07 July 2015
AcaraPelantikan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK Kab. Lombok Timur |
Merencanakan Program
Dalam merencanakan program kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah adalah membuat dan mennetukan Visi, misi, tujuan dan Rencana Kerja Sekolah.Visi merupakan impian/harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah:
- dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
- mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;
- dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihakpihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
- diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah;
- disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;
- ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
- memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
- menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
- menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
- memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah;
- memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat;
- dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah;
- disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan;
- ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
- menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan);
- mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah;
- mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah;
- disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.
a. | Sekolah membuat: |
| |
b. | Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah: |
| |
c. | Rencana kerja empat tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah. |
d. | Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas |
Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai 8 Standar Nasional Pendidikan: | |
|
Tahapan Kegiatan Kepala Sekolah
12 March 2014
- Fotokopi Kartu NUPTK dilegalisir Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK PNS, SK Pangkat Terakhir, dilegalisir Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK NIP Baru dilegalisir Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK Pembagian Tugas/ Beban Mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dilengkapi dengan Jadwal Pelajaran dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah. Nama guru yang bersangkutan pada SK Pembagian Tugas dan Jadwal pelajaran agar diwarnai dengan stabillo.
- Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuain antara SK Pembagian Tugas dengan Jadual Pelajaran Semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 ditandatangani diatas materai 6000.
- Fotokopi NPWP.
- Fotokopi Rekening Bank NTB
- Fotokopi Kartu NUPTK dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
- Fotokopi Kartu NRG dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
- Fotokopi Sertifikat Pendidik dilegalisir oleh pejabat LPTK yang menerbitkan.
- Fotokopi SK Infasing Non PNS (bagi Guru yang telah memiliki SK Infasing), dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK Bupati tentang Pengangkatan sebagai GTT Kabupaten bagi Guru Bukan PNS yang mengajar di Sekolah Negeri, dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK Pengangkatan sebagai GTY bagi guru Bukan PNS yang mengajar di Sekolah Yayasan dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK Pembagian Tugas dengan beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu, semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dilengkapi dengan Jadual Pelajaran dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah. Nama guru yang bersangkutan pada SK Pembagian Tugas dan Jadwal pelajaran agar diwarnai dengan stabillo.
- Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuain antara SK Pembagian Tugas dengan Jadual Pelajaran Semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 ditandatangani diatas materai 6000.
- Fotokopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir
- Fotokopi Kartu NUPTK dilegalisir Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK Pengangkatan sebagai GTT Sekolah atau GTY, masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut dilegalisir Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK Pembagian Tugas/ Beban Mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dilengkapi dengan Jadwal Pelajaran dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah. Nama guru yang bersangkutan pada SK Pembagian Tugas dan Jadwal pelajaran agar diwarnai dengan stabillo.
- Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuain antara SK Pembagian Tugas dengan Jadual Pelajaran Semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 ditandatangani diatas materai 6000.
- Fotokopi Kartu NUPTK, dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK Pengangkatan sebagai GTT Sekolah atau GTY masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut, dilegalisir Kepala Sekolah.
- Fotokopi SK Pembagian Tugas/ Beban Mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 dilengkapi dengan Jadwal Pelajaran dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah. Nama guru yang bersangkutan pada SK Pembagian Tugas dan Jadwal pelajaran agar diwarnai dengan stabillo.
- Surat Pernyataan Kepala Sekolah atas kebenaran dan kesesuain antara SK Pembagian Tugas dengan Jadual Pelajaran Semester 2 tahun pelajaran 2013/2014 ditandatangani diatas materai 6000.
- Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dan KHS Terahir dari Perguruan Tinggi.
- Fotokopi Rekening Bank BRI yang masih aktif bagi guru Non PNSD yang telah memiliki Sertifikat Pendidik calon penerima tunjangan profesi tahun 2014.
- Fotokopi Rekening Bank NTB yang masih aktif untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD belum bersertifikat pendidik.
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Foto Copy Kartu Keluarga untuk jenjang Dikmen.
- Berkas dibuat rangkap tiga, satu exp arsip sekolah, satu exp arsip UPTD dan satu exp dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten sesuai Jadwal terlampir.
- Semua berkas dijilid dengan warna sampul sbb. :
- PAUD Formal (TK), warna HIJAU.
- SD, warna KUNING.
- SMP, warna BIRU.
- SMA,dan SMK warna MERAH.
NO.
|
KECAMATAN
|
HARI / TANGGAL
|
WAKTU
|
TEMPAT
|
1
|
SELONG,
LABUHAN HAJI, SUKAMULIA, SURALAGA, SUELA, SAMBELIA, SEMBALUN, SAKRA, SAKRA
TIMUR, SAKRA BARAT
|
KAMIS,
13 MARET 2014
|
PUKUL :
10.00–14.00 WITA
|
BIDANG
PMPTK
|
2
|
KERUAK, JEROWARU, MASBAGIK, PR.SELA, SIKUR, TERARA,
MT. GADING, AIKMEL, WANASABA, PRINGGABAYA
|
JUM'AT,
14 MARET 2014
|
PUKUL :
10.00–14.00 WITA
|
BIDANG
PMPTK
|
Contoh Cover Berkas Usul |
DOWNLOAD CONTOH SURAT PERYATAAN KEPALA SEKOLAH
Sumber : Bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur
Baca juga : SYARAT PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL NON PNS 2013
PEMBERKASAN USUL PENERIMA TUNJANGAN SERTIFIKASI DAN ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN PNS TAHUN 2014
31 July 2014
Salah satu poin yang dinilai pada seleksi akademik rekrutmen calon kepala sekolah adalah penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penguasaan awal kompetensi dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) semenjak guru melamar sebagai calon kepala sekolah/madrasah. Hasil AKPK diolah dan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah (Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah). AKPK bersifat individual dan merupakan alat pemetaan kompetensi bagi calon kepala sekolah/madrasah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Pengisian AKPK dengan tepat, rasional dan sesuai sangat menentukan seorang bisa lulus dalam seleksi akademik rekrutmen calon kepala sekolah.
AKPK ini dirancang untuk membantu calon kepala sekolah/madrasah untuk mengidentifikasi sejauh mana ia telah mencapai kompetensi tersebut sesuai dengan peran kepemimpinannya sebagai calon kepala sekolah.
AKPK dibagi ke dalam tiga kolom, yaitu :
- Kolom CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN berisi penerapan yang diharapkan dipenuhi oleh seorang calon kepala sekolah/madrasah yang berkompetensi. Seorang calon kepala sekolah/madrasah mungkin sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang digambarkan pada contoh tersebut, yang berkaitan dengan kegiatan kepemimpinan dan manajemen baik sebagai seorang guru, pemimpin dan juga calon kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah dimana ia bertugas.
- Kolom TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI merupakan refleksi atas pengetahuan dan praktik-praktik yang telah dikuasai dan dilakukannya. Calon kepala sekolah perlu menilai diri sendiri terhadap penguasaan dan praktik-praktik yang telah dikuasai dan dilakukannya dengan memberi respon berdasarkan 4 pilihan jawaban A B C atau D yang tersedia. Calon kepala sekolah harus memberi nilai yang paling sesuai (JUJUR) dengan gambaran tingkat kompetensi yang telah dimiliki.
- Kolom BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH diisi oleh calon kepala sekolah dengan satu atau lebih contoh praktik yang dilakukannya untuk mendukung nilai yang telah diberikan pada kolom Tingkat Penilaian Kompetensi. Bukti praktik yang dilakukan calon kepala sekolah adalah sebuah pernyataan atau ungkapan atau frase dalam satu atau lebih kalimat yang menjelaskan kondisi nyata dari penerapan sebuah kompetensi /sub kompetensi yang dilakukan oleh calon kepala sekolah, sebagai refleksi diri atas apa yang senyatanya terjadi pada diri calon kepala sekolah pada saat ini ketika menerapkan sebuah kompetensi dasar/sub kompetensi. Mengandung beberapa aspek yaitu 1) kata operasional (misal, menerima saran/masukan); 2) pengisi AKPK disilahkan untuk menentukan sendiri konteksnya (penerapan bagian-bagian kompetensi yang akan dituliskan sebagai bukti praktik-praktik kegiatan di sekolah).
Berikut ini adalah instrumen ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN (AKPK) BAGI CALON KEPALA SEKOLAH.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama | : | ……………………………………………….. |
Instansi | : | ……………………………………………….. |
NUPTK | : | ……………………………………………….. |
DIMENSI KEPRIBADIAN
NO | CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN | TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI | BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH |
1. | Perkataan baik saya selaras dengan tindakan yang saya lakukan. | A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering |
|
2. | Cara saya dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku diteladani oleh warga sekolah dan masyarakat. | A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering |
|
3. | Saya melaksanakan tugas-tugas saya dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan. | A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering |
|
4. | Saya mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah-masalah terkait pekerjaan saya dengan baik. | A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering |
|
5. | Saya aktif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah, melalui berbagai kegiatan pengembangan diri. | A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering |
|
6. | Saya berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman-teman sejawat berkaitan dengan tugas saya sehari-hari. | A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Terkadang D. Sering |
|
7. | Saya memiliki pengalaman dalam mengarahkan dan mengerakkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah | A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak |
|
DIMENSI MANAJERIAL
NO | CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN | TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI | BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH |
1. | Saya memahami penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup Paham D. Sangat paham |
|
2. | Saya memahami cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi, dan tupoksi guru. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham |
|
3. | Saya memahami cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi, kualifikasi dan tupoksi tenaga kependidikan di sekolah (tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan guru konselor). | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham |
|
4. | Saya memahami cara mengidentifikasi masalah yang terkait dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan mengenai sarana dan prasarana sekolah/Madrasah | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham |
|
5. | Saya memahami penyusunan rencana pemanfaatan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham |
|
6. | Saya memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan perencanaan dan penerimaan peserta didik baru | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham |
|
7 | Saya memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta didik. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham |
|
8. | Saya memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengelolaan peserta didik dengan baik. | A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak | |
9. | Saya terlibat aktif dalam penyusunan dan analisa dokumen I KTSP. | A. Tidak aktif B. Kurang aktif C. Cukup aktif D. Sangat aktif |
|
10. | Saya mampu menganalisis silabus dan RPP dengan baik. | A. Tidak mampu B. Kurang mampu C. Cukup mampu D. Sangat mampu |
|
11. | Saya memahami cara mengidentifikasi sumber-sumber, alokasi, dan mekanisme pertanggung-jawaban keuangan sekolah/ madrasah. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham |
|
12. | Saya memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan ketatausahaan sekolah/madrasah. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham | |
13. | Saya menggunakan media teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik di kelas. | A. Tidak pernah B. Kadang-kadang C. Sering D. Selalu |
|
14. | Saya memahami monitoring, evaluasi dan pelaporan program sekolah/madrasah sesuai dengan standar. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham |
|
DIMENSI KEWIRAUSAHAAN
NO | CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN | TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI | BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH |
1. | Saya memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham | |
2. | Saya memiliki pengalaman dalam meningkatkan keingintahuan warga sekolah dalam pengetahuan dan ketrampilan melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah. | A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak | |
3. | Saya mampu membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan dan tepat, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. | A. Tidak mampu B. Kurang mampu C. Cukup mampu D. Sangat mampu | |
4. | Saya memiliki rasa optimis, pantang menyerah, dan berpikir alternatif terbaik untuk mencapai keberhasilan di sekolah. | A. Tidak pernah B. Kadang-kadang C. Sering D. Selalu | |
5. | Saya memiliki pengalaman dalam menyusun rencana pengelolaan kegiatan produksi dan jasa di sekolah dengan baik. | A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak |
DIMENSI SUPERVISI
NO | CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN | TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI | BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH |
1. | Saya memahami perencanaan program supervisi akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan guru yang akan disupervisi. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham | |
2. | Saya memahami teknik-teknik dalam melakukan supervisi akademik. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham | |
3. | Saya memiliki pengalaman dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru dengan teknik yang tepat. | A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak | |
4. | Saya memiliki pengalaman dalam mengkaji masalah yang terkait dengan supervisi akademik. | A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak | |
5. | Saya memahami cara memberikan umpan balik hasil supervisi kepada para guru secara konstruktif. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham | |
6. | Saya memahami penyusunan program tindak lanjut supervisi di sekolah dengan baik. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham |
DIMENSI SOSIAL
NO | CONTOH KEMUNGKINAN PENERAPAN PATOKAN | TINGKAT PENILAIAN KOMPETENSI | BUKTI PRAKTIK YANG DILAKUKAN CALON KEPALA SEKOLAH |
1. | Saya memahami penyusunan program kerja sama dengan pihak lain, baik perseorangan maupun institusi dengan baik, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham | |
2. | Saya memiliki pengalaman dalam melakukan kerja sama dengan perseorangan dan institusi lain, baik institusi pemerintah atau swasta, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah dimana saya bertugas | A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak |
|
3. | Saya memahami cara melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program dan kegiatan kerjasama dengan perseorangan dan institusi pemerintah atau swasta. | A. Tidak paham B. Kurang paham C. Cukup paham D. Sangat paham | |
4. | Saya terlibat aktif menjadi pengurus organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal saya. | A. Tidak pernah B. Hampir tidak pernah C. Kadang-kadang D. Sering |
|
5. | Saya memiliki pengalaman dalam menggalang bantuan dari semua warga sekolah tempat saya bertugas untuk meringankan penderitaan warga masyarakat yang sedang tertimpa bencana/ musibah atau mengalami kesulitan ekonomi. | A. Tidak ada B. Sedikit C. Cukup banyak D. Sangat banyak |
|
ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN (AKPK) BAGI CALON KEPALA SEKOLAH.
25 May 2018
Dalam Permendikbud ini yang dimaksud dengan :
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/ SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/ SMPLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB) atau bentuk lain yang sederajat, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
Tatap Muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum.
Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai Guru atau Kepala Sekolah.
Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal yang terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. Jika diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif.
Guru
- merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- membimbing dan melatih peserta didik; dan
- melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.
Kepala Sekolah
Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas:- manajerial;
- pengembangan kewirausahaan; dan
- supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan
Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu
Pengawas Sekolah
Beban Kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Pengawas Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah
15 January 2018
Peran dan tanggung jawab Kepala Sekolah
- Mengalokasikan pembiayaan (dana BOS) untuk pelaksanaan DHGTK karena dilaksanakan secara full online
- Menunjuk atau menugaskan petugas khusus untuk melakukan pengerjaan absen online ini baik dari Operator sekolah maupun dari GTK yang ada di satuan pendidikan dengan disertai surat penugasan dari kepala sekolah.
- Segera melakukan sosialisasi kepada para GTK di lingkungan satuan pendidikannya terkait dengan adanya absen online (DHGTK) yang berkaitan langsung dengan pemberi tunjangan profesi.
- Setiap bulan atau pertriwulan kepala sekolah mencetak SPJTM untuk mengunci kehadiran GTK
- Melaksanakan pengisian DHGTK dengan sebenar-benarnya dengan menjungjung tinggi kejujuran dalam mengisi kehadiran GTK
- Memantau dan mengevaluasi petugas absen online (DHGTK) setiap hari
Petugas Absen (Operator/Petugas Khusus)
- Segera melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah sesuai dengan surat tugas yang diberikan
- Mengisi daftar hadir GTK setiap hari dengan asas Kejujuran dan tanggung jawab
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan GTK terkait proses pelaksanaan pengisin DHGTK
- Memberikan laporan kepada kepala sekolah terkait dengan proses pelaksanaan dan pengisisn DHGTK
Kepala Sekolah dituntut mengalokasikan biaya dari BOS untuk pelaksanaan Daftar Hadir GTK (DHGTK)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...