Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Oom swastiastu Namo Buddhaya Berkenaan den...
Home / All posts
01 May 2018
Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua.
Oom swastiastu
Namo Buddhaya
Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua.
Oom swastiastu
Namo Buddhaya
Berkenaan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah Yang Mahakuasa. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 2 Mei telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal kelahiran Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, seorang tokoh pendidikan Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara.
Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2018 ini kita mengambil tema “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Sesuai dengan tema tersebut, marilah kita jadikan peringatan kali ini sebagai momentum untuk merenungkan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tecermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini juga kita jadikan momentum untuk melakukan muhasabah, mesu budi, atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan. Dalam waktu yang bersamaan kita menerawang ke depan atau membuat proyeksi tentang pendidikan nasional yang kita cita-citakan. Pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini kita perlu merenung sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita-cita masa depan pendidikan nasional yang didambakan.
Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, BAB I, Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa pendidikan nasional kita adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan kebudayaan nasional merupakan akar pendidikan nasional. Di sinilah terjadinya titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Jika kebudayaan nasional kita menghunjam kuat di dalam tanah tumpah darah Indonesia, akan subur dan kukuh pulalah bangunan pendidikan nasional Indonesia. Di samping itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan akan mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh, pemberi hidup, dan penyangga bangunan pendidikan nasional kita. Oleh sebab itu, kebudayaan yang maju adalah prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin pendidikan nasional tumbuh subur, kukuh, dan menjulang.
Para insan pendidikan dan kebudayaan yang berbahagia,
Atas dasar pikiran di atas, pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini kita berkomitmen untuk terus berikhtiar membangun pendidikan. Pendidikan yang dihidupi dan disinari oleh kebudayaan nasional. Kita yakin bahwa kebudayaan yang maju akan membuat pendidikan kita kuat. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan kita subur dan rindang, akar kebudayaan akan lebih menghunjam kian dalam di tanah tumpah darah Indonesia. Oleh karena itulah, pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini mari kita satukan tekad untuk “Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan” dengan disertai niat yang ikhlas serta usaha yang keras tak kenal lelah dalam mengabdi di dunia pendidikan.
Para insan pendidikan dan kebudayaan yang mulia,
Kita menyadari bahwa kondisi ideal pendidikan dan kebudayaan nasional yang kita cita-citakan masih jauh dari jangkauan. Kita terus berusaha keras memperluas akses pendidikan yang berkualitas, terus-menerus mengalibrasi praktik pendidikan agar memiliki presisi atau ketelitian yang tinggi, sesuai dengan tuntutan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pembangunan.
Di sisi yang lain kita berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya dalam hal budaya. Sebagaimana diakui oleh salah satu Asisten Direktur Jenderal UNESCO, yaitu Fransesco Bandarin, yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara adidaya (super power) kebudayaan. Kita terus menggali kekayaan budaya Indonesia, melestarikan, dan mengembangkannya demi terwujudnya Indonesia yang benar-benar adikuasa di bidang kebudayaan. Itulah sebabnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan langkah strategis berupa upaya-upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Cita-cita pendidikan dan kebudayaan nasional hanya bisa terwujud jika kita bekerja keras dan berdaya jelajah luas. Hanya dengan cara itu, kerja pendidikan dan kebudayaan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Insan pendidikan dan kebudayaan yang mulia,
Apresiasi publik terhadap keberhasilan pemerintah yang gencar membangun infrastruktur harus disertai dengan pembangunan sumber daya manusia secara lebih sungguh-sungguh dan terencana. Sebagaimana kita ketahui, dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah membangun dan memperkuat infrastruktur di hampir semua penjuru tanah air. Walaupun belum sepenuhnya selesai, manfaatnya sudah dapat dinikmati, di antaranya semakin mempermudah kerja pendidikan dalam memperluas akses, walaupun pada saat yang sama memaksa kerja pendidikan harus sigap merespons secara positif terhadap perubahan tata nilai, sebagai dampak dari perkembangan infrastruktur tersebut. Pendidikan juga harus menyiapkan tenaga technocraft, tenaga terampil dan kreatif, yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan dunia kerja yang kian cepat dan memiliki kemampuan berpresisi tinggi untuk mengisi teknostruktur sesuai denga kebutuhan.
Pemerintah telah bekerja tak kenal lelah, serta membangun dan memperkuat inftrastruktur yang dapat menjadi sabuk pengikat pendidikan dan kebudayaan dalam ikatan keindonesiaan, di antaranya betapa pesat perkembangan sarana-prasarana transportasi yang telah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. Jalan-jalan baru yang layak dan memadai telah mampu membuka akses wilayah Indonesia yang terpencil, tertinggal, dan terdepan sehingga terbebas dari isolasi dan saling terhubung. Demikian juga bendungan-bendungan baru yang dibangun dengan cepat dapat mengairi tanah pertanian dan menjadi sumber pembangkit listrik yang menjadikan desa-desa dan wilayah-wilayah lainnya hidup dengan penuh aktivitas pendidikan dan kebudayaan.
Meskipun terbatas, sesuai skala prioritas, bangunan-bangunan baru sekolah juga didirikan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Tak heran jika akhirnya anak-anak di pedalaman mulai merasakan nikmat belajar di sekolah yang memadai dan menyenangkan. Begitu pula saudara-saudara kita di perbatasan kini bisa dengan tegap menunjukkan tapal batas negara yang tidak hanya ditandai patok beton, besi, atau kayu ala kadarnya, tetapi bangunan indah dan memadai yang menjadikan mereka lebih bangga. Meskipun demikian, harus diakui dengan jujur bahwa hamparan yang luas luar biasa dari wilayah Indonesia menyebabkan belum semua wilayah tersentuh pembangunan insfrastruktur yang bisa menjadi sabuk pendidikan dan kebudayaan dalam ikatan keindonesiaan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang pemerintah akan memberikan prioritas pembangunan infrastruktur pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar wilayah-wilayah tersebut terintegrasi dan terkoneksi ke dalam layanan pendidikan dan kebudayaan.
Para insan pendidikan dan kebudayaan yang tengah berbahagia,
Bersamaan dengan pembangunan infrastuktur pendidikan dan kebudayaan, dilakukan juga penguatan sumber daya manusia (SDM) agar menjadi modal yang andal dan siap menghadapi perubahan zaman yang melaju kencang, kompleks, tak terduga, dan multiarah. Oleh karena itu, mulai tahun ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan prioritas pembangunan pada penguatan SDM. Di sinilah peran dan tanggung jawab pendidikan dan kebudayaan akan semakin besar.
Dalam penguatan SDM tersebut terbentang tantangan internal dan eksternal sekaligus. Tantangan internal tampak pada gejala tergerusnya ketajaman akal budi dan kekukuhan mentalitas kita. Misalnya, belakangan ini kita melihat melemahnya mentalitas anak-anak kita akibat terpapar dan terdampak oleh maraknya simpul informasi dari media sosial. Untuk menjawab tantangan ini, sejak awal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meneguhkan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi, selain ikhtiar mencerdaskan bangsa. Hal itu sejalan dengan revolusi karakter bangsa sebagai bagian dari pengejawantahan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden. Ikhtiar itu makin kuat menyusul ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang mengamanahkan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
Insan pendidikan dan kebudayaan yang mulia,
Kita patut bersyukur karena ternyata antusiasme masyarakat terhadap gerakan PPK ini luar biasa. Tak terhitung jumlahnya praktik-praktik baik PPK dibagikan oleh masyarakat secara sukarela. Mereka menyadari bahwa penguatan karakter dan literasi warga negara merupakan bagian penting yang menjadi ruh dalam kinerja pendidikan dan kebudayaan, yang memerlukan pelibatan semua komponen bangsa sebagaimana Ki Hajar Dewantara menempatkan hal ini dalam tripusat pendidikan, yaitu sekolah, rumah, dan masyarakat. Salah satu bentuk penguatan tripusat pendidikan adalah pelibatan keluarga dalam mendukung sukses pendidikan anak dan penguatan karakter.
Guru, orang tua, dan masyarakat harus menjadi sumber kekuatan untuk memperbaiki kinerja dunia pendidikan dan kebudayaan dalam menumbuhkembangkan karakter dan literasi anak-anak Indonesia. Tripusat pendidikan itu harus secara simultan menjadi lahan subur tempat persemaian nilai-nilai religius, kejujuran, kerja keras, gotong-royong, dan seterusnya bagi para penerus kedaulatan dan kemajuan bangsa.
Pada saat yang bersamaan, tantangan eksternal muncul dari perubahan dunia yang sangat cepat dan kompetitif. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang bertumpu pada cyber-physical system telah mengubah peri kehidupan kita. Artificial intelligence, internet of things, 3D printing, robot, dan mesin-mesin cerdas secara besar-besaran menggantikan tenaga kerja manusia. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci dalam menghadapi gelombang perubahan tersebut, juga kemampuan kita dalam beradaptasi dan bertindak gesit. Oleh karena itu, mau tidak mau dunia pendidikan dan kebudayaan pun harus terus-menerus menyesuaikan dengan dinamika tersebut. Cara lama tak mungkin lagi diterapkan untuk menanggapi tantangan eksternal. Cara-cara yang baru perlu diciptakan dan dimanfaatkan.
Reformasi sekolah, peningkatan kapasitas, dan profesionalisme guru, kurikulum yang hidup dan dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir, menjadi keniscayaan pendidikan kita. Oleh karena itu, secara tulus ingin saya katakan bahwa tidak bisa tidak, pendidikan harus menjadi urusan semua pihak. Semua pihak harus bergandeng tangan, bahu-membahu, bersinergi memikul tanggung jawab bersama dalam menguatkan pendidikan. Kita optimistis bahwa Indonesia memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa besar dan maju, asal kita bersatu padu mewujudkannya.
Selain jalur pendidikan formal yang telah berhasil mendidik lebih dari 40 Juta anak, pendidikan nonformal telah banyak memberikan andil dalam mencerdaskan bangsa. Pendidikan harus dilakukan secara seimbang oleh tiga jalur, baik jalur formal, nonformal, maupun informal. Ketiganya diposisikan setara dan saling melengkapi. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih jalur pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar dalam meningkatkan ketiga jalur pendidikan tersebut.
Para insan pendidikan dan kebudayaan yang senantiasa penuh syukur,
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Teruslah ikhlas dan tulus berkontribusi tak kenal henti bagi usaha menguatkan pendidikan Indonesia serta memajukan kebudayaan Indonesia. Semoga kita semua dapat menyaksikan Indonesia sebagai bangsa adidaya budaya dengan pendidikan yang kuat.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 2 Mei 2018
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
ttd
MUHADJIR EFFENDI
Download file PDF di sini
25 April 2018
Pengantar
Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 menyatakan bahwa: Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada sekolah yang belum siap melaksanakan K13 untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2006 sambil melakukan persiapan-persiapan sehingga selambat-lambatnya pada tahun 2019/2020 sekolah tersebut telah mengimplementasikan K13 setelah mencapai kesiapan yang optimal.Untuk memfasilitasi sekolah (SMP) meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru dan membantu sekolah mengimplementasikan K13, Direktorat PSMP menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 bagi SMP. Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 tersebut – dengan sejumlah program pendukung lainnya – diharapkan mampu menjadikan jumlah SMP pelaksana K13 rata-rata naik 25% setiap tahun. Pada tahun 2016 ditargetkan sekitar 9.000 SMP telah melaksanakan K13, sementara pada tahun 2017 diharapkan 18.000 SMP (50%), pada tahun 2018 kurang lebih 27.000 (75%), dan pada tahun 2019 semua SMP (100%) di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan K13 yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMP pada tahun 2015, masalah utama yang dihadapi oleh para guru dalam pelaksanaan K13 adalah dalam menyusun RPP, mendisain instrumen penilaian, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, dan mengolah dan melaporkan hasil penilaian. Memperhatikan hal tersebut, pelatihan dan pendampingan pelaksanaan K13 pada tahun 2018 pada tingkat SMP difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran dan penilaian, menyajikan pembelajaran dan melaksanakan penilaian, serta mengolah dan melaporkan hasil penilaian pencapian kompetensi peserta didik. Pada tahun 2018 dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menuntut guru untuk melakukan penguatan karakter siswa yang menginternalisasikan nilai-nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong-royang dan integritas dalam setiap kegaiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, untuk membangun generasi emas Indonesia, maka perlu dipersiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan Abad 21 seperti khususnya keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah (Critical Thinking and Problem Solving Skills), keterampilan untuk bekerjasama (Collaboration), kemampuan untuk mencipta atau daya cipta (Creativity), dan kemampuan untuk berkomunikasi (Commnication).
Penguatan Pendidikan Karakter merupakan platform pendidikan nasional yang memperkuat Kurikulum 2013. Modul Pelatihan Kurikulum 2013 ini telah mengintegrasikan tiga strategi implementasi Penguatan Pendidikan Karakter yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, dan pendidikan karakter berbasis masyarakat sehingga implementasi Kurikulum 2013 menjadi bagian integral dalam penguatan pendidikan karakter, kecakapan literasi, dan HOTS.
Untuk menjamin bahwa pelatihan pelaksanaan K13 di semua jenjang baik nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah sasaran mencapai hasil yang diharapkan, Direktorat PSMP menetapkan bahwa materi pelatihan untuk semua jenjang tersebut menggunakan materi standar yang disusun oleh Direktorat PSMP bersama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan dan Pusat Penilaian Pendidikan. Materi-materi tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen dan ketentuan-ketentuan terakhir mengenai pelaksanaan K13. Setiap unit materi terdiri atas tujuan, uraian materi, tahapan sesi pelatihan, teknik penilaian kinerja peserta pelatihan, dan daftar sumber-sumber bahan untuk pengayaan. Selain itu, materi dilengkapi dengan sejumlah Lembar Kerja yang memberi panduan dan/atau inspirasi kegiatan pelatihan.
Penyusunan materi pelatihan ini terselesaikan atas peran serta berbagai pihak. Direktorat PSMP menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun dan penelaah yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan materi pelatihan yang layak. Semoga materi yang disusun ini merupakan amal baik yang tiada putus amalnya.
Materi pelatihan ini hendaknya dipandang sebagai bahan minimal dari pelatihan yang dilaksanakan pada setiap jenjang. Selain itu, dengan dinamisnya perkembangan kurikulum, materi yang disusun ini perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan.
Akhirnya Direktorat PSMP mengharapkan materi ini digunakan sebaik-baiknya oleh pelaksana pelatihan implementasi K13 pada tahun 2018 pada tingkat SMP. Masukan- masukan untuk penyempurnaan materi ini sangat diharapkan dari berbagai pihak, terutama dari para instruktur dan peserta pelatihan.
Jakarta, Januari 2018
Direktur Pembinaan SMP
Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 19620816 199103 1 001
Download Filenya DI SINI
Download modul : STRATEGI LITERASI DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Pengantar Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tah...
Permendiknas No 28 Tahun 2010 yang mengatur tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan nasional. Apalagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 yang lebih menekankan bahwa Beban kerja kepala satuan pendidikan
sepenuhnya untuk melaksanakan tugas
manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan
supervisi kepada Guru dan tenaga
kependidikan. Sehingga Kepala Sekolah tidak perlu lagi masuk mengajar siswa di kelas, meskipun dalam kondisi tertentu misalnya di sekolahnya kekurangan guru maka Kepala Sekolah tersebut bisa saja masuk mengajar di kelas. Dengan pertimbangan tersebut maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Permendikbud yang terdiri dari 12 Bab dan 25 pasal tersebut mengatur banyak hal, akan tetapi dalam tulisan ini kami hanya akan membahas tentang Periodisasi Penugasan Kepala Sekolah, karena hal ini yang agak berbeda dengan peraturan yang lama.
Periodisasi Penugasan Kepala Sekolah dimaksud adalah penugasan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus. Sedangkan periodisasi tidak berlaku untuk Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta), karena pada sekolah swasta dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja.
Setiap masa periode dilaksanakan pada kurun waktu 4 (empat) tahun. Mengenai penugasan kepala sekolah ini pada pasal 10 Permendiknas No 28 Tahun 2010 disebutkan :
- Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerjaminimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;atau
b. memiliki prestasi yang istimewa. - Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional.
- Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakanbbtugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajibanbmelaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
Sedangkan pada Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 pasal 12 dijelaskan bahwa :
- Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
- Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1),setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4(empat) tahun.
- Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12(dua belas) tahun.
- Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua)tahun dan paling lama 2(dua) masa periode atau 8(delapan)tahun.
- Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”.
- Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- Penugasan kembalisebagaiGuru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.
Download file : Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018
Amanat Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 : Kepala Sekolah dapat menjabat selama 12 tahun
Permendiknas No 28 Tahun 2010 yang mengatur tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dianggap sudah tidak sesuai dengan dina...
10 April 2018
Jika anda Warga Negara Indonesia yang punya cita-cita menjadi birokrat, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 September 2018 serta memiliki tinggi badan minimal 160 cm bagi pria dan 155 cm bagi wanita, mengapa tidak mencoba untuk ikut seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ?
 |
| Praja IPDN |
IPDN yang salah satu persyaratannya adalah "bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia ini, pada tahun 2018 menyediakan kuota sebanyak 2000 orang calon praja.
Selain syarat-syarat umum di atas, jika anda berminat maka secara administrasi anda harus :
- Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) jurusan IPA/IPS termasuk lulusan Paket C dengan ketentuan :
- ) Nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 dari masing-masing nilai rata-rata rapor dan ujian sekolah Bagi pendaftar lulusan 2015 sampai dengan 2018.
- ) Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 dari masing-masing nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah Bagi pendaftar lulusan tahun 2015 sampai dengan 2016
- KTP elektronik bagi peserta yang berusia diatas 17 tahun atau kartu keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik atau KK menggunakan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP elektronik dengan NIK yang sama pada saat mendaftar pada website https://sscndikdin.bkn.go.id
- surat keterangan dari kepala sekolah atau pejabat berwenang sebagai peserta Ujian Nasional bagi siswa SMA kelas 3 tahun ajaran 2017-2018 surat elektronik atau email yang masih aktif
- pas foto
- Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana Karena melakukan kejahatan
- Tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi pendaftar pria kecuali karena ketentuan agama/adat
- Tidak bertato atau bekas tato
- Tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak
- Belum pernah menikah/kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/melahirkan
- Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat
- Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Praja IPDN maka pendaftar :
- Bersedia untuk tidak menikah/kawin selama Mengikuti pendidikan
- Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia
- Bersedia ditempatkan pada seluruh kampus IPDN
- Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN
- Bersedia diberhentikan sebagai pelajar IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual
- Bersedia dikembalikan ke daerah masing-masing tanpa biaya IPDN apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen atau tidak memenuhi persyaratan pendaftaran di atas
- Tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial pada website http://spcp.ipdn.ac.id
- Seleksi administrasi
- Tes Kompetensi Dasar
- Tes Kesehatan Daerah
- Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran
- Penentuan akhir ;
- ) Verifikasi faktual Dokumen
- ) Tes Kesehatan Pusat
- ) Tes Kesamaptaan
- ) Tes Wawancara
Perlu diingat bahwa Pelaksanaan seleksi ini "Tidak Dipungut Biaya", kecuali tahap TKD (Tes Kemampuan Dasar) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 50.000 perorang. Karena biaya SPCP IPDN tahun 2018 dibebankan kepada APBN Kementrian Dalam Negeri Tahun 2018. Jika terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi calon praja IPDN tahun 2018 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk delik penipuan.
Bagimana cara pendaftaran serta kapan jadwalnya ...? silahkan pelajari selengkapnya pada Pengumuman IPDN yang dapat didownload DI SINI
Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018
Jika anda Warga Negara Indonesia yang punya cita-cita menjadi birokrat, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Sept...
05 April 2018
Dari komentar-komentar pada tulisan tentang Aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) baik pada blog ini maupun yang tersebar di beranda medsos Facebook admin tunjangan pusat dan rekan-rekan OPS serta di group-group dapodik, ternyata masih banyak sekali permasalahan yang terkait dengan aplikasi tersebut. Mulai dari permasalahan server yang susah diakses, gagal login, susah cetak SPTJM sampai penguncian absen secara tidak sengaja pada bulan yang seharusnya belum waktunya dikunci. Bahkan permasalahan setelah penguncian ternyata baru ketahuan bahwa datanya belum benar sehingga perlu diperbaiki.
Banyak diantara permasalahan itu belum menemukan solusi yang tepat. Tetapi banyak juga permasalahan yang mendapatkan solusi tepat dan jitu, baik yang diperoleh langsung dari adminnya maupun hasil sharing dengan sesama OPS.
Salah satu masalah yang mendapatkan solusi tepat adalah bagi yang terkunci DHGTK nya kemudian karena sesuatu hal ingin membuka kunciannya.
Permasalahan ini langsung diberikan petunjuk oleh admin DHGTK sendiri yaitu Bp. Nazarudin pada update status facebooknya pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018.
Menurut Bp. Nazarduin untuk membuka DHGTK yang terkunci bisa menghubungi OP simtun. Untuk jenjang PAUD dan Dikdas bisa ke op simtun di kabupaten/kota, sedangkan untuk jenjang Dikmen bisa ke OP simtun Provinsi. Sekali lagi kita tegaskan “Hubungi OP Simtun Prov/Kab/Kota”
Langkah-langkah pembukaan kuncian DHGTK bagi OP Sim Tunjangan :
- OP simtun login di hadir GTK menggunakan userid dan password simtun.
- Pilih kecamatan dimana sekolah berada
- Pilih Semester Aktif
- click nama sekolah
- Click kolom kuncian yang akan dibuka (kolom kuncian akan berwarna merah saat statusnya sudah di kunci)
- Kalau buka kuncian berhasil maka akan ada notifikasi..
- Buka kuncian tidak bisa dibatalkan.
Cara Membuka DHGTK yang terkunci
Dari komentar-komentar pada tulisan tentang Aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) baik pada blog ini maupun yang ters...
07 March 2018
Panduan Verval Statistik Pendidikan
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sebagai pengelola data dan statistik pendidikan dan kebudayaan di tingkat kementerian menyajikan sistem informasi verifikasi dan validasi data statistik pendidikan dengan alamat http://vervalstat.data.kemdikbud.go.id. Tujuan dibangunnya sistem informasi ini agar setiap pengelola data baik di tingkat pusat, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun sekolah dapat melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Yang membedakan tabel-tabel pada Verval Statistik dengan Statistik Publikasi adalah pada Verval Statistik terdapat kolom Residu pada beberapa tabel (data yang perlu diverifikasi-validasi di satuan pendidikan bersangkutan, untuk mengupdate data melalui mekanisme Dapodik.)
Panduan ini merupakan buku petunjuk bagi pengelola data agar mudah dalam proses verifikasi dan validasi dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh PDSPK. Data-data yang disajikan pada sistem informasi ini merupakan data berjalan (belum melalui proses cutoff) yang meliputi data sekolah, pendaftar, siswa baru, siswa, mengulang, lulusan, guru(termasuk kepala sekolah), rombongan belajar, ruang kelas, dan fasilitas sekolah. Data disajikan dalam bentuk rangkuman nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan sekolah. Tabel-tabel statistik dalam informasi ini terdiri dari 4 jenjang yaitu SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.
Semoga panduan ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan untuk menghasilkan data statistik yang akurat dalam mendukung kebijakan pendidikan. Saran dan perbaikan kami harapkan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi ini.
Download Buku Panduan Verval Statistik Pendidikan DI SINI
Panduan Sistem Informasi APK dan APM
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sebagai pengelola Data Warehouse data pendidikan dan kebudayaan di tingkat kementerian menyajikan Sistem Informasi APK-APM yang merupakan salah satu indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.
Panduan ini merupakan informasi tentang data APK-APM yang disajikan berupa tabel dan grafik. Data yang disajikan meliputi jenjang PAUD dan Dikdasmen dan dikelompokkan berdasarkan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Data APK-APM untuk tahun berjalan merupakan data verifikasi yang akan berubah sebelum dilakukan cutoff dimana cutoff dilakukan pada akhir bulan November setiap tahunnya.
Semoga panduan ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebijakan pendidikan. Saran dan perbaikan kami harapkan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi ini.
Download Buku Panduan Sistem Informasi APK dan APM DI SINI
Download Panduan Verval Statistik dan Sistem Informasi APK & APM untuk Dinas Pendidikan
Panduan Verval Statistik Pendidikan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sebagai pengelola data dan statistik pend...
04 March 2018
Pengertian
Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah. Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Tugas Komite Sekolah
Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Komite Sekolah bertugas untuk:
- memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
- ) kebijakan dan program Sekolah;
- ) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
- ) kriteria kinerja Sekolah;
- ) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
- ) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
- menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industry maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Upaya kreatif dan inovatif tersebut harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
Anggota dan Pengurus
Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
- orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain :
- ) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
- ) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
- pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
- ) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
- ) orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- Persentase tersebut di atas menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
c. pemerintah desa;
d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
e. forum koordinasi pimpinan daerah;
f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
c. pemerintah desa;
d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
e. forum koordinasi pimpinan daerah;
f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.
Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa. Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara. Ketua Komite diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif. Kemudian Pengurus Komite Sekolah tersebut ditetapkan melalui sebuah SK yang diterbitkan oleh kepala Sekolah.
Jika sekolah memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang maka dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis. Pembentukan Komite Sekolah gabungan tersebut dapat difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya dan Pengurus Komite Sekolah tersebut tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.
Jika sekolah memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang maka dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis. Pembentukan Komite Sekolah gabungan tersebut dapat difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya dan Pengurus Komite Sekolah tersebut tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.
Penggalangan Dana
Dalam Permendikbud ini disebutkan, Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini.
Namun ditegaskan dalam Permendikbud ini, bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan antara lain:
“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini.
Namun ditegaskan dalam Permendikbud ini, bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan antara lain:
- Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
- Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan;
- Pengembangan sarana/prasarana; dan
- Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
Sementara penggunanaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
- Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
- Dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- Dilaporkan kepada Komite Sekolah
Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
Pengertian Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masya...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
Pedoman Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru
Disclaimer : Pedoman Pengajuan DUPAK berikut adalah pedoman yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provins...
