AL-MAUDUDY.COM (29/1/2018) - Menindaklanjuti surat Ditjen GTK Kemdikbud Nomor : 01137/B.B4/GT/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal Pendidi...
Home / Archives for January 2018
29 January 2018
AL-MAUDUDY.COM (29/1/2018) - Menindaklanjuti surat Ditjen GTK Kemdikbud Nomor : 01137/B.B4/GT/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2018, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian menerbitkan surat "Permintaan Berkas Peserta PPG Tahun 2018" pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor surat 900/100/DIKBUD/D.V/2018.
Pada surat tersebut diminta bagi peserta yang lulus pretest PPG khususnya Kabupaten Lombok Timur agar mengumpulkan berkas yang dibuat rangkap 3 (tiga) dan diterima paling lambat 10 Februari 2018 di Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk skala nasional diinformasikan bahwa Guru yang lulus pretest selanjutnya wajib melengkapi persyaratan
administrasi dengan mengirimkan berkas ke dinas pendidikan provinsi/
kabupaten/ kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan
persyaratan. Untuk guru TK/SD/SMP berkas dikirimkan ke dinas pendidikan
kabupaten/ kota dan guru SLB/SMA/SMK berkas dikirimkan ke dinas
pendidikan provinsi, paling lambat diterima dinas pendidikan pada
tanggal 2 Februari 2018
Informasi kelulusan calon peserta PPG dapat diakses melalui laman publik http://kemdiknas.swin.net.id/pub/index.php atau http://ap2sg.sertifikasiguru.id/pub/index.php . Sedangkan berkas yang harus dikumpulkan adalah berkas-berkas yang sesuai dengan lampiran surat Ditjen GTK Kemdikbud Nomor 01137/B.B4/GT/2018 yaitu :
A. Persyaratan peserta
- Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memiliki NUPTK.
- Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi.
- Berkualifikasi akademik Sarjana/Diploma Empat yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
- Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir.
- Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2017.
- Memenuhi nilai minimal pretest PPG yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknoogi, dan Pendidikan Tinggi.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).
- Berkelakuan baik
B. Persyaratan administrasi
- Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, kopertis, dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi, atau notaris.
- Fotokopi SK Pengangkatan Pertama dan SK Pengangkatan 2 (dua)
tahun terakhir, khusus bagi GTY yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang
sama. SK tersebut dilegalisasi oleh:
- Guru PNS dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
- PNS yang ditugaskan sebagai Guru oleh Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
- Guru GTY dilegalisasi oleh Ketua Yayasan;
- Guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
- Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) 2 (dua) tahun terakhir.
- Surat ijin dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk menjadi peserta PPG tahun 2018.
- Pakta Integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti pada format di bawah ini.
- Surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti bagi peserta yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri.
- Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- Surat keterangan bebas Napza dari BNN atau yang berwenang.
- Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
C. Format Pakta Integritas Calon Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2018
Surat Kepala Dinas Dikbud Kab. Lombok Timur dapat didownload DI SINI
25 January 2018
Penilaian hasil belajar merupakan proses pengumpulan informasi/data tentang capaian belajar peserta didik. Penilaian tersebut dapat dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, dan Pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (guru) dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih Kompetensi Dasar. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.
Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) merupakan ujian akhir dari satuan pendidikan yang berstandar nasional. Oleh karena hasil USBN menentukan kelulusan dari satuan pendidikan maka soal USBN diharapkan memenuhi syarat instrumen yang baik sehingga memberikan informasi yang valid dan objektif. Soal ujian yang kurang baik memberikan informasi yang tidak sesuai dengan capaian siswa sehingga dapat merugikan siswa dan memberikan informasi yang tidak tepat atau menyesatkan untuk pengambil keputusan. Penulisan soal USBN menjadi kritikal karena ditulis oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan. Dalam usaha meningkatkan kualitas soal USBN perlu dijelaskan tahapan yang harus dilalui dalam penulisan soal serta kaidah penulisan soal.
Penilaian terhadap peserta didik dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian, tergantung pada tujuan dan kompetensi yang dinilai. Untuk USBN pada tahun pelajaran 2017/2018, ujian menggunakan tes tertulis (pilihan ganda dan uraian) dan tes praktik. Oleh karena itu, pembahasan dalam modul ini dibatasi pada tes tertulis bentuk pilihan ganda dan uraian serta tes praktik.
Penilaian melalui USBN merupakan penilaian yang terstandar. Untuk penilaian terstandar, harus ada acuan yang sama, baik dalam penyusunan soal maupun dalam pelaksanaan ujian. Dalam pelaksanaan ujian yang menjadi acuan adalah Prosedur Operasional Standar (POS) USBN. Dalam penyusunan soal, yangmenjadi acuan adalah kisi-kisi USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku. Namun kisi-kisi USBN hanya merupakan awal dari pengembangan soal USBN, beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk memperoleh soal USBN yang berkualitas sebagai berikut.
1. Penyusunan indikator soal
Indikator soal merupakan jabaran lingkup materi dan level kognitif dari kisi-kisi USBN, sebagai pedoman bagi penulisan atau perakitan soal.
2. Penulisan soal
Soal ditulis oleh guru mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan berdasarkan indikator soal yang disusun oleh KKG/MGMP. Penulisan soal termasuk pedoman penskoran untuk soal uraian dan tes praktik.
3. Penelaahan Soal
Penelaahan soal dilakukan secara kualitatif berdasarkan kaidah penulisan soal oleh penelaah soal, dilakukan oleh KKG/MGMP. Hasil telaah soal diklasifikasikan menjadi soal baik, soal kurang baik, dan soal ditolak. Soal baik langsung diterima/dapat digunakan, soal kurang baik perlu diperbaiki, dan soal yang ditolak dikembalikan ke penulis atau tidak digunakan.
4. Perakitan soal
Soal-soal baik selanjutnya dirakit menjadi beberapa paket soal untuk digunakan dalam ujian. Pada perakitan, dilakukan penggabungan antara soal dari Kementrian dan soal yang ditulis oleh pendidik. Perakitan dapat dilakukan di satuan pendidikan atau KKG/MGMP.
Silahkan download buku panduannya DI SINI
Download PANDUAN PENYUSUNAN SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) TAHUN 2018
Penilaian hasil belajar merupakan proses pengumpulan informasi/data tentang capaian belajar peserta didik. Penilaian tersebut dapat dila...
23 January 2018
Salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan sekolah dengan tujuan akhir meningkatkan mutu pendidikan adalah mengupayakan pemberdayaan peran serta masyarakat dan menjalin kersama dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Upaya penyelenggaraan pemberdayaan peran serta masyarakat tersebut harus dituangkan bentuk peyusunan program pemberdayaan peran serta masyarakat dan kemitraan yang berisi: jenis, pihak, waktu. serta menyusun draf MoU.
 |
| Contoh kerjasama sekolah dengan dunia usaha |
Selanjutnya perencanaan tersebut harus dilaksanakan secara terarah dan sistematis meliputi kegiatan-kegiatan :
- Menyosialisasikan pelaksanaan peran serta masyarakat dan kemitraan kepada semua warga sekolah setiap awal tahun pelajaran.
- Menjalin kemitraan dengan lembaga yang relevan, berkaitan dengan masukan, proses, dan capaian hasil pendidikan.
- Menjalin kemitraan sekolah dilaksanakan dengan orang tua peserta didik, alumni, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah.
- Menjalin kemitraan dengan satuan pendidikan lain, dunia usaha, dan dunia industri, di dalam negeri dan/atau luar negeri.
- Melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan non akademik dan/atau akademik.
- Membangun kerja sama dengan tenaga ahli seperti dokter, terapis, psikolog, psikiater.
- Menandatangani MoU
Berikut ini kami sajikan contoh format naskah perjanjian kerja sama (MoU) antara pihak sekolah dengan dunia usaha dalam rangka penataan kantin sehat sekolah
NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
PENATAAN KANTIN …………………………………….
ANTARA SEKOLAH …………………………………………………..
NOMOR : 018/1.851.2.026/2011
DENGAN
PT …………………….. INDONESIA
NOMOR : 10/MOU/2011
=====================================================================PENATAAN KANTIN …………………………………….
ANTARA SEKOLAH …………………………………………………..
NOMOR : 018/1.851.2.026/2011
DENGAN
PT …………………….. INDONESIA
NOMOR : 10/MOU/2011
Pada hari ini, ……… tanggal ........ Tahun Dua Ribu ……… kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama : ………………………………………
Jabatan : Kepala Sekolah …………………
Kab/Kota …………………………
Bertindak Atas Nama : Sekolah ……………………………
Kab / Kota ………………………..
Alamat : Jl …………………………………….
Dalam Perjanjian ini Bertindak untuk dan atas nama sekolah …….…., Kab/Kota ………… selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama : ………………………………………
Jabatan : Manager PT ………………… Indonesia
Kab/Kota …………………………
Bertindak Atas Nama : PT…………………………… Indonesia
Kab / Kota ………………………..
Alamat : Jl …………………………………… Tlp. ………………………….
Dengan ini menyatakan bahwa, Kedua belah pihak telah sepakat
untuk mengadakan Kerja sama dalam hal Program Penataan Kantin Sehat Sekolah
……………………… Kab/Kota ……………… dengan ketentuan yang telah disepakati pada
pasal-pasal tersebut di bawah ini:
PASAL 1
SIFAT KERJA SAMA
Kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama yang bersifat
saling menguntungkan dan saling menunjang bagi kedua belah pihak atas dasar
Musyawarah dan Kekeluargaan.
PASAL 2
PEDOMAN DAN DASAR KERJA SAMA
- Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Ayat (3) : Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekomomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
PIHAK KEDUA menata sarana dan prasarana Kantin Sehat SDN
Cijantung 03 Pagi kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA mendapat kesempatan untuk mempromosikan label produk.
PASAL 4
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan kerja sama ini pada hakekatnya adalah
untuk turut serta meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, khususnya pada siswa
tingkat pendidikan sekolah dasar agar menjadi sumber daya manusia yang
berkualitas tinggi.
PASAL 5
PEMBIAYAAN KEGIATAN
- KEDUA PIHAK menyetujui biaya pengadaan Sarana Kantin sehat Sekolah …………….. ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- Biaya operasional dan penataan Kantin Sehat Sekolah ……………… ditanggung PIHAK KEDUA.
PASAL 6
JANGKA WAKTU
- Perjanjian kerja sama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhiri sebelum waktunya, dengan cara memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya tiga bulan sebelumnya.
- Apabila Masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir,sedangkan perjanjian baru sebagai perpanjang belum berakhir, maka kedua belah pihak sepakat untuk tetap memberlakukan perjanjian ini sampai paling lambat 2 (dua) bulan.
PASAL 7
FORCE MAJEURE
- Yang dimaksud Force Majeure adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.
- KEDUA BELAH PIHAK dapat menunda dan membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ Force majeure, dan harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak.
PASAL 8
PERSELISIHAN
- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah.
- Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini maka KEDUA BELAH PIHAk setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
PASAL 9
PEMBATALAN PERJANJIAN
- Pembatalan perjanjian sedapat mungkin dihindari tetapi bila hal ini tidak dapat dielakan maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK
- Apabila karena sesuatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga kegiatan penataan Kantin sehat sekolah ………….. dapat ditanggulangi dan sekolah ………. Tidak dirugikan.
PASAL 10
HAL-HAL LAIN
- Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KEDUA BELAH PIHAK.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ini.
|
Pihak kedua,
Manajer PT …………….Indonesia,
____________________________
|
Pihak Pertama
Kepala Sekolah…………………..
……………………………………………
NIP. …………………………………….
|
|
Saksi I
Nama
: ……………………….
Tanda
tangan : ………………….
|
Saksi II
Nama
: ……………………….
Tanda
tangan : ………………….
|
FORMAT NASKAH MoU ANTARA SEKOLAH DENGAN DUNIA USAHA/INDUSTRI (DU/DI)
Salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan sekolah dengan tujuan akhir meningkatkan mutu pendidikan adalah mengupayakan pemberdayaan ...
17 January 2018
AL-MAUDUDY.COM (17/1/2018) - Sudah kita maklumi bersama bahwa aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) sudah resmi digunakan untuk menghitung kehadiran guru dan akan di tuangkan dalam juknis tunjangan profesi. Setelah Kepala Sekolah atau petugas yang ditunjuk melakukan input absensi maka guru bisa mengecek hasilnya berupa data kehadirannya sendiri dengan login menggunakan NUPTK sebagai userid.
Ketika anda mencoba login PTK dengan menggunakan user id NUPTK untuk mengecek kondisi absensi anda, mungkin anda akan menjumpai tampilan bulan dengan masih tahun 2017 seperti gambar di bawah ini.
Memang bukan menjadi masalah yang terlalu prinsip sih, karena ini hanya berfungsi untuk mengecek saja. Proses input data absen online yang menunjukkan angka kehadiran anda di dalam melaksanakan tugas dengan beban kerja 37,5 jam perminggu merupakan otoritas Kepala Sekolah, sehingga hanya bisa diakses melalui user id Kepala Sekolah dan user id Operator Sekolah. Akan tetapi mungkin anda merasa sedikit terganggu, kadang rada khawatir juga jangan-jangan nanti akan menjadi masalah pada penerbitan SKTP nya.
Saya juga pernah mengalami hal serupa, sempat bingung dan bertanya-tanya jangan-jangan ini bug dari aplikasi itu sendiri. Akhirnya saya coba bertanya kepada salah seorang pengembang aplikasi ini yaitu Bp. Nazarudin Kompetan melalui media sosial facebook. Jawaban beliau cukup singkat tetapi langsung bisa mengatasi masalah. Beliau menjawab: "Clear Cache".
Iya ... solusinya adalah clear cache atau bersihkan cache browser yang anda gunakan sebelum melakukan pengecekan kehadiran melalui login PTK. Saya kira anda paham bagaimana caranya melalukan pembersihan history, cache maupun cookie browser. Baik secara manual maupun menggunakan aplikasi pembersih semisal c-cleaner, Clean Master dan lain-lain. Tetapi ada baiknya saya paparkan sedikit mengenai cara pembersihan cache browser secara manual jika anda menggunakan mozilla firefox dan google chrome.
Jika anda menggunakan browser Mozilla Firefox, maka langkah-langkahnya adalah :
- Klik menu History kemudian klik Clear Recent History. Bisa juga menggunakan tombol cepat yaitu dengan menekan secara bersamaan "Ctrl+Shift+del"
- Akan muncul kotak dialog Clear All History
- Time range to clear pilih Everything
- Centang semua
- Klik tombol "clear now"
- Selesai
- Tekan tombol "Ctrl+H" secara bersamaan
- Pilih "Clear Browsing Data"
- Muncul kotak dialog Clear Browsing Data
- Time range pilih "All time"
- Centang semua
- Klik tombol "Clear Data"
- Selesai
Cara mengatasi tampil tahun 2017 pada login PTK aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DGHTK)
AL-MAUDUDY.COM (17/1/2018) - Sudah kita maklumi bersama bahwa aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) sudah resmi diguna...
15 January 2018
AL-MAUDUDY.COM (15/1/2017) - Aplikasi Daftar Hadiri Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dirilis sejak Juli 2017 rencananya akan berlaku efektif pada semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 sebagai salah satu syarat penerbitan SK Tunjangan. Artinya jika sekolah tidak melaksanakan absen guru dan tenaga kependidikan melalui aplikasi DHGTK online ini, maka kemungkinan besar SK Tunjangannya baik itu Tunjangan Profesi Guru maupun aneka tunjangan lainnya tidak akan bisa terbit karena dianggap guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya atau absen, sebab di dalam peraturan yang berlaku diantaranya menyebutkan bahwa jika 3 hari guru absen (tidak masuk) maka dia tidak berhak untuk menerima tunjangan pada bulan bersangkutan karena tidak memenuhi beban kerja yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya kegiatan absen online bagi guru dan tenaga kependidikan (DHGTK) ini merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala sekolah sebagai top manajer di sekolah. Akan tetapi jika mengalami kesulitan, apakah itu karena kesempatan atau karena Kepala Sekolahnya sendiri kurang menguasai teknologi informasi, maka Kepala Sekolah tersebut bisa saja menunjuk seseorang baik itu operator sekolah atau GTK lain yang dipercaya di sekolahnya melalui sebuah surat penugasan. Meskipun dikerjakan bukan oleh kepala sekolah sendiri tetapi oleh petugas khusus, Kepala Sekolah harus tetap mengontrol, memantau dan mengevaluasi pekerjaan petugas khusus tersebut setiap hari.
Karena pekerjaan absen online melalui aplikasi DHGTK dilaksanakan secara full online dan idealnya dilakukan setiap hari, meskipun bisa dilakukan sekaligus (rapelan) asal jangan lewat bulan yang bersangkutan, maka Kepala Sekolah dituntut untuk mengalokasikan pembiayaan dari dana BOS. Mungkin bisa masuk ke item biaya akses internet dan biaya update data dapodik, seuai dengan Peran dan Tangggung Jawab Kepala Sekolah dan Petugas Khusus yang tertera pada panduan penggunaan DHGTK yang kami kutip selengkapnya berikut ini :
Peran dan tanggung jawab Kepala Sekolah
Kepala sekolah merupakan manajer di satuan pendidikan yang dipimpinnya, maka terkait dengan adanya Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK, maka kepala sekolah seharusnya segera untuk:
- Mengalokasikan pembiayaan (dana BOS) untuk pelaksanaan DHGTK karena dilaksanakan secara full online
- Menunjuk atau menugaskan petugas khusus untuk melakukan pengerjaan absen online ini baik dari Operator sekolah maupun dari GTK yang ada di satuan pendidikan dengan disertai surat penugasan dari kepala sekolah.
- Segera melakukan sosialisasi kepada para GTK di lingkungan satuan pendidikannya terkait dengan adanya absen online (DHGTK) yang berkaitan langsung dengan pemberi tunjangan profesi.
- Setiap bulan atau pertriwulan kepala sekolah mencetak SPJTM untuk mengunci kehadiran GTK
- Melaksanakan pengisian DHGTK dengan sebenar-benarnya dengan menjungjung tinggi kejujuran dalam mengisi kehadiran GTK
- Memantau dan mengevaluasi petugas absen online (DHGTK) setiap hari
Petugas Absen (Operator/Petugas Khusus)
Peran dan tanggung jawab dari petugas absen adalah sebagai berikut :
- Segera melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah sesuai dengan surat tugas yang diberikan
- Mengisi daftar hadir GTK setiap hari dengan asas Kejujuran dan tanggung jawab
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan GTK terkait proses pelaksanaan pengisin DHGTK
- Memberikan laporan kepada kepala sekolah terkait dengan proses pelaksanaan dan pengisisn DHGTK
Kepala Sekolah dituntut mengalokasikan biaya dari BOS untuk pelaksanaan Daftar Hadir GTK (DHGTK)
AL-MAUDUDY.COM (15/1/2017) - Aplikasi Daftar Hadiri Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang dirilis sejak Juli 2017 rencananya akan berl...
Subscribe to:
Comments (Atom)
Populer Post
Arsip Blog
Artikel Pilihan
UPT Dinas Dikbud Kec. Wanasaba Gelar Bimtek Dapodik Versi 2026.c untuk Operator Sekolah
Wanasaba — UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Wanasaba bekerja sama dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamata...
