Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengemb...
Home / All posts
05 June 2014
Pendidikan dan Kebudayaan yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut pemerintah
menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Implementasi Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Penddikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah
peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang
perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan yaitu :
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 ini mengatur standar isi yang secara keseluruhan mencakup :
- Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkar satuan pendidikan;
- Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
- Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi;
- Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Sehubungan dengan hal tersebut dengan maksud memberikan gambaran
yang jelas kepada pengelola satuan pendidikan tentang langkah-langkah
yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan serta
sebagai pedoman kerja untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar/proses
belajar mengajar, serta dengan tujuan sebagai
kerangka acuan operasional dalam menyelenggarakan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan, baik Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar maupun
Pendidikan Menengah maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Pedoman Umum Kalender Pendidikan yang dapat diunduh pada link berikut.
Tahun pelajaran 2013/2014 sebentar lagi akan berakhir dan tahun pelajaran 2014/2015 sudah diambang pintu. Tentunya dengan berawalnya tahun pelajaran baru maka kegiatan penerimaan peserta didik baru menjadi agenda wajib yang harus dilakukan oleh sekolah. Agar penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan dengan sistem yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur menerbitkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana kami sarikan berikut ini.
PETUNJUK UMUM
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional;
- Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan;
- Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan secara Nasional;
- Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar, SMP, SMA dan SMK;
- Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) adalah lembaga pendidikan terdiri dari PAUD Formal yang mengelola TK/RA/BA/TKLB dan PAUD Non Formal mengelola Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan Paud Sejenis;
- Sekolah adalah lembaga pendidikan pada jenjang SD/SDLB, SMP/SMPT/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
- Masa Orientasi Siswa ( MOS ) atau disebut juga Masa Pengenalan Lingkungan baru di sekolah, merupakan kegiatan untuk melatih ketahanan mental, disiplin peserta didik perkenalan dengan sesama siswa baru, kakak kelas, guru hingga karyawan lainnya.
- Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD;
- Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP;
- Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA;
- Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain;
- Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur.
- Pemerataan dan perluasan kesempatan seluas-luasnya kepada calon peserta didik untuk mengembangkan potensi berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki calon peserta didik baru;
- Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan kompetensi calon peserta didik baru;
- Mendorong peserta didik untuk terus mengembangkan wawasan pengetahuan, dan melatih penguasaan konsep iptek dalam upaya meningkatkan kompetensi calon peserta didik;
- Meningkatkan daya kompetitif calon peserta didik untuk mampu bersaing dimasa datang baik tingkat lokal maupun global;
- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan calon peserta didik yang memenuhi standar kompetensi;
- Menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat antara peserta didik di dalam sekolah, antar sekolah di lingkungan masyarakat;
- Menerapkan sistem pencapaian mutu tinggi bagi calon peserta didik baru.
- Penerimaan peserta didik baru dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah;
- Tanpa diskriminatif atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, daerah asal dan golongan.
Bahwa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru agar berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, efisiensi dan efektivitas dengan mempertimbangkan rasio jumlah peserta didik minimal serta jumlah peserta didik maksimal dalam satu rombongan belajar. Adapun rasio pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan sebagai berikut ;
- Jumlah peserta didik pada PAUD FORMAL ( Taman Kanak-Kanak ) dalam satu rombongan belajar/kelas diatur maksimal 25 orang:
- Jumlah peserta didik pada PAUD Non Formal, dalam satu rombongan belajar/kelas diatur maksimal 10 orang
- Jumlah peserta didik pada PAUD FORMAL ( Taman Kanak-Kanak Luar Biasa ), dalam satu rombongan belajar/kelas diatur maksimal 5 orang;
- Jumlah peserta didik pada SD, dalam satu rombongan belajar/kelas tidak melebihi 32 orang;
- Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB, Tingkat Dasar, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMP, dalam satu rombongan belajar/kelas tidak melebihi 36 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMPLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMA, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 36 orang, sedangkan untuk SMA Persiapan Kategori Mandiri dan Kategori Mandiri (SKM) maksimal 32 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMALB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 10 orang;
- Jumlah peserta didik pada SMK, dalam satu rombongan belajar/kelas diatur maksimal 36 orang untuk bidang keahlian Pekerjaan Sosial serta Bisnis dan Manajemen, dan maksimal 32 orang untuk bidang keahlian lainnya.
| 1. | PAUD FORMAL
|
| 2. | PAUD NON FORMAL
|
| 3. | SD/SDLB :
|
| 4. | SMP/MTs/SMPLB :
|
| 5. | SMA/MA :
|
| 6. | SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) :
|
| 7. | SMA TERBUKA
|
| 8. | SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
|
Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman murid/siswa yang diterima dan pendaftaran ulang;
Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMA Terbuka, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 diatur sebagai berikut :
PAUD FORMAL, PAUD Non Formal, : - Pendaftaran calon peserta didik baru antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/ jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2013.
- Seleksi calon peserta didik baru PAUD FORMAL, PAUD Non Formal dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah;
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Hari pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
- Pendaftaran calon peserta didik antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2014.
- Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) dilakukan berdasarkan usia/umur ( 7 - 9 Tahun wajib diterima, apabila belum terpenuhi maka umur 6 tahun dapat diterima);
- Seleksi dimaksud tidak berupa seleksi akademis dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB; PAUD non formal;
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik baru yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Pengenalan sekolah tanggal 3 s.d 5 Juli 2014.
- Hari pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
SMP / MTs/ SMPT/SMPLB :
- Pendaftaran calon peserta didik kelas 1 (satu) antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2014;
- Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Ujian Sekolah/Madrasah Hasil Ujian Sekolah SD/MI/SDLB/Paket A.
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Masa Orientasi peserta didik baru dilaksanakan tanggal 3 s.d 5 Juli 2014.
- Hari pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
SMA / MA/ SMLB/SMA Terbuka
- Pendaftaran calon peserta didik kelas 1 (satu) antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2014.
- Seleksi calon peserta didik kelas I(satu) dengan mempertimbangkan hasil Ujian Nasional SMP/SMPT/MTs/Paket B.
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Masa Orientasi peserta didik baru dilaksanakan dari tanggal 3 s,d 5 Juli 2014.
- Hari pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
- Pendaftaran calon peserta didik kelas 1 (satu) antara tanggal 23 s.d 25 Juni 2014 pada jam belajar/jam kerja sekolah;
- Seleksi calon peserta didik dilaksanakan antara tanggal 26 s.d 27 Juni 2014.
- Seleksi calon peserta didik kelas I(satu) dengan mempertimbangkan hasil Ujian Nasional SMP/SMPT/MTs/Paket B.
- Untuk mendapatkan kesesuaian dan kemampuan minat peseta didik dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah bersama Majelis Sekolah dan Institusi Pasangan / Asosiasi Profesi;
- Pengumuman hasil seleksi tanggal 28 juni 2014;
- Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima tanggal 30 Juni s.d 2 Juli 2014.
- Masa Orientasi peserta didik dilaksanakan dari tanggal 3 s.d 5 Juli 2014,
- Hari Pertama masuk sekolah tanggal 7 Juli 2014.
Perpindahan Peserta Didik
- Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota harus ada rekomendasi dari Sekolah penerima diketahui oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota,
- Perpindahan peserta didik antar sekolah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- Perpindahan peserta didik antar sekolah antar Provinsi harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.
- Perpindahan peserta didik dari sekolah swasta ke sekolah negeri dapat dilakukan apabila tingkat akreditasi minimal sama.
- Memiliki NISN, bagi peserta didik dan NPSN bagi satuan pendidikan.
- Pendaftaran calon peserta didik baru dibebaskan dari pungutan biaya;
- Sekolah/Madrasah menerima peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yang tersedia;
- Satuan pendidikan dapat melakukan tes/seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- Tidak dibenarkan menerima peserta didik baru setelah pengumuman;
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam juklak ini, diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TP. 2014/2015 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Tahun pelajaran 2013/2014 sebentar lagi akan berakhir dan tahun pelajaran 2014/2015 sudah diambang pintu. Tentunya dengan berawalnya tahu...
04 June 2014
 |
| PNS tersenyum gajinya akan naik |
- Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
- Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
- Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
- Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
- Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
- Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
- Nomor 24 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
Pada perubahan terakhir (yang keenambelas) terdapat kenaikan gaji pokok rata-rata 6%. Berikut ini kami kutipkan tabel gaji pokok PNS sesuai dengan lampiran Peraturan Nomor 24 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108) yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 21 Mei 2014 dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan I
MKG
|
a
|
b
|
c
|
d
|
0
|
1.402.400
| |||
1
| ||||
2
|
1.446.500
| |||
3
|
1.531.500
|
1.596.300
|
1.663.800
| |
4
|
1.492.100
| |||
5
|
1.579.700
|
1.646.500
|
1.716.200
| |
6
|
1.539.100
| |||
7
|
1.629.500
|
1.698.400
|
1.770.200
| |
8
|
1.587.600
| |||
9
|
1.680.800
|
1.751.900
|
1.826.000
| |
10
|
1.637.600
| |||
11
|
1.733.700
|
1.807.100
|
1.883.500
| |
12
|
1.689.200
| |||
13
|
1.788.300
|
1.864.000
|
1.942.800
| |
14
|
1.742.400
| |||
15
|
1.844.700
|
1.922.700
|
2.004.000
| |
16
|
1.797.200
| |||
17
|
1.902.700
|
1.983.200
|
2.067.100
| |
18
|
1.853.800
| |||
19
|
1.962.700
|
2.045.700
|
2.132.200
| |
20
|
1.912.200
| |||
21
|
2.024.500
|
2.110.100
|
2.199.400
| |
22
|
1.972.400
| |||
23
|
2.088.300
|
2.176.600
|
2.268.700
| |
24
|
2.034.600
| |||
25
|
2.154.000
|
2.245.100
|
2.340.100
| |
26
|
2.098.600
| |||
27
|
2.221.900
|
2.315.800
|
2.413.800
|
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan II
MKG
|
a
|
b
|
c
|
d
|
0
|
1.816.900
| |||
1
|
1.845.600
| |||
2
| ||||
3
|
1.903.700
|
1.984.200
|
2.068.100
|
2.155.600
|
4
| ||||
5
|
1.963.600
|
2.046.700
|
2.133.300
|
2.223.500
|
6
| ||||
7
|
2.025.500
|
2.111.200
|
2.200.500
|
2.293.500
|
8
| ||||
9
|
2.089.300
|
2.177.700
|
2.269.800
|
2.365.500
|
10
| ||||
11
| 2.155.100 | 2.246.200 |
2.341.300
|
2.440.300
|
12
| ||||
13
| 2.223.000 | 2.317.00 |
2.415.00
|
2.517.200
|
14
| ||||
15
|
2.293.000
|
2.390.000
|
2.491.100
|
2.596.400
|
16
| ||||
17
|
2.365.200
|
2.465.200
|
2.569.500
|
2.678.200
|
18
| ||||
19
|
2.439.700
|
2.542.900
|
2.650.400
|
2.762.600
|
20
| ||||
21
|
2.516.500
|
2.623.000
|
2.733.900
|
2.849.600
|
22
| ||||
23
|
2.595.800
|
2.705.600
|
2.820.000
|
2.939.300
|
24
| ||||
25
|
2.677.500
|
2.790.800
|
2.908.800
|
3.031.900
|
26
| ||||
27
|
2.761.900
|
2.878.700
|
3.000.400
|
3.127.400
|
28
| ||||
29
|
2.848.800
|
2.969.300
|
3.094.900
|
3.225.900
|
30
| ||||
31
|
2.938.600
|
3.062.900
|
3.192.400
|
3.327.500
|
32
| ||||
33
|
3.031.100
|
3.159.300
|
3.293.000
|
3.432.300
|
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan III
MKG
|
a
|
b
|
c
|
d
|
0
|
2.317.600
|
2.415.600
|
2.517.800
|
2.624.300
|
1
| ||||
2
|
2.390.600
|
2.491.700
|
2.597.100
|
2.706.900
|
3
| ||||
4
|
2.465.900
|
2.570.200
|
2.678.900
|
2.792.200
|
5
| ||||
6
|
2.543.500
|
2.651.100
|
2.763.300
|
2.880.100
|
7
| ||||
8
|
2.623.600
|
2.734.600
|
2.850.300
|
2.970.800
|
9
| ||||
10
|
2.706.300
|
2.820.700
|
2.940.000
|
3.064.400
|
11
| ||||
12
|
2.791.200
|
2.909.600
|
3.032.600
|
3.160.900
|
13
| ||||
14
|
2.879.400
|
3.001.200
|
3.128.200
|
3.260.500
|
15
| ||||
16
|
2.970.100
|
3.095700
|
3.226.700
|
3.363.200
|
17
| ||||
18
|
3.063.600
|
3.193.200
|
3.328.300
|
3.469.100
|
19
| ||||
20
|
3.160.100
|
3.293.800
|
3.433.100
|
3.578.400
|
21
| ||||
22
|
3.259.700
|
3.397.500
|
3.541.300
|
3.691.100
|
23
| ||||
24
|
3.362.300
|
3.504.500
|
3.652.800
|
3.807.300
|
25
| ||||
26
|
3.468.200
|
3.614.900
|
3.767.800
|
3.927.200
|
27
| ||||
28
|
3.577.400
|
3.728.800
|
3.886.500
|
4.050.900
|
29
| ||||
30
|
3.690.100
|
3.846.200
|
4.008.900
|
4.178.500
|
31
| ||||
32
|
3.806.300
|
3.967.300
|
4.135.200
|
4.310.100
|
Tabel Gaji Pokok PNS Golongan IV
MKG
|
a
|
b
|
c
|
d
|
e
|
0
|
2.735.300
|
2.851.000
|
2.971.600
|
3.097.300
|
3.228.300
|
1
| |||||
2
|
2.821.400
|
2.940.800
|
3.065.200
|
3.194.800
|
3.330.000
|
3
| |||||
4
|
2.910.300
|
3.033.400
|
3.161.700
|
3.295.500
|
3.434.900
|
5
| |||||
6
|
3.002.000
|
3.128.900
|
3.261.300
|
3.399.300
|
3.543.000
|
7
| |||||
8
|
3.096.500
|
3.227.500
|
3.365.000
|
3.506.300
|
3.654.600
|
9
| |||||
10
|
3.194.000
|
3.329.100
|
3.470.000
|
3.616.700
|
3.769.700
|
11
| |||||
12
|
3.294.600
|
3.434.000
|
3.579.300
|
3.730.700
|
3.888.500
|
13
| |||||
14
|
3.398.400
|
3.542.200
|
3.692.000
|
3.848.200
|
4.010.900
|
15
| |||||
16
|
3.505.400
|
3.653.700
|
3.808.300
|
3.969.400
|
4.137.300
|
17
| |||||
18
|
3.615.800
|
3.768.800
|
3.928.200
|
4.094.400
|
4.267.600
|
19
| |||||
20
|
3.729.700
|
3.887.500
|
4.031.900
|
4.223.400
|
4.402.000
|
21
| |||||
22
|
3.847.200
|
4.009.900
|
4.179.500
|
4.356.300
|
4.540.600
|
23
| |||||
24
|
3.968.300
|
4.136.200
|
4.311.200
|
4.493.500
|
4.683.600
|
25
| |||||
26
|
4.093.300
|
4.266.500
|
4.447.000
|
4.635.100
|
4.831.100
|
27
| |||||
28
|
4.222.300
|
4.400.900
|
4.587.000
|
4.781.000
|
4.983.300
|
29
| |||||
30
|
4.355.200
|
4.539.500
|
4.731.500
|
4.931.600
|
5.140.200
|
31
| |||||
32
|
4.492.400
|
4.682.400
|
4.880.500
|
5.086.900
|
5.302.100
|
Download PP No 34 tahun 2014 di sini
TABEL GAJI POKOK PNS TERBARU BERDASARKAN PP NO 34 TAHUN 2014
PNS tersenyum gajinya akan naik Patut disyukuri begitu besar perhatian pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil salah satunya dalam ra...
03 June 2014
 |
| Contoh NISN yang sudah ditempel/paste pada sheet MS Excel |
Alhamdulillah saat ini siswa yang not match pada verval PD sudah bisa langsung masuk ke tab referensi. Itu artinya siswa tersebut sudah mempunyai NISN baru hasil generate dari PDSP. Jika kita sudah selesai melakukan verval pd maka secara otomatis semua siswa kita yang terdaftar pada aplikasi dapodik sudah dapat memiliki mempunyai NISN.
Akan tetapi sampai saat tulisan ini kami publikasikan, belum ada fasilitas untuk download NISN siswa yang sudah ada tersebut secara kolektif untuk satu sekolah. Memang dijanjikan bahwa NISN siswa akan langsung terintegrasi pada aplikasi dapodik melalui mekanisme sinkron. Akan tetapi sampai saat ini belum bisa terlaksana.
Untuk menyimpan data siswa kita beserta NISN nya agar kita dapat mempergunakannya dalam berbagai keperluan di sekolah, maka jalan satu-satunya adalah mengcopy paste secara manual, misalnya pada format excel.
Berikut kami coba sajikan trik sederhan dengan catatan kita sudah selesai melakukan verval sehingga data pada tab residu sudah nol karena pindah ke tab referensi:
- Pilih tab Referensi
- Pada page size pilih angka 50 agar data yang akan kita copy lebih banyak sehingga dapat mempercepat pekerjaan kita (gambar 1)
- Blok ke 50 data siswa tersebut dengan jalan klik tahan dan geser (gambar 2)
- Klik kanan, pilih Copy (Ctrl+C)
- Buka microsoft excel
- blok semua (Ctrl+A) setting formatnya menjadi text. Jika formatnya bukan text nantinya angka 0 pada awal NISN siswa tidak terbaca / hilang karena terbaca dalam format number.
- Letakkan pointer pada cell A:1, kemudian klik kanan paste special > pilih text > OK (Gambar 3)
- Lakukan berulang-ulang ke page berikutnya sampai datanya habis.
- Selamat mencoba
 |
| Gambar 1. Pilih Page Size 50 |
 |
| Gambar 2 : Blok data siswa kemudian copy |
 |
| Gambar 3 : Paste special pilih Text |
CARA MENYIMPAN NISN HASIL VERVAL PD KE DALAM FORMAT EXCEL
Contoh NISN yang sudah ditempel/paste pada sheet MS Excel Alhamdulillah saat ini siswa yang not match pada verval PD sudah bisa langs...
Dari Bp. Ibnu Aditiya Karana disampaikan bahwa Tanggal 31 Mei 2014 sudah lewat, berarti tahap pengiriman dan verifikasi datapun berakhir. Berikut ditampilkan DATA PTK BERSERTIFIKAT YANG BELUM MEMILIKI SK TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK (SK TPP) SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2014,
Dari daftar nama tersebut masih terdapat 14.525 Guru Non PNS (Pembayaran melalui mekanisme transfer pusat) dan 67.256 guru PNS (pembayaran melalui mekanisme transfer daerah) yang telah memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan profesi pendidik berdasarkan PP 74 tahun 2008, namun terkendala persyaratan administrasi atau kesalahan yang di akibatkan salah entry data maupun salah pemahaman dalam penerapan peraturan perundang-undangan hingga membuat beberapa PTK yang seharusnya memenuhi syarat hingga terhambat penerbitan SK TPP nya.
Untuk diketahui bersama berdasarkan PP 74 TAHUN 2008 BAB III TENTANG HAK Bagian Kesatu Tunjangan Profesi Pasal 15,
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a
| memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen |
b
| memenuhi beban kerja sebagai Guru; |
c
| mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya; |
d
| terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap; |
e
| berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan |
f
| tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. |
Oleh sebab itu P2TK masih menerima konfirmasi validasi dan verifikasi terhadap PTK-PTK yang telah memenuhi syarat berupa file backup sinkron dapodik [BSD] yang di upload atau dikirimkan melalui aplikasi tunjangan profesi pada operator tingkat dinas pendidikan kabupaten/kota
1. TIDAK TERDAFTAR PADA DAPODIK
Pastikan NUPTK pada aplikasi DAPODIK sesuai dan valid dengan NUPTK pada data kelulusan di Aplikasi tunjangan profesi, atau sebaliknya. Jika terdapat kesalahan segera lakukan perbaikan dan samakan satu dengan yang lainnya
2. BELUM MENGISI JJM SEMESTER II
Konsultasikan dan pastikan data pada local aplikasi DAPODIK sudah pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014
3. JJM LINIER KURANG
Pastikan tidak ada kesalahan input data baik dari pengisian PTK pada rombel ataupun penempatan JJM
Pastikan kode mapel pada no peserta yang tertera pada sertifikat sesuai dengan Mata Pelajaran yang di ampu, jika terdapat kesalahan pada No Peserta buktikan dengan :
a. Surat Pernyataan dari pihak LPTK selaku penerbit sertifikat pendidikb. Formulir A1 (Pendaftaran Peserta Sertifikasi)
c. RPP Pada saat mengikuti Portfolio/Diklat/PLPG
Berikut kami lampirkan Nomor : 26269 /J/LL/2012, Tanggal : 9 Oktober 2012 Mengenai INFORMASI RAMBU-RAMBU PENYESUAIAN/KONVERSI KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SERTIFIKASI GURU, Silahkan dipelajari pada link di bawah ini
PENYESUAIAN/KONVERSI KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SERTIFIKASI GURU 4. TUGAS TAMBAHAN MELIBIHI KETENTUAN
Konsultasikan kembali pada Dinas Pendidikan terkait tentang regulasi jumlah Tugas Tambahan di masing2 sekolah berdasarkan ketentuan jumlah rombel
5. JJM PADA ROMBEL TERKUNCI
Pastikan tidak ada indikasi memindah atau mengganti atau berganti jam demi pemenuhan beban mengajar bagi 1 PTK dengan PTK lainnya, jika terdapat kekeliruan segera laporkan pada dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan :
a. Surat pernyataan Kepala Sekolah tentang terdapat kekeliruan terhadap pengisian dan penempatan PTK pada rombel
b. Pembagian Tugas Mengajar
c. Seluruh dokumen di tanda tangani di atas materai
a. Surat pernyataan Kepala Sekolah tentang terdapat kekeliruan terhadap pengisian dan penempatan PTK pada rombel
b. Pembagian Tugas Mengajar
c. Seluruh dokumen di tanda tangani di atas materai
MENGINGAT MAKIN MENIPISNYA BATAS WAKTU PENERBITAN SK TPP KAMI HIMBAU KEPADA SELURUH PTK, OPERATOR SEKKOLAH SERTA OPERATOR TUNJANGAN UNTUK KOOPERATIF MENGINFORMASIKAN DAN SEGERA CARIKAN SOLUSI
14.525 GURU NON PNS DAN 67.256 GURU PNS SERTIFIKASI BELUM TERBIT SK-NYA
Dari Bp. Ibnu Aditiya Karana disampaikan bahwa Tanggal 31 Mei 2014 sudah lewat, berarti tahap pengiriman dan verifikasi datapun berakhir....
Berikut ini adalah rambu-rambu penyesuaian / konversi kode dan nama bidang studi sertifikasi guru sebelum dan sesudah tahun 2009
A. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru
Bidang studi sertifikasi guru adalah bidang studi yang ditempuh oleh guru dalam mengikuti sertifikasi guru sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guru sebagai guru profesional yang tercantum dalam sertifikat pendidik. Guru harus menetapkan bidang studi sertifikasi guru sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dikuasainya. Harus disadari oleh guru bahwa bidang studi sertifikasi guru ini akan terus melekat dalam tugas mengajar yang akan dilaksanakan oleh guru selama guru tersebut mengajar. Dengan kata lain, guru harus konsisten dengan pilihannya secara profesional karena guru harus mengajarkan bidang studi atau mata pelajaran tersebut selama bertugas sebagai guru.
Kode bidang studi sertifikasi guru adalah kode yang ditetapkan sebagai pengelolaan data pelaksanaan sertifikasi guru yang ditunjukkan dalam nomor peserta sertifikasi guru pada digit 7, 8, dan 9. Pemberian kode bidang studi selama pelaksanaan sertifikasi guru yang dimulai dari tahun 2007 mengalami perubahan pada tahun 2009. Adanya perubahan tersebut didasarkan atas struktur kurikulum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan spektrum program studi pada sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2009. Dengan adanya perubahan kode bidang studi sertifikasi guru tersebut, maka perlu adanya penyesuaian kode bidang studi bagi peserta sertifikasi guru sebelum tahun 2009.
B. Mekanisme Konversi Kode dan Nama Bidang Studi Sertifikasi Guru
Konversi kode bidang studi sertifikasi guru hanya diperuntukkan bagipeserta sertifikasi guru tahun 2007 dan 2008 untuk bidang studi tertentu.Dengan adanya perubahan kode dan nama bidang studi tersebut, maka pemilik Sertifikat Pendidik tahun 2007dan 2008 akan mengalami perubahan nomor peserta dan bidang studi sertifikasi guru sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Pendidik. Mekanisme konversi nomor kode dan bidang studi sertifikasi guru sebagai berikut. :
| 1. | Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan penyesuaian nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru kepada Ketua Rayon LPTK dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain: |
a
| Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah. |
b
| SK tugas mengajar sejak mendapat Sertifikat Pendidik (Tahun 2007-2008) hingga 2012 yang dilegalisasi oleh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. |
c
| Ijasah S-1/D-IV. |
| 2. | Rayon LPTK melakukan penelaahan usulan kemudian menyetujui atau tidak menyetujui usulan penyesuaian tersebut didasarkan atas pertimbangan akademik. |
| 3. | Menerbitkan Surat Keterangan penyesuaian nomor kode dan bidang studi sertifikasi guru bagi yang disetujui dan mengirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota |
| 4. | Mengirimkan Rekap hasil penyesuaian kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan up. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, dan Kepala LPMP. |
C. PenyesuaianNomor Kode Bidang Studi Bagi Guru yang Diangkat Dalam Jabatan Pengawas
Pengawasmulai mengikuti sertifikasi guru pada tahun 2009 setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru. Substansi yang diujikan pada proses sertifikasi bagi pengawas pada tahun 2009 s.d 2011 penekanannya pada kompetensi kepengawasan.Nomor kode bidang studi bagi pengawas yang diberikan didasarkanatas kelompok rumpun bidang studi.
Sesuai dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru, maka Pengawas harus memiliki kompetensi sebagaimana profesi guru. Oleh karena itu, nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi bagi pengawas perlu disesuaikan dengan berpedoman pada kompetensi guru dengan nomor kode yang telah ditetapkan. Salah satu dasar pertimbangan penetapan penyesuaian nomor kode dan bidang studi sertifikasi bagi pengawas adalah bidang studi atau jurusan pada latar belakang pendidikan S-1/D-4.
Sedangkan daftar DAFTAR PENYESUAIAN/KONVERSI BIDANG STUDI SERTIFIKASI SEBELUM DAN SETELAH 2009 dapat di download di sini
PENYESUAIAN/KONVERSI KODE DAN NAMA BIDANG STUDI SERTIFIKASI GURU
Berikut ini adalah rambu-rambu penyesuaian / konversi kode dan nama bidang studi sertifikasi guru sebelum dan sesudah tahun 2009 A. Kode...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
