Berikut ini kami sajikan pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler pada kurikulum 2013 yang dikutip dari lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan d...
Home / All posts
19 May 2014
Berikut ini kami sajikan pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler pada kurikulum 2013 yang dikutip dari lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013 dengan harapan semoga bisa menjadi tambahan referensi bagi kita dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum 2013 di tingkat satuan pendidikan masing-masing
I. PENDAHULUAN
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (supplement dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan.
Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda; seperti perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar.
Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu perangkat operasional (supplement dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan (seperti disebutkan pada Pasal 53 ayat (2) butir a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) serta dievaluasi pelaksanaannya setiap semester oleh satuan pendidikan (seperti disebutkan pada Pasal 79 ayat (2) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).
II. TUJUAN
Pedoman kegiatan ekstrakurikuler ini disusun dengan tujuan untuk.
1. Menjadi arahan operasional dalam pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler oleh satuan pendidikan.
2. Menjadi arahan operasional dalam pelaksanaan dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler di tingkat satuan pendidikan.
III. PENGGUNA PEDOMAN
Pedoman kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan bermanfaat bagi pengguna yang meliputi :
1. Dewan guru dan tenaga kependidikan sebagai pengembang dan pembina program ekstrakurikuler.
2. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab program ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai mitra sekolah yang mewakili orang tua peserta didik dalam pengembangan program dan dukungan pelaksanaan program ekstrakurikuler.
IV. DEFINISI OPERASIONAL
Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut.
1. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan di sekolah atau pun di luar sekolah yang terkait dengan tugas belajar suatu mata pelajaran bukanlah kegiatan ekstrakurikuler.
2. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
3. Ekstrakurikuler pilihan merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.
V. KOMPONEN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
A. Visi dan Misi
1. Visi
Visi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler.
2. Misi
Misi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik.
b. Menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan atau berkelompok.
B. Fungsi dan Tujuan
1. Fungsi
Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir.
a. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan.
b. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial.
c. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik.
d. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas.
2. Tujuan
Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah:
a. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.
b. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya.
C. Prinsip
Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut.
1. Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing.
2. Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela.
3. Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing.
4. Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik.
5. Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat.
6. Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat.
D. Jenis Kegiatan
Kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk.
1. Krida; meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan lainnya;
2. Karya ilmiah; meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
3. Latihan/olah bakat/prestasi; meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lainnya; atau
4. Jenis lainnya.
E. Format Kegiatan
Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk.
1. Individual; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan.
2. Kelompok; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik.
3. Klasikal; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik dalam satu kelas.
4. Gabungan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik antarkelas.
5. Lapangan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan.
VI. MEKANISME KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
A. Pengembangan Program dan Kegiatan
Kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum 2013 dikelompokkan berdasarkan kaitan kegiatan tersebut dengan kurikulum, yakni ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan.
Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
Dalam Kurikulum 2013, Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dari sekolah dasar (SD/MI) hingga sekolah menengah atas (SMA/SMK), dalam pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pelaksananannya dapat bekerja sama dengan organisasi Kepramukaan setempat/terdekat.
Ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan yang antara lain OSIS, UKS, dan PMR. Selain itu, kegiatan ini dapat juga dalam bentuk antara lain kelompok atau klub yang kegiatan ekstrakurikulernya dikembangkan atau berkenaan dengan konten suatu mata pelajaran, misalnya klub olahraga seperti klub sepak bola atau klub bola voli.
Berkenaan dengan hal tersebut, satuan pendidikan (kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan) perlu secara aktif mengidentifikasi kebutuhan dan minat peserta didik yang selanjutnya dikembangkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat positif bagi peserta didik. Ide pengembangan suatu kegiatan ekstrakurikuler dapat pula berasal dari peserta didik atau sekelompok peserta didik.
Program ekstrakurikuler berikut adalah contoh yang dapat dikembangkan di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya.
| PROGRAM EKSTRAKURIKULER |
| 1. Klub Tari, Nyanyi, Sandiwara, Melukis, berbagai kesenian daerah |
| 2. Klub Diskusi Bahasa, Sastra, Drama, Orasi |
| 3. Klub Voli, Sepak bola, Basket, Dayung, Badminton, Renang, Atletik, Silat, Karate, Yudo, Bela Diri lainnya. |
| 4. Klub Pencinta Matematika, Komputer, Otomotif, Elektronika. |
| 5. Klub Pencinta Alam, Pencinta Kupu-kupu, Pencinta, Arung Jeram, Pencinta Astronomi, Kebersihan Lingkungan, Pertanian |
| 6. Klub Pendaki Gunung, Kelompok Pekerja Sosial, Polisi Lalu Lintas Sekolah |
| 7. Perkumpulan Pengelola Rumah Ibadah, Kelompok Peduli Rumah Jompo, Kelompok Peduli Rumah Yatim. |
Satuan pendidikan selanjutnya menyusun “Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler” yang berlaku di satuan pendidikan dan mendiseminasikannya kepada peserta didik pada setiap awal tahun pelajaran.
Panduan kegiatan ekstrakurikuler yang diberlakukan pada satuan pendidikan paling sedikit memuat.
1. Kebijakan mengenai program ekstrakurikuler;
2. Rasional dan tujuan kebijakan program ekstrakurikuler;
3. Deskripsi program ekstrakurikuler meliputi:
a. ragam kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan;
b. tujuan dan kegunaan kegiatan ekstrakurikuler;
c. keanggotaan/kepesertaan dan persyaratan;
d. jadwal kegiatan; dan
e. level supervisi yang diperlukan dari orang tua peserta didik.
4. Manajemen program ekstrakurikuler meliputi:
a. Struktur organisasi pengelolaan program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;
b. Level supervisi yang disiapkan/disediakan oleh satuan pendidikan untuk masing-masing kegiatan ekstrakurikuler; dan
c. Level asuransi yang disiapkan/disediakan oleh satuan pendidikan untuk masing-masing kegiatan ekstrakurikuler.
5. Pendanaan dan mekanisme pendanaan program ekstrakurikuler.
B. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler
Peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler wajib (kecuali bagi yang terkendala), dan dapat mengikuti suatu program ekstrakurikuler pilihan baik yang terkait maupun yang tidak terkait dengan suatu mata pelajaran di satuan pendidikan tempatnya belajar.
Penjadwalan waktu kegiatan ekstrakurikuler sudah harus dirancang pada awal tahun atau semester dan di bawah bimbingan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan peserta didik. Jadwal waktu kegiatan ekstrakurikuler diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan kurikuler atau dapat menyebabkan gangguan bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan kurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran kurikuler yang terencana setiap hari. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan setiap hari atau waktu tertentu (blok waktu). Kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, klub olahraga, atau seni mungkin saja dilakukan setiap hari setelah jam pelajaran usai. Sementara itu kegiatan lain seperti Klub Pencinta Alam, Panjat Gunung, dan kegiatan lain yang memerlukan waktu panjang dapat direncanakan sebagai kegiatan dengan waktu tertentu (blok waktu).
Khusus untuk Kepramukaan, kegiatan yang dilakukan di luar sekolah atau terkait dengan berbagai satuan pendidikan lainnya, seperti Jambore Pramuka, ditentukan oleh pengelola/pembina Kepramukaan dan diatur agar tidak bersamaan dengan waktu belajar kurikuler rutin.
C. Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler
Penilaian perlu diberikan terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif.
Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai memuaskan pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nilai yang diperoleh pada kegiatan ekstrakurikuler wajib Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Nilai di bawah memuaskan dalam dua semester atau satu tahun memberikan sanksi bahwa peserta didik tersebut harus mengikuti program khusus yang diselenggarakan bagi mereka.
Persyaratan demikian tidak dikenakan bagi peserta didik yang mengikuti program ekstrakurikuler pilihan. Meskipun demikian, penilaian tetap diberikan dan dinyatakan dalam buku rapor. Penilaian didasarkan atas keikutsertaan dan prestasi peserta didik dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Hanya nilai memuaskan atau di atasnya yang dicantumkan dalam buku rapor.
Satuan pendidikan dapat dan perlu memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi sangat memuaskan atau cemerlang dalam satu kegiatan ekstrakurikuler wajib atau pilihan. Penghargaan tersebut diberikan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu kurun waktu akademik tertentu; misalnya pada setiap akhir semester, akhir tahun, atau pada waktu peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Penghargaan tersebut memiliki arti sebagai suatu sikap menghargai prestasi seseorang. Kebiasaan satuan pendidikan memberikan penghargaan terhadap prestasi baik akan menjadi bagian dari diri peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikannya.
D. Evaluasi Program Ekstrakurikuler
Program ekstrakurikuler merupakan program yang dinamis. Satuan pendidikan dapat menambah atau mengurangi ragam kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap semester.
Satuan pendidikan melakukan revisi “Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler” yang berlaku di satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan mendiseminasikannya kepada peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya.
VII. PIHAK YANG TERLIBAT
Pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler antara lain :
A. Satuan Pendidikan
Kepala sekolah, dewan guru, guru pembina ekstrakurikuler, dan tenaga kependidikan bersama-sama mengembangkan ragam kegiatan ekstrakurikuler; sesuai dengan penugasannya melaksanakan supervisi dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, serta melaksanakan evaluasi terhadap program ekstrakurikuler.
B. Komite Sekolah/Madrasah
Sebagai mitra sekolah yang mewakili orang tua peserta didik memberikan usulan dalam pengembangan ragam kegiatan ekstrakurikuler dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.
C. Orang tua
Memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap suksesnya kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan karena pendidikan holistik bergantung pada pendekatan kooperatif antara satuan pendidikan/sekolah dan orang tua
VIII. PENUTUP
Demikian pedoman ini disusun sebagai arahan operasional dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Semoga pengembangan dan pelaksanaan program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan menuai manfaat yang signifikan dalam pengembangan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, sosial, serta pengembangan keterampilan dan kepribadian peserta didik.
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013
Kahar Muzakkir Monday, May 19, 2014 CB Blogger IndonesiaBerikut ini kami sajikan pedoman Pengembangan Muatan Lokal pada kurikulum 2013 yang dikutip dari lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013 dengan harapan semoga bisa menjadi tambahan referensi bagi kita dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum 2013 di tingkat satuan pendidikan masing-masing
I. PENDAHULUAN
Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
Dalam Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dinyatakan bahwa : (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.
Selanjutnya, dalam Pasal 77P antara lain dinyatakan bahwa : (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah; (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar; (3) Pengelolaan muatan lokal meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru; dan (4) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:
1. mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya;
2. memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan
3. memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
II. TUJUAN PEDOMAN
Pedoman muatan lokal merupakan acuan bagi satuan pendidikan (guru, kepala sekolah, dan komite sekolah) dalam pengembangan muatan lokal oleh masing- masing satuan pendidikan.
Pedoman muatan lokal ini juga menjadi acuan bagi : (1) Pemerintah daerah provinsi dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah, dan (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar.
III. PENGGUNA PEDOMAN
Pedoman muatan lokal digunakan bagi:
1. Satuan pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah/ madrasah) dalam mengembangkan materi/substansi/program muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di sekitarnya.
2. Pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi, kanwil kementerian agama) dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK).
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota (dinas pendidikan kabupaten/ kota, kantor kementerian agama kabupaten/kota) dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).
IV. DEFINISI OPERASIONAL
Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:
1. Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
2. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan berbagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
3. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan berbagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
V. KOMPONEN MUATAN LOKAL
A. Ruang Lingkup
Ruang lingkup muatan lokal adalah sebagai berikut.
1. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah.
Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.
Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut adalah seperti kebutuhan untuk:
a. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah;
c. meningkatkan penguasaan Bahasa Inggris untuk keperluan peserta didik dan untuk mendukung pengembangan potensi daerah, seperti potensi pariwisata; dan
d. meningkatkan kemampuan berwirausaha.
2. Lingkup isi/jenis muatan lokal.
Lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah yang bersangkutan.
B. Prinsip Pengembangan
Pengembangan muatan lokal untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK perlu memperhatikan beberapa prinsip pengembangan sebagai berikut.
1. Utuh
Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup.
2. Kontekstual
Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah.
3. Terpadu
Pendidikan muatan lokal dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri.
4. Apresiatif
Hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan (dalam bentuk pertunjukkan, lomba-lomba, pemberian penghargaan) di level satuan pendidikan dan daerah.
5. Fleksibel
Jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.
6. Pendidikan Sepanjang Hayat
Pendidikan muatan lokal tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus- menerus.
7. Manfaat
Pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global.
C. Strategi Pengembangan Muatan Lokal
Terdapat dua strategi dalam pengembangan muatan lokal, yaitu:
1. Dari bawah ke atas (bottom up)
Penyelenggaraan pendidikan muatan lokal dapat dibangun secara bertahap tumbuh di dan dari satuan-satuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan jenis muatan lokal sesuai dengan hasil analisis konteks. Penentuan jenis muatan lokal kemudian diikuti dengan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan/atau ketersediaan sumber daya pendukung. Jenis muatan lokal yang sudah diselenggarakan satuan pendidikan kemudian dianalisis untuk mencari dan menentukan bahan kajian umum/ besarannya.
2. Dari atas ke bawah (top down)
Pada tahap ini pemerintah daerah) sudah memiliki bahan kajian muatan lokal yang diidentifikasi dari jenis muatan lokal yang diselenggarakan satuan pendidikan di daerahnya. Tim pengembang muatan lokal dapat menganalisis core and content dari jenis muatan lokal secara keseluruhan. Setelah core and content umum ditemukan, maka tim pengembang kurikulum daerah dapat merumuskan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tentang jenis muatan lokal yang akan diselenggarakan di daerahnya.
VI. MEKANISME PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN
A. Tahapan Pengembangan Muatan Lokal
Muatan Lokal dikembangkan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Melakukan identifikasi dan analisis konteks kurikulum.
Identifikasi konteks kurikulum meliputi analisis ciri khas, potensi, keunggulan, kearifan lokal, dan kebutuhan/tuntutan daerah. Metode identifikasi dan analisis disesuaikan dengan kemampuan tim.
2. Menentukan jenis muatan lokal yang akan dikembangkan.
Jenis muatan lokal meliputi empat rumpun muatan lokal yang merupakan persinggungan antara budaya lokal (dimensi sosio-budaya-politik), kewirausahaan, pra-vokasional (dimensi ekonomi), pendidikan lingkungan, dan kekhususan lokal lainnya (dimensi fisik).
a. Budaya lokal mencakup pandangan-pandangan yang mendasar, nilai-nilai sosial, dan artifak-artifak (material dan perilaku) yang luhur yang bersifat lokal.
b. Kewirausahaan dan pra-vokasional adalah muatan lokal yang mencakup pendidikan yang tertuju pada pengembangan potensi jiwa usaha dan kecakapannya.
c. Pendidikan lingkungan & kekhususan lokal lainnya adalah mata pelajaran muatan lokal yang bertujuan untuk mengenal lingkungan lebih baik, mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan, dan mengembangkan potensi lingkungan.
d. Perpaduan antara budaya lokal, kewirausahaan, pra-vokasional, lingkungan hidup, dan kekhususan lokal lainnya yang dapat menumbuhkan suatu kecakapan hidup.
3. Menentukan bahan kajian muatan lokal
Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan muatan lokal yang dapat diangkat sebagai bahan kajian sesuai dengan dengan keadaan dan kebutuhan satuan pendidikan. Penentuan bahan kajian muatan lokal didasarkan pada kriteria berikut:
a. kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik;
b. kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan;
c. tersedianya sarana dan prasarana;
d. tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa;
e. tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan;
f. kelayakan yang berkaitan dengan pelaksanaan di satuan pendidikan;
g. karakteristik yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah;
h. komponen analisis kebutuhan muatan lokal (ciri khas, potensi, keunggulan, dan kebutuhan/tuntutan);
i. mengembangkan kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
j. menyusun silabus muatan lokal.
B. Rambu-Rambu Pengembangan Muatan Lokal
Berikut ini rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan muatan lokal:
1. Satuan pendidikan yang mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal. Apabila satuan pendidikan belum mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar beserta silabusnya, maka satuan pendidikan dapat melaksanakan muatan lokal berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh satuan pendidikan, atau dapat meminta bantuan kepada satuan pendidikan terdekat yang masih dalam satu daerahnya. Beberapa satuan pendidikan dalam satu daerah yang belum mampu mengembangkannya dapat meminta bantuan tim pengembang kurikulum daerah atau meminta bantuan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di propinsinya.
2. Bahan kajian disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan pengetahuan dan cara berpikir, emosional, dan sosial peserta didik. Pembelajaran diatur agar tidak memberatkan peserta didik dan tidak mengganggu penguasaan kurikulum nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan muatan lokal dihindarkan dari penugasan pekerjaan rumah (PR).
3. Program pengajaran dikembangkan dengan melihat kedekatannya dengan peserta didik yang meliputi kedekatan secara fisik dan secara psikis. Dekat secara fisik berarti bahwa terdapat dalam lingkungan tempat tinggal dan sekolah peserta didik, sedangkan dekat secara psikis berarti bahwa bahan kajian tersebut mudah dipahami oleh kemampuan berpikir dan mencerna informasi sesuai dengan usia peserta didik. Untuk itu, bahan pengajaran perlu disusun berdasarkan prinsip belajar yaitu: (1) bertitik tolak dari hal-hal konkret ke abstrak; (2) dikembangkan dari yang diketahui ke yang belum diketahui; (3) dari pengalaman lama ke pengalaman baru; (4) dari yang mudah/sederhana ke yang lebih sukar/rumit. Selain itu, bahan kajian/pelajaran diharapkan bermakna bagi peserta didik yaitu bermanfaat karena dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
4. Bahan kajian/pelajaran diharapkan dapat memberikan keluwesan bagi guru dalam memilih metode mengajar dan sumber belajar seperti buku dan nara sumber. Dalam kaitan dengan sumber belajar, guru diharapkan dapat mengembangkan sumber belajar yang sesuai dengan memanfaatkan potensi di lingkungan satuan pendidikan, misalnya dengan memanfaatkan tanah/kebun satuan pendidikan, meminta bantuan dari instansi terkait atau dunia usaha/industri (lapangan kerja) atau tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial.
5. Bahan kajian muatan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi makna kepada peserta didik. Namun demikian bahan kajian muatan lokal tertentu tidak harus secara terus-menerus diajarkan mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI, atau dari kelas VII sampai dengan kelas IX, atau dari kelas X sampai dengan kelas XII. Bahan kajian muatan lokal juga dapat disusun dan diajarkan hanya dalam jangka waktu satu semester, dua semester, atau satu tahun ajaran.
6. Alokasi waktu untuk bahan kajian/pelajaran muatan lokal perlu memperhatikan jumlah hari/minggu dan minggu efektif untuk mata pelajaran muatan lokal pada setiap semester.
C. Langkah Pelaksanaan Muatan Lokal
Berikut adalah rambu-rambu pelaksanaan pendidikan muatan lokal di satuan pendidikan:
1. Muatan lokal diajarkan pada setiap jenjang kelas mulai dari tingkat pra satuan pendidikan hingga satuan pendidikan menengah. Khusus pada jenjang pra satuan pendidikan, muatan lokal tidak berbentuk sebagai mata pelajaran.
2. Muatan lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan/atau bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain dan/atau pengembangan diri.
3. Alokasi waktu adalah 2 jam/minggu jika muatan lokal berupa mata pelajaran khusus muatan lokal.
4. Muatan lokal dilaksanakan selama satu semester atau satu tahun atau bahkan selama tiga tahun.
5. Proses pembelajaran muatan lokal mencakup empat aspek (kognitif, afektif, psikomotor, dan action).
6. Penilaian pembelajaran muatan lokal mengutamakan unjuk kerja, produk, dan portofolio.
7. Satuan pendidikan dapat menentukan satu atau lebih jenis bahan kajian mata pelajaran muatan lokal.
8. Penyelenggaraan muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan karakteristik satuan pendidikan.
9. Satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal dapat bekerja sama atau menggunakan tenaga dengan pihak lain.
D. Daya Dukung Pelaksanaan Muatan Lokal
Daya dukung pelaksanaan muatan lokal meliputi segala hal yang dianggap perlu dan penting untuk mendukung keterlaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah kebijakan mengenai muatan lokal, guru, sarana dan prasarana, dan manajemen sekolah.
1. Kebijakan Muatan Lokal
Pelaksanaan muatan lokal harus didukung kebijakan, baik pada level pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Kebijakan diperlukan dalam hal:
a. kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta;
b. pemenuhan kebutuhan sumber daya (ahli, peralatan, dana, sarana dan lain-lain); dan
c. penentuan jenis muatan lokal pada level kabupaten/kota/provinsi sebagai muatan lokal wajib pada daerah tertentu. Yang dimaksud daerah tertentu adalah daerah yang memiliki kondisi khusus seperti: rawan konflik, rawan sosial, rawan bencana, dan lain-lain.
2. Guru
Guru yang ditugaskan sebagai pengampu muatan lokal adalah yang memiliki:
a. kemampuan atau keahlian dan/atau lulusan pada bidang yang relevan;
b. pengalaman melakukan bidang yang diampu; dan
c. minat tinggi terhadap bidang yang diampu.
Guru muatan lokal dapat berasal dari luar satuan pendidikan, seperti: satuan pendidikan terdekat, tokoh masyarakat, pelaku sosial-budaya, dan lain-lain.
3. Sarana dan Prasarana Sekolah
Kebutuhan sarana dan prasarana muatan lokal harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Jika satuan pendidikan belum mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, maka pemenuhannya dapat dibantu melalui kerja sama dengan pihak tertentu atau bantuan dari pihak lain.
4. Manajemen Sekolah
Untuk memfasilitasi implementasi muatan lokal, kepala sekolah:
a. menugaskan guru, menjadwalkan, dan menyediakan sumber daya secara khusus untuk muatan local;
b. menjaga konsistensi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran umum dan muatan lokal khususnya; dan
c. mencantumkan kegiatan pameran atau sejenisnya dalam kalender akademik satuan pendidikan.
VII. PIHAK YANG TERLIBAT
Pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan muatan lokal, antara lain :
1. Satuan pendidikan
Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah/madrasah secara bersama-sama mengembangkan materi/ substansi/program muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di sekitarnya.
2. Pemerintah provinsi
Gubernur dan dinas pendidikan provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah (SMA dan SMK).
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama
melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah (MA dan MAK).
4. Pemerintah Kabupaten/Kota
Bupati/walikota dan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar (SD dan SMP).
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar (MI dan MTs).
VIII. PENUTUP
Pengembangan dan pelaksanaan muatan lokal di setiap satuan pendidikan harus tetap sinergi dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum setiap satuan pendidik. Dalam pengembangan muatan lokal perlu keterlibatan berbagai unsur, terutama di tingkat satuan pendidikan seperti: guru, kepala sekolah, serta komite sekolah/madrasah. Di sisi lain, pemerintah daerah beserta perangkat daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan perlu mendukung dalam bentuk supervisi serta koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada kekhususan jenis muatan lokal, seperti untuk SMK/MAK, berbagai unsur masyarakat baik dari dunia industri maupun asosiasi profesi dapat dilibatkan.
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013
Kahar Muzakkir Monday, May 19, 2014 CB Blogger IndonesiaPEDOMAN PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL PADA KURIKULUM 2013
Berikut ini kami sajikan pedoman Pengembangan Muatan Lokal pada kurikulum 2013 yang dikutip dari lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan da...
Berikut ini kami sajikan pedoman penyusuna dan pengelolaan KTSP pada kurikulum 2013 yang dikutip dari lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013 dengan harapan semoga bisa menjadi tambahan referensi bagi kita dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum 2013 di tingkat satuan pendidikan masing-masing.
I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang berjumlah sekitar 17.500. Penduduk Indonesia berdasarkan pada Sensus Penduduk tahun 2010 berjumlah lebih dari 238 juta jiwa. Keragaman yang menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia adalah antara lain dari segi geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, latar belakang dan kondisi sosial budaya, dan berbagai keragaman lainnya yang terdapat di setiap daerah. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkatan kebutuhan dan tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam rangka meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di setiap daerah.
Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Begitu pula halnya dengan kurikulum sebagai jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
1. Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
2. Pasal 36 Ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
3. Pasal 38 Ayat (2) mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
Dari amanat undang-undang tersebut ditegaskan bahwa:
1. Kurikulum dikembangkan secara berdiversifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta peserta didik; dan
2. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan.
Kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
II. TUJUAN PEDOMAN
Pedoman penyusunan dan pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bertujuan untuk.
1. Menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan mengelola KTSP secara optimal di satuan pendidikan.
2. Menjadi acuan operasional bagi dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi penyusunan dan pengelolaan kurikulum di setiap satuan pendidikan.
III. PENGGUNA PEDOMAN
Pedoman ini digunakan dalam rangka penyusunan dan pengelolaan KTSP oleh:
1. kepala sekolah;
2. guru; dan
3. dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota.
IV. DEFINISI OPERASIONAL
Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:
1. Visi sekolah merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga sekolah/madrasah, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah/madrasah.
2. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program pokok sekolah/madrasah, baik jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang, dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan.
3. Tujuan pendidikan sekolah merupakan gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai oleh setiap sekolah dengan mengacu pada karakteristik dan/atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengembangan diri merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
V. KOMPONEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan
1. Visi mendeskripsikan cita-cita yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan.
2. Misi mendeskripsikan indikator-indikator yang harus dilakukan melalui rencana tindakan dalam mewujudkan visi satuan pendidikan.
3. Tujuan pendidikan mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
B. Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Muatan KTSP terdiri atas muatan kurikulum pada tingkat nasional, muatan kurikulum pada tingkat daerah, dan muatan kekhasan satuan pendidikan.
1. Muatan Kurikulum pada Tingkat Nasional
Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan:
a. untuk SD/MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;
b. untuk SMP/MTs mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;
c. untuk SMA/MA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;
d. untuk SMK/MAK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK;
2. Muatan Kurikulum pada Tingkat Daerah
Muatan kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.
Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Begitu pula halnya, apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
3. Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan
Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.
C. Pengaturan Beban Belajar
1. Beban belajar dalam KTSP diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester.
a. Sistem Paket
Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun ajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
b. Sistem Kredit Semester
Sistem Kredit Semester (SKS) diberlakukan hanya untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar 1 (satu) sks terdiri atas 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri.
2. Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
a. Sistem Paket
Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Paket yaitu 0%-40% untuk SD/MI, 0%-50% untuk SMP/MTs, dan 0%-60% untuk SMA/MA/SMK/MAK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
b. Sistem Kredit
Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) mengikuti aturan sebagai berikut:
1) Satu sks pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
2) Satu sks pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka dan 25 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
3. Beban Belajar Kegiatan Praktik Kerja SMK
Beban belajar kegiatan praktik kerja di SMK diatur: (i) 2 (dua) jam praktik di sekolah setara dengan 1 (satu) jam tatap muka, dan (ii) 4 (empat) jam praktik di dunia usaha dan industri setara dengan 2 (dua) jam tatap muka.
4. Beban Belajar Tambahan
Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
D. Kalender Pendidikan
Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
1. Permulaan Waktu Pelajaran
Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran.
2. Pengaturan Waktu Belajar Efektif
a. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
b. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum tingkat daerah), ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.
3. Pengaturan Waktu Libur
Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel berikut ini.
Tabel 1: Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan
| NO | KEGIATAN | ALOKASI WAKTU | KETERANGAN |
| 1. | Minggu efektif belajar | Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu | Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan |
| 2. | Jeda tengah semester | Maksimum 2 minggu | Satu minggu setiap semester |
| 3. | Jeda antar semester | Maksimum 2 minggu | Antara semester I dan II |
| 4. | Libur akhir tahun pelajaran | Maksimum 3 minggu | Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran |
| 5. | Hari libur keagamaan | 2 – 4 minggu | Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif |
| 6. | Hari libur umum/nasional | Maksimum 2 minggu | Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah |
| 7. | Hari libur khusus | Maksimum 1 minggu | Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing |
| 8. | Kegiatan khusus sekolah/madrasah | Maksimum 3 minggu | Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif |
VI. MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
A. Tahapan Penyusunan
Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru.
Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: (i) perumusan visi dan misi berdasarkan analisis konteks dengan tetap mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan nasional dan daerah; penyiapan dan penyusunan draf; riviu, revisi, dan finalisasi; pemantapan dan penilaian; serta pengesahan. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim pengembang kurikulum sekolah.
B. Prinsip-prinsip Penyusunan
Dalam menyusun KTSP perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia
Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. KTSP disusun agar semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.
2. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan
Kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran.
3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik
Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.
4. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan
Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
5. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional
Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.
6. Tuntutan Dunia Kerja
Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
8. Agama
Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua matapelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.
9. Dinamika Perkembangan Global
Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.
10. Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan
Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.
11. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.
12. Kesetaraan Jender
Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender.
13. Karakteristik Satuan Pendidikan
Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan.
C. Mekanisme Pengelolaan
KTSP dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.
2. Beragam dan terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan nasional sesuai tujuan pendidikan, keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib dan muatan lokal.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara hard skills dan soft skills pada setiap kelas antarmata pelajaran, dan memperhatikan kesinambungan hard skills dan soft skills antarkelas.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar jenjang pendidikan.
6. Belajar sepanjang hayat
Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
VII. PIHAK YANG TERLIBAT
KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan dinas pendidikan atau kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk pendidikan menengah.
a. Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas: guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.
b. Tim penyusun KTSP pada MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas: guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite madrasah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.
c. Tim penyusun KTSP pada pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) terdiri atas: guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
VIII. PENUTUP
Demikian Pedoman ini disusun sebagai acuan operasional dalam penyusunan dan pengelolaan KTSP oleh satuan pendidikan. Dengan adanya KTSP tersebut, satuan pendidikan dapat mengatur implementasi Kurikulum 2013 ke dalam tataran teknis secara fleksibel, terutama pada aspek pembelajaran.
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tentang Implementasi Kurikulum 2013
Kahar Muzakkir Monday, May 19, 2014 CB Blogger IndonesiaPEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KTSP PADA KURIKULUM 2013
Berikut ini kami sajikan pedoman penyusuna dan pengelolaan KTSP pada kurikulum 2013 yang dikutip dari lampiran I Peraturan Menteri Pendid...
18 May 2014
Pesan P2TK Dikdas Pusat (Nazaruddin Kompoten)
--------------------------------------------------------------------------
UNTUK TERTIB ADMINISTRASI DAN MEMPERMUDAH PADA SAAT PEMERIKSAAN MAKA UNTUK AJUAN TAMBAH DATA KELULUSAN DAN USULAN PERUBAHAN KODE BIDANG STUDI, MAKA
MEKANISME AJUAN TAMBAH DATA KELULUSAN
Persyaratan berkas yang wajib dilengkapi :
1. Foto Copy Sertifikat Pendidik
2. Foto Copy Lembar Pengesahan NRG dari BPSDM
3. Foto Copy Lembar Pengesahan NUPTK
4. Surat Pemberhentian Pembayaran (Bagi Guru Mutasi dari Kemenag)
Metode pengiriman :
1. Isi pada Insert Data Kelulusan pada aplikasi Tunjangan Profesi
2. Isi formulir Ajuan tambah data kelulusan
3. Scan berkas yang di wajibkan
4. Persyaratan Point 2 dan 3 masukan dalam 1 Folder lalu di beri nama folder [namaptk_nuptk], lalu di compress/rar/zip
5. Email point 4 (Metode Pengiriman) ke profesi.dikdas@gmail.com
===================================
MEKANISME PERUBAHAN KODE BIDANG STUDI
Persyaratan berkas yang wajib dilengkapi :
1. Foto Copy Sertifikat Pendidik
2. Foto Copy Lembar Pengesahan NRG dari BPSDM
3. Foto Copy Lembar Pengesahan NUPTK
4. Surat Keterangan Revisi Kode Mata Pelajaran dari pihak LPTK (Legalisir)
5. Foto Copy Formulir A1 (Pendaftaran Peserta Sertifikasi)
6. Foto Copy RPP Pada saat pemberkasan peserta sertifikasi
Metode pengiriman :
1. Usulkan perubahan kode Bidang Studi pada aplikasi Tunjangan Profesi
2. Isi formulir perubahan kode bidang studi
3. Scan berkas yang di wajibkan
4. Persyaratan Point 2, 3, 4, 5 dan 6 masukan dalam 1 Folder lalu di beri nama folder [namaptk_nuptk], lalu di compress/rar/zip
5. Email point 4 (Metode Pengiriman) ke profesi.dikdas@gmail.com
MEKANISME AJUAN TAMBAH DATA KELULUSAN dan PERUBAHAN KODE BIDANG STUDI
Pesan P2TK Dikdas Pusat (Nazaruddin Kompoten) -------------------------------------------------------------------------- UNTUK TERTIB ADMINI...
Seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa salah satu fitur penting pada patch 2.07c adalah “nama dan tanggal lahir PTK dan peserta didik dikonci”. Ini artinya nama dan tanggal lahir pada PTK dan peserta didik tidak bisa diedit. Dikoncinya nama dan tanggal lahir ini sempat membuat para OPS kelabakan, terutama bagi mereka yang datanya masih menyisakan kesalahan.
Muncullah saran-saran dan trik-trik untuk bisa mengakali data yang terkunci tersebut. Ada dua trik yang banyak berkembang dan banyak dipakai oleh para OPS, yaitu :
Pertama dengan jalan memundurkan time zone pada komputer/laptop sehingga bisa mengakali patch 2.06 yang sudah expired untuk dapat dibuka kembali sehingga bisa mengedit nama dan tanggal lahir yang terkonci.
Trik kedua adalah dengan memanipulasi element pada aplikasi, seperti berikut :
- Pilih nama/TTL yang akan di edit
- Klik 2x dibagian tsb. Setelah berubah warnanya lanjutkan dengan klik kanan dan pilih “periksa elemen”
- Disable ganti menjadi (unable), setelah diganti tutup elemen dengan klik tanda silang yang ada di kanan tabel elemen.
- Nama dan tanggal lahir bisa diedit
Akan tetapi kedua cara yang merupakan hasil kreativitas para OPS tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah, seperti data menjadi rusak, demikian juga aplikasi sering menjadi eror.
Dari pihak pengembang dapodik kemudian menyarankan satu cara untuk mengedit data yang salah. yaitu “HAPUS DATA PTK/PD KEMUDIAN INPUT ULANG” dengan data yang sama. Cara ini terbukti paling aman.
Kenapa cara ini dianggap paling, aman..? Dapodik Hasan dari tim pengembang dapodik memberikan penjelasan seperti yang diposting pada group FB “ Info Pendataan Ditjen Dikdas “ ,berikut ini :
Asal Mula mengapa nama dan tanggal lahir di kunci pada versi 2.0.7.
Ini dikarenakan bahwa ID pada setiap PD maupun PTK tidak reuse/dipergunakan lagi dengan data lain.
Contoh:
ada PD A mempunyai ID 123, namun PD A ini sudah keluar dari sekolah entah lulus, keluar, wafat, dsb. Tapi oleh OPS, PD A ini tidak dikeluarkan melalui tombol "Registrasi", namun record tsb di ganti oleh data PD B.
Memang dari aplikasi terlihat tidak masalah, namun ini masalah karna ID 123 sudah digunakan oleh PD A dan sekarang digunakan oleh PD B. Ini yang jadi fatal. Sehingga dari pihak PDSP untuk mengunci nama dan tanggal lahir. Akibat dari permasalahan ini adalah permasalahan pada penertiban NISN, dikarenakan ID 123 ada 2 record yang berbeda.
Jadi jika ada perubahan nama dan tanggal lahir lebih baik hapus record dan input ulang.
Kahar Muzakkir Sunday, May 18, 2014 CB Blogger IndonesiaMengapa Harus Hapus dan Input Ulang Nama dan Tanggal Lahir yang salah pada Dapodik….?
Seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa salah satu fitur penting pada patch 2.07c adalah “nama dan tanggal lahir PTK dan peserta didik...
16 May 2014
Berbagai macam permasalahan yang menjadi penyebab tidak validnya data tersebut. Untuk itu pihak P2TK Dikdas mengumumkan daftar Data Bermasalah per tanggal 16 Mei 2014, lengkap dengan permasalahannya. P2TK Dikdas juga memberikan tabel kunci permasalahan, penyebab dan alternatif penyelesaiannya agar pihak-pihak terkait seperti PTK, Kepala Sekolah, OPS, OP SImtun Kab-Kota, maupun pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman dalam mengatasi permasalahan ketidakvalidan data tersebut.
Berikut adalah tabel kunci Daftar Permasalahan, Penyebab data tidak valid beserta alternatif solusinya :
| Permasalahan | Penyebab | Solusi |
| Jam Linier Kurang | Kelebihan Guru | Redistribusi Guru (permendikbud No. 62 Tahun 2013), Ambil JJM di sekolah lain |
| Salah memasukkan JJM | Perbaiki di Aplikasi Dapodik | |
| Salah Kode Bidang Studi pada Sertifikat | Meminta Surat Keterangan dari LPTK tentang kesalahan kode bidang | |
| Mulok belum diakui | Kirimkan Perda Gubernur / SK Bupati Tentang Mulok yang diterapkan | |
| Tidak Terdaftar di Dapodik | NUPTK tidak valid pada Data Kelulusan | Perbaiki NUPTK melalui aplikasi Simtun |
| NUPTK Tidak valid pada Dapodik | Perbaiki NUPTK melalui Aplikasi Dapodikdas, lalu kirim BSD | |
| Kelulusan sudah tidak aktif mengajar | Non Aktifkan melalui Apikasi Simtun | |
| NUPTK Baru | Usulkan ke P2TK agar diakui | |
| NIP tidak sinkron dengan tgl Lahir | Pengisian Tgl Lahir atau NIP salah | Perbaiki NIP dan Tanggal Lahir melaui aplikasi dapodik |
| Kesalahan NIP dari BKD | Usulkan Valiidasi NIP Tidak sinkron melalui SimTun | |
| Tidak ada Sekolah Induk | Tidak mencentang sekolah induk pada dapodik | Perbaiki pada Aplikasi dapodik, pada bagian PTK Terdaftar |
| Belum mengisi dapodik pada Sekolah Induk | Isi data pada sekolah induk | |
| Belum mengisi JJM semester 2 | Pembelajaran belum diisi untuk semester 2 (2013/2014) | Lengkapi data pembelajaran pada aplikasi dapodik |
| NIP Harus 18 digit | Kesalahan pengisian NIP | Perbaiki NIP dan Tanggal Lahir melaui aplikasi dapodik |
| Belum punya NIP baru | Usulkan Valiidasi NIP Tidak sinkron melalui SimTun | |
| Murid Belum terdaftar di Rombel | Belum memasukkan Murid ke dalam Kelas/Rombel | Perbaiki pada Aplikasi dapodik |
| Pangkat Golongan tidak diketahui | Pengsian Pangkat Golongan belum benar | masukkan Riwayat Gaji Berkala dan Riwayat Kepangkatan secara lengkap pada Dapodik |
| Honor Sekolah Belum diakui | Honor Sekolah di Sekolah Negeri Tidak diakui | Mutasi ke Sekolah Swasta Menjadi GTY |
| Lembaga Pengangkat Tidak diakui | Lembaga pengangkat Bukan Ketua Yayasan/Kepala Daerah | |
| Sumber Gaji Tidak diakui | Sumber Gaji yang diakui adalah APBD/APBN/Yayasan | |
| Sudah Pensiun | Memasuki usia 60 Tahun | Non Aktifkan melalui Apikasi Simtun |
| Tugas Tambahan Belum Valid | Jumlah Tugas Tambahan melebihi Ketentuan | Sesuai dengan jumlah Tugas Tambahan yang diakui |
| belum mengisi TMT Tugas Tambahan | Perbaiki TMT pada aplikasi Dapodik | |
| Belum mengisi No SK TugasTambahan | Perbaiki No sk pada aplikasi Dapodik | |
| Guru BK belum memenuhi Syarat | Kelebihan Guru BK | Ambik JJM tambahan di sekolah lain |
| Murid belum dimasukkan ke Rombel | Perbaiki mapping murid pada aplikasi dapodik | |
| Gaji Pokok Belum sesuai | Guru PNS pengisian Riwayat Kepangkatan dan Gaji Berkala belum benar | Jika Sudah SK bisa diperbaiki pada saat pencairan |
| Guru Non PNS Inpassing gagal diverifikasi | Ajukan Perbaikan dengan menyerahkan SK inpassing yang sudah dilegalisir | |
| NUPTK bentrok | NUPTK dipakai bersama sehingga salah satu tidak bisa masuk sistem | Ajukan perbaikan dengan menyerahkan dokumen lengkap |
| JJM Terkunci | JJM Guru Sudah SK akan terkunci dan tidak dapat dipindahkah ke Guru Lain | Jika karena kesalahan pengisian bisa ajukan perbaikan dengan mengirimkan :
|
| Mutasi Kemenag | Data kelulusan belum terdaftar | Pengajuan penambahan data kelulusan harus dilengkapi : 1. Verifikasi NRG dari Pusbangprodik (gedung D lantai 14) 2. Surat Pemberhantian Tunjangan Profesi dari Kemenag 3. Surat Pengantar Dinas Pendidikan |
| Mutasi Dikmen/PAUD | Data Kelulusan belum terdaftar | Pengajuan penambahan data kelulusan harus dilengkapi : 1. Verifikasi NRG dari Pusbangprodik (gedung D lantai 14) 2. Surat Keterangan dari Dinas bahwa ybs Tidak diajukan Tunjangan Profesi nya Ke dikmen/Paud 3. Surat Pengantar Dinas Pendidikan |
Sedangkan daftar Data bermasalah untuk seluruh Indonesia per tanggal 16 Mei 2014, dapat di download di sini
Sumber : Ibnu Aditiya Karana
Kahar Muzakkir Friday, May 16, 2014 CB Blogger IndonesiaDAFTAR PERMASALAHAN PENYEBAB DATA TIDAK VALID PADA DAPODIK BESERTA PENYELESAIANNYA
Sampai tanggal 16 Mei 2014 menurut data yang dikeluarkan oleh pihak P2TK masih terdapat 19.488 PTK Non PNS dan SLB serta 113.915 PNSD yang b...
14 May 2014
Pada TOT Pemanfaatan Data Dapodikdas yang berlangsung di Bandung, 5 s.d 7 Mei 2014 Bp. Eru dari PDSP mengungkapkan bahwa Pemberian NISN Siswa secara otomatis akan di generet dalam waktu satu jam setelah data dapodik sync (v.207) dengan catatan data siswa tersebut di isi dengan lengkap dan benar. Hasil pemberian NISN dapat dilihat pada refdata pdsp (http://refpd.data.kemdikbud.go.id/dikdas.php?cont=2) Mohon maaf untuk madrasah blm tersedia dikarenakan NISN madrasah harus melalui proses Tim Kementerian Agama .
Menindaklanjuti hal tersebut Bp. Yusuf Rokhmat dalam stutus updatenya (14/05/2014, 23.00 Wita) menyatakan bahwa dalam waktu dekat sekitar ahir bulan Mei PDSP akan meng-insert kan NISN ke database dapodikdas. Oleh karena itu perlu segera diperiksa kembali kelengkapan dan kebenaran data siswa :
- Pastikan identitas siswa, sdh lengkapdan benar, nama, tanggal lahir, nama orang tua, dll , sesuai dengan akta maupun terdaftar di sekolah
- Bagi siswa yg tidak memiliki NISN pastikan dikosongkan isian NISN tersebut, tidak boleh diisikan dengan nomor apapun
- Bagi siswa yg sudah memiliki NISN pastikan sudah di inputkan dengan benar , jangan dikosongkan
- NISN hanya diterbitkan oleh PDSP Kemdikbud, jadi tidak ada lembaga/unit lain yang menerbitkan nomor administratif
- Disitribusi NISN melalui mekanisme Sync, maka NISN akan turun sendiri ke aplikasi dapodik sekolah,
- Akan segera di umumkan kembali ketika push / insert NISN selesai untuk ditarik ke lokal sekolah.(tunggu tgl mainnya)
Pastikan point diatas sudah diperiksa validitasnya. - Segala tanya jawab NISN wewenang di unit PDSP
Supported by PDSP
admin dapodikdas
Salam satu data
AKHIR MEI “NISN” AKAN DIINSERTKAN PADA DATABASE DAPODIKDAS
Pada TOT Pemanfaatan Data Dapodikdas yang berlangsung di Bandung, 5 s.d 7 Mei 2014 Bp. Eru dari PDSP mengungkapkan bahwa Pemberian NISN Sis...
Setelah sukses melakukan Penandatanganan tahap pertama yang berlangsung pada tanggal 25 sampai 28 April 2014 dan penandatanganan tahap kedua yang berlangsung pada tanggal 2 – 5 Mei 2014, Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur kembali mengeluarkan jadwal penandatangan SPJ Tunjangan Profesi dana Transfer Daerah tahap ketiga bagi guru-guru PNSD Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun jadwal terebut adalah sebagai berikut :
NO
|
HARI, TANGGAL
|
WAKTU
|
SATUAN PENDIDIKAN
|
KECAMATAN
|
TEMPAT TANDA TANGAN
|
1
| Jum’at, 16 Mei 2014 | 14.00–17.00 Wita | SD | Sambelia, Suela, Pringgabaya, Wanasaba, Aikmel | UPTD Dikpora Pringgabaya |
2
| Jum’at, 16 Mei 2014 | 14.00–17.00 Wita | SD | Masbagik, Pr.Sela, Sukamulia | UPTD Dikpora Masbagik |
3
| Jum’at, 16 Mei 2014 | 14.00–17.00 Wita | SD | Mt. Gading, Terara, Sikur | UPTD Dikpora Terara |
4
| Jum’at, 16 Mei 2014 | 14.00–17.00 Wita | SD | Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakti, Sakra | UPTD Dikpora Sakra Barat |
5
| Sabtu, 17 Mei 2014 | 14.00–17.00 Wita | SD | Selong, Labuhan Haji, Suralaga | UPTD Dikpora Selong |
6
| Sabtu, 17 Mei 2014 | 14.00–17.00 Wita | SMP,SMA, SMK, PENGAWAS | Semua Kecamatan | Aula Handayani Dikpora Kabupaten |
Sumber : Bidang PMPTK Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur
Siapa sajakah guru yang akan melakukan tanda tangan SPJ tersebut, dapat dilihat dan didownload pada : Daftar Nama Penandatangan SPJ Triwulan 1 Tahap ke-3 Kabupaten Lombok Timur.
Diingatkan pula bahwa Nomor penandatanganan SPJ sama dengan nomor urut pada daftar tersebut dan pada saat penandatangan SPJ guru yang bersangutan agar membawa kartu NUPTK (asli) sebagai bukti identitas resmi.
Sementara itu guru-guru PNSD penerima Tunjangan Sertifikasi yang sudah melakukan Penandatanganan tahap pertama, dananya yang sudah disalurkan melalui BANK NTB sudah masuk rekening masing-masing sejak hari Selasa malam (13/05/2014).
Karena masih banyak guru di Kabupaten Lombok Timur jenjang Dikdas yang belum valid datanya di Dapodik sehingga belum bisa diterbitkan SK TPP nya, maka kemungkinan masih ada jadwal penandatangan tahap berikutnya. Sedangkan proses pembayaran kekurangan (Carry Over) menurut informasi yang kami peroleh sedang dalam proses dan diharapkan dalam waktu dekat bisa dicairkan.
Para guru penerima tunjangan saat ini bolehlah tersenyum lega, karena dana tunjangannya sudah cair, akan tetapi perlu diingat terutama pada jenjang Dikdas bahwa keberhasilan itu sangat besar ditentukan oleh hasil kerja keras para Operator Sekolah (OPS) yang bekerja siang malam agar data guru tersebut bisa valid sehingga bisa diterbitkan SK-nya. Oleh karena itu bapak ibu guru jangan lupakan OPS nya ya……
LOMBOK TIMUR KEMBALI TANDA TANGAN SPJ-TPP TAHAP KE-3
Setelah sukses melakukan Penandatanganan tahap pertama yang berlangsung pada tanggal 25 sampai 28 April 2014 dan penandatanganan tahap...
 |
| Ilustrated by google |
Tidak terasa setelah beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan kegiatan Ujian Nasional bagi kelas 9, maka tugas selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan Ujian Semester genap bagi kelas 7 dan 8 sebagai salah satu syarat kenaikan kelas. Khusus untuk Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai panduan pelaksanaan berikut ini kami kutip petunjuk teknis pelaksanaan Ujian Semeser Genap Bersama (USB) Kabupaten Lombok Timur, lengkap dengan kisi-kisi soalnya, seperti yang diposting pada blog MKKS SMP Lombok Timur
A. Peserta Ujian Sekolah
Peserta Ujian Semester Genap bersama adalah siswa SMP Negeri/swasta se Kabupaten Lombok Timur yang saat ini sedang duduk dikelas 7 ( tujuh ) dan 8 ( delapan ) tahun pelajaran 2013/2014 dan terdaftar pada MKKS SMP Lotim.B. Penyelenggaraan Ujian Semester Bersama
- Sekolah Penyelenggara USB adalah Sekolah Negeri dan Swasta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur berdasarkan aspek-aspek kelayakan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan Sekolah Penyelenggara USB seperti persyaratan Sekolah/Madrasah Penyelenggara dan bernaung dibawah salah satu Subrayon SMP yang telah ditetapkan oleh Dinas Dikpora Kab. Lombok Timur
- Sekolah Penyelenggara bertanggung jawab atas penyelenggaraan USB mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi USB dan pelaporan.
C. Panitia Penyelenggara USB
- Kepala Sekolah Penyelenggara adalah penanggung jawab penyelenggaraan USB.
- Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan Panitia USB yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- Panitia USB terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan dari Sekolah Penyelengara dan Sekolah Menggabung.
D. Bahan Ujian Sekolah
- Materi USB disusun berdasarkan kurikulum yang digunakan Sekolah Penyelenggara.
- Soal USB disusun melalui workshop yang difasilitasi oleh MKKS SMP Lotim dalam bentuk Ujian Teori.
- Tim Penyusun Perangkat Naskah Soal Ujian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Menguasai mata pelajaran yang diujikan
- Mempunyai kemampuan menyusun naskah soal ujian.
- Memiliki sikap dan prilaku yang jujur, bertanggung jawab, teliti, tekun, dn dapat memegang kerahasian soal.
4.Mata Pelajaran dan Jenis Ujian pada USB Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dikelola oleh MKKS SMP terdiri dari 8 ( delapan ) mata pelajaran sebagai berikut :
- Bahasa Indonesia,
- Bahasa Inggris,
- Matematika,
- IPA,
- IPS,
- PKn,
- Pend. Agama Islam dan
- TIK.
Sementara mata pelajaran Mualtan Lokal dan Seni Budaya dipersiapkan sendiri oleh sekolah dengan mengacu pada kaidah penulisan soal yang resmi.
E. Jadwal Ujian Semester Bersama SMP
No.
|
Hari/Tanggal
|
Waktu
|
Mata Pelajaran
|
Jumlah Soal
|
1.
| Senin, 9 Juni 2014 |
07.30 – 09.10
09.30 – 11.10
| Bahasa Indonesia Pendidikan Agama | 50 Butir Soal 50 Butir Soal |
2.
| Selasa , 10 Juni 2014 |
07.30 – 09.10
09.30 – 11.10
| Matematika P Kn | 40 Butir Soal 50 Butir Soal |
3.
| Rabu , 11 Juni 2014 |
07.30 – 09.10
09.30 – 11.10
| Bahasa Inggris T I K | 50 Butir Soal 50 Butir Soal |
4.
| Kamis , 12 Juni 2014 |
07.30 – 09.10
09.30 – 11.10
| I P A I P S | 40 Butir Soal 50 Butir Soal |
5.
| Jumat , 13 Juni 2014 |
07.30 – 09.10
09.30 – 11.10
| Seni Budaya Muatan Lokal | 50 Butir Soal 50 Butir Soal |
F. Pengawas USB
- Pengawas ruang USB pada tiap ruang sama dengan pengawas UN.
- Pengawas ruang USB dilaksanakan dengan sistem silang antar guru mata pelajaran pada Subrayon masing – masing.
G. Pemeriksaan dan Penilaian USB
- Pemeriksaan LJK USB dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten dengan menggunakan scanner dan hasil pemeriksaan didistribusikan paling lambat 2 ( dua) hari setelah pelaksanaan ujian mata pelajaran yang bersangkutan.
- Pemeriksaan dan Penilaian USB tertulis dan dilaksanakan secara obyektif.
- Daftar nilai USB yang akan dikirimkan ke Sekolah penyelenggara berdasarkan hasil ujian setiap peserta dalam bentuk angka dengan rentang nilai 0 – 10 dengan 2 angka di belakang koma desimal.
- Ditingkat Kabupaten nilai tersebut ditabulasi untuk dianalisis sesuai dengan variabel yang diperlukan.
- Setelah dianalisis selanjutnya nilai tersebut dijadikan bahan untuk perangkingan tingkat kabupaten sesuai dengan pencapaian besaran angka mutu yang direpresentasikan melalui rerata.
- USB diselenggarakan dengan prinsip terbuka, jujur, adil, mendidik dan bermartabat.
- Sekolah sekolah atau Sub Rayon yang terbukti melakukan kecurangan dianggap telah mencederai ikhtiar bersama untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan , karena itu terhadap sekolah dimaksud akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Laporan hasil USB selanjutnya diantarkan ke Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk print out dan software (CD) .
H. Biaya Penyelenggaraan USB
Penyelenggaraan USB SMP Tingkat Kabupaten Lombok Timur Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 , diselenggarakan secara gotong royong oleh semua sekolah dengan memperhitungkan unit cost tiap siswa.
Adapun pembiayaan itu meliputi :
- Pengadaan naskah soal, LJK, penggandaan ,distribusi dan kegiatan kepanitiaan tingkat kabupaten sebesar Rp. 15.000,- per siswa ( hasil survey biaya tahun 2014 0.
- Besaran unit kos pembiayaan di tingkat sub rayon dan Sekolah
- Pengawasan per orang/mapel/ruang = Rp.35.000, (( transport = Rp. 10.000 dan honor Rp. 25.000 ( dipotong pajak ))
- Snek per orang Rp. 7000 s.d. Rp. 10.000,-
- Sub Rayon membuat RAB yang disepakati anggota sekolah penyelenggara dengan unit cost penyelenggaraan dihitung berdasarkan jumlah siswa Rp. 3000,- s.d. Rp. 5.000,- atau dengan pertimbangan yang rasional dan kepatutan
- Struktur kepanitiaan Sub Rayon ,terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota sesuai kebutuhan
3. Biaya penyelenggaraan USB berasal dari RAPBS Sekolah
I. Laporan Penyelenggara Ujian
Pelaporan kegiatan USB SMP Tingkat Kabupaten Lombok Timur dilaporkan secara berjenjang oleh Panitia tingkat sekolah, Panitia Tingkat Sub Rayon dan Panitia Tingkat Kabupaten yang dialamatkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur U.p Kabid Dikdas dengan tembusan Korwas SMP, Pengawas Pembina masing-masing sekolah , Panitia USB Tingkat Kabupaten .
Laporan USB dimaksud sekurang kurangnya memuat :
- Pengantar
- Masalah-masalah yang dihadapi
- Daftar Nilai Murni
- Nilai rata-rata
- Nilai tertinggi
- Nilai terendah
- Standar deviasi
- Rentang nilai
- Pembiayaan
- Kesimpulan dan saran-saran
J. Penutup
- Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk dipedomani dalam pelaksanaan USB tahun pelajaran 2013/2014.
- Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Jika terdapat kekeliruan dlam petunjuk pelaksanaan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
DOWNLOAD KISI-KISI SOAL KELAS 7 :
DOWNLOAD KISI-KISI SOAL KELAS 8 :
Juknis dan Kisi-Kisi Soal Ujian Semester Genap Bersama SMP Kab. Lombok Timur 2013/2014
Ilustrated by google Tidak terasa setelah beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan kegiatan Ujian Nasional bagi kelas 9, mak...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
