wakil Kepala Sekolah maka Budi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi pada DUK dibandingkan dengan Wati.
Apabila dua orang atau lebih memiliki Pangkat dan Golongan serta TMT yang sama, kemudian jabatan yang diembannya sama maka siapa yang terlebih dahulu diangkat dalam jabatan tersebut yang memiliki nomor urut yang lebih tinggi pada DUK
Tingkat jabatan sebagai dasar penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, adalah :
- Jabatan struktural adalah sebagai tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 dengan segala tambahan dan perubahannya.
- Jabatan lain adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
3. Masa Kerja
Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama dan memangku jabatan yang sama maka dari antara mereka yang memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Masa kerja yang diperhitungkan dalam Daftar Urut Kepangkatan, adalah masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji
4. Latihan Jabatan
Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama ,memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama , maka dari antara mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan , dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.
Apabila jenis dan tingkat latihan jabatan sama, maka dari antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan
Tingkat latihan jabatan yang digunakan sebagai dasar dalam Daftar Urut Kepangkatan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
5. Pendidikan
Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, dan lulus dari latihan jabatan yang sama, maka dari antara mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan. Apabila tingkat pendidikan sama, maka dari antara mereka yang lebih dahulu lulus dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.
6. Usia
Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, lulus dari latihan jabatan yang sama, dan lulus dari pendidikan yang sama, maka dari antara mereka yang berusia lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam Daftar Urut Kepangkatan.
Format Penulisan DUK
 |
| Contoh Format DUK (klik gambar untuk memperbesar) |
Petunjuk pengisian tiap kolom pada format.
1. Penulisan Nomor Urut
Diisi dengan angka (value), tanpa tanda titik. Angka 1 sampai dengan jumlah PNS pada instansi yang bersangkutan.
2. Penulisan Nama
- Diisi dengan nama lengkap beserta gelar yang dimiliki;
- Setelah inisial gelar di depan nama, diberi tanda titik (.) dan 1 spasi. Contoh : Drs. Hardjanto.
- Antara gelar satu dan lainnya, diberi 1 spasi. Contoh : Drs. Ir. Prof. H. Hardjanto
- Untuk inisial gelar di belakang nama, setelah huruf di akhir nama, diberi tanda koma (,) dan 1 spasi, lalu inisial gelar. Contoh : Drs. Ir. Prof. H. Hardjanto, M.Si.
- Untuk singkatan nama, yang ada di depan atau di belakang nama utama, diberi tanda titik dan 1 spasi (tanpa tanda koma). Contoh : Hardjanto W
- Untuk nama singkatan yang menggunakan 2 atau lebih huruf besar atau gabungan dari huruf besar dan kecil, maka cukup diberi 1 tanda titik setelah huruf terakhir. Contoh : Hardjanto W P.
- Untuk nama dengan singkatan nama yang diikuti dengan inisial gelar, setelah tanda titik diberi tanda koma, 1 spasi kemudian inisial gelar. Contoh : Hardjanto W P., M.Pd.
3. Penulisan NIP
Diisi dengan angka NIP yang terdiri dari 9 digit.Tanpa tanda titik (.)Tanpa Spasi
4. Penulisan Golongan / Ruang pangkat terakhir
Tanpa Spasi dan Tanpa Tanda Titik (.) Sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat yang terakhir
5. Penulisan TMT Kenaikan pangkat
Terhitung Mulai Tanggal (TMT), Kenaikan Pangkat terakhir Sesuai dengan SK Kenaikan Pangkat terakhir. Format input data : dd-mm-yyyy
6. Penulisan Nama Jabatan
Ditulis sesuai dengan NOMENKLATUR atau Struktur Organisasi instansi yang bersangkutan. Jika terlalu panjang, nama jabatan dapat disingkat dengan bentuk baku atau yang umum/ sering digunakan, seperti berikut : Ka. Dinas; Ka. Badan; Wk. Ka; Karo; Kasubdin; Kabag; Kabid; Kasubbid; Set. ; Sek. ; Dir. ; WK. Dir. ; Kasubbag; Kasubbid; Kasi; Ka. UPTD;
Jika ada Nama Jabatan Struktural Eselon IV (di bawah Eselon III) di dalam suatu instansi yang sama, maka Nama Jabatan tersebut harus dilengkapi dengan Jabatan Struktural Eselon III nya. Misalnya: Kasubbid. Istilah Staf untuk PNS yang tidak mempunyai Jabatan Struktural, sebaiknya tidak digunakan. Seperti contoh : Juru Ketik; Caraka; Sopir/Pengemudi
Gunakan istilah Pelaksana atau Peng-administrasi untuk PNS yang tidak mempunyai Jabatan Struktural. Misalnya: Pelaksana Administrasi Kepegawaian; Pengadministrasi Data Kenaikan Pangkat; Pelaksana Administrasi Keuangan; Pelaksana Pengawasan Lapangan.
Setelah Nama Jabatan Pelaksana … atau Pengadministrasi …, maka sebaiknya dilengkapi dengan nama Jabatan Struktural tempat PNS tersebut bertugas. Seperti misalnya: Pelaksana Administrasi Kepegawaian Subbag Umum; Pengadministrasi Data Kenaikan Pangkat Subbag Kenaikan Pangkat; Pelaksana Administrasi Keuangan Subbag Keuangan; Pelaksana Pengawasan Lapangan Seksi Jalan dan Jembatan.
7. Penulisan Eselon
Tanpa Spasi, di antara Tanda Titik Tengah Tanpa titik, setelah karakter terakhir
8. Penulisan TMT Eselon
Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pelantikan pada Eselon yang bersangkutan. Sesuai dgn Surat Pernyataan Pelantikan Eselon yang bersangkutan. Input data : dd/mm/yy,
Contoh: 1/3/02 atau 01/03/02
9. Penulisan Tahun Masa Kerja
Angka tahun Masa Kerja Golongan, terdiri dari 1- 2, digit: 0 – 40
Masa Kerja pada kolom ini, adalah MASA KERJA GOLONGAN dalam satuan Tahun, berdasarkan SK Pangkat/ Berkala atau SK lain yang terakhir, yang di dalamnya mencantumkan Masa Kerja Golongan.
10. Penulisan Bulan Masa Kerja
Angka bulan Masa Kerja Golongan, terdiri dari 1 – 2, digit: 0 – 11 Sesuai dengan SK Pangkat/ Berkala atau SK lainn yang terakhir yang mencantumkan Masa Kerja Golongan.
11. Penulisan Nama Diklat Jabatan, seperti :
- Spati – Spama
- Pim. I – Pim.II
- Spamen – Spala
- Sespa – Adumla
- Sespanas – Sepada
- Pim. II – Adum
- Sepadya – Pim.IV.
- Sepadyanas
12. Penulisan Tahun Diklat
Angka tahun Latihan Jabatan terdiri dari 4 digit: yakni, 1995/ 2002/ 2005
13. Penulisan Jumlah Jam Diklat
Diisi dengan jumlah jam Diklat yang bersangkutan. Contoh : 400/ 750/ 1000
14. Penulisan Nama Pendidikan
Nama pendidikan disingkat sesuai dengan bentuk baku atau yang umum digunakan, seperti antara lain: Fekon/ Fisipol/ Poltek/ Faperta/ Fahutan/ Ak. Farmasi/ F. Kedokteran/ F. Teknik Unmul/ F. Hukum/ ABA/ UI/ Akper/ SMA/ Unair/ SMU/ STM/ ITB/ SPMA/ SMP/ Untag/ SKKA/ SKKP/ ITS/ STN/ PGAN/ IPB/ SD/ FKIP/ UGM/ SR/ IKIP/ Unhas.
Penulisan Nama Pendidikan sesuai dengan urutan berikut :
– Fakultas, Jurusan, Universitas, Kota
– Akademi, Jurusan, Kota
– Sekolah, Jurusan, Kota
Contohnya :
– ABA, Sastra Inggris, Yogyakarta
– Akper, Kebidanan, Pontianak
– Fekon, Akuntantasi, Unmul, Banjarmasin
– Fisipol, A.N., Unmul, Pekanbaru
– FKIT, Teknik Listrik, IKIP, Surabaya
– Kedokteran, Umum, Airlangga Surabaya
– Poltek, Tata Niaga, Malang
– SMAN 1, IPA, Surakarta
– SMPN 2, Bandung
– SRN 13, Denpasar
– STIE, Manajemen Perusahaan, Makassar
15. Penulisan Lulus Tahun
Angka tahun lulus Pendidkan terdiri dari 4 digit, seperti : 1995/ 2002/ 2005
16. Penulisan Tingkat Ijazah
Tanpa spasi di antara tanda titik tengah dan tanpa tanda titik setelah karakter terakhir, Contoh:
S.3 SM SLTA
S.2 D.III SLTP
S.1 D.II SD
D.IV D.I
17. Penulisan Tgl. Lahir
Diisi tanggal lahir yang bersangkutan, sesuai dengan yang tercantum dalam SK CPNS- nya. Input data: dd/mm/yy,
contohnya : 1/3/02 atau 01/03/02
18. Penulisan Catatan Mutasi
Diisi dengan mutasi terakhir dari atau ke instansi lain.
19. Penulisan Keterangan
Diisi keterangan yang penting atau perlu saja, seperti :
- TB : Tugas belajar
- CTN : Cuti di luar tanggungan Negara
- MD : Meninggal dunia
- PT : Purna Tugas (Pensiun)
- Keterangan lainnya yang perlu.
Referensi :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138).
- Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
Cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi PNS
AL-MAUDUDY.COM (25/10/2017) - Menjelang akhir tahun yaitu setiap bulan Desember setiap instansi pemerintah tidak terkecuali di lembaga pe...
17 October 2017
AL-MAUDUDY.COM (17/10/2017) - Sejak tahun pelajaran 2017/2018 ada yang sedikit berbeda dalam penentuan jumlah rombongan belajar, utamanya untuk kelas baru (kelas I, kelas VII dan kelas X). Pada awal-awalnya penentuan jumlah rombel ini gaungnya biasa-biasa saja. Mulai ramai dibicarakan ketika data tunjangan sertifikasi guru mulai dipublish melalui laman Info GTK, ketika ditemukan banyak sekali data guru yang tidak valid terutama yang mengampu mata pelajaran di kelas-kelas awal (1, 7, dan 10) dimana aturan baru ini diberlakukan.
Rumus penentuan jumlah rombel ini bahkan muncul di tengah-tengah semester berjalan, bahkan hampir di akhir semester sehingga tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan. Pengaturan rombel di tengah jalan tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan. Ada banyak faktor yang akan terusik seperti PTK, Siswa dan Sarprasnya.
Bagi sekolah yang sudah menerapkan sesuai dengan peraturan tersebut tentu saja bisa bernafas lega, sebab semua PTK nya menjadi valid dan bahkan sudah keluar SK. Tetapi bagi sekolah yang pada awalnya memahami petunjuk Permendikbud tersebut dari sudut yang berbeda, maka mau tidak mau harus merombak ulang pembagian rombelnya.
Rumus penentuan jumlah rombel ini bahkan muncul di tengah-tengah semester berjalan, bahkan hampir di akhir semester sehingga tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan. Pengaturan rombel di tengah jalan tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan. Ada banyak faktor yang akan terusik seperti PTK, Siswa dan Sarprasnya.
Bagi sekolah yang sudah menerapkan sesuai dengan peraturan tersebut tentu saja bisa bernafas lega, sebab semua PTK nya menjadi valid dan bahkan sudah keluar SK. Tetapi bagi sekolah yang pada awalnya memahami petunjuk Permendikbud tersebut dari sudut yang berbeda, maka mau tidak mau harus merombak ulang pembagian rombelnya.
Permendikbud No. 17 Tahun 2017
Agar lebih jelas ada baiknya saya kutipkan kembali di sini Permendikbud No. 17 tahun 2017 pasal 24
yang menyebutkan bahwa jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
- SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
Kemudian pada pasal 25 dijelaskan bahwa :"Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas."
Sedangkan pasal 26 menjelaskan tentang jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang diatur sebagai berikut:
- SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
- SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
- SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
Rumus menghitung rombel untuk kelas 1, 7 dan 10
Ketika pada info GTK terdapat notifikasi data Invalid dengan "Jumlah Siswa Kurang Mencukupi", yang perlu kita perhatikan untuk memperbaikinya adalah kondisi jumlah rombel pada kelas-kelas awal (kelas 1, kelas 7 dan kelas 10). Sebab untuk kelas-kelas tersebut terdapat perlakuan khusus yang didasarkan atas Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB dan PP No. 19 tahun 2017 tentang guru.
 |
| Sumber gambar : Mari Belajar (FB) |
Sedangkan untuk kelas-kelas ( 2 s/d kelas 6 ) ( kelas 8 dan 9) masih tetap menggunakan rasio Siswa 1:20, 1 rombel minimal 20 siswa, terkecuali untuk rombel non paralel (hanya 1 rombel) maka jumlah siswanya boleh di bawah minimal.
 |
| Sumber gambar : Tagor Alamsyah Harahap |
Perlakuan khusus untuk kelas 1, 7 dan 10 adalah Jumlah rombongan belajar per tingkat pada satuan pendidikan yang diakui dalam perhitungan beban kerja adalah jumlah peserta didik per tingkat dibagi dengan jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil perhitungan dibulatkan ke atas. Dengan kata lain rumusnya adalah jumlah siswa dibagi dengan batas maksimal siswa per rombel sesuai ketentuan pasal 24 Permendikbud No 17 Tahun 2017. Jika dalam pembagian tersebut ada sisanya, maka dibulatkan ke atas.
Perhatikan contoh berikut :
- Untuk SD Jumlah siswa kelas 1/28 = ......... Jumlah rombel
contoh. Jumlah siswa kelas 1 ada 40 : 28 = 1,4 pembulatan ke atas jadi 2 ( Jumlah maximal Rombel ) - Untuk SMP Jumlah siswa kelas 7/32 = ......... Jumlah rombel
contoh. Jumlah siswa kelas 7 ada 40 : 32 = 1,3 pembulatan ke atas jadi 2 ( Jumlah maximal Rombel )Contoh lainnya :Jumlah peserta didik SMP kelas 7 (tujuh) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang. Sesuai standar proses, maksimal peserta didik dalam satu rombel sebanyak 32 orang. Maka jumlah rombel yang diakui dalam perhitungan beban kerja adalah 75/32=2,34 dibulatkan ke atas menjadi 3 rombel.
Jadi pembagian berdasarkan jumlah maksimal siswa tersebut khusus untuk rombel, sedangkan jumlah peserta didik anggota rombel tetap mengacu pada Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Boleh minimal atau maksimal, boleh juga dalam rentang minimal maksimal bahkan boleh kurang dari minimal apabila dalam perhitungan rombel ada siswa di bawah minimal, tetapi tidak boleh lebih dari batas maksimal.
Seperti ditegaskan juga oleh Bp Ibnu Aditya Karana salah seorang admin Tunjangan pada Ditjen GTK Kemdikbud bahwa "Rumusan ini hanya dipakai untuk menentukan jumlah rombel bukan pembagian jumlah siswa."
Contoh :
Jumlah siswa kelas 7 sebanyak 33 siswa maka bisa dibentuk menjadi 2 rombel.
Pembagiannya
A = 32, B = 1 >> valid kedua duanya
A = 22, B = 13 >> valid kedua duanya
Mau berapapun komposisinya yang penting batasannya 2 rombel
Cara terbaru menentukan jumlah Rombel agar valid di info PTK
AL-MAUDUDY.COM (17/10/2017) - Sejak tahun pelajaran 2017/2018 ada yang sedikit berbeda dalam penentuan jumlah rombongan belajar, utamanya...
13 October 2017
AL-MAUDUDY.COM (13/10/2017) - Penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Artinya untuk menyatakan seorang peserta didik telah kompeten atau belum bukan dibandingkan terhadap capaian teman-teman atau kelompoknya, melainkan dibandingkan terhadap kriteria minimal yang ditetapkan. Peserta yang sudah mencapai kriteria minimal disebut tuntas, dapat melanjutkan pembelajaran untuk mencampai kompetensi berikutnya, sedangkan peserta didik yang belum mencapai kriteria minimal wajib menempuh remedial.
Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.
Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara Kepala Sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek:yaitu karakteristik peserta didik (intake), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi/kompetensi), dan kondisi satuan pendidikan (daya dukung) pada proses pencapaian kompetensi.
Secara teknis prosedur penentuan KKM mata pelajaran pada Satuan Pendidikan dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut :
Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara Kepala Sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek:yaitu karakteristik peserta didik (intake), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi/kompetensi), dan kondisi satuan pendidikan (daya dukung) pada proses pencapaian kompetensi.
Secara teknis prosedur penentuan KKM mata pelajaran pada Satuan Pendidikan dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut :
- Menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam satu tahun pelajaran.
- Menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik (intake), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas materi/kompetensi), dan kondisi satuan pndidikan (daya dukung) dengan memperhatikan komponen-komponen berikut :
- Karakteristik Peserta Didik (Intake)
Karakteristik Peserta Didik (intake) bagi peserta didik baru (kelas VII) antara lain memperhatikan rata-rata nilai rapor SD, nilai ujian sekolah SD, nilai hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP. Bagi peserta didik kelas VIII dan IX antara lain memperhatikan rata-rata nilai rapor semester-semester sebelumnya. - Karakteristik Mata Pelajaran (Kompleksitas)
Karakteristik Mata Pelajaran (kompleksitas) adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran, yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat sekolah, dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. - Kondisi Satuan Pendidikan (Daya Dukung)
Kondisi Satuan Pendidikan (Daya Dukung) meliputi antara lain (1) kompetensi pendidik (nilai UKG); (2) jumlah peserta didik dalam satu kelas; (3) predikat akreditasi sekolah; dan (4) kelayakan sarana prasarana sekolah.
- Menentukan KKM setiap KD dengan rumus KKM per KD = Jumlah total per aspek / jumlah total aspek
- Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan rumus: KKM mata pelajaran = Jumlah total KKM per KD / Jumlah total KD
Model KKM
Jika sebelumnya kita mengenal model KKM yang diterapkan pada satuan pendidikan terdiri dari lebih dari satu model, dengan kata lain masing-masing mata pelajaran memiliki KKM sendiri yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya karena dianalisis sesuai dengan ketiga unsur tadi yaitu intake, kompleksitas dan daya dukung, maka sesuai petunjuk yang baru satuan pendidikan dapat memilih untuk menerapkan model KKM terdiri atas lebih dari satu KKM atau dengan model satu KKM.
Lebih dari satu KKM
Satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran memiliki KKM yang berbeda. Misalnya, KKM IPA (65), Matematika (63), Bahasa Indonesia (70), dan seterusnya. Di samping itu, KKM juga dapat ditentukan berdasarkan rumpun mata pelajaran (kelompok mata pelajaran). Misalnya, rumpun MIPA (Matematika dan IPA) memiliki KKM 70, rumpun bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) memiliki KKM 75, rumpun sosial (IPS dan PPKn) memiliki KKM 80, dan seterusnya.
Satuan pendidikan yang memilih KKM berbeda untuk setiap mata pelajaran, memiliki konsekuensi munculnya interval nilai dan predikat yang berbeda-beda, Misalnya saja KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia 75. Maka nilai C (cukup) dimulai dari 75, KKM mata pelajaran Matematika adalah 60. Maka nilai C (cukup) dimulai dari 60, KKM mata pelajaran IPA adalah 64. Maka nilai C (cukup) dimulai dari 64.
Jika siswa memiliki nilai yang sama, misalnya 70 untuk ketiga mata pelajaran tersebut, maka predikatnya bisa berbeda-beda seperti tabel berikut ini.
Mata
Pelajaran
|
Nilai
KKM
|
Nilai
Perolehan
|
Predikat
|
Keterangan
|
Bahasa Indonesia
|
75
|
70
|
Kurang
|
Tidak tuntas
|
Matematika
|
60
|
70
|
Cukup
|
Tuntas
|
IPA
|
64
|
70
|
Cukup
|
tuntas
|
Kasus seperti ini sering menimbulkan masalah. Peserta didik, orang tua, masyarakat luas, dan pengguna hasil penilaian seringkali belum bisa memahaminya secara utuh. Mereka hanya tahu jika nilai 70 merupakan nilai yang cukup baik dan dianggap tuntas (bukan nilai merah), mereka jarang yang memahami bahwa penentuan kriteria itu didasarkan atas nilai KKM pada masing-masing mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran bisa jadi memiliki nilai KKM sendiri dan kriteria sendiri.
Satu KKM
Satuan pendidikan dapat memilih satu KKM untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM setiap mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah, rata-rata, atau modus dari seluruh KKM mata pelajaran. Misalnya, SMP Indonesia Pintar berdasarkan
hasil analisis menentukan satu KKM untuk seluruh mata pelajaran (KKM 78).Untuk satuan pendidikan yang menetapkan hanya satu KKM untuk semua mata pelajaran, maka interval nilai dan predikat dapat menggunakan satu ukuran.
Misalnya, KKM menggunakan ukuran yang sudah lazim, yaitu 60, berarti predikat Cukup dimulai dari nilai 60. Interval nilai dan predikat untuk semua mata pelajaran menggunakan tabel yang sama, misalnya ditunjukkan di bawah ini.
Interval
|
Predikat
|
Keterangan
|
> 87 – 100
|
A
|
Sangat baik
|
> 73 – 87
|
B
|
Baik
|
≥ 60 - 73
|
C
|
Cukup
|
< 60
|
D
|
Kurang
|
Akhirnya di awal tahun pelajaran setiap satuan pendidikan sebaiknya mengadakan rapat penentuan, model KKM mana yang akan diterapkan. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama tingkat pemahaman peserta didik dan orang tua/masyarakat terhadap model KKM yang dipilih.
Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah hasil keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk surat keputusan Kepala Sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah dan stake holder yang ada.
Disarikan dari buku : “Panduan Penilaian Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Untuk Sekolah Menengah Pertama” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama - Tahun 2016
Cara menentukan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) Satuan Pendidikan terbaru
AL-MAUDUDY.COM (13/10/2017) - Penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Artinya untuk menyatakan seorang p...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
