Dijelaskan bahwa untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan...
Home / All posts
13 June 2014
Dijelaskan bahwa untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik, meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; danmenjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya yang mengatur pakaian seragam sekolah. maka pada tanggal 9 Juni 2014 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan menteri Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Ditegaskan pula bahwa bagi Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikut ini saya sampaikan ketentuan pakaian seragam jenjang SD/SDLB yang dikutip dari lampiran Peraturan menteri Nomor 45 Tahun 2014 tersebut.
A. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra- kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam celana;
- celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan; atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
- ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
- sepatu hitam.
- kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok;
- rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
- sepatu hitam.
- kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok;
- jilbab putih;
- rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- sepatu hitam.
- Badge SD dijahitkan pada saku kemeja;
- Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- Badge nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
Download lengkap :
12 June 2014
- Surat pengantar beserta daftar nominatifnya rangkap 5 (lampiran II-j dan lampiranII-k);
- (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS (lampiranI-l) lengkapdengan pasfoto3 x 4 cm;
- (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan Formasi PNS Tahun Anggaran yang bersangkutan;
- (satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
- (satu) lembar fotokopi sah hasil TKD (TesKompetensiDasar) danTKB (Tes Kompetensi Bidang)
- (satu) set daftar riwayat hidup lengkap dengan pasfoto 3x4 cm sesuai dengan Anak LampiranI-c Keputusan Kepala BKN Nomor11 Tahun2002;
- (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun2002;
- Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib / POLRI;
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
- Surat keteranga ntidak mengkonsums i /menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zata diktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- Surat pernyataan dari pejabat struktural eselon II yang akan menerim apenempatan CPNS pada unit kerja sesuai dengan formasi yang ditetapkan (lampiranII-m);
-
|
tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah melakukan kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
|
-
|
tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
|
-
|
tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
|
-
|
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah
|
-
|
tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
|
Prosedur Penetapan NIP CPNS Pelamar Umum berdasarkan Perka BKN No.9 Th. 2012
Syarat Penyampaian Usul Penetapan NIP Pelamar Umum: Surat pengantar beserta daftar nominatifnya rangkap 5 (lampiran II-j dan lampira...
Sekolah Menengah Terbuka merupakan layanan khusus pada jalur formal yang diselenggarakan oleh sekolah regular sebagai sekolah induk dan menjadi bagian dari sekolah regular tersebut. Pada Permendikbud No. 72 Tahun 2013, dikatakan bahwa Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
Dalam proses pendataan Dapodik ternyata banyak menimbulkan kendala teknis, karena pengelolaannya yang terintegrasi dengan sekolah induk. Oleh karena itu Direktur Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan surat edaran Nomor : 1913/C.3/KP/2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota di seluruh Indonesia terkait dengan pentingnya pengisian data sekolah melalui program
Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) Tahun 2014, Khusus SMP Terbuka. Pada surat edaran tersebut beberapa hal penting yang disampaikan untuk diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Dinas Pendidikan Kabupaten agar segera menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh SMP Terbuka untuk melakukan pengisian Dapodikdas menyatu atau tidak terpisah dengan SMP induknya.
- Bagi sekolah yang belum / tidak melakukan pengisian data Dapodikdas, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa pemerintah tidak akan menyalurkan dana BOS dan program bantuan lainnya yang diperlukan sekolah.( akan diberlakukan juga untuk SMA dan SMK, sekarang masih diproses oleh Pusat dari pengambilan awal data dapodikmen )
Menindaklanjuti surat edaran Nomor : 1913/C.3/KP/2014 menurut Bp. Yusuf Rokmat akan di lakukan merger sekolah terbuka ke sekolah induk yang pada saat ini sedang dalam tahap proses verifikasi terbuka – induk. Sementara daftar sekolah terbuka dan induknya sudah dikirimkan ke dinas kabkota masing-masing untuk di verifikasi kebenaran pasangannya. (VIA EMAIL DAN GRUP CHAT KKDATADIK) untuk dikoreksi oleh dinas masing-masing, jika tidak ada balasan akan dilakukan merger secara otomatis, dan sekolah-sekolah SMP terbuka akan di hapus , peserta didik akan otomatis bermigrasi ke sekolah induk,
Untuk itu hal-hal penting yang harus dilakukan oleh sekolah induk adalah :
- lakukan sinkronisasi (sync) untuk mengambil data siswa yang kami pindahklan dari sekolah terbuka,
- buat kembali rombel, anggota rombel dan pembelajaran
- lakukan sync kembali untuk mengupdate data skolah induk
- data yang dapat di migrasikan hanya data Peserta didik saja, PTK , sarpras , dll dianggap sudah dimiliki oleh sekolah induk
- Poin 4 akan dieksekusi mulai hari selasa depan 16 Juni 2014
Diharapkan dengan adanya merge (penggabungan) antara sekolah terbuka dengan sekolah induknya akan lebih mempermudah operator sekolah dalam memproses data.
SMP terbuka akan di hapus……?
Sekolah Menengah Terbuka merupakan layanan khusus pada jalur formal yang diselenggarakan oleh sekolah regular sebagai sekolah induk dan m...
11 June 2014
Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan pendataan calon peserta sertifikasi guru 2014 melalui AP2SG bahwa sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 peserta yang sudah disetujui A1 sejumlah 123.538 dari kuota 150.000. Sehubungan dengan hal tersebut, ditujukan kepada seluruh Kepala LPMP seluruh Indonesia melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan berkas guru yang sudah cetak A1 yang akan dikirim ke Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru.
- Pendataan guru bersertifikat pendidik yang akan mengikuti sertifikasi untuk bidang tugas yang baru (sertifikasi kedua), sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru. Persyaratan dan mekanisme pendataan calon peserta sertifikasi kedua secara rinci sebagaimana dijelaskan di bawah
- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk pendataan guru yang akan mengikuti sertifikasi kedua sesuai jadwal
Mekanisme Pendataan Sertifikasi Kedua :
A. Dasar Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tentang Guru.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.
B. Tujuan
- Mengetahui jumlah peserta yang akan mengikuti sertifikasi kedua.
- Melakukan pemetaan peserta untuk perencanaan sertifikasi di masa yang akan datang.
C. Sasaran Peserta
- Guru yang dimutasi berdasarkan Peraturan Bersama 5 Menteri.
- Guru yang dimutasi sebagai implikasi dari implementasi kurikulum 2013.
- Guru yang mengampu mata pelajaran yang tidak linear dengan kualifikasi akademiknya.
D. Persyaratan Peserta
- Sudah memiliki Sertifikat Pendidik yang tidak linier dengan bidang studi pada kualifikasi akademik S-1/D-IV dan mengampu mata pelajaran sesuai dengan bidang studi S-1/D-IV.
- Mengajar di sekolah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memiliki surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan beban kerja minimal 24 Jam tatap muka sesuai dengan perencanaan kebutuhan guru.
- Sehat jasmani rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
- Memiliki NUPTK dan NRG.
- Khusus Guru PNS yang sudah dimutasi harus memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
- Bagi guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
E. Mekanisme Pendataan
- BPSDMPK dan PMP menginformasikan ke LPMP perihal pelaksanaan sertifikasi kedua, kemudian LPMP menyampaikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.
- Dinas pendidikan kabupaten/kota menginformasikan kepada guru yang memenuhi persyaratan, kemudian meminta guru untuk mengumpulkan berkas yang dipersyaratkan.
- Guru menyiapkan dan mengirimkan berkas ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berisi sebagai berikut.
- Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan verifikasi berkas calon peserta sertifikasi kedua dan melakukan pemasukan data (entry data) ke sistem Aplikasi Sertifikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) bagi guru yang telah dinyatakan layak sebagai peserta sertifikasi kedua
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan berkas tersebut ke LPMP untuk diverifikasi sebelum proses persetujuan calon peserta oleh LPMP.
- BPSDMPK dan PMP menetapkan peserta sertifikasi kedua dan mengumumkan melalui AP2SG.
| a | Fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh LPTK yang menerbitkan. |
| b | Fotokopi Ijasah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang menerbitkan |
| c | Fotokopi surat keputusan mutasi yang ditandatangani oleh bupati/walikota bagi guru PNS, atau surat keputusan mutasi yang ditandatangani oleh ketua yayasan bagi guru bukan PNS |
| d | Surat keputusan penugasan mengajar dari kepala sekolah yang menyebutkan mata pelajaran yang diampu |
| e | Surat keterangan sehat dari dokter. |
| f | Mengisi format pengajuan sertifikasi kedua menggunakan Format A2. |
| g | Bagi guru bukan PNS melampirkan surat usulan kepala sekolah yang disetujui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. |
F. Urutan Prioritas Penetapan Peserta
- Guru PNS yang dipindahkan (mutasi) karena alasan pemerataan guru (SKB 5 Menteri).
- Guru PNS dan bukan PNS akibat implementasi Kurikulum 2013, yaitu:
- Guru PNS dan bukan PNS yang diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
| a | Guru TIK yang berlatar belakang selain TIK; |
| b | Guru IPA di SMK; |
| c | Guru IPS di SMK; |
| d | Guru Kewirausahaan di SMK; |
| e | Guru KKPI di SMK; dan |
| f | Guru Keterampilan di SMP dan SMA |
Penyelesaian Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2014 dan Sertifikasi Kedua
Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan pendataan calon peserta sertifikasi guru 2014 melalui AP2SG bahwa sampai dengan tanggal 4 Juni 201...
Pada kegiatan Pelatihan Pengolahan Dapodik Tingkat Sekolah Tahun 2014 tahap 2 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23-24 April 2014 di Garden Palace Malang pernah diinformasikan bahwa Server Dapodik saat ini akan mencapai generasi ke 8 sehingga proses mobilitas data lancar, dan pada saat ini sudah direalisasikan dan sedang dalam tahap pemasangan serta uji coba.
Satu hal yang menarik dan tentunya menguntungkan bagi para OPS dengan beroperasinya server baru ini adalah dengan diunlocknya aplikas Filei prefil yang semula hanya bisa dilakukan oleh kalangan terbatas seperti KK Datadik kabupaten/Kota dan CS online. Dengan diunlocknya aplikasi file prefil ini maka para OPS bisa melakukan generate prefil sendiri sekolahnya tanpa harus repot-repot pergi ke kantor Disdik atau meminta bantuan CS Online.
Bagaimana caranya..? berikut ini kami coba berikan panduan sederhana :- Masuk ke link Aplikasi File Prefil
- Pada menu utama kita tinggal pilih jenis data yang akan kita masukkan, apakah NPSN atau Kode Registrasi
- Masukkan data sesuai pilihan kita (NPSN atau Kode Registrasi)
- Klik tombol “Generate” kemudian tunggu prosesnya hingga selesai
Proses Generate Prefil selesai, selanjutnya tinggal kita unduh (download) prefil baru hasil generate itu pada web info pendataan.
Klik kata info pendataan yang berwarna biru, maka kita akan dibawa masuk ke web info pendataan atau ketik pada adress bar web browser anda alamat http://infopendataan.dikdas.kemdikbud.go.id/ . Akan tetapi seperti yang dijelaskan di atas bahwa saat ini web info pendataan sedang dalam proses perbaikan dan penyesuaian pemakaian server baru maka web info pendataan untuk di sementara dialihkan ke link http://118.98.166.68/.
- Pada beranda web info pendataan pilih “Download Data Prefil”
- Atau untuk mengunduh file prefil secara langsung silahkan klik http://118.98.166.68/laman/prefill
- masukkan “kode registrasi” sekolah anda kemudian klik tombol Download
- Selanjutnya klik tulisan "disini" yang berwarna biru
Proses download data prefil selesai dilakukan
OPS SUDAH BISA GENERATE PREFILL SENDIRI, CARANYA……?
Pada kegiatan Pelatihan Pengolahan Dapodik Tingkat Sekolah Tahun 2014 tahap 2 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23-24 Apri...
05 June 2014
Pendidikan dan Kebudayaan yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut pemerintah
menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Implementasi Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Penddikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah
peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang
perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan yaitu :
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 ini mengatur standar isi yang secara keseluruhan mencakup :
- Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkar satuan pendidikan;
- Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
- Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi;
- Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Sehubungan dengan hal tersebut dengan maksud memberikan gambaran
yang jelas kepada pengelola satuan pendidikan tentang langkah-langkah
yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan serta
sebagai pedoman kerja untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar/proses
belajar mengajar, serta dengan tujuan sebagai
kerangka acuan operasional dalam menyelenggarakan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan, baik Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar maupun
Pendidikan Menengah maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Pedoman Umum Kalender Pendidikan yang dapat diunduh pada link berikut.
PEDOMAN UMUM KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengemb...
Tahun pelajaran 2013/2014 sebentar lagi akan berakhir dan tahun pelajaran 2014/2015 sudah diambang pintu. Tentunya dengan berawalnya tahun pelajaran baru maka kegiatan penerimaan peserta didik baru menjadi agenda wajib yang harus dilakukan oleh sekolah. Agar penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan dengan sistem yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur menerbitkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana kami sarikan berikut ini.
PETUNJUK UMUM
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional;
- Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan;
- Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan secara Nasional;
- Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar, SMP, SMA dan SMK;
- Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) adalah lembaga pendidikan terdiri dari PAUD Formal yang mengelola TK/RA/BA/TKLB dan PAUD Non Formal mengelola Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan Paud Sejenis;
- Sekolah adalah lembaga pendidikan pada jenjang SD/SDLB, SMP/SMPT/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
- Masa Orientasi Siswa ( MOS ) atau disebut juga Masa Pengenalan Lingkungan baru di sekolah, merupakan kegiatan untuk melatih ketahanan mental, disiplin peserta didik perkenalan dengan sesama siswa baru, kakak kelas, guru hingga karyawan lainnya.
- Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD;
- Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP;
- Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA;
- Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain;
- Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur.
- Pemerataan dan perluasan kesempatan seluas-luasnya kepada calon peserta didik untuk mengembangkan potensi berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki calon peserta didik baru;
- Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan kompetensi calon peserta didik baru;
- Mendorong peserta didik untuk terus mengembangkan wawasan pengetahuan, dan melatih penguasaan konsep iptek dalam upaya meningkatkan kompetensi calon peserta didik;
- Meningkatkan daya kompetitif calon peserta didik untuk mampu bersaing dimasa datang baik tingkat lokal maupun global;
- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan calon peserta didik yang memenuhi standar kompetensi;
- Menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat antara peserta didik di dalam sekolah, antar sekolah di lingkungan masyarakat;
- Menerapkan sistem pencapaian mutu tinggi bagi calon peserta didik baru.
- Penerimaan peserta didik baru dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah;
- Tanpa diskriminatif atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, daerah asal dan golongan.
Bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru agar berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, efisiensi dan efektivitas dengan mempertimbangkan rasio jumlah peserta didik minimal serta jumlah peserta didik maksimal dalam satu rombongan belajar. Adapun rasio pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan sebagai berikut ;
- Jumlah peserta didik pada PAUD FORMAL ( Taman Kanak-Kanak ) dalam satu rombongan belajar/kelas diatur maksimal 25 orang:
- Jumlah peserta didik pada PAUD Non Formal, dalam satu rombongan belajar/kelas diatur maksimal 10 orang
- Jumlah peserta didik pada PAUD FORMAL ( Taman Kanak-Kanak Luar Biasa ), dalam satu rombongan belajar/kelas diatur maksimal 5 orang;
- Jumlah peserta didik pada SD, dalam satu rombongan belajar/kelas tidak melebihi 32 orang;
- Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB, Tingkat Dasar, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMP, dalam satu rombongan belajar/kelas tidak melebihi 36 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMPLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMA, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 36 orang, sedangkan untuk SMA Persiapan Kategori Mandiri dan Kategori Mandiri (SKM) maksimal 32 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMALB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMK, dalam satu rombongan belajar/kelas diatur maksimal 36 orang untuk bidang keahlian Pekerjaan Sosial serta Bisnis dan Manajemen, dan maksimal 32 orang untuk bidang keahlian lainnya.
| 1. | PAUD FORMAL
|
| 2. | PAUD NON FORMAL
|
| 3. | SD/SDLB :
|
| 4. | SMP/MTs/SMPLB :
|
| 5. | SMA/MA :
|
| 6. | SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) :
|
| 7. | SMA TERBUKA
|
| 8. | SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
|
Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman murid/siswa yang diterima dan pendaftaran ulang;
Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMA Terbuka, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 diatur sebagai berikut :
PAUD FORMAL, PAUD Non Formal, : - Pendaftaran calon peserta didik baru antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/ jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2013.
- Seleksi calon peserta didik baru PAUD FORMAL, PAUD Non Formal dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah;
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Hari pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
- Pendaftaran calon peserta didik antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2014.
- Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) dilakukan berdasarkan usia/umur ( 7 - 9 Tahun wajib diterima, apabila belum terpenuhi maka umur 6 tahun dapat diterima);
- Seleksi dimaksud tidak berupa seleksi akademis dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB; PAUD non formal;
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik baru yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Pengenalan sekolah tanggal 3 s.d 5 Juli 2014.
- Hari pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
SMP / MTs/ SMPT/SMPLB :
- Pendaftaran calon peserta didik kelas 1 (satu) antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2014;
- Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Ujian Sekolah/Madrasah Hasil Ujian Sekolah SD/MI/SDLB/Paket A.
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Masa Orientasi peserta didik baru dilaksanakan tanggal 3 s.d 5 Juli 2014.
- Hari pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
SMA / MA/ SMLB/SMA Terbuka
- Pendaftaran calon peserta didik kelas 1 (satu) antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2014.
- Seleksi calon peserta didik kelas I(satu) dengan mempertimbangkan hasil Ujian Nasional SMP/SMPT/MTs/Paket B.
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Masa Orientasi peserta didik baru dilaksanakan dari tanggal 3 s,d 5 Juli 2014.
- Hari pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
- Pendaftaran calon peserta didik kelas 1 (satu) antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2014.
- Seleksi calon peserta didik kelas I(satu) dengan mempertimbangkan hasil Ujian Nasional SMP/SMPT/MTs/Paket B.
- Untuk mendapatkan kesesuaian dan kemampuan minat peseta didik dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah bersama Majelis Sekolah dan Institusi Pasangan / Asosiasi Profesi;
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Masa Orientasi peserta didik dilaksanakan dari tanggal 3 s.d 5 Juli 2014,
- Hari Pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
Perpindahan Peserta Didik
- Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota harus ada rekomendasi dari Sekolah penerima diketahui oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota,
- Perpindahan peserta didik antar sekolah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- Perpindahan peserta didik antar sekolah antar Provinsi harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- Perpindahan peserta didik dari sekolah swasta ke sekolah negeri dapat dilakukan apabila tingkat akreditasi minimal sama.
- Memiliki NISN, bagi peserta didik dan NPSN bagi satuan pendidikan.
- Pendaftaran calon peserta didik baru dibebaskan dari pungutan biaya;
- Sekolah/Madrasah menerima peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yang tersedia;
- Satuan pendidikan dapat melakukan tes/seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- Tidak dibenarkan menerima peserta didik baru setelah pengumuman;
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam juklak ini, diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TP. 2014/2015 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Tahun pelajaran 2013/2014 sebentar lagi akan berakhir dan tahun pelajaran 2014/2015 sudah diambang pintu. Tentunya dengan berawalnya tahu...
04 June 2014
 |
| PNS tersenyum gajinya akan naik |
- Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
- Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
- Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
- Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
- Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
- Nomor 24 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
Pada perubahan terakhir (yang keenambelas) terdapat kenaikan gaji pokok rata-rata 6%. Berikut ini kami kutipkan tabel gaji pokok PNS sesuai dengan lampiran Peraturan Nomor 24 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108) yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 21 Mei 2014 dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan I
MKG
|
a
|
b
|
c
|
d
|
0
|
1.402.400
| |||
1
| ||||
2
|
1.446.500
| |||
3
|
1.531.500
|
1.596.300
|
1.663.800
| |
4
|
1.492.100
| |||
5
|
1.579.700
|
1.646.500
|
1.716.200
| |
6
|
1.539.100
| |||
7
|
1.629.500
|
1.698.400
|
1.770.200
| |
8
|
1.587.600
| |||
9
|
1.680.800
|
1.751.900
|
1.826.000
| |
10
|
1.637.600
| |||
11
|
1.733.700
|
1.807.100
|
1.883.500
| |
12
|
1.689.200
| |||
13
|
1.788.300
|
1.864.000
|
1.942.800
| |
14
|
1.742.400
| |||
15
|
1.844.700
|
1.922.700
|
2.004.000
| |
16
|
1.797.200
| |||
17
|
1.902.700
|
1.983.200
|
2.067.100
| |
18
|
1.853.800
| |||
19
|
1.962.700
|
2.045.700
|
2.132.200
| |
20
|
1.912.200
| |||
21
|
2.024.500
|
2.110.100
|
2.199.400
| |
22
|
1.972.400
| |||
23
|
2.088.300
|
2.176.600
|
2.268.700
| |
24
|
2.034.600
| |||
25
|
2.154.000
|
2.245.100
|
2.340.100
| |
26
|
2.098.600
| |||
27
|
2.221.900
|
2.315.800
|
2.413.800
|
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan II
MKG
|
a
|
b
|
c
|
d
|
0
|
1.816.900
| |||
1
|
1.845.600
| |||
2
| ||||
3
|
1.903.700
|
1.984.200
|
2.068.100
|
2.155.600
|
4
| ||||
5
|
1.963.600
|
2.046.700
|
2.133.300
|
2.223.500
|
6
| ||||
7
|
2.025.500
|
2.111.200
|
2.200.500
|
2.293.500
|
8
| ||||
9
|
2.089.300
|
2.177.700
|
2.269.800
|
2.365.500
|
10
| ||||
11
| 2.155.100 | 2.246.200 |
2.341.300
|
2.440.300
|
12
| ||||
13
| 2.223.000 | 2.317.00 |
2.415.00
|
2.517.200
|
14
| ||||
15
|
2.293.000
|
2.390.000
|
2.491.100
|
2.596.400
|
16
| ||||
17
|
2.365.200
|
2.465.200
|
2.569.500
|
2.678.200
|
18
| ||||
19
|
2.439.700
|
2.542.900
|
2.650.400
|
2.762.600
|
20
| ||||
21
|
2.516.500
|
2.623.000
|
2.733.900
|
2.849.600
|
22
| ||||
23
|
2.595.800
|
2.705.600
|
2.820.000
|
2.939.300
|
24
| ||||
25
|
2.677.500
|
2.790.800
|
2.908.800
|
3.031.900
|
26
| ||||
27
|
2.761.900
|
2.878.700
|
3.000.400
|
3.127.400
|
28
| ||||
29
|
2.848.800
|
2.969.300
|
3.094.900
|
3.225.900
|
30
| ||||
31
|
2.938.600
|
3.062.900
|
3.192.400
|
3.327.500
|
32
| ||||
33
|
3.031.100
|
3.159.300
|
3.293.000
|
3.432.300
|
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan III
MKG
|
a
|
b
|
c
|
d
|
0
|
2.317.600
|
2.415.600
|
2.517.800
|
2.624.300
|
1
| ||||
2
|
2.390.600
|
2.491.700
|
2.597.100
|
2.706.900
|
3
| ||||
4
|
2.465.900
|
2.570.200
|
2.678.900
|
2.792.200
|
5
| ||||
6
|
2.543.500
|
2.651.100
|
2.763.300
|
2.880.100
|
7
| ||||
8
|
2.623.600
|
2.734.600
|
2.850.300
|
2.970.800
|
9
| ||||
10
|
2.706.300
|
2.820.700
|
2.940.000
|
3.064.400
|
11
| ||||
12
|
2.791.200
|
2.909.600
|
3.032.600
|
3.160.900
|
13
| ||||
14
|
2.879.400
|
3.001.200
|
3.128.200
|
3.260.500
|
15
| ||||
16
|
2.970.100
|
3.095700
|
3.226.700
|
3.363.200
|
17
| ||||
18
|
3.063.600
|
3.193.200
|
3.328.300
|
3.469.100
|
19
| ||||
20
|
3.160.100
|
3.293.800
|
3.433.100
|
3.578.400
|
21
| ||||
22
|
3.259.700
|
3.397.500
|
3.541.300
|
3.691.100
|
23
| ||||
24
|
3.362.300
|
3.504.500
|
3.652.800
|
3.807.300
|
25
| ||||
26
|
3.468.200
|
3.614.900
|
3.767.800
|
3.927.200
|
27
| ||||
28
|
3.577.400
|
3.728.800
|
3.886.500
|
4.050.900
|
29
| ||||
30
|
3.690.100
|
3.846.200
|
4.008.900
|
4.178.500
|
31
| ||||
32
|
3.806.300
|
3.967.300
|
4.135.200
|
4.310.100
|
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan IV
MKG
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
0
|
2.735.300
|
2.851.000
|
2.971.600
|
3.097.300
|
3.228.300
|
1
| |||||
2
|
2.821.400
|
2.940.800
|
3.065.200
|
3.194.800
|
3.330.000
|
3
| |||||
4
|
2.910.300
|
3.033.400
|
3.161.700
|
3.295.500
|
3.434.900
|
5
| |||||
6
|
3.002.000
|
3.128.900
|
3.261.300
|
3.399.300
|
3.543.000
|
7
| |||||
8
|
3.096.500
|
3.227.500
|
3.365.000
|
3.506.300
|
3.654.600
|
9
| |||||
10
|
3.194.000
|
3.329.100
|
3.470.000
|
3.616.700
|
3.769.700
|
11
| |||||
12
|
3.294.600
|
3.434.000
|
3.579.300
|
3.730.700
|
3.888.500
|
13
| |||||
14
|
3.398.400
|
3.542.200
|
3.692.000
|
3.848.200
|
4.010.900
|
15
| |||||
16
|
3.505.400
|
3.653.700
|
3.808.300
|
3.969.400
|
4.137.300
|
17
| |||||
18
|
3.615.800
|
3.768.800
|
3.928.200
|
4.094.400
|
4.267.600
|
19
| |||||
20
|
3.729.700
|
3.887.500
|
4.031.900
|
4.223.400
|
4.402.000
|
21
| |||||
22
|
3.847.200
|
4.009.900
|
4.179.500
|
4.356.300
|
4.540.600
|
23
| |||||
24
|
3.968.300
|
4.136.200
|
4.311.200
|
4.493.500
|
4.683.600
|
25
| |||||
26
|
4.093.300
|
4.266.500
|
4.447.000
|
4.635.100
|
4.831.100
|
27
| |||||
28
|
4.222.300
|
4.400.900
|
4.587.000
|
4.781.000
|
4.983.300
|
29
| |||||
30
|
4.355.200
|
4.539.500
|
4.731.500
|
4.931.600
|
5.140.200
|
31
| |||||
32
|
4.492.400
|
4.682.400
|
4.880.500
|
5.086.900
|
5.302.100
|
Download PP No 34 tahun 2014 di sini
TABEL GAJI POKOK PNS TERBARU BERDASARKAN PP NO 34 TAHUN 2014
PNS tersenyum gajinya akan naik Patut disyukuri begitu besar perhatian pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil salah satunya dalam ra...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
