Al-Maududy: Search results for kepala sekolah

Home / Posts filed under Search results for kepala sekolah

Showing posts sorted by relevance for query kepala sekolah. Sort by date Show all posts

07 July 2015

AcaraPelantikan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK Kab. Lombok Timur

Pada hari sabtu, 4 Juli 2015 bertempat di aula Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur, telah berlangsung acara pelantikan Kepala Sekolah di lingkup DInas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. 316 orang Kepala Sekolah yang dilantik pada kesempatan itu umumnya terdiri dari kepala sekolah baru, yang berasal dari guru (promosi) dan ada juga beberapa yang berupa mutasi tempat tugas.

Sebagai kepala sekolah yang baru bertugas tentunya banyak hal baru yang perlu dilakukan. Oleh karena itu kami berharap semoga tulisan kecil yang kami kutip dari Buku Kerja Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 ini bisa memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sekolah.

Kepala Sekolah merupakan salah satu unsur penjaminan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan tugasnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain: (a) merencanakan program, (b) melaksanakan rencana kerja, (c) melaksanakan pengawasan dan evaluasi, (d) menjalankan kepemimpinan sekolah, dan (e) menerapkan sistem informasi sekolah

Merencanakan Program

Dalam merencanakan program kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah adalah membuat dan mennetukan Visi, misi, tujuan dan Rencana Kerja Sekolah.
Visi merupakan impian/harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah:

dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;
dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihakpihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah;
disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;
ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Misi sekolah merupakan upaya/tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Misi sekolah:

memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah;
memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat;
dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah;
disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;
ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Tujuan sekolah adalah hasil penyelenggaraan pendidikan yang akan dicapai. Tujuan sekolah:

menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);
mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;
mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah;
mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah;
disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.

Rencana Kerja Sekolah

a.	Sekolah membuat:
	rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan; rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah
b.	Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah:
	disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah; dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait
c.	Rencana kerja empat tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah.
d.	Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
	Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai 8 Standar Nasional Pendidikan:
	Standar Isi; Standar Proses; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Pengelolaan; Standar Pembiayaan; Standar Penilaian. Halaman 1 >> Halaman 2 >> halaman 3 >>

Kahar Muzakkir Tuesday, July 07, 2015 CB Blogger Indonesia

Tahapan Kegiatan Kepala Sekolah

Tuesday, July 07, 2015

Manejemen Sekolah

AcaraPelantikan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK Kab. Lombok Timur Pada hari sabtu, 4 Juli 2015 bertempat di aula Kantor Kementr...

12 March 2014

Diinformasikan bahwa sebagai bahan usul penerima Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan tahun 2014, kepada semua guru TK/SD/SMP/SMA/SMK se Kabupaten Lombok Timur agar menyiapkan dan melakukan pemberkasan sebagai berikut :

Penerima Tambahan Penghasilan PNSD Non Sertifikasi tahun 2013 dan 2014

Guna memenuhi permintaan Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang data guru PNSD penerima tambahan penghasilan Non Sertifikasi tahun 2013, sekaligus kami minta data dan berkas usul calon penerima tambahan penghasilan tahun 2014. Dengan ini kami minta bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada Kepala Sekolah yang berada diwilayah kerja masing-masing, agar mengirim format data yang sudah diisi menggunakan program MS. Excel, Silahkan unduh FORMAT TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD TAHUN 2014

Format Data dikirim dalam bentuk print out dan softcopy (CD) melalui UPTD Dikpora Kecamatan untuk TK, SD sedangkan SMP,SMP,SMK langsung ke Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur ub. Bidang PMPTK paling lambat tanggal 13 Maret 2014.

Bahan/Berkas Usul Penerima Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi (Belum memiliki Sertifikat Pendidik) Tahun 2014 sebagai berikut :

Fotokopi Kartu NUPTK dilegalisir Kepala Sekolah.
Fotokopi SK PNS, SK Pangkat Terakhir, dilegalisir Kepala Sekolah.
Fotokopi SK NIP Baru dilegalisir Kepala Sekolah.
Fotokopi SK Pembagian Tugas/ Beban Mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dilengkapi dengan Jadwal Pelajaran dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah. Nama guru yang bersangkutan pada SK Pembagian Tugas dan Jadwal pelajaran agar diwarnai dengan stabillo.
Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuain antara SK Pembagian Tugas dengan Jadual Pelajaran Semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 ditandatangani diatas materai 6000.
Fotokopi NPWP.
Fotokopi Rekening Bank NTB

Bagi sekolah yang telah mengirim data penerima tambahan penghasilan tahun 2013 dan benar, sesuai dengan contoh format data, hanya mengirim usul calon penerima tambahan penghasilan tahun 2014 beserta berkasnya, sedangkan yang sudah mengirim namun tidak sesuai contoh format data agar memperbaiki, mengisi format data dengan lengkap dan benar.

BERKAS PENERIMA TUNJANGAN PROFESI (SERTIFIKASI) BAGI GURU BUKAN PNS

Fotokopi Kartu NUPTK dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
Fotokopi Kartu NRG dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
Fotokopi Sertifikat Pendidik dilegalisir oleh pejabat LPTK yang menerbitkan.
Fotokopi SK Infasing Non PNS (bagi Guru yang telah memiliki SK Infasing), dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
Fotokopi SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai GTT Kabupaten bagi Guru Bukan PNS yang mengajar di Sekolah Negeri, dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai GTY bagi guru Bukan PNS yang mengajar di Sekolah Yayasan dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
Fotokopi SK Pembagian Tugas dengan beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu, semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dilengkapi dengan Jadual Pelajaran dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah. Nama guru yang bersangkutan pada SK Pembagian Tugas dan Jadwal pelajaran agar diwarnai dengan stabillo.
Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuain antara SK Pembagian Tugas dengan Jadual Pelajaran Semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 ditandatangani diatas materai 6000.

BERKAS USUL PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU BUKAN PNS

Fotokopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir
Fotokopi Kartu NUPTK dilegalisir Kepala Sekolah.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai GTT Sekolah atau GTY, masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut dilegalisir Kepala Sekolah.
Fotokopi SK Pembagian Tugas/ Beban Mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dilengkapi dengan Jadwal Pelajaran dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah. Nama guru yang bersangkutan pada SK Pembagian Tugas dan Jadwal pelajaran agar diwarnai dengan stabillo.
Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuain antara SK Pembagian Tugas dengan Jadual Pelajaran Semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 ditandatangani diatas materai 6000.

BERKAS USUL PENERIMA TUNJANGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JENJANG S1/D4 GURU PNS DAN BUKAN PNS

Fotokopi Kartu NUPTK, dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai GTT Sekolah atau GTY masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut, dilegalisir Kepala Sekolah.
Fotokopi SK Pembagian Tugas/ Beban Mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dilengkapi dengan Jadwal Pelajaran dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah. Nama guru yang bersangkutan pada SK Pembagian Tugas dan Jadwal pelajaran agar diwarnai dengan stabillo.
Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuain antara SK Pembagian Tugas dengan Jadual Pelajaran Semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 ditandatangani diatas materai 6000.
Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dan KHS Terahir dari Perguruan Tinggi.

TAMBAHAN BERKAS UNTUK KELENGKAPAN SEMUA TUNJANGAN

Fotokopi Rekening Bank BRI yang masih aktif bagi guru Non PNSD yang telah memiliki Sertifikat Pendidik calon penerima tunjangan profesi tahun 2014.
Fotokopi Rekening Bank NTB yang masih aktif untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD belum bersertifikat pendidik.
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Foto Copy Kartu Keluarga untuk jenjang Dikmen.
Berkas dibuat rangkap tiga, satu exp arsip sekolah, satu exp arsip UPTD dan satu exp dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten sesuai Jadwal terlampir.
Semua berkas dijilid dengan warna sampul sbb. :

PAUD Formal (TK),      warna HIJAU.

SD,                            warna KUNING.

SMP,                          warna BIRU.

SMA,dan SMK             warna MERAH.

JADWAL PENERIMAAN BERKAS

PERSIAPAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU NON PNSD

DAN ANEKA TUNJANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2014

NO.	KECAMATAN	HARI / TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
1	SELONG, LABUHAN HAJI, SUKAMULIA, SURALAGA, SUELA, SAMBELIA, SEMBALUN, SAKRA, SAKRA TIMUR, SAKRA BARAT	KAMIS, 13 MARET 2014	PUKUL : 10.00–14.00 WITA	BIDANG PMPTK
2	KERUAK, JEROWARU, MASBAGIK, PR.SELA, SIKUR, TERARA, MT. GADING, AIKMEL, WANASABA, PRINGGABAYA	JUM'AT, 14 MARET 2014	PUKUL : 10.00–14.00 WITA	BIDANG PMPTK

Contoh Cover Berkas Usul

DOWNLOAD CONTOH SURAT PERYATAAN KEPALA SEKOLAH

Sumber : Bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur
Baca juga : SYARAT PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL NON PNS 2013

Kahar Muzakkir Wednesday, March 12, 2014 CB Blogger Indonesia

PEMBERKASAN USUL PENERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI DAN ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN PNS TAHUN 2014

Wednesday, March 12, 2014

Dinas

Diinformasikan bahwa sebagai bahan usul penerima Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan tahun 2014, kepada semua guru TK/SD/SMP/SM...

31 July 2014

Salah satu poin yang dinilai pada seleksi akademik rekrutmen calon kepala sekolah adalah penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penguasaan awal kompetensi dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) semenjak guru melamar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Hasil AKPK diolah dan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah). AKPK bersifat individual dan merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Pengisian AKPK dengan tepat, rasional dan sesuai sangat menentukan seorang bisa lulus dalam seleksi akademik rekrutmen calon kepala sekolah.

AKPK ini dirancang untuk membantu calon kepala sekolah/madrasah untuk mengidentifikasi sejauh mana ia telah mencapai kompetensi tersebut sesuai dengan peran kepemimpinannya sebagai calon kepala sekolah.

AKPK dibagi ke dalam tiga kolom, yaitu :

Kolom CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN berisi penerapan yang diharapkan dipenuhi oleh seorang calon kepala sekolah/madrasah yang berkompetensi. Seorang calon kepala sekolah/madrasah mungkin sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang digambarkan pada contoh tersebut, yang berkaitan dengan kegiatan kepemimpinan dan manajemen baik sebagai seorang guru, pemimpin dan juga calon kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah dimana ia bertugas.
Kolom TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI merupakan refleksi atas pengetahuan dan praktik-praktik yang telah dikuasai dan dilakukannya. Calon kepala sekolah perlu menilai diri sendiri terhadap penguasaan dan praktik-praktik yang telah dikuasai dan dilakukannya dengan memberi respon berdasarkan 4 pilihan jawaban A B C atau D yang tersedia. Calon kepala sekolah harus memberi nilai yang paling sesuai (JUJUR) dengan gambaran tingkat kompetensi yang telah dimiliki.
Kolom BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH diisi oleh calon kepala sekolah dengan satu atau lebih contoh praktik yang dilakukannya untuk mendukung nilai yang telah diberikan pada kolom Tingkat Penilaian Kompetensi. Bukti praktik yang dilakukan calon kepala sekolah adalah sebuah pernyataan atau ungkapan atau frase dalam satu atau lebih kalimat yang menjelaskan kondisi nyata dari penerapan sebuah kompetensi /sub kompetensi yang dilakukan oleh calon kepala sekolah, sebagai refleksi diri atas apa yang senyatanya terjadi pada diri calon kepala sekolah pada saat ini ketika menerapkan sebuah kompetensi dasar/sub kompetensi. Mengandung beberapa aspek yaitu 1) kata operasional (misal, menerima saran/masukan); 2) pengisi AKPK disilahkan untuk menentukan sendiri konteksnya (penerapan bagian-bagian kompetensi yang akan dituliskan sebagai bukti praktik-praktik kegiatan di sekolah).

Berikut ini adalah instrumen ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN (AKPK) BAGI CALON KEPALA SEKOLAH.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama	:	………………………………………………..
Instansi	:	………………………………………………..
NUPTK	:	………………………………………………..

DIMENSI KEPRIBADIAN

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Perkataan baik saya selaras dengan tindakan yang saya lakukan.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
2.	Cara saya dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku diteladani oleh warga sekolah dan masyarakat.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
3.	Saya melaksanakan tugas-tugas saya dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
4.	Saya mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah-masalah terkait pekerjaan saya dengan baik.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
5.	Saya aktif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah, melalui berbagai kegiatan pengembangan diri.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
6.	Saya berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman-teman sejawat berkaitan dengan tugas saya sehari-hari.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering
7.	Saya memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan mengerakkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak

DIMENSI MANAJERIAL

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Saya memahami penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup Paham D. Sangat paham
2.	Saya memahami cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi, dan tupoksi guru.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
3.	Saya memahami cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi, kualifikasi dan tupoksi tenaga kependidikan di sekolah (tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan guru konselor).	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
4.	Saya memahami cara mengidentifikasi masalah yang terkait dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan mengenai sarana dan prasarana sekolah/Madrasah	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
5.	Saya memahami penyusunan rencana pemanfaatan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
6.	Saya memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan perencanaan dan penerimaan peserta didik baru	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
7	Saya memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta didik.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
8.	Saya memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengelolaan peserta didik dengan baik.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
9.	Saya terlibat aktif dalam penyusunan dan analisa dokumen I KTSP.	A. Tidak aktif B. Kurang aktif C. Cukup aktif D. Sangat aktif
10.	Saya mampu menganalisis silabus dan RPP dengan baik.	A. Tidak mampu B. Kurang mampu C. Cukup mampu D. Sangat mampu
11.	Saya memahami cara mengidentifikasi sumber-sumber, alokasi, dan mekanisme pertanggung-jawaban keuangan sekolah/ madrasah.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
12.	Saya memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan ketatausahaan sekolah/madrasah.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
13.	Saya menggunakan media teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik di kelas.	A. Tidak pernah B. Kadang-kadang C. Sering D. Selalu
14.	Saya memahami monitoring, evaluasi dan pelaporan program sekolah/madrasah sesuai dengan standar.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham

DIMENSI KEWIRAUSAHAAN

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Saya memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
2.	Saya memiliki pengalaman dalam meningkatkan keingintahuan warga sekolah dalam pengetahuan dan ketrampilan melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
3.	Saya mampu membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan dan tepat, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.	A. Tidak mampu B. Kurang mampu C. Cukup mampu D. Sangat mampu
4.	Saya memiliki rasa optimis, pantang menyerah, dan berpikir alternatif terbaik untuk mencapai keberhasilan di sekolah.	A. Tidak pernah B. Kadang-kadang C. Sering D. Selalu
5.	Saya memiliki pengalaman dalam menyusun rencana pengelolaan kegiatan produksi dan jasa di sekolah dengan baik.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak

DIMENSI SUPERVISI

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Saya memahami perencanaan program supervisi akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru yang akan disupervisi.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
2.	Saya memahami teknik-teknik dalam melakukan supervisi akademik.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
3.	Saya memiliki pengalaman dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru dengan teknik yang tepat.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
4.	Saya memiliki pengalaman dalam mengkaji masalah yang terkait dengan supervisi akademik.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
5.	Saya memahami cara memberikan umpan balik hasil supervisi kepada para guru secara konstruktif.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
6.	Saya memahami penyusunan program tindak lanjut supervisi di sekolah dengan baik.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham

DIMENSI SOSIAL

NO	CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN	TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI	BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH
1.	Saya memahami penyusunan program kerja sama dengan pihak lain, baik perseorangan maupun institusi dengan baik, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
2.	Saya memiliki pengalaman dalam melakukan kerja sama dengan perseorangan dan institusi lain, baik institusi pemerintah atau swasta, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah dimana saya bertugas	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak
3.	Saya memahami cara melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program dan kegiatan kerjasama dengan perseorangan dan institusi pemerintah atau swasta.	A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham
4.	Saya terlibat aktif menjadi pengurus organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal saya.	A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Kadang-kadang D. Sering
5.	Saya memiliki pengalaman dalam menggalang bantuan dari semua warga sekolah tempat saya bertugas untuk meringankan penderitaan warga masyarakat yang sedang tertimpa bencana/ musibah atau mengalami kesulitan ekonomi.	A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak

Kahar Muzakkir Thursday, July 31, 2014 CB Blogger Indonesia

ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN (AKPK) BAGI CALON KEPALA SEKOLAH.

Thursday, July 31, 2014

Salah satu poin yang dinilai pada seleksi akademik rekrutmen calon kepala sekolah adalah penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/...

25 May 2018

Dalam Permendikbud ini yang dimaksud dengan :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/ SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/ SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB) atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Tatap Muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum.

Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai Guru atau Kepala Sekolah.

Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal yang terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. Jika diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif.

Guru

Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif bagi Guru mencakup kegiatan pokok:

merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
membimbing dan melatih peserta didik; dan
melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.

Pemenuhan beban kerja tersebut dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Kepala Sekolah

Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas:

manajerial;
pengembangan kewirausahaan; dan
supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan

Beban kerja Kepala Sekolah tersebut ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif

Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu

Pengawas Sekolah

Beban Kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Pengawas Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.

Selengkapnya silahkan didownload Permendikbud No. 15 tahun 2018 lengkap bersama lampirannya DI SINI

Kahar Muzakkir Friday, May 25, 2018 CB Blogger Indonesia

Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah

Friday, May 25, 2018

Guru Manejemen Sekolah

Dalam Permendikbud ini yang dimaksud dengan : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, meng...

15 January 2018

AL-MAUDUDY.COM (15/1/2017) - Aplikasi Daftar Hadiri Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dirilis sejak Juli 2017 rencananya akan berlaku efektif pada semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 sebagai salah satu syarat penerbitan SK Tunjangan. Artinya jika sekolah tidak melaksanakan absen guru dan tenaga kependidikan melalui aplikasi DHGTK online ini, maka kemungkinan besar SK Tunjangannya baik itu Tunjangan Profesi Guru maupun aneka tunjangan lainnya tidak akan bisa terbit karena dianggap guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya atau absen, sebab di dalam peraturan yang berlaku diantaranya menyebutkan bahwa jika 3 hari guru absen (tidak masuk) maka dia tidak berhak untuk menerima tunjangan pada bulan bersangkutan karena tidak memenuhi beban kerja yang telah ditetapkan.

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI DAFTAR HADIR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (DHGTK)

Pada dasarnya kegiatan absen online bagi guru dan tenaga kependidikan (DHGTK) ini merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala sekolah sebagai top manajer di sekolah. Akan tetapi jika mengalami kesulitan, apakah itu karena kesempatan atau karena Kepala Sekolahnya sendiri kurang menguasai teknologi informasi, maka Kepala Sekolah tersebut bisa saja menunjuk seseorang baik itu operator sekolah atau GTK lain yang dipercaya di sekolahnya melalui sebuah surat penugasan. Meskipun dikerjakan bukan oleh kepala sekolah sendiri tetapi oleh petugas khusus, Kepala Sekolah harus tetap mengontrol, memantau dan mengevaluasi pekerjaan petugas khusus tersebut setiap hari.

Karena pekerjaan absen online melalui aplikasi DHGTK dilaksanakan secara full online dan idealnya dilakukan setiap hari, meskipun bisa dilakukan sekaligus (rapelan) asal jangan lewat bulan yang bersangkutan, maka Kepala Sekolah dituntut untuk mengalokasikan pembiayaan dari dana BOS. Mungkin bisa masuk ke item biaya akses internet dan biaya update data dapodik, seuai dengan Peran dan Tangggung Jawab Kepala Sekolah dan Petugas Khusus yang tertera pada panduan penggunaan DHGTK yang kami kutip selengkapnya berikut ini :

Peran dan tanggung jawab Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan manajer di satuan pendidikan yang dipimpinnya, maka terkait dengan adanya Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK, maka kepala sekolah seharusnya segera untuk:

Mengalokasikan pembiayaan (dana BOS) untuk pelaksanaan DHGTK karena dilaksanakan secara full online
Menunjuk atau menugaskan petugas khusus untuk melakukan pengerjaan absen online ini baik dari Operator sekolah maupun dari GTK yang ada di satuan pendidikan dengan disertai surat penugasan dari kepala sekolah.
Segera melakukan sosialisasi kepada para GTK di lingkungan satuan pendidikannya terkait dengan adanya absen online (DHGTK) yang berkaitan langsung dengan pemberi tunjangan profesi.
Setiap bulan atau pertriwulan kepala sekolah mencetak SPJTM untuk mengunci kehadiran GTK
Melaksanakan pengisian DHGTK dengan sebenar-benarnya dengan menjungjung tinggi kejujuran dalam mengisi kehadiran GTK
Memantau dan mengevaluasi petugas absen online (DHGTK) setiap hari

Petugas Absen (Operator/Petugas Khusus)

Peran dan tanggung jawab dari petugas absen adalah sebagai berikut :

Segera melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah sesuai dengan surat tugas yang diberikan
Mengisi daftar hadir GTK setiap hari dengan asas Kejujuran dan tanggung jawab
Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan GTK terkait proses pelaksanaan pengisin DHGTK
Memberikan laporan kepada kepala sekolah terkait dengan proses pelaksanaan dan pengisisn DHGTK

Sumber : PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI DAFTAR HADIR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (DHGTK)

Kahar Muzakkir Monday, January 15, 2018 CB Blogger Indonesia

Kepala Sekolah dituntut mengalokasikan biaya dari BOS untuk pelaksanaan Daftar Hadir GTK (DHGTK)

Monday, January 15, 2018

DHGTK Sertifikasi Tunjangan Profesi

AL-MAUDUDY.COM (15/1/2017) - Aplikasi Daftar Hadiri Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dirilis sejak Juli 2017 rencananya akan berl...

Al-Maududy