Al-Maududy

Home / All posts

31 July 2014

Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen meliputi :

pengusulan calon oleh kepala sekolah dan/atau pengawas,
seleksi administratif, dan
seleksi akademik. Seleksi administratif dan akademik diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota atau instansi lain terkait yang berwenang.

Pengusulan guru sebagai calon kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: pengumuman, identifikasi guru potensial, penyiapan berkas usulan, dan pengajuan usulan calon kepala sekolah. Guru yang potensial dapat diusulkan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota oleh kepala sekolah/madrasah atau bersama-sama dengan pengawas sekolah/madrasah.

Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Permendiknas No.28 Tahun 2010 Pasal2, Ayat (2).
Sedangkan seleksi akademik dilakukan melalui Penilaian Potensi Kepemimpinan, penyusunan Makalah Kepemimpinan, serta penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penilaian Potensi Kepemimpinan adalah suatu proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, kekuatan atau daya kepemimpinan yang dimiliki oleh calon kepala sekolah/madrasah yang memungkinkan untuk dikembangkan.

Penyusunan makalah kepemimpinan dimaksudkan untuk menilai pemahaman/wawasan guru tentang kepemimpinan, khususnya kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Selain itu juga untuk memilih dan memilah calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki kerangka berpikir yang konseptual dan akademik untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Seleksi akademik ini dilakukan oleh asesor nasional untuk PPCKS/M.

Penguasaan awal kompetensi dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) semenjak guru melamar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Hasil AKPK diolah dan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah). AKPK bersifat individual dan merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

Kahar Muzakkir Thursday, July 31, 2014 CB Blogger Indonesia

PROSEDUR REKRUTMEN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Thursday, July 31, 2014

Rekrutmen bertujuan untuk memilih guru-guru yang memiliki pengalaman dan potensi terbaik untuk mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah/madr...

Diklat Calon Kepala Sekolah Lombok Timur 2013

Diklat Calon Kepala Sekolah Lombok Timur - NTB tahun 2013

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginformasikan bahwa BPDSMPK bekerjasama dengan Pemerintah Australia menyelenggarakan program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan/Professional Development for Education Personnel (ProDEP) untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Salah satu kegiatan dalam ProDEP adalah Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS). Program ini bertujuan untuk mempersiapkan guru agar dapat bertugas sebagai kepala sekolah di masa mendatang

Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah adalah proses penyediaan calon kepala sekolah/madrasah yang meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah didasarkanpada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan kemudian dilakukan rekrutmen dengan memberikan kesempatan bagi guru terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah diselenggarakan oleh pemerintah daerah antara lain melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (komisi yang membidangi pendidikan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan.

Pemerintah daerah dengan segala kewenangannya dapat menyelenggarakan program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah mulai tahap rekrutmen, seleksi administratif, seleksi akademik, dan pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah, sepanjang memiliki lembaga diklat calon kepala sekolah yang terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bagi pemerintah daerah yang belum memiliki lembaga diklat calon kepala sekolah terakreditasi maka pemerintah daerah, baik langsung maupun dengan fasilitasi pemerintah dapat bekerjasama dengan LPPKS, LPMP atau lembaga lain yang setara.

Amanah pemerintah melalui Permendiknas No.6 Tahun 2009 menggariskan agar LPPKS melaksanakan penyiapan, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah. Konsekuensi logis dari amanah ini antara lain mendudukkan LPPKS sebagai LeadingSector penyelenggaraan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (PPCKS/M), artinya setiap pihak yang akan melaksanakan PPCKS/M wajib berkoordinasi dengan LPPKS. Dengan kata lain, sebelum melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah, dinas pendidikan atau melaluilembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan harus menyampaikan kepada LPPKS bahwa dinas pendidikan akan menyelenggarakan program penyiapan calon kepala sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu pelaksanaan PPCKS/M.

Sebagai Leading Sector LPPKS wajibmelakukan supervisi pada saat dinas pendidikan atau melalui lembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan melaksanakan seleksi akademik dan Diklat Calon Kepala Sekolah (In 1, OJL, In 2) dengan biaya dari dinas pendidikan atau Pemerintah. Dinas pendidikan atau melaluilembaga diklat yang ditunjuk oleh dinas pendidikan wajib menyampaikan dokumen hasil seleksi administratif, dokumen hasil seleksi akademik, dan dokumen hasil Diklat Calon Kepala Sekolah kepadaLPPKS. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan sebagai dasar oleh LPPKS dalam memproses Nomor Unik Kepala Sekolah, NUKS, dan sertifikat kepala sekolah.Calon Kepala Sekolah yang sudah memiliki NUKS merupakan aset pemerintah daerah yang dapat diangkat kapan saja sesuai formasi yang ada setelah lulus penilaian akseptabilitas.

Kahar Muzakkir Thursday, July 31, 2014 CB Blogger Indonesia

MENGENAL PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH (PPCKS)

Thursday, July 31, 2014

Diklat Calon Kepala Sekolah Lombok Timur - NTB tahun 2013 Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa Badan Pengembangan Sumber ...

23 July 2014

Melalui suratnya Nomor : 14068/J/LL/2014 tanggal 16 Juni 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginformasikan bahwa BPDSMPK bekerjasama dengan Pemerintah Australia menyelenggarakan program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan/Professional Development for Education Personnel (ProDEP) untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

Salah satu kegiatan dalam ProDEP adalah Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS). Program ini bertujuan untuk mempersiapkan guru agar dapat bertugas sebagai kepala sekolah di masa mendatang

Oleh karena itu bagi guru-guru yang memenuhi syarat dan berminat mengikuti program PPCKS dapat melakukan pematukhiran data individu dengan jalan login individu pada alamat situs http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu sebelum tanggal 31 Juli 2014

Adapun persyaratan administratif calon kepala sekolah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, terdiri dari:

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah; atau setinggi tingginya 54 tahun pada saat mengajukan lamaran.
sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
memiliki sertifikat pendidik;
pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanakkanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat menghubungi helpdesk Padamu Negeri melalui surel nuptk@kemdikbud.go.id atau menghubungi no telpon 021-57974168

Unduh surat resminya : http://cari.padamu.siap.web.id/statik/pdf/surat_edaran_prodep_ppcks.pdf

Kahar Muzakkir Wednesday, July 23, 2014 CB Blogger Indonesia

BPSDMPK KEMDIKBUD bekerja sama dengan PRODEP AUSAID menyelenggarakan Program Pendidikan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)

Wednesday, July 23, 2014

Padamu Negeri

Melalui suratnya Nomor : 14068/J/LL/2014 tanggal 16 Juni 2014 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjami...

22 July 2014

APLIKASI DAPODIKDAS G3 EXPIRED 6 BULAN SEKALI

Tuesday, July 22, 2014

Dapodikdas

Aplikasi dapodikdas generasi ketiga sebentar lagi akan dirilis beberapa saat lagi. Aplikasi yang akan bernama dapodikdas 2014 ini tidak terl...

19 July 2014

Pengajuan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Siswa pada menu Edit Data

AL-MAUDUDY.COM (19/07/2014) - Prooses verval pd tidak selamanya berjalan mulus, dikarenakan ketidakvalidan dalam pproses awal pengentrian data pada aplikasi dapodikdas, sehingga muncul berbagai permasalahan di mana data siswa tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada seperti Ijazah, akte kelahiran dan sebaiknya. Akan tetapi dalam aplikasi verval pd terbaru kini dilengkapai dengan fasilitas/menu Edit Data.

Menu Edit Data dapat dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap NISN atau perubahan Nama dan Tanggal Lahir peserta didik. Adpun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

Untuk permohonan Perubahan NISN :

Pilih menu Edit Data (Permohonan Perubahan) kemudian tekan tombol Perubahan NISN
Pilih siswa yang akan diubah NISN nya

Sedangkan untuk permohonan perubahan nama dan tanggal lahir :

Pilih menu permohonan perubahan tekan tombol Perubahan Nama dan Tanggal lahir
Pilih siswa yang akan diubah Nama dan Tanggal lahir nya
Masukkan nama dan Tanggal lahir siswa yang diinginkan
Tekan tombol lampirkan dokumen pendukung (Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah terakhir)
Tunggu konfirmasi persetujuan permohonan perubahan maksimal 2 x 24 jam
Tekan status Permohonan Perubahan untuk mengetahui informasi persetujuan dari PDSP
PermohonanPerubahan Nama dan Tanggal Lahir siswa tersebut tetap menggunakan Nama dan Tanggal Lahir yang ada

Untuk mengajukan permohonan Perubahan NISN maupun perubahan Nama atau Tanggal Lahir siswa dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung. Menurut Bp. Taufik Lone, salah seorang admin PDSP sebelum upload lampiran edit data yang harus diperhatikan adalah :

Field tidak boleh kosong
Format File lampiran, JPG, PNG
File tidak melebihi 800Kb

Sedangkan File yang disyaratkan sebagai lampiran diantaranya :

Akta kelahiran
Surat Kenal Lahir
Kartu Keluarga
Ijazah (untuk PD SMP/SMA/SMK)
SKHUN
Atau berkas lain yang Syah menurut Hukum yang berlaku

Catatan :

Apabila File berupa copy dari berkas tersebut diatas, berkas harus di legalisir oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi stempel basah,
File lampiran yang di upload, akan segera di Approve/permohonan pengajuan disahkan oleh Admin VervalPD PDSP, apabila file tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,
Pengajuan akan di reject/permohonan pengajuan ditolak dan pada menu status akan ada komentar/alasan pembatalan dari Admin verval PDSP

Kahar Muzakkir Saturday, July 19, 2014 CB Blogger Indonesia

KETENTUAN PERMOHONAN PERUBAHAN NISN, NAMA DAN TANGGAL LAHIR PADA APLIKASI VERVAL PD

Saturday, July 19, 2014

Dapodikdas NISN Peserta Didik Baru

AL-MAUDUDY.COM (19/07/2014) - Prooses verval pd tidak selamanya berjalan mulus, dikarenakan ketidakvalidan dalam pproses awal pengent...

Salah-satu-peran-guru-TIK-adalah-memfasilitasi-sesama-guru-dalam-menggunakan-TIK

Pada struktur kurikulum 2013 mata pelajaran TIK atau KKPI tidak tercantum sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan pada jenjang Dikdas maupun Dikmen. Hal ini tidak urung menyebabkan kegalauan pada guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, terutama yang sudah bersertifikasi di bidang tersebut.

Menjawab kegalauan tersebut, rupanya pemerintah tidak ingin merugikan guru TIK atau KKPI, sehingga pemerintah kemudian mengatur kebijakan dengan menerbitkan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang “Peran guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013”

Pada Permendikbud No. 68 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa Peran guru mirip dengan peran guru BP/BK di sekolah yaitu sebagai pembimbing pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam:

membimbing peserta didik untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
memfasilitasi sesama guru dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran pada jenjang Dikdas dan DIkmen
memfasilitasi teaga kependidikan dalam mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK

Di dalam melakukan pembimbingan, beban kerja seorang guru TIK/KKPI paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Pembimbingan tersebut dapat dilaksanakan baik secara klasikal atau kelompok belajar maupun secara individual.

Jika guru TIK telah melaksanakan beban dan kewajiban kerja seperti yang disebutkan di atas, maka dia berhak untuk menerima Tunjangan Profesi Pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Disebutkan juga dalam permendikbud ini seorang guru TIK wajib memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV dalam bidang teknologi informasi dan memiliki sertifikat pendidik dalam bidang TIK atau KKPI. Apabila guru yang mengajar TIK atau KKPI sebelum Kurikulum 2013 tidak memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV dalam bidang teknologi informasi tetapi memiliki sertifikat pendidik TIK atau KKPI yang diperoleh sebelum tahun 2015 dapat tetap mengajar TIK atau KKPI sampai dengan 31 Desember 2016. Setelah itu wajib mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Oleh karena itu guru tersebut akan disertifikasi ulang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya paling lambat 31 Desember 2016.

Selengkapnya dapat dibaca pada PERMENDIKBUD NOMOR 68 TAHUN 2014

Kahar Muzakkir Saturday, July 19, 2014 CB Blogger Indonesia

Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang Peran guru TIK dan KKPI Dalam Implementasi Kurikulum 2013

Saturday, July 19, 2014

Kurikulum 2013

Pada struktur kurikulum 2013 mata pelajaran TIK atau KKPI tidak tercantum sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan pada jenjang Dikdas...

16 July 2014

SOLUSI UNTUK NISN YANG TIDAK SAMA PADA IJAZAH JENJANG SEBELUMNYA DENGAN HASIL VERVAL PD

Wednesday, July 16, 2014

Dapodikdas NISN

Salah satu tujuan diadakannya verifikasi dan Validasi Peserta Didik ( VerVal PD ) adalah untuk memastikan satu orang siswa memiliki ...

15 July 2014

Tampilan Aplikasi Dapodikdas 2014 (G3)

Menjelang dirilisnya aplikasi dapodikdas generasi ketiga (G3) atau versi 3.00 yang rencananya akan dirilis pada tanggal 1 Agustus 2014, ada baiknya kita perhatikan hal-hal berikut :

Cek, lengkapi, perbaiki Dapodik juga lakukan sinkron dengan v2.0.8 kemudian pastikan diprogress pengiriman(login koreg) datanya sama dengan aplikasi, maksimal tanggal 25 Juli 2014;
Selesaikan verval NISN sampai dengan Konfirmasi Data;
BOS Triwulan 3 datanya diambil dari Dapodik semester genap 2013/2014(ingat yang hanya main BSD);

Dapodikdas G3 :

Informasi seputar Dapodikdas Generasi ketiga (G3) seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Rokhmat (Staf Kemdikbud-Dapodikdas) dan Narasumber lain pada acara Silaturrahmi dan Pra Launching Dapodikdas 2014 di Villa Bukit Mas Cipanas – Cianjur pada tanggal 12-13 Juli 2014 adalah :

Rencana launching resmi tanggal 1 Agustus 2014;
Di Beranda akan ditampilkan link Info Pendataan dan link Generate Prefill;

Untuk link info pendataan : http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/

Untuk link Generate Prefill : http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/prefill_final/generate_prefill.php
Database yang dipakai(prefill baru) adalah hasil sinkronisasi terakhir;
Untuk data awal 2014/2015, OPS tidak perlu Generate Prefill, karena di generate secara massal oleh Team DAPODIKDAS, OPS tinggal unduh Prefiil;
Koreg masih sama/tetap;
Identitas Sekolah akan dilock(Nama, NSS, NPSN, Jenjang, Status Sekolah, Status Kepemilikan, Nomor SK + Tgl SK Izin Operasional, Kab/Kota);
Akses Internet ada 2, misal di sekolah speedy, di rumah telkomsel;
Siapkan SK Akreditasi(kalau belum terakreditasi tidak perlu input);
Siapkan SK Inklusi(dari Propinsi);
Siapkan NIS(Nomor Induk Sekolah) semua siswa;
Siapkan data PD Kelas 1 atau Kelas 7(form resmi nanti bisa diunduh di info pendataan);
Tambah PD dan PTK mekanismenya masih sama dengan sebelumnya;
Penugasan PTK otomatis terisi(INDUK=SK pertama di sekolah tersebut, BUKAN INDUK=SK pembagian tugas mengajar yang dibuat tiap semester/tahun);
Ada menu lanjutkan data periodik;
Ada menu lanjutkan kelas;
Jenis rombel nanti akan muncul pilihan (reguler, terbuka, dll);
Masalah sinkronisasi Insya Alloh tidak ada pembatasan sinkronisasi, karena servernya sudah diperbaiki dan kapasitasnya naik.

Kahar Muzakkir Tuesday, July 15, 2014 CB Blogger Indonesia

INFORMASI PENTING MENJELANG DIRILISNYA APLIKASI DAPODIKDAS G3

Tuesday, July 15, 2014

Dapodikdas

Tampilan Aplikasi Dapodikdas 2014 (G3) Menjelang dirilisnya aplikasi dapodikdas generasi ketiga (G3) atau versi 3.00 yang rencananya...

13 July 2014

CARA PRAKTIS MENYIMPAN NISN HASIL VERVAL DI APLIKASI DAPODIKDAS (BUKAN DENGAN KETIK MANUAL)

Sunday, July 13, 2014

Dapodikdas NISN Peserta Didik Baru

Untuk mengeluarkan NISN dari hasil verval pd , sebelumnya tidak terdapat fasilitas yang tersedia baik pada aplikasi verval pd maupun pada ...

10 July 2014

Terkait dengan pelaksanaan penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2013/2014 dan persiapan penjaringan data tahun pelajaran 2014/2015 Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui suratnya Nomor : 304.5/c/LK/2014 tanggal 10 Juli 2014 menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut :

Periode pengiriman data Pokok Pendidikan Dasar semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2014
Penjaringan data untuk semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 akan dimulai 1 Agustus 2014 dengan menggunakan aplikasi versi 3.00
Dinas Pendidikan Kab/Kota melengkapi isian referensi data wilayah Desa untuk pemetaan daerah terpencil di laman http://referensi.data.kemdikbud.go.id/wilayah.php
Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab data di masing-masing sekolahnya menunjuk operator sekolah secara definitif dengan surat tugas/surat keputusan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan melalui dana BOS sesuai dengan juknis BOS 2014
Pendirian sekolah baru, penutupan sekolah, perubahan nomenklatur, penggabungan sekolah dan pemekaran wilayah, segera dilaporkan ke Direktorat Jendral Pendidikan Dasar tembusan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) untuk segera diproses pemutakhiran data sekolahnya.

Dengan demikian segala kegiatan pendataan yang dilakukan oleh OPS akan ditutup tanggal 25 Juli 2014 dan baru dibuka kembali untuk tahun pelajaran baru dan versi aplikasi yang baru juga pada tanggal 1 Agustus 2014. Oleh karena itu bagi sekolah yang datanya sudah valid bisa istirahat dulu menunggu aplikasi generasi ketiga dirilis.

Hal yang menarik yang perlu digarisbawahi juga bahwa mulai tahun ini Dirjen Dikdas menekankan legitimasi OPS melalui SK Kepala Sekolah dengan konsekwensi biaya dibebankan melalui dana BOS sesuai juknis. Semoga dengan adanya petunjuk resmi ini nasib OPS sebagai ujung tombak pendataan menjadi lebih diperhatikan.

Akan tetapi informasi ini akan menjadi mentah jika surat ini tidak sampai ke alamatnya. Oleh karena itu kepada rekan-rekan OPS silahkan informasi surat ini disebarkan/disampaikan terutama kepada kepala sekolah masing-masing.

Kahar Muzakkir Thursday, July 10, 2014 CB Blogger Indonesia

DEADLINE PENGIRIMAN DATA DAPODIKDAS : 25 JULI 2014

Thursday, July 10, 2014

Dapodikdas Dinas

Terkait dengan pelaksanaan penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2013/2014 dan persiapan penjaringan data tahun pelajaran 2014/2015 D...

Al-Maududy

31 July 2014

PROSEDUR REKRUTMEN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

MENGENAL PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH (PPCKS)

23 July 2014

BPSDMPK KEMDIKBUD bekerja sama dengan PRODEP AUSAID menyelenggarakan Program Pendidikan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)

22 July 2014

APLIKASI DAPODIKDAS G3 EXPIRED 6 BULAN SEKALI

19 July 2014

Untuk permohonan Perubahan NISN :

Sedangkan untuk permohonan perubahan nama dan tanggal lahir :

KETENTUAN PERMOHONAN PERUBAHAN NISN, NAMA DAN TANGGAL LAHIR PADA APLIKASI VERVAL PD

Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang Peran guru TIK dan KKPI Dalam Implementasi Kurikulum 2013

16 July 2014

Sekolah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan kekeliruan penulisan NISN yang tertera pada Ijazah jenjang sebelumnya.

Menerbitkan ijazah pengganti.

SOLUSI UNTUK NISN YANG TIDAK SAMA PADA IJAZAH JENJANG SEBELUMNYA DENGAN HASIL VERVAL PD

15 July 2014

Dapodikdas G3 :

INFORMASI PENTING MENJELANG DIRILISNYA APLIKASI DAPODIKDAS G3

13 July 2014

Bagaiamana caranya ?

Untuk mengeluarkan NISN dapat dilakukan dengan cara :

CARA PRAKTIS MENYIMPAN NISN HASIL VERVAL DI APLIKASI DAPODIKDAS (BUKAN DENGAN KETIK MANUAL)

10 July 2014

DEADLINE PENGIRIMAN DATA DAPODIKDAS : 25 JULI 2014

Admin

Populer Post

Arsip Blog

Artikel Pilihan

Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru

Labels

Followers